Kredit Macet di Sektor Tambang yang Sarat Masalah
berita
Ekonomika

Ilustrasi foto: Muid/ watyutink.com

30 January 2018 10:00
Penulis
Di antara kisah merosotnya harga komoditas tambang, dan tarik ulur perubahan status kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) antara Freeport dan pemerintah yang disertai rencana divestasi 51 persen sahamnya, Indonesia sukses menutup kalender 2017 dengan terbentuknya BUMN holding tambang.

Memasuki tahun 2018, prospek sektor tambang masih belum secerah fajar, bisnis pertambangan masih berada di senjakala. Buktinya, pihak perbankan masih enggan menyalurkan kreditnya di sektor tambang. Tingginya kredit macet (non performing loan/NPL) menjadi alasan utama.

Data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) mencatat bahwa sektor pertambangan menjadi sektor dengan tingkat rasio kredit macet tertinggi dibandingkan sektor-sektor lain. SPI menyebut, sepanjang Januari-November 2017, NPL sektor pertambangan mencapai 7,5 persen. Angka ini jauh di atas ambang batas aman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI), yakni sebesar 5 persen. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan. Apakah memang kondisi bisnis pertambangan tengah lesu? Lantas, siapa yang paling besar menyedot kredit perbankan, perusahaan pertambangan swasta kah atau yang berplat merah?

Asosiasi Pertambangan Indonesia menilai tingginya kredit macet di sektor pertambangan karena berkaitan dengan harga komoditas yang melemah beberapa tahun terakhir belakangan. Jika harga komoditas tambang masih rendah, kenapa pemerintah justru mengebut pembentukan perusahaan tambang 'raksasa' dengan meng-holding BUMN tambang?

Bagi perbankan, tahun 2018 merupakan tahun penentuan, setelah tiga tahun sebelumnya melakukan restrukturisasi kredit. Kredit bermasalah yang menjadi beban berat perbankan, bakal direstrukturisasi. Ada juga yang dihapus buku. Ada debitur yang benar-benar tidak sanggup membayar kerena efek penurunan harga komoditas. Namun, tidak sedikit yang pura-pura tidak sanggup melunasi kewajibannya. Mengenai kondisi ini, menarik mencermati ucapan pucuk pimpinan Bank Central Asia (BCA) yang mengaku masih alergi pada (kredit) pertambangan. Kenapa perbankan bisa sampai “alergi” dan kehilangan kepercayaan (trust) untuk mengucurkan dana di sektor pertambangan?

Ada beberapa kemungkinan, Bisa jadi selain tingginya kredit macet, masalah lain adalah tumpang tindihnya izin usaha pertambangan (IUP). yang Ada IUP yang berstatus Non Clean and Clear (Non CnC) dan kadaluarsa. Ada pula ribuan pemegang IUP terindikasi belum atau tidak membayar jaminan reklamasi dan pasca-tambang, dan  semuanya hingga saat ini belum terselesaikan. 

Juga masalah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat pertambangan. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menghitung, sudah 44 persen luas daratan dan kepulauan Indonesia telah dikapling oleh pertambangan, termasuk 3,7 juta hektare tambang masuk di kawasan hutan lindung dan ada 793.000 hektare yang masuk kawasan hutan konservasi.

Saat ini, ada sekitar 395 perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia, baik swasta maupun plat merah. Termasuk perusahaan yang telah go public maupun belum. Dengan perusahaan tambang yang banyak jumlahnya, siapa yang seharusnya mengontrol dan bertanggung jawab ketika ada masalah? Kenapa permasalahan pertambangan ini seolah tak pernah tuntas, meski sudah berganti-ganti pemerintahan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Praktisi UMKM, pendamping dan mentor UMKM, Desainer Modul Capacity Building untuk UMKM, Executive VP-Distribution Head Micro Banking di Salah Satu Bank Swasta

Sektor pertambangan memiliki multiflier effect sangat besar terhadap sektor lain, salah satunya adalah UMKM. Banyak UMKM yang bergantung dan menjadi pendukung dari sektor pertambangan, khususnya UMKM yang berada di sekitar usaha pertambangan. Tidak terbatas pada usaha tambang besar, namun juga usaha tambang rakyat yang skalanya kecil.

Beberapa bank core business-nya melayani kredit dan pembiayaan di sektor pendukung pertambangan atau turunannya, termasuk kepada pelaku UMKM yang membuka usahanya di wilayah pertambangan. UMKM yang biasanya dibiayai di lingkup ini adalah usaha bengkel, vulkanisir ban dump truck, rumah makan dan restoran, usaha katering karyawan pertambangan, dan usaha penginapan atau hotel melati, serta usaha-usaha yang mendukung sektor pertambangan, dimana lokasi usahanya berada satu  lokasi yang sama dan dalam radius terdekat dari sektor pertambangan.

Saat ini, rata-rata bisnis UMKM di lokasi ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Penurunan omset dan penurunan kapasitas bisnis UMKM sudah barang tentu mempengaruhi kualitas pinjaman kepada bank, karena penurunan kemampuan bayar.

Sebagai contoh, usaha UMKM catering karyawan yang semula omsetnya waktu kredit diberikan cukup bagus, sekarang omsetnya turun drastis karena karyawan yang bekerja di sektor pertambangan berkurang atau bahkan pertambangan tersebut tutup. Sehingga usaha katering pun ikut tutup. Usaha lainnya misalnya, vulkanisir ban yang semula setiap bulan bisa melayani  dump truck. Namun, karena tambang sudah tidak lagi beroperasi atau mengurangi operasinya, maka truk yang biasanya digunakan sebagai moda operasional usaha dan transportasi pertambangan kini menganggur dan tidak membutuhkan penggantian ban lagi secara rutin. Sebelumnya, biasanya para sopir truk rutin bisa ambil dan pasang ban terlebih dahulu dan baru membayarnya sebulan kemudian.  Nah, kondisi inilah yang kemudian membuat piutang usaha dan tidak tertagih. Sehingga kualitas kredit debitur di usahat ini ikut memburuk.

Contoh lainnya adalah penginapan atau hotel melati di daerah dekat pertambangan. Tadinya bisnis ini cukup menjanjikan, karena ada saja tamu luar kota atau karyawan dari kantor pusat yang menginap di lokasi tersebut. Namun, karena meminimkan operasionalnya bahkan menutup bisnis pertambangannya, sehingga tingkat okupansinya pun anjlok drastis. Penurunan drastis income usaha penginapan kemudian tentu mempengaruhi kualitas kreditnya.

Anjloknya bisnis akibat imbas dari penurunan usaha di sektor pertambangan, khususnya di daerah tertentu di Kalimantan dan IBT, juga mempengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan. Sepinya bisnis menyebabkan pelaku UMKM terpaksa menutup atau menghentikan usaha mereka. Untuk melunasi kewajiban utang ke bank, mereka pun menjual sebagian atau seluruh aset yang mereka miliki. Itu pun masih terkendala rendahnya nilai jual aset yang mereka miliki karena penurunan kemampuan membeli masyarakat sekitarnya juga.

Sementara untuk pelaku usaha UMKM yang masih bisa bertahan, misalnya UMKM traditional trader yang menjual kebutuhan bahan pokok, keinginan untuk mengembangkan usaha melalui penambahan modal kerja atau investasi terpaksa harus menahan diri. Mereka memilih bertahan, menjaga usaha bisa menutupi opex-nya, sambil berharap suatu saat nanti akan terjadi perubahan kondisi dengan tumbuhnya kembali bisnis pertambangan.

Ancaman non performing loan (NPL) UMKM di wilayah pertambangan melonjak. Kredit macet dan gagal bayar sudah sampai pada level mengkhawatirkan bagi pihak bank. Bank-bank yang sudah merestrukturisasi kredit macetnya sudah barang tentu tidak ingin kembali terjebak dalam kondisi NPL yang tinggi. Jika pun ada permintaan, bank-bank saat ini perlu berpikir berkali-kali untuk mengucurkan kredit dan pembiayaan di sektor pertambangan dan turunannya. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Akuntan dan Ekonom

Sependek pengetahuan saya, Holding BUMN tambang dibentuk dengan tujuan utama untuk membeli 51 persen saham Freeport. Hal itu tidak ada hubungannya dengan harga komoditas tambang ataupun kredit macet disektor pertambangan yang ditunjukkan dengan tingginya Non Performing Loan (NPL) yang mencapai 7,5  persen, yang melebihi ambang batas ketentuan NPL oleh BI yang sebesar 5 persen. Kendati banyak yang menyatakan harga komoditas pertambangan turun, faktanya menurut Dirjen Minerba (Mineral dan Batu Bara) Kementrian ESDM pada beberapa sumber yang saya baca, realisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) minerba  pada tahun 2017 mencapai 125 persen dari target, yakni sebesar Rp40,6 triliun, melebihi realisasi yang ditargetkan sebesar Rp32,7 triliyun di tahun 2017.

Memang agak lucu ketika Holding BUMN tambang dipimpin oleh Inalum yang notabene merupakan perusahaan hilir bukan perusahaan hulu. Namun esensinya bukan disitu, tetapi pada 100 persen saham Inalum yang dikuasai negara. Holding ini digunakan oleh pemerintah sebagai mekanisme penghimpunan sebagian ekuitas untuk menggemukkan asset agar lebih mudah dalam pembelian saham Freeport, tanpa mencampur para anggota holding menjadi suatu perusahaan. Hal itu selaras dengan tujuan utama holding untuk membeli saham 51 persen saham  Freeport.

Apabila kita berbicara peningkatan kemudahan sistem pengendalian manajemen (management control system), holding BUMN tambang ini memang sudah benar dan tepat. Namun, jika kita bicara ihwal efisiensi, tentu hal ini masih jauh panggang daripada api. Menurut hemat saya, dalam konteks efisiensi dan power keuangan, nilai  tertinggi adalah pada merger konsolidasi. Sebagai contoh adalah pada merger Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Pembangunan Indonesia, menjadi satu bank baru, yaitu Bank Mandiri.

Nampaknya pemerintah –dengan wewenang kementrian BUMN-- tidak mau ambil pusing dengan urusan campur-mencampur perusahaan. Mentri BUMN lebih memilih holding, akuisisi, konsorsium PT baru, ataupun bagi-bagi komponen proyek dengan nama keren Sinergi BUMN daripada harus melakukan merger perusahaan. 

Ada dua kemungkinan kenapa Mentri BUMN cenderung menghindari merger. Pertama, meskipun merger adalah bentuk penggabungan perusahaan yang paling efisien dan paling berdaya saing, akan tetapi dapat dikatakan terdapat ketidak-efisienan dan kerumitan pada proses pembentukan sebuah merger. Kedua, adanya konflik perasaan karena pastinya struktur organisasi dalam merger akan lebih ramping, sehingga mau tidak mau harus ada beberapa direksi dan komisaris yang diturunkan dari jabatannya. 

Kendati demikian kinerja kementrian hingga saat ini terbilang cukup menjulang. Karena sebelumnya banyak BUMN yang terus menerus rugi. Namun, hingga akhir tahun 2017 jumlahnya turun hingga tinggal 13 perusahaan merugi. Sungguh pantas diberikan applause bagi penurunan jumlah BUMN yang merugi tersebut.

Mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP), status Clean and Clear (CnC), dan jaminan reklamasi serta pasca tambang, saya setuju dengan hal tersebut. Hal itu merupakan suatu peraturan pengendalian  yang dimanifestasikan melalui izin usaha. Sumber daya Alam (SDA) merupakan anugerah khusus dari  Tuhan untuk bumi Indonesia. Sudah sepantasnya tidak sembarang entitas usaha dengan mudah dapat mengeruk kekayaan ibu pertiwi. Selain itu, dengan adanya CnC dan jaminan reklamasi serta pasca tambang, maka pemerintah daerah akan turut mendapat rembesan ekonomi kebawah (trickle down effect) karena keberadaan aktivitas penambangan serta kedaulatan partisipasi dalam mengawasi proses penambangan. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengusaha, Mantan Anggota DPD RI, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS)

Keengganan perbankan mengucurkan kredit di sektor pertambangan adalah imbas dari jatuhnya harga komoditas tambang pada tahun 2015-2016. Periode itu harga minyak jatuh, yang membuat komoditas migas dan tambang lainnya ikut jatuh. Sehingga, banyak perusahaan yang gagal bayar kewajiban kreditnya. Bahkan, sebagian perusahaan tambang menutup usahanya karena merugi. Nah, karena itulah mungkin perbankan ‘kapok’ mengucurkan kredit dan pembiayaan di sektor tambang karena kualitasnya buruk.

Sedangkan saat ini, harga-harga komoditas tambang dan migas sudah recover. Harga minyak sudah 70 dolar AS per barel. Bahkan batubara sejak kuartal II 2017 sudah di kisaran 94 dolar AS per ton, bertahan hingga saat ini. Hal ini disebabkan, salah satunya, karena kebijakan pemerintahan China dengan pita harga (price band) yang berpengaruh terhadap harga batubara dunia, karena mereka tidak akan membiarkan harga batubara terlalu rendah yang bisa menyebabkan pasokan batubara ke China turun, sehingga berimbas di sektor industri di sana.

Mengenai holding BUMN tambang, persoalannya terpisah dari kondisi naik-turunnya harga komoditas pertambangan. Secara bisnis, holding BUMN ini menurut memang bagus. Saya setuju dan mendukungnya. Sebagai negara produsen tambang, dengan potensi sumber daya yang besar, kita memang membutuhkan sebuah perusahaan milik negara yang besar, yang mengurusi sektor pertambangan secara keseluruhan. Tapi, yang jadi masalah dari holding BUMN ini adalah dilanggarnya aspek-aspek legal sejak awal pembentukannya.

Sebagai perusahaan negara, BUMN ini diberi akses seluas-luasnya terhadap sumber daya alam milik negara menjadi aset mereka. Selain itu, mereka juga memperoleh modal dari negara melalui penyertaan modal negara (PNM) yang alokasinya harus mendapatkan persetujuan dari DPR. BUMN dan anak-anak perusahaannya ini mendapatkan privilage untuk mendapatkan itu semua supaya mereka tumbuh besar. Tetapi, dalam pengelolaannya mereka harus diawasi secara menyeluruh oleh lembaga-lembaga terkait terutama DPR.

Untuk itu, pengelolaan BUMN hasil holding itu tidak boleh menghilangkan akses pemerintah maupun DPR, dan pengawasana oleh BPK, BPKP, juga KPK. Tidak boleh ada perbedaan dalam hal perijinan, pengawasan, dan tata kelola antara BUMN sebelum diholding dengan setelah holding. Jadi, holding BUMN tambang ini telah melanggar aspek legal konstitusional dengan tidak melibatkan DPR. Dengan tidak melibatkan DPR, saya justru mencurigai adanya upaya-upaya dan niat ‘buruk’ dari pengusaha yang disokong oleh penguasa dengan melakukan aksi-aksi korporasi di ranah holding tersebut.

Selain itu, jika mengacu pada implementasitata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/ GCG), sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Justru ‘governance’ nya yang bermasalah, dengan sejak awal rencana pembentukan holding BUMN tidak melibatkan DPR. Ini seolah memberikan bukti adanya ‘kebusukan’ niat dari penguasa dan pengusaha dalam pembentukan holding BUMN tambang tersebut, termasuk rencana holding BUMN migas ke depan.

Mengenai keterlibatan swasta dalam pengelolaan tambang yang jumlahnya hingga ratusan perusahaan, ini akibat kebijakan otonomi daerah dengan pemberian kewenangan yang luas hingga ke pemerintah daerah tingkat kota dan kabupaten. Akibatnya banyak izin usaha pertambangan (IUP) yang tumpang tindih, jaminan reklamasi sebelum dan pasca-tambang terkontrol, kerusakan lingkungan, semuanya seperti ‘diakal-akalin’ oleh pemerintah daerah

Dalam pengelolaan sumber daya alam milik negara, terutama di sektor strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak, mengizinkan swasta untuk mengelolanya itu sudah melanggar konstitusi Pasal 33 UUD 1945. Apalagi kalau jumlahnya hingga ratusan perusahaan.

Jika memang ingin melibatkan swasta, maka perusahaan swasta tersebut harus menjadi rekanan, dengan prosentase pengelolaanya lebih kecil dari BUMN. Seperti yang dilakukan oleh India. Sedangkan kita?

Jadi, kenapa permasalahan tambang ini tidak pernah tuntas sampai sekarang, meski telah berganti-ganti pemerintahan, karena pembiaran terhadap pelanggaran Pasal 33 UUD 1945 ini. Dan ini dilakukan oleh oligarki, penguasa dengan pengusaha, termasuk oleh partai-partai politik. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

Krisis APBN Kian Mendekat

24 February 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF