Ketenagakerjaan Era Teknologi 4.0; Maju Zamannya, Kuno Solusinya?
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 20 March 2019 16:00
Penulis
Watyutink.com - Ketenagakerjaan di Indonesia era Revolusi Industri 4.0 sampai saat Ini masih menjadi masalah pelik. Adaptasi teknologi 4.0 yang yang merupakan kombinasi antara sistem siber fisik, internet of things, dan internet system yang akan melahirkan smart factory, masih merupakan hal yang jauh dari jangkauan kemampuan mayoritas sumber daya manusia (SDM) industri di Indonesia.

Belum lagi, ketersediaan 6 komponen drivers of production (4.0) yang bercirikan pada kesiapan teknologi dan inovasi, sumber daya manusia, perdagangan dan investasi global, framework institusional, sustainable resource, dan kondisi permintaan di tanah air.  

(Baca juga : https://www.watyutink.com/topik/ekonomika/Industry-40-Indonesia-Merangkak-Saja-Belum)

Implementasi yang serba terbatas baik dari sisi infrastruktur internet untuk adopsi teknologi 4.0 dan regulasi menyebabkan Indonesia harus menata ulang penerapan peta jalan “Making Indonesia 4.0”. Pada debat cawapres beberapa hari lalu terlihat bahwa persoalan adopsi teknologi Revolusi Industri 4.0 yang mengandalkan teknologi big data (AI) harus menjadi bagian tak terpisahkan dari program pembangunan SDM dan infrastruktur teknologi 4.0 beserta penyiapan regulasinya.

Namun, pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah, siapkah tenaga kerja atau SDM industri Indonesia menyerap teknologi 4.0? Sementara, kondisi dunia industri tanah air sedang dalam kondisi tidak menggembirakan akibat deindustrialisasi? Pada sisi lain, dunia pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan vocational masih harus banyak berbenah agar siap meningkatkan daya saing tenaga terdidik.

Sampai 2018, kondisi tenaga kerja Indonesia pada sektor Industri masih didominasi oleh pekerja yang mempunyai pendidikan SMP ke bawah 75,99 juta orang (59,80 persen). Sedangkan yang berpendidikan SMA sederajat 35,87 juta orang (28,23 persen), dan pendidikan tinggi 15,21 juta orang (11,97 persen) yang terdiri dari 3,50 juta orang berpendidikan diploma dan 11,71 juta orang berpendidikan universitas. Dengan kondisi ketenagakerjaan seperti itu, maka serapan tenaga kerja yang kompeten di bidang teknologi tinggi dalam rangka Revolusi Industri 4.0 menjadi terhambat.

Pekerjaan meningkatkan kompetensi SDM untuk meningkatkan daya saing industri ke depan menjadi tantangan yang tak ringan. Mengingat progres pendidikan vocational dan berbagai balai latihan kerja yang dimiliki pemerintah masih menghadapi kendala struktural manajemen yang perlu diatasi.  

Bagi kepemimpinan Indonesia ke depan, menyelesaikan persoalan kualitas SDM di era teknologi 4.0 jelas bukan merupakan perkara mudah. Komposisi pekerja dengan tingkat pendidikan yang sesuai dengan prasyarat industri berteknologi 4.0 harus diperbanyak sebagaimana halnya di negara-negara maju. Namun, hambatan untuk menyiapkan tenaga terampil dengan skill (4.0) mempunyai dinamika tersendiri. Diantaranya adalah biaya kuliah di perguruan tinggi yang semakin tak terjangkau kalangan menengah bawah.

Apakah menyelesaikan masalah-masalah mendasar ketenagakerjaan era teknologi 4.0 akan cukup diatasi dengan program-program artifisial seperti kartu pra kerja, KIP Kuliah, dan lain-lain? Atau, bisakah dengan memperbesar porsi kepedulian negara terhadap bidang kewirausahaan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Indef

Perlu kita dudukkan dulu bahwa dasar dari setiap revolusi industri adalah munculnya penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Dalam Revolusi Industri 4.0 yang saat ini terjadi, terdapat pergeseran (transformasi) ekonomi dari berbasis sumber daya (resourses-based) ke ilmu pengetahuan (knowledge-based economy). Dari sektor pekerjaan terdapat pergeseran cukup besar dari agrikultur ke sektor pekerjaan yang bahkan tidak kita kenal sebelumnya.

Grafik McKinsey Global Institute tentang Pergeseran Pekerjaan Berdasarkan Sektor di Amerika Serikat tahun 1850-2015, terlihat bahwa sektor pertanian (agriculture) mengalami penurunan serapan tenaga kerja yang signifikan. Di sisi lain, banyak jenis pekerjaan lain yang bermunculan dan serapan tenaga kerjanya meningkat.

Dalam sektor-sektor pekerjaan yang muncul, kontribusi ilmu pengetahun (pendidikan) menjadi semakin signifikan. Titik tumpu perekonomian saat ini terletak pada kecepatan dalam mengembangkan teknologi dan informasi yang membutuhkan sumberdaya manusia dengan kualifikasi tinggi.

Ihwal kesiapan tenaga kerja menyongsong Revolusi Industri 4.0 maka kita harus lihat struktur pendidikan angkatan kerja. Harus membandingkan kesiapan SDM Indonesia dalam menyongsong Revolusi Industri 4.0 dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, dan perkumpulan negara maju (OECD).

Angkatan kerja yang menamatkan pendidikan tinggi (universitas dan diploma) di Indonesia hanya 12,18 persen, sementara itu Malaysia mencapai 20 persen dan OECD mencapai 40.40 persen. SDM dengan pendidikan tinggi ini secara konsep seharusnya yang menjadi penggerak dalam transformasi ekonomi. Sayangnya, jumlah angkatan kerja kita di level pendidikan ini masih tertinggal jauh.

Yang lebih menarik lagi, sudahlah hanya 12,18 persen angkatan kerja Indonesia yang menamatkan pendidikan tinggi, kondisinya diperburuk dengan tingginya angka pengangguran terbuka pada angkatan kerja berpendidikan tinggi.

Dari data yang ada, proporsi PENGANGGURAN TERDIDIK meningkat dengan signifikan. Jika kita bandingkan antara tahun 1998 (20 tahun yang lalu) dengan kondisi terkini, proporsi penggangguran terdidik (lulusan Universitas dan diploma) meningkat dari 8,51 persen menjadi 13,42 persen. Artinya apa? Angkatan kerja berpendidikan tinggi tidak terserap dengan optimal oleh industri. Terdapat mismatch antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan.

Jadi permasalahan pendidikan dan keterampilan angkatan kerja akan menjadi tantangan utama dalam memasukin Revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital ke depan.

Akan tetapi perlu dicatat bahwa permasalahan ketenagakerjaan tidak akan bisa diselesaikan jika tidak menjadi agenda prioritas nasional karena permasalahannya sangat kompleks dan lintas sektoral.

Dalam World Development Report yang dikeluarkan World Bank pada tahun 2019 misalnya, salah satu bahasan ketenagakerjaan yang disoroti adalah permasalahan stunting (gizi buruk). Hal ini menjadi penting karena kesehatan pada usia seribu hari pertama kehidupan (dari masa kehamilan sampai dengan 2 tahun) akan mempengaruhi kualitas seseorang setelah usia 18 tahun. Seorang anak akan membawa efek masa kanak-kanak yang buruk dari kesehatan dan gizi buruk (stunting) yang membatasi kemampuan fisik serta kognitif numerikal dan literasinya sebagai orang dewasa.

Padahal kemampuan numerasi (angka) dan literasi menjadi modal utama dalam menghadapi lapangan pekerjaan kedepan yang semakin dinamis.

Terkait kondisi deindustrialisasi di Indonesia dihadapkan dengan Revolusi Industri 4.0, memang bisa dikatakan agenda Revolusi Industri 4.0 atau “Making Indonesia 4.0” lebih besar marketing gimmick-nya daripada program konkritnya. Industri manufaktur kita hanya tumbuh dibawah 20 persen, sangat berat untuk compete di Revolusi Industri 4.0.

Lebih tepat agendanya adalah menyikapi dinamisnya perekonomian dan dunia kerja saat ini. Kita bisa meniru negara-negara seperti Uganda, China, India, Filipina yang dalam waktu relatif singkat mencari (eksplor) dan serius dalam mengembangkan competitive advantage (keunggulan) baru mereka ditengah perkembangan dunia digital saat ini.

Uganda memiliki lebih dari 400.000 petani organik bersertifikasi internasional (seiring dengan cepatnya arus informasi, recognisi sertifikat semakin tinggi dan mempengaruhi penjualan produk).

China memiliki 100.000 validator data (data labeler) yang jenis pekerjaan ini tidak dikenal satu dekade sebelumnya dan saat ini telah menjadi competitive advantage China.

Filipina dengan SDM nya cenderung fasih dalam berbahasa inggris telah berkembang jadi negara penyedia call center utama di dunia. Coba cek, banyak perusahaan-perusahaan global menempatkan call center mereka di Filipina.

Terakhir India, akhir 2018 diprediksi ada 5,2 juta programmer di India.

Hal lain, ada yang menarik mengenai penggabungan Badan Riset yang diusulkan 01, dan link pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha oleh 02. Hemat saya Kordinasi memang harga yang paling mahal dalam mendorong riset dan inovasi di Indonesia.

Ada penelitian saya tahun lalu tentang program Nawacita 100 Science dan Tekhno Park di seluruh wilayah di Indonesia.

Program ini bertujuan mendirikan pusat kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha di 100 lokasi di Wilayah Indonesia. Lokasi-lokasinya serta Kementerian/ Lembaga (K/L) yang mendapatkan tanggungjawab ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.

100 lokasi telah ditetapkan dari awal dimana tidak jelas dasar penetapan lokasinya dan tidak berdasarkan rencana di daerah yang telah ditetapkan.

Kementerian/Lembaga yang mendapatkan tanggungjawab juga ditetapkan di awal tanpa melihat rencana prioritas masing-masing K/L.

Sementara itu tidak dapat dipungkiri memang kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha (triple helix) sangat penting untuk untuk didorong agar perguruan tinggi tidak asik dengan riset temuan tanpa dukungan difusinya, industri kesulitan karena biaya riset yang mahal, dan pemerintah "membuang-buang" anggaran riset yang tidak tepat sasaran karena tidak bekerjasama dengan ahlinya (universitas) dan user-nya (industri dan dunia usaha).

Program 1.000 startup digital merupakan program yang sangat penting karena teknologi dan IT menjadi pendorong utama yang bisa membuat suatu model bisnis tumbuh dengan cepat dan berdampak besar bagi perekonomian seperti ojek online yang menjadi gelombang besar dan menyerap tenaga kerja baik driver, merchant makanan minuman, dan lainnya.

Akan tetapi perlu dicatat angka 1000 startup digital dalam 4 tahun terakhir pada umumya adalah angka startup yang di inkubasi. Risiko keberhasilan startup masih sangat rendah sehingga perlu pendampingan yang lebih serius. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Indef

Pemerintah harus lebih dulu melihat struktur tenaga kerja di setiap lapangan usaha. Berdasarkan data ILO, sebagian besar tenaga kerja Indonesia bekerja di (1) sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, (2) perdagangan, (3) manufaktur (industri).

Data BPS juga memperkuat data ILO, menyatakan dari tahun 1998-2017, struktur tenaga kerja Indonesia dominan bekerja di ketiga sektor itu. Tambah satu sektor lagi yaitu sektor jasa. Jadi empat sektor lapangan usaha yang mendominasi. Padahal banyak sektor lapangan usaha yang dapat digarap seperti konstruksi, pertambangan, dan lainnya.

Oleh karena itu seharusnya pemerintah perlu meningkatkan skill tenaga kerja yang bisa mengisi semua sektor tersebut.

Dalam nota keuangan APBN 2019, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp41,26 triliun pada tahun ini. Anggaran tersebut naik dibanding 2018 sebesar Rp39,87 triliun, 2017 sebesar Rp37,7 triliun, dan 2016 sebesar Rp37,67 triliun.

Saat ini, ada link and match antara dunia pendidikan dan dunia usaha, namun belum efektif. Bukti link and match antara lain ada program riset yang dikeluarkan kemenristekdikti berupa pemberdayaan masyarakat. Biasanya program ini, misalnya perguruan tinggi membuat riset untuk mengivestigasi problem penyebab mengapa tengkulak tetap merajalela di Indonesia. Salah satu penyebabnya karena petani kurang akses ke modal dan akses ke market. Perguruan tinggi kemudian memberikan pelatihan usaha simpan pinjam dan membantu berdirinya kelompok tani simpan pinjam agar petani memperoleh akses lebih besar ke modal.

Dalam upaya mengurangi beban mahasiswa yang tidak mampu dalam kaitannya mencapai target SDM berdaya saing tinggi, skema pendanaan kredit mahasiswa dengan bunga maksimal 5 persen dan 3 tahun, menurut saya tidak feasible. Pertama, karena student loan harus jangka panjang minimal 3 tahun untuk mereka yang mau kuliah D3 dan 4 tahun untuk yang mau kuliah S1. Belum lagi setelah lulus kadang ada jeda untuk mencari pekerjaan. Kedua, student loan seharusnya bunganya rendah, kalau diberikan bunga kurang dari 5 persen itu jauh lebih baik. Di negara lain, mereka dapat student loan dalam jangka waktu kurang lebih 10 tahun Student loan sebaiknya diberikan pada penduduk pada usia kerja.

Ihwal Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebenarnya kebijakan yang bagus apabila bisa diimplementasikan di Indonesia. Mengingat struktur tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD-SLTA. Oleh karena itu jika KIP Kuliah dapat diimplementasikan di Indonesia maka akan mengubah struktur tingkat pendidikan tenaga kerja dari Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan paling tinggi SLTA menjadi tenaga kerja tingkat pendidikannya lulusan diploma atau bahkan sarjana.

Namun perlu kita cermati skema pendanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah ini apakah berupa subsidi atau student loan debt (utang).

Jika Kebijakan KIP kuliah tersebut diterapkan dengan subsidi maka beberapa konsekuensi yang harus dicermati:

Pertama, Subsidi akan menjadi beban APBN, Kedua, Subsidi belum tentu akan mendorong semangat mahasiswa pemegang KIP untuk lulus dengan cepat dan berprestasi karena tidak ada beban mereka untuk mengembalikan.

Jika KIP kuliah diimplementasikan dengan skema pendanaan student loan debt maka konsekuensinya: 1. tidak membebani APBN dan 2. Mahasiswa akan lebih bersemangat untuk lulus dan cepat mencari pekerjaan karena mereka punya beban moral untuk mengembalikan uang yang dipinjam untuk biaya kuliahnya.

Skema pendanaan ini sudah diterapkan di beberapa negara seperti Korea, negara-negara Eropa, China dan US.

Terkait Bonus Demografi, pada 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Stunting (masalah kurang gizi kronis) bisa saja mengancam gagalnya bonus demografi. Hal ini bisa dicegah jika asupan gizi cukup. Salah satunya dengan memberikan susu dengan jumlah cukup kepada anak-anak Namun kenyataannya, riset INDEF menemukan bahwa jumlah peternak sapi perah yang menghasilkan susu segar domestic berkurang drastic karena harga susu segar di tingkat peternak relative rendah antara Rp 3000- Rp 6000 per liter. Mereka jadi tidak bersemangat beternak sapi perah untuk memproduksi susu. Sebagian besar susu yang dijual di supermarket berasal dari susu impor dari negara lain. Kalo pemerintah serius terhadap masalah stunting, hal ini harus diperhatikan.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang