Krisis Ekonomi, Tak Harap Kembali
berita
Ekonomika
washingtonote 10 September 2019 16:25
Penulis
Watyutink.com -  Indonesia pernah dihajar habis-habisan oleh krisis moneter 1998 yang meluluhlantakkan bangunan ekonomi yang sudah dibangun selama puluhan tahun. Krisis yang memberikan pelajaran berharga bagaimana seharusnya Indonesia mengelola ekonominya.

Meski sudah babak belur dihajar krisis, tidak ada jaminan krisis tidak akan datang kembali. Ia bukan penyakit yang jika sudah dilakukan vaksinasi akan terhindar di kemudian hari. Jika lengah, tidak hati-hati mengelola ekonomi, dan tak pandai mengantisipasi gejolak ekonomi dunia, krisis akan datang kembali dalam skala yang sulit ditebak.

Jika pada 1998 Indonesia kehilangan separuhproduk domestik bruto dan banyak balita kekurangan gizi karena orang tua mereka kehilangan daya beli, maka krisis yang mungkin terjadi  di masa yang akan datang bisa menelan korban lebih banyak lagi. Namun bisa juga tidak terjadi, sepanjang pemerintah bisa mengantisipasinya dengan baik.

Tanda-tanda krisis sudah muncul. Keyakinan akan datangnya krisis sudah menjadi haqqul yakin para ekonom. Saat ini kondisi ekonomi global semakin memprihatinkan. Sejumlah negara mengalami perlambatan ekonomi. Kondisi ekonomi global yang semakin melemah meningkatkan risiko terjadinya resesi ekonomi global.

Dari sisi industri, harga komoditas dunia juga mengalami penurunan sehingga turut menekan sektor industri domestik yang berujung pada pelemahan kondisi ekonomi nasional. Current account balance yang masih defisit terlalu dalam turut meningkatkan risiko terjadinya resesi ekonomi di Indonesia.

Dalam mewaspadai resesi, apa saja aspek risiko ekonomi baik global maupun domestic yang perlu dicermati? Bagaimanakah sinergi kebijakan fiskal-moneter yang harus ditempuh pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya resesi? Bagaimana meredam resesi melalui kebijakan-kebijakan di sektor industri?

Di sisi lain, Bank Dunia telah mengingatkan akan adanya perlambatan ekonomi global, ditambah perang dagang AS dan China yang semakin seru, pelemahan ekonomi Eropa dan China, bakal memicu arus keluar modal yang lebih besar dari Indonesia. Tidakkah ini dapat menyebabkan suku bunga acuan BI kembali meningkat dan rupiah terdepresiasi lebih dalam.

Capital outflow tersebut semakin berbahaya lantaran sampai saat ini Indonesia masih mengalami defisit neraca transaksi berjalan (CAD). Bank Dunia memproyeksi, CAD Indonesia pada akhir 2019 sebesar 33 miliar dolar AS, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 31 miliar dolar AS. Pertumbuhan FDI Indonesia juga lesu, diperkirakan hanya 22 miliar dolar AS. Di sisi lain, investasi RI di luar hanya 5 miliar dolar AS.

Dengan kondisi ini, Bank Dunia memperkirakan dibutuhkan sedikitnya 16 miliar dolar AS per tahun pembiayaan eksternal untuk menutup gap defisit tersebut. Pembiayaan eksternal yang dibutuhkan bisa lebih banyak jika capital outflow yang diprediksi benar-benar terjadi. Dengan situasi seperti ini apa yg mesti dilakukan pemerintah?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Dilatarbelakangi oleh laporan Bank Dunia, pemerintah perlu mewaspadai risiko resesi ekonomi global yang dikhawatirkan terjadi pada 2021. Kondisi ekonomi global memang menuju perlambatan sejak tahun lalu.

Hal itu terlihat sejak arus investasi dan perdagangan global yang melambat akibat perang dagang. Ditambah kebijakan moneter The Fed yang lebih longgar demi mendorong ruang pertumbuhan lebih tinggi.

Kondisi perekonomian global pada triwulan II 2019 diperkirakan mengalami perlambatan. Hal ini tercermin dari data industri serta perdagangan di pasar global yang cenderung melemah.

Meskipun kondisi ekonomi beberapa negara sebagai mitra dagang Indonesia masih tumbuh positif, tetapi tetap Indonesia perlu mengantisipasinya dan tidak boleh lengah dengan kondisi ekonomi global yang tidak bisa diprediksi ini.

Mitra dagang seperti Tiongkok tumbuh 6,2 persen  pada triwulan II 2019 (Q2/19), lebih lambat dibandingkan 6,7 persen (Q2/18), dan 6,4 persen (Q1/19). Demikian juga AS yang kian melambat menjadi 2,3 persen (Q2/19) dari 3,2 persen (Q2/18), dan 2,7 persen (Q1/19).

Singapura juga melambat menjadi 0,1 persen (Q2/19), lebih rendah dibandingkan 4,2 persen (Q2/18) dan 1,1 persen (Q1/19). termasuk juga Korea Selatan melambat menjadi 2,1 persen (Q2/19) dari 2,9 persen (Q2/18), namun lebih tinggi dibandingkan 1,7 persen  pada Q1 2019.

Tentu saja kondisi ini akan mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun 2019 (year  on year) berdasarkan data resmi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai  5,05 persen. Raihan tersebut tercatat tumbuh dibandingkan dengan triwulan II pada 2018. Jika diperhatikan bahwa Q2 pada 2018-2019,  menunjukkan bahwa terjadi penurunan laju pertumbuhan (q to q) meskipun hanya sebesar 0.01 persen.

Apabila diperdalam lagi, pertumbuhan PDB  berdasarkan indikator dalam hitungan tahunan (persen), pada sisi pengeluaran; ekonomi Indonesia triwulan II 2019 dibanding triwulan II 2018 tumbuh 5,05 persen (y-on-y). Ternyata pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya yang tumbuh 10,73 persen.

Apabila dilihat dari aspek produksi; pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya yang tumbuh 10,73 persen.

Jika diperdalam lagi dalam kontek struktur dan pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha per triwulan II 2019 menunjukkan bahwa struktur PDB yang memberi kontribusi ketiga pertama terbesar adalah Industri, pertanian, dan perdagangan.

Tetapi lapangan usaha yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan  PDB  adalah sektor jasa lainnya, TIK, dan jasa perusahaan. Dengan kondisi capaian perekonomian tersebut, apakah akan terjadi resesi di Indonesia?

Terjadinya resesi di Indonesia sangat tergantung pada beberapa indikator: 1) keadaan ekonomi AS.2) kebijakan pemerintah Trump tentang trade dan currency war serta kebijakan the Fed. 3) Siklus 10 tahunan ekspansi ekonomi AS yang sekarang ini sudah lebih dari 10 tahun dan masih belum terjadi konstraksi.

Ditambah lagi kondisi bunga investasi jangka panjang di bond pemerintah lebih rendah dari jangka pendek. Artinya imbal balik investasi akan cenderung bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa akan terjadi pesimisme terhadap ekonomi panjang, juga pertanda resesi ke depan

Beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini adalah, pertama, sulitnya ekonomi dalam negeri mencapai pertumbuhan sebesar 6-7 persen. Disebabkan salah satunya oleh optimalisasi dan keseriusan dalam peningkatan industri manufaktur nasional yang hingga saat ini belum berkembang dan sesuai harapan.

Kedua, hilirisasi. Sektor industri manufaktur digenjot agar target 5,3 persen pertumbuhan ekonomi tercapai dengan pemenuhan pasar domestik dan perbaikan pasar ekspor; Ketiga, konsumsi dinaikkan dengan harapan menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak terlalu mengandalkan ekspor di tengah kondisi ekonomi global yang tak menentu. Keempat, kondisi neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan (CAD) Indonesia defisit.

Untuk mengantisipasi efek ekonomi global dan domestik yang sangat resisten terhadap perbaikan ekonomi saat ini adalah dengan melakukan strategi , sinergi kebijakan agar efektif dalam menghadapi ancaman krisis. Harus dilakukan optimalisasi kebijakan fiskal dan moneter.

Dari sisi kebijakan fiskal, strategi  yang dijalankan sebagai berikut: (1) Peningkatan penanaman modal LN (FDI) yang terkendali sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan produktivitas hilirisasi terutama industri manufaktur yang mampu mendorong supply-driven baik domestik maupun pasar LN yakni yang berkontribusi terhadap penurunan CAD yang masih defisit.

(2) Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang dibangun baik pembangkit listrik, jalan raya bebas hambatan, dan airport untuk mendorong perbaikan produksi agregat.

(3) Melakukan perbaikan iklim investasi domestik melalui perbaikan regulasi dengan cara menginventarisasi regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang menghambat dan memperlambat terhadap kemudahan berinvestasi.

 (4) Memberikan berbagai insentif dan kemudahan fiskal bagi investor dalam negeri terutama yang akan berinvestasi di industri manufaktur dalam mendongkrak sisi penawaran, seperti salah satunya dengan melakukan penurunan tarif PPh Badan

Adapun dari sisi kebijakan moneter, dengan melakukan: (1) melakukan pengendalian terhadap nilai tukar US terhadap Rupiah. Artinya perlu mendorong perbaikan neraca pembayaran agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terkendala tekanan nilai tukar yang berasal dari kegiatan impor.

 (2) Adanya kenaikan harga komoditas akibat tingginya inflasi, Bank Indonesia perlu melakukan optimalisasi inflasi targeting dengan stabilisasi volatilitas harga dengan mengefektifkan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terutama barang-barang yang kontribusi terhadap inflasi tinggi

 (3) Kebijakan makro-prudential yang efektif dan pruden. Dengan cara Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan hingga efektif dan prudent. Harapannya Bank Indonesia menurunkan hingga pada besaran 5 persen.

Dari uraian di atas, maka implikasinya adalah perlu dilakukan sinergitas policy-mix; yaitu antara ekspansi fiskal dan ekspansi moneter secara sinergis dalam kurun waktu yang bersamaan. Bank Indonesia dan Pemerintah perlu duduk bersama dan melakukan antisipasi resesi ini, tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi jangka panjang.

Kebijakan policy-mix yang dihasilkan dan diimplementasikan akan mendorong terhadap pertumbuhan ekonomi sesuai yang ditargetkan tahun ini yaitu sebesar 5,3 persen. Apabila tidak tercapai, tentu  resesi akan menghampiri Indonesia, suka tidak suka. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Resesi yang akan datang berbeda dengan resesi pada 2008. Saya sependapat dengan Nouriel Roubini, seorang ekonom tersohor Amerika Serikat yang mengatakan bahwa penyebab resesi yang akan datang adalah negative supply shocks.

Artinya, ke depan supply dari barang akan mulai terganggu dari segi kuantitas dan harga. Dalam jangka panjang akan merembet pada harga yang mahal, menurunkan daya beli konsumen, dan berimplikasi pada perlambatan ekonomi.

Setidaknya ada tiga shocks yang menyebabkan resesi global: eskalasi perang dagang, perang teknologi, dan harga minyak. Namun pada kesempatan kali ini saya akan coba bahasa satu isu mengenai eskalasi perang dagang.

Berdasarkan perhitungan dari Peterson Institute, tidak hanya barang konsumsi, ke depan beban tarif yang diberikan oleh AS akan lebih banyak menyasar pada barang modal dari China.

Tentu kita akan menunggu pertemuan Trump dan Xi Jinping pada Oktober nanti. Jika hasil pertemuan ini tidak tercapai kesepakatan untuk menurunkan tensi perang dagang, maka gelombang resesi akan semakin dekat.

Sebetulnya makroekonomi Indonesia sendiri sudah cukup teruji dalam melewati badai guncangan ekonomi global yang berimbas pada capital outflow. Sebut saja 2008 dengan krisis subprime mortgage sebagai pemicunya, 2013 (taper tantrum), dan 2018 (stock market correction). Namun, resesi ke depan ini hanya sedikit melibatkan otoritas moneter dan keuangan karena bisa jadi banyak berasal dari perdagangan.

 Jika berasal dari perdagangan, apakah Indonesia diuntungkan karena trade to GDP nya masih kecil  yakni 43 persen dari GDP pada  2018, sementara Malaysia akan terdampak besar karena rasionya mencapai 132 persen dari GDP. Tentu tidak, karena komoditas terbesar yang diekspor dari Indonesia adalah barang mentah yang sangat volatile terhadap harga dan permintaan.

Berdasarkan data BPS, dalam dua tahun ini kinerja perdagangan Indonesia tidak begitu baik. Ini adalah bukti betapa kita sangat rentan dengan guncangan perdagangan global.

Apa yang perlu dilakukan Indonesia untuk menghadapi gelombang resesi yang akan datang dari sisi perdagangan dan industri? Perkuat basis produksi dan mengejar perbaikan pada industri prioritas yang berorientasi ekspor ke pasar dan negara dengan konsumen terbesar, salah satunya adalah Amerika Serikat.

Namun pertanyaannya kemudian, industri prioritas apa yang perlu kita kejar mengingat waktu sudah semakin sempit dan resesi global hanya menunggu hitungan waktu saja.

Pengenaan tarif oleh Amerika Serikat terhadap barang-barang dari China ditetapkan di Section 301 dalam Trade Act 1974. Indonesia bisa memanfaatkan peluang ini dengan berfokus pada perdagangan dengan komoditas atau produk unggulan yang saat ini dimiliki. Beberapa produk unggulan yang kita miliki bahkan tidak terkena tarif di Section 301 dan juga masih diberikan fasilitas pembebasan tarif GSP.

Jadi secara sederhana, kuncinya ada dua: melihat produk China di Amerika Serikat yang terkena tarif dan produk Indonesia yang masih diberikan pembebasan tarif GSP. Jika demikian, setidaknya ada tiga industri yang perlu diperkuat dalam jangka pendek untuk menghadapi tantangan resesi ini yaitu ndustri karet, furniture, dan elektronik.

Pertama, industri karet. Di Amerika Serikat, Indonesia menjadi pemain ke-6 terbesar dengan menguasai pasar produk karet setara dengan 1,9 miliar dolar AS. China sendiri sudah dikenakan tarif Section 301 atas produk karetnya, dan sebanyak 42 persen produk karet Indonesia dikenakan pembebasan tarif GSP. Produk utama yang bisa dikejar adalah Ban Truk dan Bis serta Ban Radial (ban yang dipergunakan untuk kendaraan balap), lalu juga ada sarung tangan medis dan karet.

Data ini dari ITC Trademap (2019). Jika melihat data tersebut, kompetitor utama di komoditas ini adalah Thailand yang menguasai 11,8 persen pasar produk karet di Amerika Serikat. Sebagai sesama negara International Tripartite Rubber Council (ITRC), yang mampu menghasilkan karet alam dan juga buatan, Indonesia perlu mengejar ketertinggalannya untuk ekspor di produk ini.

Namun demikian, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengembangkan industri ini. Realisasi FDI di sektor karet masih belum ada tanda-tanda kembali jaya seperti pada kuartal I-2017 yang sempat menembus 295,1 juta dolar AS, di kuartal I-2019 hanya tercatat 106,2 juta dolar AS sementara pada kuartal II-2019 hanya 95 juta dolar AS atau turun 43,6 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kedua, produk furnitur. Meski tidak sebesar produk karet, namun Indonesia masih menjadi bagian dari 10 besar eksportir di Amerika Serikat dengan nilai ekspor sebesar 0,9 miliar dolar AS di 2018. Saat ini sebanyak 73 persen dari total nilai produk furnitur dari China sudah dikenakan 25 persen tarif impor oleh Amerika Serikat sehingga ini sebetulnya menjadi peluang bagi Indonesia.

Di Asia, selain masih kalah dengan China untuk pangsa produk mebel atau furnitur di Amerika Serikat, Indonesia juga masih kalah dengan Vietnam dan Malaysia.

Permasalahannya industri furnitur masih belum memberikan kinerja yang cukup baik. Beberapa pabrik furnitur tutup terutama yang berada di daerah sentra furnitur seperti di Jawa Timur dan beberapa merelokasi basis produksinya ke Vietnam dan Malaysia. Relokasi ini tidak hanya terjadi dari Indonesia, bahkan ini juga terjadi di China yang merelokasi pabriknya ke Vietnam untuk dapat masuk ke pasar Amerika Serikat.

Terakhir, industri elektronik. Produk elektronik dari China merupakan produk yang paling terkena dampak dari perang dagang ini. Perang dagang pun kini mulai menjadi perang teknologi ketika melibatkan industri elektronik di dalamnya.

Meski sangat kecil pasar produk elektronik yang dikuasai di Amerika Serikat sebesar 0,4 persen atau hanya setara 1,3 miliar dolar AS, tetapi bagi Indonesia, Amerika Serikat merupakan negara importir produk elektronik dari Indonesia ketiga terbesar setelah Singapura, dan Jepang.

Tantangan yang cukup berat ketika berbicara industri elektronik adalah bagaimana industri ini mampu berdaya saing kembali setelah Vietnam menjadi pusat produksi elektronik limpahan dari China. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki)

Ancaman pelemahan ekonomi dunia, dimulai tanda-tandanya  dari ekonomi AS.  Untuk hal ini, perlu diperhatikan beberapa faktor.  Pertama, ekonomi mengalami ekspansi yang cukup panjang, bahkan terpanjang, yakni selama hampir 10 tahun (2009-2019).  Biasanya ekspansi berjalan selama 7-8 tahunan, sering disebut siklus bisnis.  Jadi besar kemungkinan ekspansi ini akan segera berakhir. 

Kedua, ada fenomena menarik yakni apa yang disebut inverted yield, yakni imbal hasil obligasi AS bertenor jangka pendek lebih tinggi dari imbal hasil obligasi jangka panjang. Hal ini terjadi karena orang melihat dalam jangka panjang, prospek ekonomi tidak begitu bagus, makanya obligasi jangka panjang lebih rendah.  Fenomena ini juga terjadi pada 2007, dan 3 bulan kemudian ekonomi AS memasuki masa resesi.

Kedua, fenomena tersebut ditambah dengan policy behaviour dari Trump yang sangat unpredictable sehingga menciptakan uncertainty, terutama kaitannya dengan perang dagang dengan China. Jadi, dua faktor penting dari ekonomi AS yang merupakan 24 persen  pangsa ekonomi dunia itu yang akan menimbulkan dampak terhadap ekonomi global.

Sudah barang tentu, ekonomi di berbagai negara seperti  China,EU, Japan, Korea juga akan memberikan dampak.  Ditambah lagi dengan faktor menurunnya volume perdagangan dunia, dan menurunnya harga komoditas akan besar dampaknya terhadap negara-negara yang export oriented economy termasuk Indonesia.

Bagaimana Indonesia?  Kita pernah mengalami krisis dalam skala besar (1998), atau yang lebih kecil (2008), atau berbagai shock (taper tantrum, 2013). Kecuali krisis 1998, Indonesia berhasil melalui krisis tersebut dengan baik.  Alasannya, kita belajar dari krisis tahun 1998, dan melakukan reformasi berbagai kebijakan fiskal dan moneter serta sektoral setelah itu, sehingga lebih resilien terhadap berbagai krisis atau shock yang terjadi.

Bagaimana kali ini? Jika krisis terjadi, maka skalanya akan lebih besar, sekali lagi jika berbagai negara tidak melakukan langkah-langkah antisipatif bahkan mengeluarkan kebijakan yang counter productive seperti currency war, kebijakan protektif, inward looking policy, dan lain-lain.

Respon Indonesia seharusnya sedia payung sebelum hujan, dimulai dari sekarang melakukan langkah-langkah konkrit yang antisipatif.  Berikut beberapa langkah yang perlu diambil;  Pertama, melakukan reformasi struktural secara lebih fundamental terutama terkait dengan aturan dan perizinan, seperti penurunan restriksi perdagangan pada tarif dan non tarif, perizinan FDI harus direlaksasi, peraturan pemerintah daerah yang memberatkan ekonomi juga harus dihilangkan.

Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur secara lebih terarah dan terencana sehingga membawa dampak ekonomi lebih signifikan. Ketiga, genjot ekspor habis-habisan dengan menghilangkan berbagai restriksi dan promosi besar-besaran dengan target market yang terukur.  (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998