Krisis Nilai Tukar dan Fundamental Ekonomi Indonesia
berita
Ekonomika
Sumber Foto : forexsignal88.com (gie/watyutink.com) 04 September 2018 16:00
Penulis
Rupiah kembali tersungkur agak dalam kali ini. Pada perdagangan spot internasional (31/8) lalu, rupiah bahkan sempat berada pada level Rp14,860 per dolar AS. Penyebabnya diduga adanya sentimen ekonomi internasional yang mempengaruhi penguatan dolar AS, juga terkait pandangan pasar keuangan global dalam mencermati upaya yang dilakukan otoritas moneter dan keuangan Indonesia terkait strategi pemulihan ekonomi (viva.co.id, 2/9). Bahkan, beberapa analisis menyebutkan dalam jangka menengah dan panjang trend penguatan dolar AS potensial menyebabkan nilai rupiah merosot lagi ke Rp15,050 hingga Rp15,125  per dolar AS.

Bisa ditebak, sebentar lagi BI diperkirakan kembali mengeluarkan jurus menaikkan sukubunga acuan Bank Indonesia 7 Day Reverse Repo Rate (7DRRR), sebagai upaya meredam kemerosotan nilai rupiah. Disamping langkah intervensi cadangan devisa ke pasar uang. Kenaikan sukubunga acuan BI diharapkan akan membuat pasar keuangan Indonesia semakin menarik, terutama investasi portofolio. Jika BI jadi menaikkan lagi sukubunga acuan dalam waktu dekat, itu berarti sudah kali ke 5 BI menaikkan sukubunga. Saat ini sukubunga acuan BI berada pada level 5,5 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan, langkah menaikkan sukubunga acuan  sejak Mei 2018 lalu bukan karena sebab domestik. Bukan pula karena pertumbuhan ekonomi yang buruk. Tapi lebih disebabkan oleh ketidakpastian global yang terus berlangsung. Respon pemerintah dengan menaikkan sukubunga ditujukan agar stabilitas moneter terjaga dan SBN pemerintah tetap menarik minat investor portofolio dengan yield yang menjanjikan.

Jika kondisi ekonomi disebutkan masih aman dan kekisruhan nilai tukar gara-gara ketidakpastian global, apakah berarti fundamental ekonomi Indonesia memang cukup baik terjaga? Siapkah cadangan devisa untuk terus menerus mengintervensi jika dolar AS terus saja menguat? Apalagi “The Fed’ diperkirakan masih akan 2 kali lagi menaikkan sukubunga acuan bank sentral Amerika dan kenaikan harga minyak dunia yang terus terjadi. Apakah berarti kita juga siap untuk mengurangi defisit transaksi berjalan sampai akhir tahun ini? Lalu, siapkah mesin pertumbuhan ekonomi mengejar target pertumbuhan 5,4 persen tahun ini, jika kenaikan sukubunga acuan BI berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi? Bagaimana menjelaskan hal ini?

Analisis fundamental ekonomi lazim digunakan untuk memprediksi perubahan kurs mata uang asing ke depan, termasuk supply dan demand mata uang asing. Juga mempelajari dan mengevaluasi berbagai variabel ekonomi makro dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap perubahan kurs valuta asing. Misalnya tingkat bunga, inflasi, balance of payment, balance of trade, PDB, tingkat pengangguran dan spekulasi. Kebijakan pemerintah dibidang moneter dan fiskal, menjadi acuan utama bagi para investor portofolio, begitu pula situasi neraca pembayaran suatu negara yang dapat mencerminkan sehat tidaknya kondisi perekonomian.

Pertanyaannya, jika fundamental kuat, mengapa gampang sekali mata uang rupiah digoyang oleh menguatnya dolar AS? Apakah memang karena 40 persen SBN Indonesia sudah dimiliki asing sehingga mereka seolah memiliki kuasa menggoyang rupiah dengan melakukan capital outflow dan memainkan skenario spekulasi?

Lantas, skenario apalagi yang paling mungkin dilakukan menghadapi gejolak nilai tukar terakhir? Apa yang harus dilakukan sementara tax ratio tahun ini diperkirakan hanya tembus 9,4 persen saja?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia

Dalam 3 minggu terakhir perasaan kita diombangambingkan oleh dua kejadian. Pertama, perasaan kita begitu bangga dan optimis melihat Indonesia mampu menjadi tuan rumah Asian Games 2018 dengan begitu baik. Opening ceremony serta penutupan yang begitu megah, dibarengi oleh prestasi empat besar dari 45 negara dengan perolehan 31 emas. Fantastis. Kita bangga luarbiasa!

Tapi di sisi lain kita juga mengalami kejadian yang membuat kita dag dig dug cemas dan kehilangan percaya diri ketika melihat nilai rupiah kita terus melorot hingga hampir menembus Rp15.000 per dolar AS. Ada beberapa yang kemudian sudah khawatir pelemahan rupiah saat ini mengulang krisis 1997-1998. Toh nilai rupiah sudah mirip kondisi wakti itu di Rp15.000 an per dolar AS.

Apakah benar kondisi kita sudah seburuk 1997/1998?

Pelemahan rupiah juga memicu pertanyaan terhadap klaim pemerintah saat ini bahwa perekonomian kita baik yang didukung oleh faktor fundamental yang baik. Kalau memang fundamental baik kok begitu mudahnya rupiah kita jebol hingga Rp15.000?

Kita jawab satu-satu.

Rupiah memang dalam kondisi tertekan dan melemah cukup dalam hingga hampir menembus Rp15.000 per dolar AS. Tapi pelemahannya sebenarnya masih sangat normal, jauh berbeda dengan kondisi 1997/1998 yang kemudian memicu krisis ekonomi.

Rupiah waktu itu melemah dari Rp2.250 per dolar AS hingga mendekati Rp17.000 per dolar AS. Artinya melemah ratusan persen. Sementara saat ini rupiah hanya melemah dari Rp13.800 per dolar AS diawal tahun menjadi sekitar Rp14.900 per dolar AS saat ini. Hanya melemah sekitar Rp1.000 rupiah atau sekitar 8 persen saja. Sangat jauuh kalau dibandingkan dengan periode krisis 1997/1998.

Lalu bagaimana dengan fundamental ekonomi?

Pelemahan rupiah sekarang harus diakui mengungkap kelemahan fundamental ekonomi kita. Tapi bukan berarti klaim pemerintah selama ini salah. Beberapa faktor fundamental kita memang baik, seperti pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan inflasi yang rendah, didukung oleh sistem perbankan dan keuangan yang kokoh.

Satu faktor kerentanan perekonomian selama ini sudah diakui oleh BI dan pemerintah yaitu current account kita yang hampir selalu defisit. Kita memang terlena karena kelemahan CAD ini selalu bisa ditutupi oleh besarnya arus modal asing. Nah, persoalan terjadi ketika arus modal asing tergerus oleh gejolak global dan mengakibatkan melebarnya CAD. Persoalan CAD tidak bisa lagi ditutup oleh modal asing sekaligus membuat perekonomian dan rupiah kita rentan terhadap gejolak global. Kondisi ini yang terjadi sekarang ini.

Seiring masih tingginya ketidakpastian di perekonomian global, rupiah bisa dipastikan akan terus menghadapi tekanan pelemahan hingga tahun depan.

Lalu bagaimana menghadapi tekanan pelemahan yang masih akan berlangsung hingga tahun depan?

Untuk mengatasi pelemahan rupiah, satu-satunya jalan adalah memperbaiki CAD. Dengan CAD yang lebih baik atau bahkan surplus, rupiah akan lebih tahan terhadap gejolak global.

BI dan pemerintah sudah mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperkirakan cukup efektif memperbaiki CAD. Mulai dari mengurangi impor 900 komoditi konsumsi, mewajibkan B20, serta upaya memacu pariwisata.

Yang masih perlu dilakukan oleh BI dan pemerintah selanjutnya adalah pertama, lebih mengkonkritkan upaya membatasi impor dan meningkatkan ekspor serta meningkatkan konversi DHE ke rupiah. Kedua, mengkonkritkan upaya-upaya meningkatkan pariwisata. Jangan hanya jadi wacana. Terakhir, BI dan pemerintah perlu juga mencari terobosan baru guna memperbaiki CAD, misalnya dengan mengatur kembali pembayaran dividen atau return investasi kepada investor asing.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Kalau kita lihat dari indikator-indikatornya, kasus Argentina masih jauh sekali dari kasus yang tengah dihadapi Indonesia. Dari indikator current account deficit dan external debt financing, debt to GDP ratio itu Argentina masih sangat jauh dari kondisi kita. Meskipun masih tetap waspada karena kita sekarang tergolong “fragile five”, karena masalah current account deficit dan juga external debt financing.

Yang bisa dilakukan sekarang oleh BI mungkin benar hanya menaikkan lagi sukubunga acuan BI dan intervensi ke pasar uang sampai tekanan diperkirakan mereda. Mungkin sampai tahun depan atau 2 tahun berikutnya situasi diperkirakan masih ada tekanan-tekanan terhadap rupiah. Apalagi kalau kita bicara trend atau prospek dari real interest rate ini kecenderungannya meningkat. Karena kalau sudah meningkat, biasanya commodity trust seperti batubara atau lainnya itu akan turun padahal itu adalah sumbangan terbesar dari ekspor kita. Makanya hal itu pada akhirnya akan memperbesar rentang current account deficit (CAD). Karena kondisinya, kalau kita belum ada upaya sungguh-sungguh untuk memperbaiki industri kita.

Beberapa langkah pemerintah sebenarnya menurut saya cukup kontraproduktif, seperti B20 lalu menahan impor, itu oke, tapi itu sangat adhoc. Saya rasa yang paling mungkin dilakukan sekarang adalah memangkas subsidi. Karena defisit neraca migas adalah yang paling besar menekan current account deficit. Langkah menaikkan harga BBM mungkin pilihan yang harus diambil meskipun ada efek inflasi tetapi itu jauh lebih efektif ketimbang melakukan hal-hal yang lain. Tapi karena ini tahun politik, sepertinya pemerintah tidak akan berani.

Cadangan devisa saya kira masih aman. Masih 7 bulan impor dan itu berbeda sekali dengan cadangan devisa kita di tahun 1998 dulu. Waktu itu memang tipis sekali. Kalau sekarang masih cukup aman. Tinggal nanti bagaimana intervensi dari BI dan juga pemerintah harus mengambil langkah-langkah taktis tadi untuk memotong subsidi BBM.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Mensiasati pelemahan nilai tukar, sebenarnya dengan mengoptimalkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) bisa sangat dilakukan. Per Juni 2018 DHE yang dihasilkan 69.88 miliar dolar AS. DHE yang masuk ke perbankan domestik 64.74 miliar dolar AS (92.6 persen). Yang dikonversi ke rupiah 8.62 miliar dolar AS (13.3 persen).

Data BI Januari--Mei 2018, dari total 59,09 miliar dolar AS DHE yang dihasilkan, ada sekitar 92,9 persen atau 54,9 miliar dolar AS yang ditaruh di perbankan dalam negeri dan hanya sekitar 13,7 persen atau sebesar 7,516 Miliar dolar AS yang dikonversikan ke dalam mata uang rupiah.

Sebelumnya BI mengungkap data bahwa DHE yang dikonversi kerupiah sebesar 15 persen. Jika di bawah itu menunjukkan upaya selama ini memulangkan DHE telah gagal.

Masalahnya, kebijakan memulangkan DHE ini hanya di urusan himbauan dan insentif. Kalau sekedar moral suassion
atau seruan, efeknya hampir dipastikan kecil. Adapun 92 persen DHE yang masuk ke Indonesia hanya dalam hitungan hari bisa kembali ke luar negeri. Sistem devisa kita kelewat liberal.

Idealnya untuk memulangkan DHE kita harus belajar ke Thailand. Di Thailand, ada kewajiban eksportir untuk menahan DHE hingga 12 bulan di bank dalam negeri berdasarkan Exchange Control Act. Jadi devisa Thailand lebih stabil terutama ditengah gejolak ekonomi global seperti saat ini.

Langkah kongkritnya yang bisa diadopsi Indonesia sekarang adalah mendesak Presiden untuk terbitkan Perppu untuk merevisi UU No 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa. Revisi UU itu menambahkan kewajiban DHE ditahan dibank domestik kalau tidak 12 bulan bisa lebih longgar 6-9 bulan.

Dari Perppu bisa dibuat aturan turunan terkait sanksi adminstratif bagi eksportir yang tidak mematuhi aturan DHE seperti pencabutan sementara izin ekspor.

Jadi terkait krisis nilai tukar saat ini, memang ketergantungan kita terhadap dana asing kelewat parah. 40 persen surat utang negara dipegang oleh investor asing. Akhirnya yang pegang kendali sekarang adalah mereka. Dan kita ditakut-takuti untuk jangan mengutak atik dana DHE. Makanya dulu pernah ada paket kebijakan pun, misalnya insentif soal pajak bunga deposito dari DHE itu tidak bisa jalan. Jadi tidak bisa dengan pendekatan insentif-disinsentif. Yang harus dilakukan adalah terbitkan PERPPU UU Lalu Lintas Devisa seperti di atas.

Semua agree. Bank pasti happy, investor domestik happy.Emiten juga akan happy sebenarnya. Oke, tidak apa dengan demikian yang asing/short term akan kabur. Tapi dengan langkah UU Lalu Lintas Devisa itu, berapa banyak dana asing yang akan masuk ke Indonesia. Karena kalau tidak mematuhi UU itu, mereka tidak bisa berbisnis batubara, sawit dan tidak bisa melakukan ekspor. Karena semua pihak happy, maka tidak ada kekhawatiran berlebihan.

Thailand bisa survive dari 1998, dan sampai sekarang mereka menikmati surplus CAD 9 persen. Itu bukan hanya karena mereka kuat di industri manufaktur dan komoditas, mereka sama seperti kita membangun ekonomi dengan memanfaatkan SDA. Tapi Thailand settle soal devisa. Mereka menganut bukan devisa bebas, tapi devisa yang terkendali, dan investorpun tetap membanjiri Thailand. Sekarang lihat saja berapa depresiasi mata uang Thailand dibandingkan rupiah. Padahal pada 1998 kita dan Thailand sama-sama bankrupt. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Ekonomi Universitas Nasional

Siapapun yang akan memenangi Pilpres 2019 akan harus menghadapi dampak kemerosotan rupiah. Oleh karena itu sikap kenenegarawanan dalam kampanye pilpres nanti untuk tidak semata-mata menyalahkan pemerintah, apalagi mengolok-oloknya, akan sangat membantu dalam pemulihan ekonomi. Pemerintah juga jangan menutup mata bahwa kita sedang menghadapi krisis finansial dan kesulitan ekonomi, apalagi mencari kambing hitam dengan menyalahkan faktor eksternal semata. Berlombalah menyodorkan program untuk mengatasi kemorosotan nilai rupiah dan menggenjot pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat.

Siapapun sudah tahu bahwa kemerosotan nilai rupiah bukan semata-mata faktor eksternal, tapi juga ada pemicu dari fundamental ekonomi domestik. Memang trigernya berasal dari luar, utamanya penguatan ekonomi AS dan kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS the Fed. Dan banyak pihak yang kompeten meyakini bahwa the Fed masih akan menaikkan suku bunga acuannya sampai posisi 2,5 persen (di atas target inflasi). Belakangan faktor eksternal ini ditambah efek psikologis krisis finansial di Turki dan Argentina. Bank Indonesia pasti paham apa yang harus dilakukan. Kenaikan suku bunga acuan BI tidak bisa dihindari. Tentu ini berisiko pada merosotnya pertumbuhan ekonomi. Memang tidak banyak pilihan kebijakan untuk menolong rupiah. Untuk sementara resiko turunnya pertumbuhan ekonomi harus berani kita tanggung. Penyebab utama dari sisi faktor internal adalah defisit transaksi berjalan yang kini mendekati 3 persen PDB. Indonesia sudah pernah mengalami krisis finansial yang jauh lebih buruk yang bahkan kemudian menjelma menjadi krisis multidimensional pada tahun 1998/1999. Kita berhasil keluar dari krisis dahsyat itu dalam waktu relatif singkat. Resepnya? Jangan malu-malu tanya kepada Habibie!

Benar bahwa krisis yang kita hadapi sekarang berbeda dengan krisis 1998/1999. Tapi pengalaman itu membuat kita tahu apa yang harus dilakukan. Kini hampir semua kebijakan yang sudah disiapkan untuk mengatasi tekanan defisit transaksi berjalan ini sudah benar adanya. Soalnya, tinggal sejauh mana kecepatan, kesigapan dan keterpaduan antar sektor dalam implementasinya. Dan itupun sudah dijanjikan oleh Menkeu Sri Mulyani (Kompas 4/9/2018).

Dari rentetan kebijakan yang sudah disiapkan antara lain berupa penundaan proyek infrasruktur yang kandungan komponen impornya relatif tinggi, sejumlah insentif untuk mendorong ekspor dan pengurangan impor komoditi yang kurang perlu (seperti barang konsumsi, utamanya pangan), menekan defisit anggaran menjadi 2 persen dari PDB,  ada yang “mudah” dilaksanakan dalam jangka pendek, tapi beberapa ada yang memerlukan kesungguhan luar biasa untuk punya efek jangka pendek. Mengurangi impor relatif mudah, tapi tidak berarti tanpa kendala.

Menghadapi tahun politik ini ditengarai banyak impor komoditi yang dikendalikan pemerintah justru lolos atau sengaja diloloskan dari pengawasan restriksi impor. Impor beras, gula dan beberapa komoditi pangan tercatat melebihi kuota atau sebenarnya belum diperlukan. Ditengarai ini terkait dengan model rent seeking society dan rent seeking bureaucrat dalam kerangka money politics pada pilkada yang lalu atau Pileg dan Pilpres 2019 yang akan datang.

Himbauan pemerintah kepada eksportir untuk menempatkan hasil devisanya di dalam negeri tampaknya dipenuhi oleh para pengusaha tapi mereka masih ragu mengkonversinya ke dalam rupiah. Keberanian pemerintah untuk mengganti himbauan dengan kebijakan yang afirmatif sangat diperlukan. Ini berarti untuk sementara pemerintah perlu keluar dari kebijakan rezim devisa bebas dan menerapkan kebijakan pengawasan devisa. Langkah pemerintah yang kongkrit untuk memberikan insentif kepada investor sektor riil sangat diperlukan karena investasi di sektor finansial saja (investasi portofolio) sangat rentan terjadi capital flight jika terjadi gejolak perekonomian dunia seperti saat ini. Jika pemerintah berani menghadapi kritik tentang besarnya utang luar negeri, pemerintah bisa mengeluarkan obligasi dalam dolar AS untuk memperbesar cadangan devisa. Tapi sekali lagi dalam implementasi keseluruhan kebijakan yang sudah diambil sangat memerlukan disiplin dan keterpaduan yang tinggi. Gangguan egosektoral terkait rent seeking dan kepentingan sesaat dalam rangka menghimpun dana politik nonbudgeter pada Pileg dan Pilpres 2019 harus benar-benar dihindari.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar