Kursi Panas Dirut Baru Pertamina
berita
Ekonomika
Sumber Foto : tribunnews.com (gie/watyutink.com) 01 September 2018 09:00
Penulis
Pertamina sah mempunyai komandan anyar. Nicke Widyawati, pejabat sementara Dirut Pertamina, pada (29/8) kemarin resmi menjabat sebagai Dirut Pertamina yang baru. Pengangkatan Nicke, lebih pada pertimbangan antara lain sudah mengenal kondisi internal Pertamina. Oleh karenanya ke depan diharapkan dapat memimpin tim kerja Pertamina untuk melakukan pembenahan lebih tepat sasaran.     

Nicke sendiri dalam rencana kerjanya memaparkan tiga hal, pertama, mengurangi impor BBM. Kedua, mempercepat pembangunan kilang baru, ketiga, mempercepat implementasi campuran bahan bakar biodiesel B20. Disamping itu, Nicke juga memastikan akan melaksanakan fungsi utama Pertamina dengan baik yakni menjaga dan menjamin ketersediaan energi nasional dengan harga terjangkau. Karenanya, dia akan fokus pada pada peningkatan kapasitas produksi dan kilang yang dimiliki dan membangun infrastruktur.

Semudah itukah? Bagaimana caranya agar impor BBM dapat dikurangi segera? Sementara kebutuhan BBM dalam negeri sudah mencapai 1,6 juta barel per hari (bph)? Kebetulan, Impor BBM ini yang menjadi sebab terbesar defisit transaksi  berjalan (CAD) Indonesia di tengah ‘mengamuk’nya dolar AS. Sedangkan kapasitas produksi dalam negeri tinggal 773 ribu bph. Dengan cara apa mengurangi impor BBM dan defisit CAD sementara harga BBM dunia terus naik serta gejolak nilai tukar mata uang dunia masih belum mereda? 

Pembangunan kilang baru sebagai salah satu cara mengurangi impor BBM masih tersendat. Kilang terakhir yang dibangun adalah kilang Balongan di Indramayu pada 1994. Sementara kerjasama pembangunan modifikasi kilang baru (RDMP) untuk Balongan dan Dumai oleh Saudi Aramco telah dibatalkan. Meski Saudi Aramco masih berminat membangun RDMP Cilacap, namun diperkirakan baru 2022 dapat diselesaikan. RDMP Cilacap dan rencana pembangunan RDMP Balikpapan yang akan masuk tahap lelang, diperkirakan jauh dari cukup untuk dapat segera mengurangi impor BBM. 

Beban ‘PR’ Nicke sebagai bos Pertamina bukan hanya soal kilang yang tak kunjung terwujud. Keuangan Pertamina pun sedang dirundung masalah. Sampai kini, kewajiban memenuhi target BBM Penugasan/BBM satu harga di seluruh Indonesia masih menggerogoti laba perusahaan karena Pertamina belum diizinkan lagi menyesuaikann harga BBM non subsidi maupun subsidi. Belum lagi penyediaan kembali premium di semua SPBU. Hal kesulitan keuangan itulah yang konon menyebabkan ribuan karyawan Pertamina berunjuk rasa memprotes rencana ‘penjualan’ aset Pertamina. 

Berharap pada implementasi Biodiesel B20? Agaknya juga masih perlu waktu dan tidak secepat yang diperkirakan. Meski beberapa pihak menyatakan optimis, namun tingkat penyerapan biodiesel bersubsidi sebesar 2,7 juta kiloliter yang masih 24 persen dan besarnya subsidi biodiesel Rp11,7  triliun, menjadi masalah tersendiri. Belum lagi kesiapan konsumen menyangkut komponen kendaraan yang menggunakan B20 dan ketegasan pemerintah. Syukur-syukur para importir minyak tak merasa terganggu dengan implementasi B20.

Segudang masalah Pertamina dan runyamnya perekonomian global memang memerlukan tim kerja yang solid dan inovasi-inovasi segar. Pertanyaannya,  mampukah tim kerja Nicke melepaskan diri dari kepentingan politik 2019 dalam upaya menyelamatkan neraca keuangan Pertamina? Akankah kepentingan elektabilitas akan kembali mengorbankan kewajiban yang lebih besar seperti menyelamatkan BUMN strategis seperti Pertamina?

Apa  pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat  Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada, Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Akhirnya Presiden Joko Widodo menetapkan Nicke Wijayanti sebagai Dirut Pertamina definitif. Keputusan Presiden itu mengakhiri spekulasi adanya tarik-menarik kelompok kepentingan dalam Pertamina.

Penetapan itu sangat penting lantaran, disamping Plt Dirut sudah menjabat lebih 3 bulan, juga banyak corporate action strategis yang harus segera diputuskan oleh dirut Pertamina definitif.
 
Apakah Nicke Wijayanti sosok yang tepat sebagai dirut Pertamina?Kalau mengacu pada 3 kriteria: profesional, integritas, dan independent, Nicke memenuhi ketiga kriteria tersebut, sehingga tidak keliru kalau Nicke akhirnya ditunjuk sebagai Dirut Pertamina.

Setelah menjadi Pertamina-1, Nicke harus melakukan beberapa agenda mendesak: mengamankan program Presiden, antara lain:  tidak menaikkan harga Premium dan solar, serta menjaga agar tidak terjadi kelangkaan BBM di seluruh wilayah Indonesia. Memperbaiki sistem distribusi gas 3 kg subsidi agar tepat sasaran, Mengimplementasikan kebijakan BBM Satu Harga, dan mempercepat pembangunan kilang minyak untuk mengurangi impor BBM.

Di hulu, Nicke harus melakukan optimalisasi lifting di Blok terminasi. Selanjutnya, Pertamina juga harus masuk di blok baru sehingga ke depan lifting dapat ditingkatkan di atas satu juta barel per hari

Nicke juga harus segera menyelesaikan integrasi holding Migas untuk menjadi world class oil and gas company. Selain itu, holding Migas harus mampu menurunkan harga gas di dalam negeri hingga menjadi 6 dolar AS per mmbtu.

Tanpa melakukan agenda-agenda tersebut, dikhawatirkan Nikcke akan mengalami nasib serupa dengan dirut-dirut Pertamina sebelumnya, yang dicopot sebelum berakhirnya periode kepemimpinan di Pertamina. Diharapkan Nicke mampu mengemban amanah sebagai dirut Pertamina sesuai konstitusi, yang dapat mempergunakan Migas untuk sebesarnya kemakmuran rakyat. Bukan kemakmuran Pemburu Rente di Pertamina. (pso) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengusaha, Mantan Anggota DPD RI, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS)

Masalah pergantian dirut Pertamina yang sudah 3 kali dalam 3 tahun itu sebetulnya sudah menjadi satu masalah tersendiri. Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan BUMN energi yang kuat, professional dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG).

Artinya, pertimbangan aspek politik sudah sangat dominan dalam pergantian ini. Jadi, kita mempertanyakan itu. Kenapa aspek politik sepertinya terlalu kental dan dominan ketimbang kemampuan manajemen dan profesionalisme, sementara  indepedensi sepertinya dikesampingkan. Ini menurut saya akan menjadi masalah. Karena itu harus dipertanyakan, maunya apa dengan semua kebijakan soal pergantian pimpinan Pertamina ini.

Ihwal program-program ibu Nicke sebagai dirut Pertamina yang baru saya kira bukan hal istimewa. Itu hal yang biasa saja. Program B20 itu sudah ada, kalau tidak salah di Permen ESDM terkait EBTKI. Beberapa bulan ke depan program B20 itu memang harus jalan. Masalah pembangunan kilang RDMP itu juga sudah dicanangkan cukup lama. Cuma, ada faktor-faktor finansial yang membuat Pertamina jadi tidak bisa menjalankan program karena partner Pertamina dalam RDMP itu meminta ada kontribusi Pertamina dalam hal investasi.

Terkait hal itu mungkin Pertamina sendiri menyadari bahwa tidak terdapat cukup anggaran. Anggaran waktu itu dipakai untuk mensubsidi BBM premium dan solar yang semakin besar kebutuhan subsidinya. Hal itu karena harga BBM dalam negeri tidak boleh naik, sementara harga minyak dunia terus naik. Jadi apa boleh buat, itulah yang membuat keuangan Pertamina bermasalah. Lalu program mengurangi impor BBM, menurut saya itu kaitannya dengan solar.

Jadi soal pergantian dirut Pertamina ini saya kira lebih pada komitmen pemerintah untuk mendukung Pertamina dalam kebijakan yang memungkinkan bisnis Pertamina terus tumbuh dan berkembang. Lalu secara bisnis juga dapat melindungi Pertamina dari kewajiban-kewajiban PSO (public service obligation) yang membebani keuangan korporasi. Bisakah pemerintah membuat kebijakan sehingga secara korporasi kewajiban PSO justru tidak mengganggu keuangan Pertamina. Yang terjadi selama ini, kewajiban PSO selalu dipaksakan tetapi tidak melihat dampak keuangannya bagi korporasi.

Terkait itu semua, apakah bu Nicke bisa independen terhadap keinginan-keinginan pemerintah? Jadi sebetulnya bukan pada figur. Karena soal figur, justru sosok yang kompeten seperti pak Massa malah diganti.

Sekali lagi, BUMN seperti Pertamina ini butuh kebijakan yang pro korporasi, pro publik, dan bukan pro kepada kepentingan penguasa. Apakah bu Nicke bisa menjalankan perannya sebagai pucuk pimpinan Pertamina yang mengutamakan kepentingan publik dan kepentingan negara dibanding kepentingan penguasa?

Pucuk pimpinan Pertamina harus bisa independen dari intervensi dan kepentingan sempit politik penguasa untuk melindungi kepentingan publik. Itu yang kita harapkan bersama. Tetapi kalau yang dilakukan sebaliknya, maka saya usul supaya segera diganti saja.

Harus diingat, bahwa BUMN Pertamina ini milik negara, bukan badan usaha milik pemerintah. Termasuk misalnya apakah bu Nicke berani bahwa menurut konstitusi sebetulnya tidak ada kewajiban bagi Pertamina untuk membayar signatory bonus dalam mengelola blok Rokan sebesar 780 juta dolar AS atau sekitar Rp11 triliun dan harus dibayar di muka. Sementara Pertamina baru boleh mengelola pada 2021.  Ini apa-apaan? Padahal yang namanya signatory bonus itu tidak valid untuk diberlakukan bagi BUMN. Kebijakan signatory bonus itu lebih diperuntukkan bagi swasta untuk menunjukkan bonafiditas dan komitmen untuk mengelola suatu wilayah kerja. Adakah komitmen swasta untuk segera mengelola blok migas kalau sudah memenangkan tender. Supaya swasta serius mengerjakan maka digunakanlah skema signatory bonus. Jika dia menunda-nunda maka akan rugi karena sudah membayar signatory bonus itu.

Mestinya, skema signatory bonus itu tidak berlaku bagi BUMN, karena BUMN itu menjalankan tugas pemerintah dan tugas konstitusi. Apalagi Pertamina diharuskan membayar sekarang, tapi pengelolaannya pada 2021. Ditambah, Pertamina juga banyak menjalankan fungsi-fungsi PSO, karena itu mestinya ditanggung oleh negara lewat APBN. (pso)


 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Ahli ekonomi energi dan perencanaan fiskal-keuangan negara.

Satu hal yang positif dari pengangkatan Nicke Widyawati sebagai Dirut Pertamina adalah terhentinya teka-teki dan terjawabnya sejumlah pertanyaan mengenai siapa figur yang akan dipilih Presiden Jokowi untuk memimpin Pertamina. 

Selama pemerintahan Presiden Jokowi, Nicke tercatat sebagai figur ketiga dari kelompok Non Pertamina, setelah Dwi Soetjipto dan Elia Massa Manik yang dipercaya untuk memimpin Pertamina.  

Tantangan Nicke selain menyelesaikan sejumlah tugas yang diamanahkan kepada Pertamina, yang paling utama dan tidak mudah adalah penerimaan internal Pertamina terhadap kehadirannya.

Dua figur dari eksternal yang memimpin Pertamina tercatat tidak bertahan cukup lama. Hal tersebut tentu juga perlu menjadi perhatian Nicke, terlebih amanah yang diterminya bersamaan dengan tahun politik. Bagaimanapun Pertamina adalah BUMN yang tentu tidak dapat dipisahkan dan memiliki irisan yang kuat terhadap politik.

Melihat kondisi dan tugas yang harus dijalankan Pertamina saat ini, pemerintah dan publik tampaknya tidak dapat berharap terlalu banyak terhadap kehadiran figur Nicke. Seungguhnya bukan figur Nicke yang menjadi penyebab, tetapi kondisi dan penugasan Pertamina yang telampau berat sehingga menjadikan siapapun pimpinannya relatif tidak akan memberikan banyak perubahan.

Saat ini, peran dan posisi Pertamina berdasarkan regulasi yang ada tidak lagi seperti Pertamina ketika merangkap sebagai agen pembangunan. Pada segmen usaha hulu minyak dan gas, Pertamina tidak lagi memiliki previlege dan berkedudukan sama seperti pelaku usaha yang lainnya. Akan tetapi pada segmen hilir minyak dan gas, termasuk pada segmen pengolahan (kilang), dalam batas-batas tertentu Pertamina masih diberikan peran sebagai agen pembangunan.

Sampai saat ini, pelaksana utama public service obligation (PSO) masih dilaksanakan oleh Pertamina. Distribusi BBM dan LPG subsidi ke seluruh wilayah Indonesia sebagian besar dilaksanakan oleh Pertamina. Sejumlah mandatori yang terkait kebijakan migas yang berperan sebagai pelaksana utama seringkali juga Pertamina. Akibatnya pihak yang paling utama yang harus menanggung kerugian jika kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik adalah Pertamina.

Melihat kondisi dan permasalahan yang ada tersebut, yang diperlukan untuk memimpin Pertamina sesungguhnya tidak cukup CEO terbaik, tetapi harus merupakan CEO terbaik, paham politik, diterima oleh seluruh kelompok-kelompok politik yang ada, dan diterima dan didukung oleh internal Pertamina. (Pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol