Kesenjangan Barat-Timur RI tak Bisa Segera Berakhir
berita
Ekonomika
Sumber Foto : sains.kompas.com 13 July 2018 20:00
Penulis
NKRI Harga Mati !!! yel yel  ini sering kita dengar sebagai reaksi atas munculnya gerakan separatisme atau ancaman terhadap kebhinekaan, seolah-olah dengan meneriakkan yel yel itu gejolak bisa diredam tanpa melihat akar masalah mengapa muncul sikap atau keinginan untuk memberontak, melepaskan diri dari pusat kekuasaan di Jawa.

Kesatuan hanya dalam makna bahwa sebagai anak bangsa kita tinggal dalam satu wilayah negara kesatuan RI, namun dalam banyak hal kita tidak satu, terutama yang menyangkut kesejahteraan ekonomi. Jawa dan luar Jawa, Indonesia bagian barat dan timur.

Sejak dulu hingga sekarang uang tetap lebih banyak beredar di Jawa, lebih khusus lagi di Jakarta dan sekitarnya. Pendidikan terbaik ada di Jawa. Pusat kesehatan terbaik ada di Jawa. Industrialisasi mayoritas terletak di Jawa. Jumlah penduduk terbesar di Jawa.

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional membeberkan ketimpangan yang ada. Pertumbuhan ekonomi dalam dua dekade terakhir masih terkonsentrasi di wilayah barat, dengan sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 80 persen. Dua pulau di bagian barat Indonesia, yakni Jawa dan Sumatera memberikan kontribusi masing-masing 58 persen dan 22 persen.

Saking dalamnya jurang perbedaan tersebut, tidak bisa diseimbangkan dalam jangka waktu panjang sekalipun. Perhitungan Bappenas, hingga 2045 peran Jawa dalam pembentukan PDB masih tetap tinggi sekitar 53 persen. Perhitungan ini pun bisa meleset, dalam arti Jawa masih tetap tinggi peranannya dalam pertumbuhan ekonomi nasional walaupun luasnya hanya sekitar 7 persen dari seluruh daratan Indonesia.  

Bukan dalam pertumbuhan ekonomi saja yang timpang, Indeks Pembangunan Manusia di wilayah barat Indonesia lebih baik dari wilayah timur dengan skor 71,19 berbanding dengan 67,36. Belum lagi infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, jaringan komunikasi wilayah timur sangat jauh tertinggal, bisa dikatakan seperti bumi dan langit. Ketika datang ke wilayah timur seperti berada di dunia yang berbeda.

Cetak biru pembangunan nasional secara periodik ditinjau, disusun, diperbarui, dan dianggarkan. Berbagai nama dilekatkan pada program pembangunan mulai dari mulai GBHN, Repelita, RPJM, RPJP, hingga Nawa Cita, namun seperti tidak membekas di wilayah timur Indonesia. Orang timur lahir, besar, bersekolah, hingga sukses berkarir di Jawa, begitu pulang ke kampung halaman dia menemukan daerahnya tidak berubah. Kemana pembangunan nasional selama ini? Adakah yang salah dengan strategi pembangunan nasional?  Mengapa wilayah timur seperti dianaktirikan?

Ketimpangan ini perlu segera diatasi dan harus menjadi perhatian serius pemerintah. Diingatkan bahwa ketidakseimbangan ekonomi di wilayah timur Indonesia bisa memicu konflik sosial dan politik, bisa menjadi sumber pemberontakan. Beberapa daerah terdepan dan terluar di Indonesia bahkan merasa menjadi bagian negara lain karena kemudahan dan fasilitas yang mereka dapat.

Pemerintah menyatakan sudah menyiapkan rencana pembangunan jangka panjang agar wilayah timur bisa sejajar dengan wilayah barat.  Daerah luar Jawa akan dikembangkan untuk industri pengolahan seperti tekstil, otomotif dan industri turunan sumber daya alam.

Selain itu pengembangan daerah akan dirancang dalam enam wilayah pengembangan antara lain  Papua untuk basis pangan nasional dan sektor ekonomi berbasis sumber daya alam, Sulawesi untuk industri pangan. Kalimantan dikembangkan bagi industri pengolahan dan sumber energi nasional.

Mampukah program pembangunan tersebut memupus kesenjangan barat-timur? Berapa lama target pembangunan tersebut tercapai? Bagaimana dengan pembiayaan pembangunan yang memerlukan dana tidak sedikit? Dan yang tidak kalah penting kapan pembangunan itu dimulai?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF

Untuk mengatasi ketimpangan, pertama, pemerintah perlu menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, seperti di Kalimantan, Sulawesi, Sumatra, Papua, Maluku, dan  Nusa Tenggara.  Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar  dan penduduk akan lebih sejahtera meskipun tidak ada transmigrasi atau urbanisasi. Dengan demikian secara ekonomi antara Jawa dan luar Jawa akan merata.

Kedua, pertumbuhan ekonomi akan menarik orang ke sana. Jika Kalimantan maju maka akan banyak orang Jawa ke pulau tersebut. Hal ini akan menciptakan pemerataan penduduk juga.

Ketiga, pembangungan infrastruktur di daerah-daerah di luar Jawa. Program pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sudah baik, terlepas duitnya dari mana.

Di luar ekonomi, pemerintah perlu membuka akses pendidikan di daerah.  Jika kualitas pendidikan di Jayapura sama dengan kualitas pendidikan di Jawa maka akan  menghasilkan SDM berkualitas sehingga pembangunan  juga semakin berkualitas.

Pemerintah juga perlu menyediakan masyarakat akses kesehatan. Masyarakat sehat produktif dan menghasilkan output yang semakin baik. Kalau akses kesehatan masih timpang maka masyarkatnya  tidak akan produktif.

Masyarakat juga perlu disediakan aset tanah. Kebijakan perhutanan sosial sudah bagus yang memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk memberdayakan hutan pemerintah. Rakyat yang tidak mempunyai lahan diberikan lahan dengan status hak guna dengan metode tumpang sari. Mereka budidaya pohon yang tidak mengganggu pohon utama di tempat itu seperti karet.

Pemerintah juga perlu memberikan aset modal bagi masyarakat di luar Jawa.  Ketimpangan ini terlihat dari perputaran uang di Jawa, termasuk penyaluran kredit lebih banyak di Jawa. Pemerintah perlu mendistribusikan kredit ke luar Jawa sehingga ekonomi daerah akan menggeliat.

Pemberian kredit ini perlu dibarengi dengan insentif suku bunga yang lebih rendah dibandingkan di Jawa. Ada semacam regionalisasi suku bunga. Dengan suku bunga yang lebih rendah pembangunan bisa dipacu karena ada insentif ini. Pemda berperan dalam memberikan subsidi suku bunga melalui APBD. Misalnya, suku bunga ditetapkan 5 persen, pemda dapat memberikan subsidi bunga sebesar 1 persen.

Beberapa daerah sudah menerapkan kebijakan subsidi suku bunga seperti Purbalingga, Kudus, dan Bandung.  Untuk daerah tambang yang memiliki dana APBD cukup besar seperti Kalimantan Timur, Sangata bisa menerapkan kebijakan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi baru akan menjadi gula yang akan menarik semut untuk datang.  Ada gula ada semut. Untuk menciptakan pertumbuhan baru dibutuhkan kapasitas daerah. Kepala daerah tidak bisa bekerja sendiri, harus saling kolaborasi.

Ada lima kabupaten di Jawa Tengah bagian barat dan selatan seperti  Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, dan Banyumas. Purbalingga menjadi pusat pertumbuhan industri baru mengalahkan Cilacap dengan banyak berdirinya industri wig palsu oleh investor dari Korea. Pemda berinovasi dengan memudahkan perizinan.  Setelah terbangun banyak industri terkait yang ikut tumbuh.(sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional