Klientelisme, Upaya Menggugat Kemapanan
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 09 April 2019 20:00
Penulis
Watyutink.com - Membincangkan clientelism di Indonesia adalah mengenang sejarah tumbuh kembangnya kapitalisme lokal di Indonesia sejak orde baru. Kapitalisme lokal yang diberi kemudahan akses ke sumber-sumber daya finansial negara dan penguasaan atas sumber daya alam, yang kemudian tumbuh menjadi kekuatan yang ikut menentukan kebijakan politik ekonomi di tanah air.

Berbagai kebijakan ekonomi politik hasil clientelism, bahkan masuk pada wilayah penguasaan sumber-sumber daya politik--antara partai politik dan konstituen partai--yang dapat dimobilisasi bagi pemenangan setiap pemilu.
Demokrasi politik kemudian bermetamorfosis menjadi “demokrasi wani piro”. Bentuk partisipasi politik rakyat yang mendasarkan diri pada “materialisasi” pemihakan politik, dengan ukuran sejumlah uang.  

Dengan memenangkan mayoritas kursi parlemen hasil politik clientelism, berbagai regulasi dan aturan hukum dengan mudah dapat disusun dan di sahkan. Sayangnya, produk-produk regulasi tersebut lebih diperuntukkan bagi keuntungan sekelompok kecil klik politik ekonomi yang mengabaikan hak hak dasar rakyat.   

Produk-produk hukum, ekonomi dan politik hasil clientelism gagal menggulirkan semangat kedaulatan nasional dan amanah Undang-Undang Dasar 1945 bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Berbagai gambaran buruk dari  ketidakadilan hukum dan ekonomi atas hak-hak dasar rakyat menjadi contoh yang dapat diketengahkan.
Sayangnya, situasi kelam tersebut di atas tetap saja tidak berubah, bahkan setelah era reformasi.

Mengapa negara seperti tidak berdaya untuk membenahi politik transaksional yang terlanjur menjadi budaya politik? Kalaupun mengidealkan adanya pembenahan mental politisi dan cara pandang politik rakyat, harus dimulai dari mana? Apakah cukup memadai dengan merevisi UU Partai Politik?

UU Partai Politik (Parpol) yang berlaku, konon sering dituding sebagai biang keladi rusaknya budaya politik massa dan para aktor politik. Partai politik dianggap tidak lagi berperan sebagai kawah candradimuka  pendidikan politik rakyat. Terlebih bagi kader muda parpol yang akan segera rusak begitu masuk dalam sistem politik yang berlaku.

Kasus-kasus korupsi hingga menjalani hukuman penjara yang menimpa banyak kader muda parpol, digambarkan sebagai buah busuk dari UU Parpol yang harus segera direvisi, jika menghendaki sehatnya kembali iklim perpolitikan di Indonesia.

Sehatnya iklim perpolitikan, diharapkan juga akan berimbas pada masuk akalnya berbagai kebijakan ekonomi yang lebih berpihak rakyat banyak. Contoh penguasaan lahan jutaan hektar lahan oleh segelintir elite, juga ditengarai hasil dari kongkalingkong elite politik dan pemilik modal.

Apa yang harus disikapi sekarang, oleh para aktivis dan pemerhati ekonomi dan politik dalam negeri, bagi pembenahan demokrasi ekonomi dan iklim politik yang lebih sehat? Bagaimana caranya agar para predator ekonomi politik, tidak seenaknya ikut menentukan berbagai aturan hukum dan politik untuk kepentingan klik politiknya? Atau, situasinya memang sudah sulit diubah?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Aktivis anti dam besar dan perkebunan besar

Demokrasi itu telah membunuh Penghulu Adat. Demokrasi itu telah memiskinkan, menyengsarakan, dan membunuh Masyarakat Adat. Demikianlah, "demokrasi" telah menjadi kata paling kotor dan menjijikkan bagi Masyarakat Adat.

Ketika penikmat demokrasi mengesampingkan nilai dan hirarkhi pendistribusian tanggungjawab dalam komunitas adat, yang tersisa -- bagi rakyat -- hanyalah kekacauan dan anarkhi. Sebuah undang-undang mengenai status Hukum tanah ulayat, yang diputuskan dengan sangat demokratis di parlemen telah dengan semena-mena menghancurkan hak komunal terhadap Tanah Ulayat dan menggantinya dengan kepemilikan privat. Entah sadar entah tidak, pembuat undang-undang sudah mengantarkan komunitas masyarakat adat ke bibir kemelaratan; karena dengan sertifikasi tanah ulayat atas nama (pribadi) penghulu adat, tanah bisa dijual atau digadaikan setiap saat untuk kepentingan pribadi penghulu adat -- dan segera menjadi lahan tambang atau perkebunan besar yang sama sekali tidak ada lagi sangkut pautnya dengan komunitas adat.

Jika sebuah keputusan strategis yang implementasi dan akuntabilitasnya ada dipundak Penghulu Adat, diputuskan melalui voting yang dimenangkan oleh anggota kaum (masyarakat adat) yang mayoritas tidak paham (sejarah) adat, awam menyebutnya itu adalah demokrasi. Padahal inilah anarkhi, yang jika tetap mau dinamakan demokrasi, sebutlah sebagai demokrasi yang membunuh (otoritas) Penghulu Adat. Atau sebutlah demokrasi yang sudah ditaklukkan diktator mayoritas.

Di sisi lain, demokrasi itu mensyaratkan partisipasi. Keseluruhan proses partisipasi itu harus pula berpijak pada tatanan nilai yang mendasari dan menjadi acuan dalam kehidupan nyata komunitas itu. Setiap pemaksaan penyeragaman proses (apalagi nilai) dalam rangka unifikasi proses dan institusi demokrasi, adalah pengkhianatan terhadap demokrasi.

Membangun demokrasi di negeri ini, tanpa pemahaman yang utuh terhadap seluruh nilai dan prosedur pengambilan keputusan dalam beragam komunitas yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat, sungguh akan menjadi pekerjaan sesat dan lagi menyesatkan. Sebagai contoh, ada komunitas yang memahami partisipasi sudah terjadi ketika seseorang hadir secara fisik dalam sebuah forum pengambilan keputusan. Tapi dalam komunitas lainnya, partisipasi harus diartikan keterlibatan secara aktif seseorang dalam pertukaran gagasan sebelum keputusan diambil.

Sistem demokrasi seperti apapun yang hendak dibangun, sistem politik seperti apapun yang hendak dikembangkan, harus didasarkan pada tata nilai yang nyata hidup dalam masyarakat Indonesia. Mengabaikan ini, elite negeri hanya akan sekadar memamah biak "demokrasi barat," sebelum kembali terjebak dalam genangan muntah diktator mayoritas atau tirani minoritas.

Kita tidak tahu, apa makna strategis demokrasi bagi elite negeri ini ketika mereka bicara tentang bangunan sistem politik yang kokoh dan sehat. Atau jangan-jangan mereka memang tidak mengerti apa itu demokrasi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UNDIP.

Dalam perspektif politik, Edward Aspinall dan Ward Berenschot dalam buku barunya “Democracy for Sale : Klientelisme, Pemilu dan Negara di Indonesia" berhasil membuka satu cara baru untuk melihat dan menjelaskan politik di Indonesia dengan cara yang berbeda.

Jika selama beberapa dekade sebelumnya literatur politik Indonesia didominasi oleh teori oligarki yang mengangkat argumen bahwa demokrasi di Indonesia paska jatuhnya rezim otoriter mengalami pembusukan karena dibajak oleh elitnya sendiri yang berwatak predatoris, buku tersebut menjelaskan dengan detail metode pembajakan itu, sekaligus menunjukkan variasi dari tingkat keparahan pembajakan itu.

Robinson dan Hadiz (2013) mendefinisikan oligarki sebagai suatu sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan terjadinya pengumpulan kekayaan dan kewenangan di tangan segelintir elit, beserta seperangkat mekanisme untuk mempertahankannya. Sementara Winters (2013) mendefinisikannya sebagai politik pertahanan kekayaan di antara para aktor yang menguasainya. Untuk kasus Indonesia sebagaimana diungkapkan para sarjana itu, segelintir yang berkuasa dari sisi politik ternyata adalah orang-orang yang sama dengan mereka yang berkuasa secara ekonomi.

Jika dirunut ke belakang, teori oligarki ini bisa dilacak dalam karya-karya Richard Robison dan Vedi Hadiz sebelumnya yaitu Reorganizing Power in Indonesia: “The Politics of Oligarchy in an Age of Markets”, yang ditulis tahun 2004, atau “Localizing Power in Post Authoritarian Indonesia” yang ditulis pada 2010. Juga pada buku “Indonesia: the Rise of Capital” (1986) yang juga merujuk teori oligarki. Kelebihan dari teori ini, meskipun berhasil menunjukkan fakta kasar kekuasaan kelas yang berwatak predatoris yang membusukkan demokrasi Indonesia, namun buntu manakala menunjukkan peta jalan untuk keluar dari situasi itu. petanyaannya, jika demokrasi dibajak segelintir elit, lalu apa?

Di sisi lain, buku "Democracy for Sale" menjadi penting karena relevansi praktisnya yakni, pertama, terbit dimana politik uang merupakan masalah yang masih akan menghantui perpolitikan Indonesia untuk waktu yang belum jelas ujungnya.

Seperti dapat dibaca pada akhir Maret 2019, publik Indonesia gempar oleh OTT KPK yang menemukan 400 ribu amplop berisi uang senilai total Rp8 miliar yang diduga milik sala satu politisi partai besar di Indonesia. dana tersebut direncanakan untuk serangan fajar Dapil Jawa Tengah. Sebelumnya, RH salah seorang ketua Parpol Islam ditangkap KPK karena dugaan jual beli jabatan.

Politik uang adalah tema sentral dalam buku Aspinall dan Ward yang terangkum dalam satu term klientelisme.

Kedua, terbit saat korupsi masih merupakan masalah yang menghantui peradaban politik Indonesia. Sejak KPK berdiri pada 2004 sudah 104 kepala daerah yang terkena kasus korupsi. Angka OTT tertinggi terjadi saat menjelang pemilu atau pada saat pemilu itu sendiri. Pada saat ongkos pemenangan pemilu begitu mahal, ada hubungan erat dengan kebutuhan elit untuk ikut memenangkan partai dalam pemilu.

Ketiga, menunjukkan pada kita bahwa politik uang, korupsi, ketimpangan ekonomi dan oligarki merupakan masalah yang  berkaitan erat. Ketimpangan ekonomi punya kaitan erat dengan politik uang. Kelima, buku tersebut juga menawarkan peta jalan bagi masalah politik uang yang membutuhkan partisipasi setidaknya tiga aktor : elit, masyarakat sipil dan lembaga pemilu. Dari sisi elit, kita membutuhkan generasi elit politik kita yang berani hadir dengan politik programatik. Artinya, berani bertarung memenangkan pemilu bukn dengan menawarkan imbalan uang namun menawakan program.

Dari sisi masyarakat sipil, perlu lebih kuat dalam mengorganisir diri agar menjadi kekuatan yang mampu mendorong berakhirnya klientelisme dan menggantinya dengan politik gagasan.

Dari segi desain pemilu, kedua penulis menyarankan perlunya upaya mendamaikan akuntabilitas demokratik dengan elemen biaya pemilu. Perlunya mendesain sistem pemilihan umum yang murah tanpa harus mengorbankan sisi keterwakilan dan akuntabilitas yang menjadi hal utama demokrasi.

Membangun peradaban politik baru tanpa politik uang membutuhkan tidak hanya generasi elit berpikiran maju namun juga warga negara yang memiliki idealisme yang sama. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Dalam teori pertumbuhan ekonomi, kapital adalah modal utama. Jika  kemudian bicara model Harold Domar dan beberapa model lainnya semua berfokus pada bagaimana proses capital accumulation. Hal itu adalah sebuah model yang diterima secara umum.

Tetapi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, seharusnya kita melihat juga bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa lebih berkualitas. Dilihat lagi misalnya pertumbuhan ekonomi kita, elastisitas penyerapan tenaga kerjanya setiap satu persen pertumbuhan ekonomi hanya menyerap tenaga kera 200 ribuan orang. Padahal pada 2004 bisa menyerap sampai 500 ribu tenaga kerja.

Jadi, pertumbuhan ekonomi kita sebetulnya semakin tidak berkualitas karena tidak bisa menyebabkan pemerataan, tidak bisa menyerap tenaga kerja. Padahal kalau bicara era bonus demografi, justru seharusnya kita bisa memberdayakan angkatan kerja yang besarnya luar biasa. Bisa sampai 130-an juta angkatan kerja.

Hanya, kalau di lihat dari sisi pengangguran yang 7 juta orang, 4 juta diantaranya berumur 15 - 25 tahun. Berarti, kesempatan kerja bagi usia muda cukup terbatas. Hal itu karena sektor formal terlalu sempit. Tidak ada daya dorong dari sektor formal sehingga mereka beralih ke sektor informal yang memang kesejahteraannya cukup terbatas.

Di lihat dari angka pengangguran yang 5,2 - 5,3 persen, memang rendah, tapi secara kualitas kalau melihat definisi kerja nya BPS yang jika selama satu minggu bekerja satu atau dua jam maka sudah tercatat bekerja. Padahal kita tidak tahu berapa kompensasinya, apakah dibayar secara layak atau tidak?

Kalau kita lihat lagi proporsi dari unpaid family workers atau pekerja keluarga yang tidak dibayar, itu mencapai 13 persen. Jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata ASEAN.

Itulah sebabnya kemudian secara paradoks incumbent mengeluarkan kartu pra kerja. Padahal, buat apa mengeluarkan kartu pra kerja kalau misalnya angka pengangguran turun. Sering diungkapkan bahwa angka pengangguran di Indonesia termasuk yang paling rendah. Nah, kalau pengangguran rendah, lalu buat apa kartu pra kerja?

Lalau kalau tingkat kemiskinan juga rendah, buat apa kartu bantuan sosial? berarti ada masalah dari sisi data. Datanya memang mungkin benar, tetapi kalau dilihat lagi ke dalam ternyata banyak sekali pekerja yang tidak layak. Dan lebih banyak lagi di angka usia muda. Dalam konteks itu artinya pertumbuhan ekonomi kita adalah pertumbuhan yang tidak berkualitas.

Kelompok-kelompok usaha besar atau industri kita juga sudah lama kurang bergairah, karena pemerintah kurang memberi daya dorong. Di satu sisi memang ada pembangunan infrastruktur, tapi pemerintah cenderung menjadikan pembangunan infrastruktur itu sebagai target akhir atau end product dan bukan target antara. Seharusnya, ada konsep jelas untuk pembangunan industri yang ternyata sama sekali tidak tampak koordinasinya. Industri kita justru mengalami deindustrialisasi. Pertumbuhan industri manufaktur tidak pernah bisa lebih dari pertumbuhan ekonomi.

Kalau demikian halnya maka pertumbuhan ekonomi kita menjadi tidak berkualitas, bahkan terjebak dalam “pertumbuhan ekonomi 5 persen”. Untuk bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah setidak-tidaknya kita butuh tumbuh 7 persen secara rata-rata hingga tahun 2030.

Kelompok-kelompok usaha besar di luar negeri seperti Sogoshosa di Jepang atau Chaebol di Korea Selatan pada awalnya memang didorong oleh pemerintah mereka. Intervensi pemerintah masing-masing  cukup berperan. Cuma kalau melihat relevansinya bagi Indonesia memang harus ada semacam kustomisasi yang disesuaikan juga dengan keadaan sekarang. Melihat Jepang atau Korea zaman lampau memang eranya waktu itu adalah era intervensi pemerintah yang cukup signifikan. Itu era masa lalu, kalau sekarang hendaknya pemerintah cukup sebagai penjaga ekosistem supaya bisa bekerja dengan baik tanpa harus melakukan intervensi yang terlalu besar. (pso)     

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Dalam teori ilmu politik berbagai pendekatan bisa digunakan untuk mengungkapkan sebuah realitas poltik. Apa yang tampak di permukaan tidak menggambarkan keadaan atau realitas yang sesungguhnya. Analisis kritis diperlukan untuk membongkar akar persoalan yang melilit sistem politik, menyandera perubahan politik.

Pendekatan legalistik formal--political institusional approach--mempunyai asumsi bahwa demokrasi bekerja dipandu oleh sejumlah aturan main dan fungsi-fungsi organisasi yang melekat pada institusi demokrasi seperti : partai politik, parlemen, pemerintahan, kelompok-kelompok kepentingan dan media massa. Semakin maju pelembagaan demokrasi maka demokrasi akan tumbuh dan menuju kedewasaan. Demokrasi yang stabil dan maju.

Namun asumsi-asumsi ideal dalam pendekatan institusional, tidak sepenuhnya terbukti karena beberapa kondisi objektif dan sejarah perkembangan suatu negara. Masyarakat feodal paska negara kolonial menjelma menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka, bebas dari penjajahan kolonial.

Clientelism sebuah konsep model struktur sosial ekonomi politik bercorak masyarakat feodal. Konsep ini menjelaskan, corak feodalisme masih eksis. Struktur sosial dan ekonomi politik menjelma dalam relasi patron and client. Kekuasaan dan modal ada dalam genggaman elit penguasa. Client menjadi kaki tangan para elit yang memegang sumber kekuasaan dan ekonomi. Pola patron dan client dalam relasi tuan dan hamba. Akses terhada kekuasaan dan sumber sumber ekonomi, bergantung pada kemurahan hati patron dan sejauh mana loyalitas clientnya pada patron.

Formasi sosial ekonomi politik zaman feodal justru semakin mampan ketika kita menerapkan modernisasi pembangunan. Munculnya elit baru seperti birokrat, pemodal, aparat negara dan elit sipil tidak meruntuhkan ciri ciri struktur atau watak feodalisme, malahan mereka menjelma menjadi kekuatan neo feodalisme. Mereka menjadi kelas elit baru, menjadi aktor-aktor negara yang memiliki vested interest sendiri dan tidak ada hubungannya dengan pemerataan ekonomi dan pembangunan demokrasi sejati.

Struktur Clientelism sejak zaman kolonialisme, orde baru hingga orde reformasi gagal dibongkar oleh kekuatan reformasi. Reformasi pada akhirnya identik dengan pengukuhan terhadap Liberalime Kapitalisme.  Malahan amandemen Undang Undang Dasar 1945 pun, berhasil mereka bongkar. Yaitu, memuluskan perampasan aset bangsa, melalui paket-paket regulasi investasi. Penguasaan aset ekonomi secara perlahan bergeser ke tangan korporasi- kapitalis dometik-asing. Mereka berkolaborasi dalam memaksimalkan raihan keuntungan sebesar besarnya.

Dalam tatanan demokrasi liberal, yang sedang berlangsung dalam sistem.politik kita, pertarungan atau kontestasi politik antar aktor politik yang berlaga diarena pilpres, pileg, pilgub, pilbub, pildes, serta pertarungan perebutan pusat-pusat kekuasaan di parpol, BUMN dan lembaga-lembaga public, sang kandidat tidak cukup memiliki kecakapan, track record dan popularitas, tapi ia harus memiliki kekuatan modal.

Dalam kontestasi politik di arena demokrasi, relasi Clientelism bisa berkompromi dengan struktur kapitalistik. Bahkan, kekuatan politik yang menjadi patron, juga sekaligus sebagai kekuatan modal. Sementara aktor-aktor politik, aparat, aktivis memainkan peran sebagai client. Mobilitas mereka sangat ditentukan oleh restu politik kekuatan modal. Bahkan mereka memiliki perangkat perangkat demokrasi mulai dari parpol hingga media massa.

Dalam struktur sosial ekonomi politik yang mapan seperti itu, maka peran negara dan lembaga-lembaga demokrasi menjadi sub-ordinat bagi kepentingan strategis mereka. Mulai dari penguasaan lahan, hutan, pertambangan, impor komoditi dan lain lain kerap mengalahkan kepentingan negara dan kepentingan publik.

Jebakan struktur sosial-ekonomi-politik Clientelism telah menempatkan elit ekonomi politik yang sangat power full. Sementara di sisi lain prosedural demokrasi dan pemilu berbiaya tinggi, telah menempatkan aktor-aktor politik di luar kekuatan negara, menjadi kekuatan pinggiran.

Jika ia ingin menaiki tangga karier politik, ia harus rela menjadi client dan hamba sahaya sang patron. Karena itu, hari ini, boleh dikatakan hampir semua parpol dan politisi tidak bisa melepaskan diri dari struktur clientelism sebagai pemegang sumber ekonomi dan kekuasaan. Dan yang sangat ironis mereka kemudian menyediakan diri sebagai preman client, yang mengamankan kepentingan patronnya.

Kekuatan patron dan client menjadi kekuatan tak tertandingi. Dia bisa mendikte dan bahkan mengancam setiap kekuatan perubahan. Baik yang muncul dari lapisan elit masyarakat maupun dari akar rumput jika sepak terjangnya mengancam kepentingan status quo. Demokrasi memang memiliki daya pesona yang memabukkan. Tampak dipermukaan seolah-olah lembaga-lembaga demokrasi bekerja untuk kepentingan rakyat, namun subtasinya justru mengukuhkan kepentingan status quo clientalism.

Wajah demokrasi di dunia ketiga, termasuk di Indonesia, tentu tidak seindah wajah demokrasi di negara negara kapitalistik. Apa arti pembangunan demokrasi, jika hanya lembaga-lembaga demokrasi yang dibangun hanya sekedar untuk melayani clientelism baik domestik maupun asing. Tidak ada pilihan dan sudah saatnya, momentum sirkulasi kepemimpinan politik mulai dari presiden, menteri, legislator, pejabat publik dan kepala kepala daerah memiliki political will, untuk mengevaluasi ekses amandemen yang keblablasan, sehingga memberi pengaruh terhadap rancang bangun sistem pemilu, sistem kepartaian, kinerja parlemen, ketimpangan sosial, sistem peradilan dan kebijakan kebijakan strtegis yang melemahkan kedaulatan negara, kedaulatan bangsa, melalui produk legislasi maupun kebijakan strategis lainnya.

Agenda perubahan tersebut hanya bisa dilakukan oleh para pemimpin yang punya kewenangan dan komitmen perubahan. Oleh karenanya, memasuki tahun politik kampanye pemilu 2019, pertanyaan kritis kita adalah, adakah diantara Capres, Caleg, Caleg DPD yang memiliki agenda, mencoba "membongkar" struktur ekonomi politik clientelism, kemudian mentransformasikan kedalam proses penguatan kedaulatan rakyat dan cita-cita negara kesejahteraan. Apakah Jokowi atau Prabowo memiliki agenda untuk "membongkar struktur" clientelism, dalam berbagai kebikan politik ? Yaitu sebagai bagian dari strategi menghadang kehadiran neo kolonalisme baik dari Barat maupun Timur ?

Dari sisi masyarakat sipil, hiruk pikuk pilpres dan pemilu jangan membuat kita larut dalam euforia, saling menyebarkan hoax yang menjurus mematikan karakter pribadi calon. Yang harus dibongkar adalah apakah mereka punya agenda dan komitmen politik untuk membawa Indonesia ke arah perubahan yang lebih terukur? Apakah realitas ekonomi politik sekadang justru semakin menguatkan clientelism, seiring tumbuhnya hegemoni kekuatan global baru, yaitu Tiongkok. Dan kita tidak bisa membayangkan, pertemuan kekuatan global dengan patron domestik menjadi kekuatan tak tertandingi, kemudian formasi Clientelism berubah, mungkin juga bakal lenyap, karena terintegrasi dalam struktur besar. Yaitu dengan hadirnya kekuatan neo kolonialis baru dari Timur.

Apakah ekspektasi kita berlebihan jika mengharapkan perubahan nyata. Sementara kekuatan clientelism cukup power full mendikte format relasi politik. Jangan-jangan suksesi kepemimpinan nasional lima tahunan, prosedur demokrasi pemilu telah menjebak kita sebagai pemilih hanya sebagai rutinitas politik lima tahunan. Tanpa kita mampu memberikan evaluasi kritis.

Karena ketidakberdayaan rakyat, tanpa disadari kita membuka jalan bagi para client untuk naik tangga politik, menjadi petugas-petugas patron mewakili kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan rakyat yang diwakilkan. Padahal kita juga memiliki peluang dan kemampuan untuk menolaknya. Sekurang-kurangnya dalam menjatuhkan keputusan dan pilihan politik kolektif melalui mekanisme pemilu.(pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Demokrasi telah dibajak oleh orang-orang kaya dan calo. Lihat saja pimpinan parpol. Hampir semuanya pebisnis besar, dan bahkan punya hubungan erat dengan Orde Baru. Ada juga yang bukan orang kaya.  Hanya saja,  agar bertahan di lapisan elite, harus bernyali besar dan selalu siap dicokok KPK seperti dialami Ketua PPP Romahurmuzy.

Apa boleh buat, biaya  politik memang mahal. Maka, bila tak punya cukup duit, bila tak harus giat berteman sekaligus melayani kebutuhan para taipan atau bahkan rentenir. Seperti telah beruang kali terbukti, imbalannya bisa berupa proyek atau bunga yang tinggi.

Maka jangan terlalu berharap bahwa para politisi akan bekerja serius ubtuk memenuhi janji-janji kampanyenya. Apalagi sudah dibuktikan oleh KPK betapa korupnya dunia politik, yang melibatkan para politisi dari papan terbawah sampai teratas.

Semua itu bisa dilihat sebagai indikator bahwa dunia politik sarat dengan berbagai klub konspirator. Jaket mereka memang berbeda. Ada yang merah, kuning, biru, coklat dan sebagainya. Namun mereka punya tujuan sama, yakni mengeksploitasi negara untuk kepentingan diri sendiri.

Suara rakyat bagi mereka adalah sekadar anak tangga yang harus diinjak untuk mencapai jenjang yang diinginkan. Selanjutnya mereka sibuk memanfaatkan tahta yang diperoleh di lembaga legislatif maupun eksekutif  untuk berbisnis sebagai calo jabatan atau proyek. Klien mereka tentu saja pebisnis dan birokrat korup.

Hal di atas mengungatkan pada apa yang dikatakan oleh satiris politik dan wartawan senior Amerika, PJ O'Rourke. Bila transaksi jual-beli dikendalikan oleh perundangan, menurut O'Rourke, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah membeli dan menjual pembuat perundangan.

Maka reformasi birokrasi dan transparansi anggaran kini ibarat panggang yang makin jauh panggang dari api. Reformasi hukum tak beda. Lihat saja catatan ICW, di mana para koruptor memperoleh hukuman lebih ringan di tingkat MA.

Mengharapkan parpol menjadi penyelesai persoalan pun ibarat mimpi di siang bolong. Kondisi keuangan Parpol pada umumnya tergolong paspasan bahkan minus. Iuran anggota tak bisa diharapkan karena kebanyakan bahkan hampir semua mengabaikannya. Maka tak aneh bila kaum berduit, pebisnis maupaun koruptor, memperoleh tempat paling nyaman.

Runyamnya lagi, sekarang ini masyarakat tak bisa lagi mengandalkan aktifis pro demokrasi, HAM, dan anti korupsi sebagai panutan. Pers dan akademisi sama saja. Ini karena banyak dari mereka larut dalam politik. Mereka punya politisi idola, yang diperlakukan bagai manusia suci dan super cerdas. Mereka juga punya lawan politik yang wajib dicerca kapan saja dan dimana saja. Ringkas kata, kini mereka telah menjadi bagian dari persoalan bangsa.

Semua itu klop dengan politik sebagaimana didefinisikan oleh sworang satiris politi bernama Larry Hardiman. 'Politics ' menurut orang yang menyembunyikan identitas pribadi ini, terdiri dari dua kata. Kata pertama adalah 'poly ' yang berarti 'banyak'. Kata kedua adalah 'ticks' yang berarti kutu penghisap darah. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Stabilitas Sangat Berdampak Pada Ekonomi             Tarik Investasi Tak Cukup Benahi Regulasi             Tidak Bijak Membandingkan Negara Lain             Semangat Reformasi Perpajakan             People Power and Power of Love             Polisi Tak Boleh Berpolitik             Laksanakan Reformasi Perpajakan Secara Konsekuen             Tunjukkan Sikap Politik yang Matang             Menagih Janji Deregulasi dan Perbaikan Infrastruktur Investasi             Perlu Inventarisasi Perundangan dan Peraturan