Kilang Pertamina Sering Mati, Impor Migas Makin Tinggi
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 16 October 2018 18:00
Penulis
Di tengah ramainya pemberitaan tentang ‘rollercoaster’ nya harga BBM yang sempat naik 1 jam lalu turun lagi, ternyata masih banyak permasalahan migas di hulu yang belum terselesaikan. Besarnya konsumsi migas di Indonesia yang mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari (bph), tak dapat ditutup oleh produksi migas nasional yang hanya 770 ribu bph. Impor pun menjadi keharusan.

BPS mencatat, volume impor Januari–Agustus 2018 mengalami peningkatan 8,22 persen (8.550,5 ribu ton) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara, pemerintah mencatat, impor BBM hingga Agustus tahun ini mencapai  93,23 juta barel atau sudah mencapai 67,12 persen dari realisasi tahun lalu 138,88 juta barel. Untuk impor minyak mentah di periode yang sama, sudah 78,38 juta barel atau 58,21 persen dari realisasi tahun lalu 134,64 juta barel.

Kenapa impor migas terus membesar? Karena konsumsi bbm dalam negeri yang terus membesar? Atau karena produksi minyak dalam negeri yang terus merosot?

Di sisi lain, SKK Migas mencatat penurunan jumlah wilayah kerja migas selama sembilan bulan terakhir. Hingga akhir September 2018, jumlahnya hanya 224 blok. Dari 98 blok eksplorasi, ada 82 yang aktif dan 16 proses terminasi. Dari wilayah kerja non-konvensional hanya 34 yang aktif dan sisanya masuk terminasi. Dari 89 blok eksploitasi, 74 tergolong sudah produksi dan 15 pengembangan. Capaian ini terendah sepanjang lima tahun terakhir.

Hal ini diperparah oleh kondisi operasional kilang minyak eksisting milik Pertamina yang kerap mengalami mati produksi mendadak (unplanned shutdown). Hal inilah yang kemudian membuat Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar geram. Arcandra menyebut telah terjadi beberapa kali unplanned shutdown, terutama di Juni dan Juli, hingga sebabkan impor produk minyak lebih banyak daripada impor crude. Arcandra mempertanyakan mitigasi Pertamina terhadap kilang-kilang dikelolanya. Mesti tidak merinci, namun Archandra menyebut satu kilang yang sering mati produksi ada di Dumai, yang memiliki kapasitas 170 ribu barel per hari.

Kok bisa sih kilang-kilang Pertamina ini sering mati? Apa mesinnya sudah tua, rusak dan perlu diganti? Apa tidak dilakukan pemeliharaan dan maintenance berkala terhadap mesin-mesin di kilang-kilang yang dimiliki? Lantas, bagaimana selama ini Pertamina mengelola kilang-kilang minyak yang dimiliki?

Apalagi baru saja Pertamina diserahi Blok Rokan oleh pemerintah setelah kontrak Chevron Pacific Indonesia habis pada 2021. Dengan rata-rata produksi sebanyak 207.000 bph, dan cadangan 500 juta sampai 1,5 miliar barel setara minyak, Blok ini merupakan merupakan produsen minyak terbesar di Indonesia. Jangan-jangan, nanti nasibnya sama dengan kilang di Dumai?

Pertamina sendiri saat ini hanya memiliki 6 kilang: kilang Dumai, Plaju, Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Sorong. Pemerintah terakhir kali membangun kilang minyak dengan kapasitas besar pada tahun 1994, yakni Kilang Balongan dengan kapasitas 125 ribu barel per hari.

Meski pembangunan kilang baru Bontang dan Tuban dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional, serta kerja sama untuk membangun kilang di Bojonegoro dengan perusahaan dari Iran dan Malaysia telah disepakati sejak tahun 2009. Namun sampai saat ini, belum satu pun kilang minyak baru yang berhasil dibangun.

Mungkinkah permasalahan migas di hulu akan dapat diatasi? Akankah konsumsi migas nasional dapat ditutupi oleh produksi dalam negeri? Bisakah Indonesia bisa terlepas dari negara net importir minyak?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengusaha, Mantan Anggota DPD RI, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS)

Kilang minyak milik Pertamina yang sering mengalami mati produksi mendadak (unplanned shutdown) itu adalah kilang-kilang tua yang usianya sudah puluhan tahun. Spesifikasi produknya juga sudah tidak sesuai dengan target kebutuhan dan pelestarian lingkungan. Karena dibangunnya mungkin sudah lebih dari 30 tahun yang lalu.

Ada beberapa kemungkinan memang yang membuat kilang milik Pertamina tersebut bisa sering mati mendadak. Selain karena memang usia kilangnya sudah tua, kilang-kilang tersebut mungkin memang perlu di upgrade, dan upgrade-nya belum selesai, atau bisa jadi tidak dana untuk memaintenance dan meng-upgrade-nya.

Dengan seringnya terjadi unplanned shutdown pada kilang-kilang milik Pertamina tersebut, seharusnya pemerintah berkaca; kenapa sih kok kilangnya sering mati? Ada apa? Hal ini juga menimbulkan pertanyaan; kilang baru juga tak kunjung dibangun?

Sebenarnya ini masalah keseriusan pemerintah dalam menangani dan menuntaskan segala permasalahan di sektor migas, baik di hulu maupun di hilir. Jangan hanya hilir saja yang diperhatikan, sementara di hulu dibiarkan begitu saja.

Penanda-tanganan kerja sama dan MoU dengan perusahaan migas asing dalam hal pembangunan kilang minyak sudah ada puluhan jumlah, kalau dihitung sejak masa pemerintahan Presiden SBY hingga Presiden Jokowi saat ini. Namun, tak satupun yang terealisasi.

Sementara kalau berbicara masalah kilang, di seluruh dunia yang namanya pembangunan kilang itu bukan bisnis yang bisa mendatangkan keuntungan dengan cepat. Bisnis kilang inipun margin-nya sangat minim. Sehingga, umumnya di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, kilang-kilang itu dibangun dalam rangka ketahanan energi nasionalnya. Selain itu, umumnya negara-negara berkembang juga memberikan subsidi kepada perusahaan minyak yang ingin membangun kilang; bagaimana lahannya disiapkan, memberikan tax holiday, bea masuk dibuat nol, dan pemberian insentif lainnya.

Sementara di Indonesia, pemberian subsidi maupun insentif kepada perusahaan-perusahaan minyak dalam rangka pembangunan kilang minyak itu tidak jelas. Alasannya pun macam-macam, antara lain; tidak ada aturan tetang tax holiday, tidak ada aturan tentang bea masuk, dan lain-lain. Kalau bisa saya sebut, ini adalah kejahatan orang-orang di sektor migas yang ‘kurang ajar’. Kenapa saya sebut ‘kurang ajar? Karena sebenarnya mereka itu tau bahwa bisnis di pembangunan kilang ini biayanya sangat besar sedangkan margin-nya kecil, jangka waktunya juga lama. Sementara negara-negara lain tetap membangun kilang minyaknya dengan mengalokasikan di APBN-nya demi untuk ketahanan energi nasional negerinya masing-masing.

Di sisi lain, negara kita masih saja mempertahankan impor BBM dari Singapura. Saya khawatir, ini ada permainan mafia migas dan kepentingan asing yang bermain di sini, yang terus mempengaruhi pejabat-pejabat negeri ini untuk tetap impor BBM. Celakanya, para pemimpin kita, baik pada masa pemerintahan SBY maupun Jokowi, tidak memiliki komitmen yang kuat untuk membangun ketahanan energi nasional. DPR-nya juga setali tiga uang. Pertamina selalu dijadikan obyek untuk kepentingan pencitraan politik oleh penguasa.

Asal tau, bahwa tahun lalu Pertamina mengalami kerugian yang cukup besar, mencapai lebih dari Rp24 triliun. Kerugian Pertamina ini didapatkan dari menjual BBM jenis Premium dan Solar yang tidak boleh naik oleh pemerintah. Akan tetapi tidak ada atau tidak diberikan anggaran di APBN untuk menutup defisit penjualan kedua jenis BBM tersebut.

Sama juga seperti sekarang ini.  Ketika Premium tidak boleh naik, tetapi APBN tidak menyiapkan subsidi untuk selisih harga yang sudah hampir Rp3.000 per liter untuk harga jual di banding harga keekonomiannya. Sementara untuk Solar, konon ada subsidi sebesar Rp2.000 per liter. Berarti masih ada Rp1.000 yang tidak tertutupi harga jualnya. Semua kerugian selisih harga keekonomian dengan harga jual ini ditanggung oleh Pertamina. Artinya, keuangan Pertamina terganggu akibat kebijakan pemerintah tersebut. Kalau keuangan perusahaan terganggu, lantas bagaimana Pertamina bisa meremajakan atau upgrading kilang, me-maintenance kilang, maupun membangun kilang baru. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengusaha, Mantan Anggota DPD RI, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS)

Geramnya Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar atas kejadian unplanned shutdown di kilang-kilang minyak Pertamina, itu masalah kecil. Masalah besarnya yang harus segera dituntaskan adalah pembangunan kilang-kilang baru dan upgrading kilang-kilang tua. Itu juga semua juga tanggung jawab Kementerian ESDM. Masalah unplanned shutdown ini kan hanya masalah sesaat. Sedangkan permasalahan-permasalahan strategis di sektor migas, terutama di hulu tidak diputuskan.

Permasalahan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Pertamina saja, tapi tanggung jawab terbesarnya justru di tangan pemerintah. Karena segala keputusan kebijakan di sektor migas ini ada ditangan pemerintah, bukan di tangan direksi Pertamina. Contoh, kebijakan pemerintah yang memaksa Pertamina untuk menjual BBM di bawah harga keekonomian itu apa kalau bukan pendekatan kekuasaan atau saya biasa menyebutnya sebagai ‘pendekatan preman’? Karena setiap ada penugasan terhadap Kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO), dalam Undang-undang BUMN, harus menjadi tanggungan pemerintah kalau ada dampak ekonomi finansialnya. Kalau kebijakan tersebut merugikan bagi perusahaan negara atau BUMN, maka pemerintah harus menanggung kerugian tersebut. Bagaimana menanggungnya? Ya melalui APBN. namun hal itu tidak dilakukan.  

Apalagi, selain sebagai menteri, Arcandra sendiri juga Wakil Komisaris Utama Pertamina. Jadi, ketika dia mengkritik soal mitigasi Pertamina karena sering matinya kilang milik Pertamina, ya sama saja ia menepuk air di dulang terpercik muka sendiri.

Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya membuat volume impor migas Indonesia semakin tahun semakin besar. Permasalahan kilang saja yang tidak ditangani secara tuntas oleh  pemerintah, maka akan berdampak sangat signifikan bagi produksi minyak dalam negeri. Apalagi yang kita miliki saat ini hanya kilang-kilang tua yang usianya sudah puluhan tahun beroperasi.

Kilang-kilang tua yang saat ini masih beroperasi sudah tidak lagi bisa 100 persen produksinya, dan terjadi penurunan, baik secara operasionalisasi maupun produksi. Harus ada pengembangan dan pembangunan kilang-kilang baru, serta menemukan sumur-sumur baru yang memiliki cadangan minyak yang bisa dieksplorasi. Namun, hal itu seharusnya dilakukan 20-30 tahun yang lalu.

Karena, yang namanya eksplorasi tidak bisa dilakukan secara instan. Jika dilakukan eksplorasi hari ini, paling cepet bisa berproduksi setelah 6 tahun. Ada proses eksplorasi yang wajib dilakukan, seperti kajian, penelitian, pengembangan dan lain sebagainya, yang waktunya tidak bisa cepat.

Makanya, harus ada komiten yang kuat dari pemerintah saat ini untuk membangun ketahanan energi nasional, antara lain dengan membangun kilang-kilang baru dan –paling penting— ada I’tikad pemerintah untuk sesegera mungkin membenahi carut-marutnya sektor migas ini dari hulu hingga hilir.

Carut-marut yang disebabkan karena kebijakan sektor migas tidak memiliki roadmap, perencaan dan komitmen yang jelas dari pemerintah sendiri. Yang ada cuma kebijakan jangka pendek dan instan. Waktu pak Sudirman Said menjadi Menteri ESDM, beliau membentuk tim eksplorasi yang dipimpin oleh  pak Andang. Nah, ini sudah bagus. Namun, setelah berganti menteri, hal yang bagus tersebut malah tidak dilanjutkan

Selain membangun komitmen yang kuat, perencanaan yang bagus, pemerintah juga harus segera menghentikan ‘kesewenang-wenangan’ terhadap Pertamina, dengan memaksa Pertamina menjalankan agenda politik pemerintah, menjadikan Pertamina sebagai ‘sapi perah’. Karena dampaknya, ketahanan energi semakin menurun, dan negara akan semakin bergantung kepada impor dan asing. Jika pola kebijakan seperti saat ini terus dijalankan, tentu akan berdampak kepada seluruh rakyat Indonesia. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Center of Development Studies (CDS), Tenaga Ahli DPR-RI Koordinator Cluster Industri dan Pembangunan (Komisi IV, V, VI dan VII), Dosen STIKOM Jakarta

Kilang minyak Pertamina sering mati tak terencana (unplanned shutdown), ini bukan peristiwa baru. Memang dalam beberapa tahun terakhir persoalan ini tidak begitu mengemuka di publik, namun di era 2010-2012 pernah menjadi agenda serius yang mengemuka dalam rapat-rapat Komisi VII DPR-RI.

Masalah maintenance menjadi salah satu faktor yang dipersoalkan. Namun ini bukan satu-satunya, dan juga bukan akar masalahnya. Program maintenance kilang pasti membutuhkan biaya dan agenda yang terencana, bukan tambal sulam.

Beban biaya yang ditanggung Pertamina belakangan ini sedang melonjak tajam. Yang pertama, adalah beban baru Pertamina yang mendapatkan Blok Rokan dari pemerintah setelah kontrak Chevron Pacific Indonesia habis pada 2021. Yang kedua, menguatnya kurs dollar AS terhadap rupiah hingga menembus Rp15.000 per dolar AS. Yang ketiga, secara bersamaan dengan melemahnya rupiah itu, harga ICP melonjak tajam hingga 80 dolar AS per Barrel.

Beban berat bagi keuangan Pertamina? Ini pasti, karena impor minyak mentah sangat tinggi, akibat kilang minyak RI tak mampu memenuhi kebutuhan domestik. Setiap kenaikan ICP dan penguatan dolar AS menambah beban keuangan Pertamina.

Disisi lain, harga BBM (khususnya Premium) tidak serta merta bisa disesuaikan. Pertamina "dipaksa" menjual harga BBM di bawah harga keekonomian. Pemerintah tak berani menaikan harga BBM mengingat saat ini memasuki tahun politik jelang Pemilu-Pilpres 2019. 

Pertamina pun ditekan agar lebih efisien. Caranya? Mengubah perhitungan formulasi harga, dan mengevaluasi biaya over head. Kebijakan ini yang malah berdampak negatif, unplanned shutdown seperti yang terjadi sekarang ini.

Pemerintah sebenarnya sudah berupaya mengurangi ketergantungan impor minyak dan BBM. Salah satunya adalah penerapan B20. Sebelumnya telah juga diluncurkan produk Pertalite Beroktan 90. Pernah juga kebijakan konversi BBM ke BBG. Namun semua itu timbul tenggelam. Bahkan sejak tahun 2009 sebenarnya telah direncanakan pembangunan kilang minyak, namun belum jelas aturan hukumnya (Undang-undangnya), bagaimana insentifnya, bea masuknya, persoalan lahannya, dan seterusnya.

Akhirnya, kebijakan-kebijakan tersebut masih jalan sendiri-sendiri, gali lubang tutup lubang, tidak dalam satu kesatuan untuk mengatasi seluruh persoalan sektor migas. Masih sangat reaktif yaitu hanya untuk merespon perubahan global. Bukan di desain dalam satu paket kebijakan dari hulu ke hilir yang komprehensif. Akibatnya, satu persoalan ditutupi, sejumlah persoalan lain muncul, ini yang disebut kebijakan tambal sulam. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir