Khofifah Bawa Nawa Bhakti Satya, Gus Ipul Bawa Pengalaman Pak Kardiman, Ayo Pilih Mana?
berita
Ekonomika
Sumber Foto: Ilustrasi (gie/watyutink.com) 26 June 2018 21:00
Penulis
Sebagai provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi terbaik kedua setelah DKI Jakarta dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di atas Rp2.000 triliun per tahun, Jawa Timur menjadi daerah yang menarik diperebutkan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018.

Kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) –Puti Guntur Sukarno Putri dan Khofifah Indar Parawansa – Emil Dardak, dituntut untuk bisa meneruskan kesuksesan duet kepemimpinan di Jawa Timur sebelumnya, Soekarwo – Saifullah Yusuf. Selama dua periode menjabat, Jawa Timur mencatatkan pertumbuhan ekonomi dengan kinerja perekonomian secara rata-rata di atas nasional per tahunnya.

Sepanjang tahun 2017, ekonomi Jawa Timur mengalami pertumbuhan sebesar 5,45 persen. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan di tahun 2016 mampu tumbuh sebesar 5,55 persen. Sedangkan PDRB Jawa  Timur atas dasar harga berlaku tahun 2017 mencapai Rp2.019,2 triliun.

Usaha Menengah Kecil Menengah (UMKM) menyumbang 54,98 persen atau Rp1.100 trilun terhadap PDRB Jawa Timur di tahun 2017. Selain itu, sektor industri manufaktur juga ikut memberikan berkontribusi yang besar.

Sektor industri manufaktur yang ditunjang oleh berdirinya banyak kawasan industri di wilayah Jawa Timur. Hadirnya Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresik, menggenapi kawasan industri di Jawa Timur yang sebelumnya berjumlah 14 kawasan menjadi 15 kawasan. JIIPE yang terintegrasi dengan pelabuhan dan penyediaan skema fasilitas di pelabuhan bekerja sama dengan Pelindo ditargetkan menampung sekitar 183 industri dan menyerap investasi Rp83,2 triliun.

Meski begitu, Pengembangan kawasan industri di Jawa Timur selama ini terjebak di Ring I seperti Surabaya Industrial Estate (SIER), PIER Pasuruan, Kawasan Industri Gresik (KIG), Ngoro Industrial Park (NIP) Mojokerto, Maspion Gresik, dan Lamongan Industrial S (LIS). Potensi yang dijanjikan di Ring I tersebut memang sangat besar karena memiliki infrastruktur pendukung yang memadai.

Namun, wilayah Ring I dianggap menjadi lokasi yang tidak menguntungkan bagi investor. Selain karena harga lahan di sana yang tinggi, biaya operasional juga tinggi. Termasuk upah minimum kota/kabupaten (UMK) yang tinggi. Kondisi ini membuat banyak industri yang menyasar lahan di luar kawasan industri, atau merelokasi pabriknya ke daerah lain. Bahkan, ada industri mebel dan lampu seperti Matsushita yang merelokasi pabriknya ke negara lain seperti Vietnam.

Sebagai sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, industri manufaktur juga berkontribusi besar terhadap PDRB. Kenapa permasalahan kawasan industri ini tidak masuk dalam program unggulan kedua calon? Apalagi pemerintah memasukkan 5 kabupaten di Jawa Timur sebagai daerah tertinggal di Indonesia. Mampukah para calon ini mengentaskannya?

Dengan Program “Pak Kardiman” (Peluang Kerja Dimana-mana) yang diusung pasangan Gus Ipul –Puti dan “Nawa Bhakti Satya” yang diusung pasangan Khofifah – Emil, sebagai program unggulan kedua pasangan jika terpilih nanti, mampukah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tetap tumbuh positif?

Sebagai petahana, Gus Ipul mungkin meneruskan kesukesan pembangunan ekonomi yang dijalankannya bersama pakdhe Karwo. Lantas, bagaimana dengan Khofifah yang belum memiliki pengalaman?

Jadi, siapa yang lebih layak dipilih Wong Jawa Timur, Nawa Bhakti Satya atau Pak Kardiman yang punya pengalaman?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Penasehat DPC INSA (Indonesia National Shipowners' Association) Surabaya

Ketika membahas tentang peran industri dan kawasan industri sebagai pendorong utama laju perekonomian negara, saya selalu memulainya dari masalah disparitas ekonomi. Dengan program yang dijalankan oleh pemerintah saat ini melalui pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan tol laut, pemerintah menggunakan konsep ‘ship follow the trade’, bukan ‘trade follow the ship’. Yakni kapal beserta pelabuhan mengikuti perdagangan bukan sebaliknya.

Namun musti diingat, konsep ‘ship follow the trade’ yang memfungsikan kapal dan pelabuhan untuk memuat barang maupun komoditas tersebut ‘umpan’nya dari kawasan industri. Sementara kondisi saat ini, biaya pelayaran (shipping price) ke Indonesia Timur lebih mahal dari pada ke Eropa. Karena di wilayah Indonesia Timur, seperti di Papua, tidak ada industri maupun kawasan industri. Sehingga, ketika kapal berlayar ke wilayah Indonesia Timur, dengan membawa barang-barang ‘full’, saat berlayar kembali dari sana tanpa muatan, kosong. Sementara biaya ‘kosong’ muatan tersebut dibebankan kepada trade. Makanya, penyebaran kawasan Industri di seluruh Indonesia itu bersifat mutlak dan harus segera direalisasikan.

Jangan hanya membangun industri di Jakarta dan wilayah-wilayah yang dekat dengan ibukota saja. Sementara wilayah-wilayah lain di Indonesia dibiarkan tanpa memiliki industri. Sehingga menyebabkan biaya trade menjadi tinggi, dan harga barang-barang pun ikut tinggi, mengikuti mahalnya shipping price.

Program tol laut dengan pembangunan pelabuhan harus diikuti dengan pengembangan kawasan industri di seluruh Indonesia.. Ketika kapal membawa muatan penuh ke sana, ketika kembali pun juga membawa muatan penuh. Tentu hal tersebut akan menekan biaya trade cost. Jika, hal itu terjadi, maka tidak akan ada disparitas harga, dan tidak mungkin muncul disparitas ekonomi antar wilayah di Indonesia.

Dulu saya punya konsep yang namanya east java integrated industrial zone. Membuat zona kawasan industri yang memiliki tata ruang dengan waste water treatment plant sebagai mekanisme pengolahan limbah industri agar tidak mencemari lingkungan. Dengan konsep ini, diharapkan agar terbangun mekanisme trade di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur dengan menggunakan pelabuhan (port) khusus untuk export – import yang  tidak bercampur dengan port untuk nelayan (fishing).

Jawa Timur sendiri saat masih belum banyak memiliki kawasan industri. Jumlahnya pun tidak sampai 15 kawasan seperti yang disampaikan dalam sinopsis watyutink.com tersebut. Hanya ada sekitar 4 kawasan industri, yakni: Surabaya Industrial Estate (SIER) yang satu manajemen dengan PIER Pasuruan, Ngoro Industrial Park (NIP) Mojokerto, Maspion Gresik, dan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresik. Itu yang jelas kawasan industri.

Jadi, jika hal ini dihubungan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Jawa Timur yang akan dilaksanakan esok, 27 Juni 2018, para pelaku industri maupun pengelola dan pelaksana kawasan Industri berharap, siapapun gubernur yang terpilih nanti, agar lebih welcome terhadap para investor yang ingin berinvestasi di Jawa Timur, dengan memberikan kemudahan perizinan maupun privilege, dan lebih aware dengan mengakomodir kawasan industri.

Jangan membuat regulasi yang tumpang tindih dengan peraturan pemerintah pusat. Gubernur harus konsisten dengan keputusan pemerintah. Presiden telah memangkas semua perizinan investasi birokrasi yang berbelit. Jadi Pemprov Jawa Timur juga harus mengikuti apa yang telah diinstruksikan Presiden tersebut. Dan yang terpenting, Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri harus ditegakkan dan diterapkan. Supaya industri bisa dikontrol. Juga meminimalisir terjadinya konflik sosial dengan masyarakat.

Permasalahan iklim investasi utama di Jawa Timur ini sebenarnya adalah kebijakan Gubernur yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sama dengan DKI Jakarta. Sehingga, bagi investor kurang menarik, karena tingginya cost produksi.

Gubernur baru nanti harus bisa memanfaatkan posisi geostrategic Jawa Timur sebagai tempat supplay chain untuk kawasan Indonesia Timur, dengan memiliki konsep yang pro terhadap industri dan kawasan industri tentunya. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Executive Director Para Syndicate

Fenomena politik di Jawa Timur memang menarik. Dari pasangan calon (paslon) yang bertarung memang sama, dilihat sebagai sama-sama 'orang'-nya Pak Jokowi. Tapi, apa yang terjadi di Jawa Timur tersebut, antara paslon (figurnya) tidak linier dengan kekuatan politik yang bekerja sebagai mesin politik yang berada di belakang para paslon tersebut. Dari segmentasi kekuatan politik yang bertarung di belakangnya, kelihatan ada dua kelompok kepentingan yang sedang bermain: loyalis "pendukung Jokowi" vs loyalis "asal bukan Jokowi".

Dalam peta kontestasi ini, konsolidasi kekuatan politik kaum Nahdliyin dan kelompok Nasionalis menjadi kunci. Karena siapapun yang bisa dan berhasil mengkonsolidasikan kedua kekuatan tersebut dengan baik, maka dia akan berpotensi untuk menang dalam kontestasi Pilkada di Jawa Timur ini.

Kalau dilihat, siapa yang bisa mengkonsolidasikan kedua kekuatan besar tersebut, maka paslon nomor urut 2, yakni Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Puti Guntur Sukarno Putri yang berpotensi untuk menang. Meski begitu, kontestasi di Jawa Timur ini boleh dibilang kedua paslon memiliki kans yang sama dan seimbang, fifty-fifty.

Nah, potensi ‘keunggulan’ paslon Gus Ipul atas Khofifah yakni, sebagai petahana, Gus Ipul punya rekam jejak bagus dengan prestasi dia selama ini sebagai wakil gubernur Jawa Timur. Jika dilihat dukungan dari dua kekuatan besar yang menjadi latar belakang pemilih yang paling dominan di Jawa Timur, yakni: kaum Nahdliyin dan kaum Nasionalis, maka paslon nomor urut 2, Gus Ipul – Puti Guntur lebih diuntungkan. Meski antara Gus Ipul dan Khofifah sama-sama berlatar belakang NU (Nahdliyin), namun kehadiran Puti Guntur yang merupakan representasi dari kaum nasionalis menjadi poin penting yang tidak dimiliki oleh paslon nomor urut 1, Khofifah – Emil.

Sementara, untuk Khofifah yang sudah tiga kali maju mencalonkan diri dalam Pilkada di Jawa Timur --kedua kali sebelumnya tidak pernah menang, secara psikologis, tentu hal ini akan menjadi beban politik bagi Khofifah dalam pertarungan Pilkada Jawa Timur kali ini. Yakni, beban politik sebagai ‘the loser preseden’.

Selain itu, ngototnya Khofifah untuk maju kembali dalam Pilkada Jawa Timur dengan melepaskan jabatan Menteri Sosial yang sebelumnya ia pegang, tentu menjadi pertanyaan publik, ada apa kok Khofifah rela bela-belain melepas jabatan menteri yang sudah ia pegang demi jabatan gubernur (dengan ikut mencalonkan diri sebagai calon gubernur dalam Pilkada) yang belum tentu dapat ia raih?

Kedua hal ini tentu menjadi faktor pemberat bagi Khofifah dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur kali ini.

Hal ini pula lah yang menjadi alasan kenapa paslon nomor urut 2 lebih punya peluang untuk menang dibandingkan dengan paslon nomor urut 1. Karena, dalam Pilkada Jawa Timur kali ini Khofifah hadir dengan faktor pemberat, sementara di sisi lain, Gus Ipul hadir dengan faktor pendorong.

Jadi, faktor calon wakil gubernur yang dibawa oleh masing-masing calon gubernur memang sangat berpengaruh dan menentukan. Karena kultur politik Jawa Timur lebih kepada para pemilih ideologis. Sehingga, sebagai calon wakil gubernur, kehadiran Puti Guntur dan Emil Dardak ikut menjadi bahan perhitungan bagi pemilih di Jawa Timur. Puti sebagai representasi dari kaum Nasionalis dan Sukarnois, mengingat beliau merupakan keturunan (cucu) Bung Karno, sehingga ada sentimen ideologis yang sangat kuat dari kaum Nasionalis dan Sukarnois di sana. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong bagi Gus Ipul untuk lebih berpeluang memenangkan kontestasi Pilkada di Jawa Timur kali ini.

Sementara Emil Dardak, meskipun beliau memiliki kemampuan dengan gelar akademis yang mentereng, sebelumnya juga merupakan menjabat Bupati Trenggalek, sehingga dalam sisi birokratis lebih berpengalaman, dan berasal dari partai yang sama dengan Puti Guntur, namun saat mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur, Emil ‘melompat’ pagar dengan berpindah partai. Hal ini pulalah yang menjadi bahan pertimbangan dari para pemilih ideologis di Jawa Timur. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir