Kontrak Listrik Swasta: Boleh Ditinjau Ulang Atau Tidak?
berita
Ekonomika

Sumber Foto: twitter.com

20 November 2017 10:00
Penulis
Akhir-akhir ini, sektor energi tak berhenti gaduh. Belum tuntas masalah pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) yang diwarnai drama “surat cinta” antara Sri Mulyani kepada Rini Soemarno dan Ignasius Jonan, mencuat polemik penyederhanaan golongan listrik untuk rumah tangga oleh PLN. Kini muncul masalah kontrak jual-beli listrik antara PLN dengan pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP) yang menggenapi hiruk-pikuknya permasalahan energi negeri ini.

Kementerian ESDM meminta PLN meninjau ulang kontrak jual-beli listrik dengan pengembang pembangkit batu bara swasta di Pulau Jawa. Kementerian ESDM menganggap harga yang ditetapkan dalam kontrak tersebut kurang efisien. Padahal pembelian listrik swasta menjadi komponen terbesar kedua dalam ongkos penyediaan listrik setelah biaya bahan bakar.

Tahun 2016, pembelian listrik swasta oleh PLN mencapai Rp61 triliun. Naik 2.500 persen dibandingkan empat tahun lalu. Jika mengacu pada aturan biaya pokok penyediaan listrik, pemerintah mematok harga listrik batu bara maksimal Rp737 atau 5,5 sen dolar AS per kilowatt jam (kWh). PLTU sebagai pengguna utama bahan batu bara, kontribusinya dalam bauran energi sudah mencapai 55 persen. Sedangkan kapasitas PLTU akan naik hingga 24 ribu MW pada 2026 nanti, dan beban pembelian listrik akan mencapai 76 dolar AS.

Tentu saja keinginan Menteri ESDM kepada PLN ini ditolak mentah-mentah oleh perusahaan produsen listrik swasta. Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI). Mereka ogah menuruti permintaan amandemen kontrak listrik tersebut.

APLSI berpendapat, kontrak jual-beli listrik dengan IPP sudah disepakati dan ditandatangi, sehingga tidak bisa ditinjau ulang. Kontrak tersebut sudah punya landasan hukum. Seharusnya peninjauan kontrak bisa dilakukan sebelum power purchase agreement (PPA) diteken. APLSI tidak salah jika bertanya kenapa PLN dan pemerintah tidak mengkaji sebelum perjanjian diteken? Terus, buat apa ada PPA jika sewaktu-waktu diubah? APLSI pun berdasar jika menyebut tindakan pihak ESDM ini akan mengganggu iklim investasi di sektor energi karena pemerintah tidak bisa memberikan kepastian usaha kepada pihak swasta. 

Namun wajar jika pertanyaannya dibalik. Jika dengan alasan investasi kemudian kehendak pihak swasta selalu dimenangkan, bukankah berarti negara tidak memiliki kedaulatan di bidang energi? Jika peninjauan ulang kontrak jual-beli listrik tersebut demi kepentingan rakyat, karena harga listrik turun, apa salahnya? 

Kenapa sektor energi tak pernah lepas dari masalah? Apakah karena banyak kepentingan, termasuk kepentingan makelar (baca: mafia) seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di Minahasa Desember 2016?

Sementara pemerintahan Jokowi-JK tinggal sisa 2 tahun lagi. Mampukah menyelesaikan semua masalah tersebut selama 2 tahun? Jika terpilih lagi, mungkin waktunya agak panjang untuk menyelesaikannya. Itupun jika tak ditambahi dengan permasalahan baru. Namun, jika tak terpilih lagi, apakah akan terus melanjutkan ‘kebiasaan buruk’ pemimpin-pemimpin sebelumnya: mewariskan masalah kepada pemimpin baru?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR

Data tabel Input-Output (IO) dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peran sektor listrik yang sangat besar, baik sebagai lokomotif penarik maupun pendorong sektor-sektor perekonomian lainnya di Indonesia. Hal ini ditunjukkan bahwa sektor listrik memiliki keterkaitan ke belakang (backward linkages) sebesar 4,79 (di atas rata-rata seluruh sektor 1,97) dan keterkaitan ke depan (forward linkages) sebesar 2,28 (di atas rata-rata seluruh sektor 1,78). Artinya jika terdapat kenaikan kenaikan output sektor listrik--katakan Rp1 triliun, maka akan terjadi kenaikan output sektor-sektor pendukung sektor listrik sebesar Rp4,79 triliun dan kenaikan output sektor-sektor pemakai sektor listrik sebesar Rp2,28 triliun.

Oleh karena itu, sumber-sumber energi primer –seperti batu bara dan migas– untuk menghasilkan energi listrik harus dikelola dengan baik oleh negara untuk menciptakan kesejateraan masyarakat. Tidak salah kalau kemudian harus terjadi perubahan paradigma tatakelola energi saat ini dari “energi sebagai komoditi” yang bebas diekspor untuk menghasilkan devisa, menjadi “energi sebagai modal dasar pembangunan” yang memiliki dampak multiplier pada daya saing seluruh sektor perekonomian.

Jokowi menargetkan pembangunan pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Target tersebut didasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi 7 persen, namun kenyataannya dalam 3 tahun terakhir di masa kepemimpinan Jokowi perekonomian hanya tumbuh di kisaran 5,1-5,2 persen. Bahkan target pertumbuhan 2018 sekitar hanya 5,4 persen. Dengan melihat kondisi perekonomian yang ada, kelebihan pasokan listrik (excess supply) tidak mustahil bakal terjadi jika pemerintah hanya menjalankan business as usual

Jokowi tidak perlu merasa malu untuk merevisi target pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW), jika ke depan target tersebut susah terserap oleh pasar. Dalam penyediaan infstruktur- termasuk listrik --“road follows the trade” dan “trade follows the road”. Kelihatannya Jokowi memilih yang pertama “road follows the trade”. Bangun dulu pembangkit listriknya biarkan aktivitas ekonomi yang mengikutinya.

Hal ini butuh waktu. Butuh perencanaan matang dari berbagai aspek kelistrikan: panawaran (supply), permintaan (demand), substitusi/komplemen (substitute/complement), perusahan listrik baru (entrant) dan persaingan dinamik (dynamic rivalry). Target pembangkit listrik 35.000 MW adalah aspek penawaran.

Dari sisi permintaan, pemerintah harus mampu mendorong permintaan listrik melalui intensifikasi (pelanggan listrik yang ada) dan ekstensifikasi (pelanggan baru). Penyederhanaan golongan listrik untuk rumah tangga bisa dikategorikan sebagai langkah intensifikasi. Rumah tangga diberikan keleluasaan “lebih boros listrik” untuk menyerap kemungkinan kelebihan excess supply akibat target yang terlalu optimis. Langkah intensifikasi ini lebih mudah untuk dilakukan dibanding ekstensifikasi mencari pelangganggan baru ketika perekonomian lesu seperti saat ini.

Dari aspek substitute/komplemen dan aspek perusahaan baru (entrant), listrik oleh PLN atau pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP) juga menjadi permasalahan pelik tersendiri. Tidak sedikit pengembang kawasan, misal kawasan industri justru beralih menjadi penjual listrik ke PLN, bukan mengembangkan industrinya.

Dari aspek persaingan dinamik (dynamic rivalry), persaingan tidak hanya di industri listrik melainkan dengan industri energi primernya –batu bara dan migas. Perbaikan tatakelola yang tepat terkait batubara dan migas untuk listrik harus segera dilakukan. Data dari ESDM (2017) menunjukkan bahwa sejak diberlakukan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO), alokasi batubara untuk dimestik kurang dari 30 persen, sisanya lebih dari 70 persen untuk tujuan ekspor. Pusat Studi Energi UGM (2017) menemukan permasalahan DMO bukan saja kuantitasnya saja tetapi juga menyangkut spesifikasi (kualitas batubara), ketidakpastian harga, ketepatan waktu penyerahan dan supply chain. Terkait migas, Revisi UU 22 Tahun 2001 tentang Migas yang sebenarnya sederhana belum juga kelar. Terlihat tarik ulur berbagai kekuatan  dan kepentingan mewarnai revisi UU tersebut. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat  Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada, Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Kinerja selama 3 tahunpPemerintahan Jokowi bidang kemandirian energi cukup baik dan signifikan. Kendati belum semua target dicapai, namun kebijakan dan langkah dalam pencapaiannya sudah pada jalur yang tepat. Kebijakan energi pemerintahan Jokowi yang berdampak besar, antara lain pengalihan subsidi BBM dari konsumsi ke sektor produktif, dengan mencabut subsidi Premium dan mengurangi subsidi Solar.

Pengurangan beban subsidi melalui penaikan harga BBM sesungguhnya sesuai dengan visi dan misi pemerintahan Jokowi-JK. Demikian juga dengan kebijakan BBM satu harga. Tidak hanya menciptakan keadilan, tetapi juga memberikan multiplier effect di daerah-daerah Indonesia bagian Timur.

Selain capaian itu, penerimaan negara dari sektor migas juga mengalami penurunan secara drastis. Pada 2014 penerimaan migas masih sekitar Rp320,25 triliun turun menjadi Rp92,43 triliun pada semester I/2017. Penurunan pendapatan dari sektor migas lebih banyak disebabkan adanya penurunan harga minyak dunia dan lifting migas Indonesia.

Untuk mengatasi penurunan lifting dan meningkatkan kemandirian energi, pemerintahan Jokowi mengambil alih beberapa lahan migas dari kontraktor asing yang kontraknya sudah berakhir, lalu menyerahkan pengelolaan kepada Pertamina. Setelah lebih 50 tahun, Blok Mahakam dikuasai oleh Total E&P Indonesie diserahkan kepada Pertamina pada 2018, saat kontrak berakhir. Meskipun Total E&P Indonesie masih diberikan kesempatan untuk memiliki saham hingga 39 persen, namun Pertamina akan bertindak sebagai operator Blok Mahakam.

Demikian juga dengan upaya pengambilalihan Freeport merupakan capaian kinerja yang patut diacungi jempol. Keberhasilan dalam perundingan dengan Freeport, untuk mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Khusus Pertambangan (IUPK), dengan tiga syarat smelterisasi, divestasi 51 persen saham –masih dalam proses perundingan, dan tax regime, merupakan wujud nyata pencapaian kemandirian energi.

Meski begitu, tak semuanya kinerja bernilai plus. Ada pula yang minus, salah satunya adalah pembangunan listrik 35.000 MW. Megaproyek yang ditargetkan selesai pada 2019, mencakup 109 proyek. Sebanyak 35 proyek pembangkit dibangun oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan total kapasitas 10.681 MW. 74 proyek dengan total kapasitas 25.904 MW diserahkan kepada Perusahaan Swasta (Independent Power Producer/IPP).

Hingga memasuki tahun ketiga pemerintahan Jokowi, capaiannya masih sangat rendah. Data PLN menunjukkan dari 35.000 MW baru 639 MW atau 0.02 persen sudah beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date). Sekitar 29,83 persen atau 10.442 MW sudah memasuki tahap konstruksi. Sedangkan, 7.533 MW atau sekitar 21,52 persen dalam tahap perencanaan, 8.217 MW atau sekitar 23,47 persen tahap pengadaan, dan 8.806 MW atau sekitar 25,16 persen sudah diserahkan IPP, tetapi belum memasuki tahap konstruksi.

Rendahnya capaian tersebut menjadi alasan bagi berbagai pihak untuk mendesak pemerintah untuk merevisi proyek 35.000 MW, baik besaran maupun target waktu penyelesaian.

Kalau revisi terhadap waktu penyelesaian masih bisa ditolelir. Namun kalau revisi dengan memangkas 35.000 MW menjadi 20.000 MW kemungkinan akan menimbulkan permasalahan serius bagi pembangunan industri. Sebab, penetapan 35.000 MW sudah didasarkan pada sisi kebutuhan (demand based) untuk memenuhi 100 persen electricity rate yang saat ini masih mencapai 92 persen.

Ada satu target pemerintah di bidang kelistrikan yang harus kita apresiasi, yakni upaya pemerintah masih memprioritaskan percepatan elektrifikasi di pedesaan Indonesia. Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan, Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat elektrifikasi di 2.500 desa yang belum teraliri listrik. Komitmen serupa juga ditunjukan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif listrik hingga akhir tahun 2017 dan tetap memberikan subsidi listrik kepada pelanggan 450W, serta 30 persen pelanggan 900W, yang termasuk kategori keluarga miskin dan rentan miskin. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan