Kurs Rupiah Diamankan. Utang Negara Kapan Diselamatkan?
berita
Ekonomika
Sumber Foto : rimanews.com (gie/watyutink.com) 04 June 2018 19:00
Penulis
Tim ekonomi pemerintah nampaknya masih bisa sedikit bernapas lega. Walau menguat tipis, nilai tukar Rupiah pada pada akhir pekan, Sabtu (02/06) kemarin berhasil lepas dari jeratan angka Rp14.000 per dollar AS. Langkah stabilisasi oleh melalui Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK), setelah sebelumnya menaikkan dua kali bunga acuan sebesar  25 basis point selama bulan Mei membuahkan hasil. Meskipun rupiah masih sulit melepaskan diri dari tekanan.

Terpuruknya kurs rupiah ini sepertinya berpotensi menimbulkan imported inflation. Mengingat kehidupan rakyat Indonesia masih ‘terikat’ barang-barang dan bahan baku impor. Bahkan, akibat melemahnya rupiah, para pengrajin tempe-tahu –meskipun diaku sebagai makanan asli Indonesia—mengeluh, karena harga kedelai impor, sebagai bahan utamanya melonjak naik. Apakah dampaknya juga terjadi kepada bahan pangan lainnya, termasuk beras yang baru saja impor 1 juta ton dari Vietnam dan Thailand?

Selama masih ‘diberi’ napas lega, mungkin sebaiknya tim ekonomi pemerintah berlatih menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskannya pelan-pelan. Mengingat di tahun 2018 ini, Pemerintah harus membayar utang beserta bunganya yang jatuh tempo mencapai Rp640 triliun atau sekitar 40 persen dari pendapatan pajak nasional. Lantas, dengan sisa pendapatan pajak yang tinggal 60 persen, apakah mampu mencukupi untuk mengisi (membiayai) pos pos anggaran lain di APBN?

Sementara, utang luar negeri Indonesia per akhir Januari 2018 sudah mencapai 357,5 miliar dollar AS atau Rp4.916 triliun (dihitung dengan kurs saat itu). Namun, jika dihitung dengan kurs rupiah yang ‘teler’ akhir-akhir ini, pada kisaran Rp14.200, utang luar negeri inipun naik sebesar Rp160 triliun menjadi Rp5076 triliun. Lalu, bagaimana jika saat pembayaran hutang nanti kurs rupiah semakin anjlok?

Ketika memasuki istana pada bulan Oktober 2014 silam, Pemerintahan Jokowi-JK mewarisi utang negara Rp2.604 triliun. Jika dihitung hingga akhir Maret 2018, hutang tersebut melejit menjadi Rp4.136 triliun atau ada kenaikan sebesar Rp1.532 triliun, sepanjang berkuasa sampai saat ini.

Jika kita hitung per bulannya, maka selama 41 bulan berkuasa, pemerintahan Jokowi-JK mengambil hutang rata-rata sebesar Rp37 triliun setiap bulannya. Jika dihitung per harinya, maka setiap hari pemerintah ngutang rata-rata Rp1,25 triliun. Buat apa saja utang tersebut? Benarkah untuk belanja modal produktif, termasuk pembangunan infrastruktur? Tapi kok industri nasional malah merosot? Dan sebaliknya, pos belanja pegawai justru terlihat ‘jor-joran’? Angka tersebut sudah termasuk utang BUMN yang dijamin pemerintah kah?

Apalagi, rencananya tahun ini pemerintah akan menerbitkan utang baru Surat Berharga Negara (SBN) Rp846,4 triliun dimana Rp119 triliun untuk menutup Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang jatuh tempo. Selain itu tahun 2018 ini juga menambah utang baru multilateral dan bilateral Rp55,8 triliun. Jadi total utang baru (yang sebagiannya untuk menutup utang lama) tahun ini adalah Rp902,2 triliun atau tumbuh sebesar 14 persen.

Padahal sudah ada selusin setengah paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK sejak berkuasa hingga saat ini, kok hutang malah semakin menumpuk? Bukankah itu berarti ke-16 paket kebijakan ekonomi itu tidak efektif? Sementara, rakyat hanya diberi cerita ‘indah’ dengan angka-angka yang tidak dimengerti, dan kebanggaan Indonesia sudah masuk negara G20. Realistiskah?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Politikus/ mantan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak

Sulit bagi saya memahami kebohongan yang selalu didengungkan oleh para pejabat ekonom, yang menyebut bahwa: “fundamental ekonomi Indonesia kuat”, “ekonomi Indonesia sehat dan sudah berjalan on the right track”, dan “sebentar lagi Indonesia akan jadi raksasa ekonomi dunia”. Pemerintah selalu membanggakan dirinya yang sudah masuk negara G20 karena PDB Indonesia memang sudah masuk dalam urutan 20 negara besar. Tapi sebenarnya, itu semata mata karena jumlah penduduk Indonesia yang urutan 4 besar dunia.

Jika kalau dilihat riilnya –ini yang lebih penting, pendapatan perkapita rakyat Indonesia hanya di urutan 116 di dunia. Artinya, rakyatnya masih miskin. Kenyataannya, ekonomi Indonesia ini tekor alias defisit di banyak sektor ekonomi dan keuangan yang amat penting. Mana ada rumah tangga yang sehat, bila kehidupannya  semua serba tekor atau defisit. Lebih-lebih bila situasi buruk itu berkepanjangan. Cepat atau lambat tentu akan mengalami krisis ekonomi atau ambruk meski selalu dicoba disangkal ekonom penguasa.

Transaksi Berjalan tahun 2018 ini diperkirakan defisit 23-25 miliar dolar AS atau sekitar tekor Rp326-Rp355 triliun (kurs Rp14.200 per dolar AS). Kalau mau dirinci transaksi pemasukan dan pengeluaran valuta asing ini dapat dilihat dari Neraca Perdagangan (selisih ekspor dengan impor) yang di bulan April 2018 tekor 1,6 miliar dolar AS.

Sementara sebelumnya, dari Desember 2017 sampai dengan Februari 2018 sudah tekor 1,1 miliar dolar AS. Neraca Arus  Jasa sampai dengan bulan April 2018 tekor 1,4 miliar dolar AS. Begitu pula dengan Neraca Perdagangan Migas yang tekor 2,4 miliar dolar AS. Ketekoran-ketekoran Neraca internasional (transaksi valuta asing) dalam kuartal pertama 2018 ini diduga akan berjalan hingga akhir tahun 2018.

Lalu alasan apa yang akan digunakan untuk mengatakan kurs rupiah tidak melemah bila cadangan atau sumber-sumber sehat valasnya memang menurun? Dikatakan sumber cadangan valas sehat adalah bila dari hasil Perdagangan barang dan jasa, serta foreign direct investment, bukan dari utang atau hot money.

Kebetulan dolar memang sedang menguat sehingga penguasa dapat mengatakan anjloknya kurs rupiah saat ini semata mata karena faktor global atau eksternal. Yang benar adalah karena defisit transaksi berjalan dan fundamental ekonomi kita rentan, maka adanya tekanan  global sebesar atau sekecil apapun juga akan membuat ekonomi Indonesia yang tidak sehat langsung sempoyongan.

Intervensi BI untuk menjaga kurs rupiah yang sudah menghabiskan sekitar 8 miliar dolar AS. Meski membantu menjaga kurs, tapi tetap saja rupiah terpuruk ke Rp14.200 per dolar AS atau depresiasi rupiah mendekati 5 persen sejak awal tahun ini. Dan cadangan devisa turun dari awal tahun 132 miliar dolar AS ke 124,9 miliar dolar AS. Saya tidak bisa membayangkan berapa kurs rupiah bila tanpa intervensi BI.

APBN 2018 rencananya juga defisit Rp326 triliun yang mau tidak mau ditutup dengan utang. Utang negara yang jatuh tempo di tahun 2018, Rp390 triliun. Tahun 2019 pastilah jauh lebih besar lagi. Sedangkan bunga yang harus dibayar tahun 2018 ini sekurang-kurangnya Rp250 triliun. Jadi dalam tahun 2018 ini, paling tidak pemerintah harus menyediakan untuk pembayaran utang jatuh tempo dan bunganya Rp640 triliun atau 40 persen dari pendapatan perpajakan.

Tentu saja sisa pendapatan perpajakan yang tinggal 55-60 persen tidak akan mencukupi untuk pos pos anggaran lain di APBN. Apalagi Saya percaya dalam prakteknya porsi untuk bayar utang dan bunganya akan lebih besar lagi, bisa jadi sampai 45 persennya mengingat tiga hal: pertama, melemahnya kurs rupiah sementara sebagian utang dalam valas. Kedua, Yield Surat Utang Indonesia yang harus dinaikkan mengingat persaingan dalam perebutan dana di pasar.  Ketiga, pengeluaran ekstra APBN dalam tahun politik ini demi pencitraan atau merebut simpati (suara) rakyat.

Sementara itu, utang luar negeri Indonesia per akhir Januari 2018 sudah mencapai 357,5 miliar dolar atau Rp4.916 triliun (kurs saat dipublikasi oleh BI). Tetapi dengan kurs rupiah akhir-akhir ini yang berkisar di angka Rp14.200 per dolar AS, utang luar negeri nilainya naik menjadi Rp5.076 triliun atau terjadi kenaikan sebesar Rp160 triliun. Jokowi mewarisi utang negara Rp2.604 triliun dan per akhir Maret 2018 menjadi Rp4.136 triliun atau naik  Rp1.532 triliun. Ini belum termasuk utang BUMN. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ekonom Danareksa dan Analis Kuantitatif LPEM UI

Terkait dengan pelemahan yang terjadi terhadap nilai tukar rupiah, saya melihatnya akibat dari faktor eksternal, karena adanya perubahan kebijakan ekonomi di Amerika Serikat (AS), antara lain adanya rencana kenaikan Federal Funds Rate (FFR) yang berpengaruh menentukan suku bunga properti, kartu kredit dan pinjaman lainnya, kenaikan suku bunga obligasi pemerintah AS, dan kekhawatiran terhadap perang dagang (trade war) yang di canangkan AS dengan China.

Kalau perang dagang terjadi, banyak orang mengkhawatirkan akan terjadinya resesi dunia. Jika resesi dunia terjadi, maka banyak orang akan mencari apa yang disebut dengan ‘safe haven’, yakni orang akan mencari aset yang digunakan sebagai pelarian saat kondisi ekonomi global dianggap sedang tak aman. Apa yang terjadi saat ini agak mirip-mirip dengan apa yang terjadi pada tahun 2013.

Perlu dicatat, kebijakan moneter yang longgar (quantitative easing) serta kebijakan fiskal cenderung ekspansif di sejumlah negara maju membuahkan hasil yang baik berupa pertumbuhan ekonomi semakin meningkat di Amerika (AS), Eropa, Jepang, China dan beberapa negara lainnya di Asia, termasuk Indonesia. Tren perbaikan ekonomi diperkirakan terus berlanjut, sehingga pada 2017 dan 2018 perekonomian dunia diproyeksikan tumbuh 3,5 persen dan 3,6 persen, yang berarti lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia 2016 yang 3,1 persen.

Peningkatan kinerja ekonomi di Indonesia mendorong peningkatan arus investasi ke emerging market. Sementara imbal hasil di emerging market jauh lebih menarik dibandingkan dengan return di negara maju.

Perbaikan ekonomi dunia memberikan dampak positif terhadap kenaikan ekspor Indonesia, dan sumbangan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi akan semakin signifikan. Pada 2015 dan 2016 yang lalu sumbangan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi kita masih negatif akibat menurunnya kinerja ekonomi dunia. Peningkatan ekspor juga akan mendorong neraca perdagangan atau trade balance (TB) RI cenderung surplus.

Sementara itu surplus neraca perdagangan menurunkan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD). CAD yang terjaga tentu menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah kita kedepan. Tahun 2012 – 2015, saat CAD kita melampaui 3.0 persen dari produk domestik bruto (PDB), nilai tukar rupiah sempat mengalami tekanan. Jadi perbaikan ekonomi dunia akan memberikan dampak  positif ekspor kita, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, CAD pun semakin terkendali, sentimen positif rupiah terjaga. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Utang haruslah prudence, mempersiapkan cara untuk membayarnya, risikonya harus terdiversifikasi dan terjangkau, agar menjauh dari dampak negatif jeratan utang dan disaat yang bersamaan menjadi portofolio yang cantik dihadapan kreditur. Utang juga harus berdampak positif, artinya utang tersebut produktif, mampu meningkatkan perekonomian suatu negara.

Dari segi risiko nilai tukar, ini yang sering luput. Nilai tukar yang tidak terjaga dan cenderung lemah, malah membuat pembayaran utang dan bunganya justru membengkak.

Risiko utang dari sisi fiskal tentu perlu dilihat lebih jeli. Jika indikatornya hanya debt to gdp maka kurang tepat karena tidak melibatkan penerimaan negara untuk membayar utang tersebut. Debt to gdp kita memang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya.

Namun, jika dilihat dari debt to paying ability/debt to repayment menjadi persoalan yang baru. Penerimaan dari pajak misalnya, performanya yang lebih rendah dari performa utang kita. Tax to gdp ratio kita masih rendah dan trennya tidak cukup membanggakan.

Serba salah, karena ini seolah terjadi loophole. Ketika tax to gdp ratio rendah menjadi indikasi profil risiko utang meningkat, utang yang tidak produktif juga membuat tax to gdp ratio rendah akibat lemahnya performa industri sektoral serta konsumsi dan Investasi. Sehingga bisa diambil kesimpulan, bahwa utang tidak atau masih belum terasa dampaknya.

Visi pembangunan Jokowi yaitu infrastruktur tentu menarik untuk kita lihat karena justifikasi dampaknya dan penilaiannya tidak bisa dilihat secara singkat. Maka, utang untuk infrastruktur, baik manfaat maupun penilaian efektif atau tidak, hanya bisa kita rasakan 5 atau bahkan 10 tahun lagi. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Perekonomian saat ini memasuki masa-masa tenang dengan nilai tukar rupiah yang terus menurun jika dibandingkan pada bulan lalu. Nilai tukar rupiah saat ini sudah kembali lagi di angka Rp13.800-Rp13.900 per dolar AS. Setelah sebelumnya nilai tukar rupiah terjerembab ke angka Rp14.100 per dolar AS. Apresiasi perlu kita berikan kepada pemerintah dan Bank Indonesia yang mampu meredam gejolak nilai tukar dengan menaikkan suku bunga acuan. Namun dampak dari nilai tukar rupiah masih terasa dengan harga bahan baku impor yang masih tinggi, seperti kedelai untuk pembuatan tempe dan tahu.

Namun, masa tenang ini harusnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang menjadi dasar melemahnya nilai tukar rupiah. Penguatan ekonomi domestik dan perbaikan iklim investasi. Penguatan ekonomi domestik ditujukan untuk perbaikan daya beli masyarakat agar dampak kenaikan harga akibat mahalnya bahan baku impor dapat teratasi. Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) menurut saya akan efektif untuk mengatasi hal tersebut. Sedangkan di sisi lainnya, meningkatkan iklim investasi berarti membuat kondisi ekonomi, sosial, dan politik dalam negeri lebih terkendali.

Penguatan nilai tukar juga berarti adanya kesempatan pemerintah untuk memperbaiki struktur hutang, terutama hutang luar negeri. Hutang luar negeri ini yang sangat sensitif dan berbahaya jika terjadi gejolak nilai tukar rupiah karena pembayarannya sangat tergantung persediaan dolar. Pembiayaan dalam negeri harus menjadi prioritas utama pemerintah, jika penerimaan perpajakan tidak mencapai target yang ditetapkan.

Selain persoalan pembayaran, hutang pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri harus mempunyai sasaran yang sesuai dengan program-program pemerintah. Saat ini hutang pemerintah masih banyak digunakan untuk biaya operasional seperti biaya pegawai dan belanja barang. Belanja modal yang notabene belanja yang dapat menstimulus perekonomian pertumbuhannya lebih lambat dari belanja-belanja operasional lainnya.

Padahal di sisi lain, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan melalui berbagai paket ekonomi. Paket ekonomi ini walaupun sudah banyak menyasar sektor termasuk kemudah investasi namun tetap saja kondisi perekonomian domestik belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Akibatnya ketika ada gejolak perekonomian global, rupiah tidak mampu menahan tekanan global. Adanya permasalahan internal di kementerian pelaksana dimana tidak ada harmonisasi kebijakan menjadi salah satu penyebabnya meskipun sudah ada tim evaluasi namun tim tidak bekerja secara maksimal karena ego sektoral yang masih tinggi. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Mengelola keuangan negara tidak ubahnya seperti mengelola keuangan rumah tangga dalam konteks penerimaan dan pengeluaran. Apabila penerimaan tidak mencukupi pengeluaran yang lebih besar maka utang menjadi pilihan untuk mencukupi. Menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan adalah pengeluaran yang besar digunakan untuk hal apa saja? Jika pengeluaran hanya bersifat konsumtif bukan produktif, maka akan banyak sorotan terhadap efektivitas maupun efisiensinya. Selanjutnya menjadi perdebatan, apa saja yang termasuk pengeluaran yang produktif itu? Bagaimana bisa dipastikan pengeluaran produktif benar-benar produktif bukan alih-alih sekedar pengeluaran konsumtif?

Menjadi political will setiap pemerintahan untuk menggunakan utang bagi pengeluaran konsumtif atau produktif.  Berbagai pertimbangan dan kepentingan menjadi dasar keputusan hal tersebut. Sejarah akan mencatat dan membuktikan apakah utang yang digunakan untuk keperluan konsumtif atau produktif akan memberikan manfaat bagi rakyat. Saat ini tengah disorot 60 persen kenaikan jumlah utang pemerintahan Jokowi-JK dari posisi utang di awal pemerintahan mereka. Apakah utang tersebut untuk pengeluaran konsumtif atau produktif?

Bagaimana peta dan kondisi terbaru utang Indonesia? Data BI per Januari 2018 menunjukkan total jumlah utang Indonesia sebesar 375,5 miliar dolar AS dengan porsi utang pemerintah sebesar 51,3 persen dan sisanya porsi utang swasta. Utang jangka panjang pemerintah tercatat 98 persen dari total utang atau 188,7 miliar dolar AS. Porsi utang Indonesia sebesar 34 persen pendapatan domestik bruto (PDB) tercatat lebih rendah dibanding Malaysia sebesar 65 persen PDB, sehingga memaksa Mahathir Mohamad mengevaluasi sejumlah mega proyek warisan Najib Razak. Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa utang digunakan untuk berbagai pembangunan infrastruktur. Diskenariokan jika proyek infrastruktur rampung maka akan mendorong tumbuhnya perekonomian yang mampu menghasilkan penerimaan untuk membayar utang tersebut? Sering menjadi pertanyaan terkait hal itu adalah: berapa lama waktu untuk membuktikan hal tersebut?

Utang yang sudah dicairkan dari kreditur menimbulkan kewajiban yang harus dilakukan antara lain pembayaran angsuran utang. Seringkali hal ini menjadi rumit karena adanya fluktuasi nilai tukar mata uang khususnya USD. Meski sudah diantisipasi gejolak kurs dengan berbagai instrumen keuangan namun seringkali hal ini menjadi isu liar yang tidak lagi berdasar pada aspek ekonomi semata. Sumber pendanaan domestik seperti Obligasi Ritel Indonesia (ORI) menjadi pilihan untuk terhindarnya gejolak utang akibat paparan fluktuasi kurs mata uang asing, meski acapkali masih diperdebatkan banyak pihak mengenai kapasitas dan mekanisme utang dalam negeri tersebut.

Untuk pendukung proses transparansi informasi pengelolaan penggunaan utang pemerintah, dapat diusulkan kepada Direktorat Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu untuk mengunggah di situs resmi mereka penggunaan utang untuk berbagai proyek infrastruktur sehingga dapat dipantau para pemangku kepentingan saat konstruksi proyek hingga pengoperasiannya. Hal ini penting agar didapatkan suatu model penggunaan utang untuk pengeluaran produktif sebagai pembelajaran di kemudian hari. Perlu dibuatkan dokumentasi berbagai proyek infrastruktur yang dibiayai utang sehingga beroperasi sesuai perencanaannya sebagai acuan pembangunan proyek infrastruktur di kemudian hari.

Utang tidak bisa dihindari jika penerimaan lebih kecil dari pengeluaran dan saat kebutuhan pengeluaran tidak bisa ditunda lagi. Namun dua hal yang harus tetap diperhatikan yaitu penggunaan hutang harus untuk keperluan produktif dan pengelolaan risiko utang yang terukur menjadi kunci maksimalisasi daya ungkit (leverage) utang bagi perekonomian suatu negara. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi