Kenaikan Cukai Rokok, Buah Simalakama Baru
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 09 November 2018 09:00
Penulis
Para “ahli hisap” pembela hak-hak perokok saat ini mesti sumringah. Pemerintah baru saja mengumumkan pembatalan kenaikan tarif cukai rokok dan penundaan penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 165 tahun 2017 tentang Penyederhanaan Tarif Cukai Rokok.

Keputusan pemerintah itu juga disambut gembira oleh kalangan petani tembakau, dan tentu saja, para industrialis pemilik pabrik rokok di Indonesia. Pasalnya, kenaikan tarif cukai rokok dan penerapan penyederhanaan PMK No. 165 tahun 2017 dipandang memberatkan bagi kalangan dunia industri rokok dalam negeri, thus, para petani tembakau pun se-iya sekata membela industri rokok.

Padahal, kenaikan cukai rokok dan penyederhanaan tarif cukai rokok dimaksudkan antara lain untuk menambal defisit BPJS yang telah mencapai Rp16,5 triliun, serta memberikan penerapan pungutan tarif cukai rokok yang proporsional kepada industri rokok besar. Namun, dengan dibatalkannya kenaikan tarif cukai rokok dan penundaan PMK No. 165 tahun 2017, maka defisit BPJS masih harus mencari lebih banyak sumber untuk menutupi angka defisit.

Mengapa para petani tembakau menolak kenaikan tarif cukai rokok dan penyederhanaan tarif? Benarkah jika tarif cukai rokok dinaikkan akan langsung menjadikan industri rokok dalam negeri collaps dan para petani tembakau akan kehilangan mata pencaharian? Bagaimana selanjutnya upaya menambal defisit BPJS padahal penggunaan cukai rokok untuk menambal biaya kesehatan masyarakat jamak dilakukan di Negara lain? Bagaimana menjelaskan hal ini?

Industri rokok dalam negeri memang banyak menyerap tenaga kerja. Namun kabarnya, sejak adanya kenaikan tarif cukai rokok di atas infasi maka sejak 8 tahun terakhir industri rokok mengalami penurunan 1-2 persen. Jumlah buruh yang di PHK sebanyak 56 ribu orang dari total semula 235.240 pekerja pada 2010.

Namun di sisi lain, grafik penyakit akibat mengkonsumsi rokok di masyarakat setiap tahun naik tajam. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa pada 2013 saja, kerugian akibat merokok mencapai Rp378,75 triliun. Biaya berobat akibat merokok sebesar Rp5,35 triliun. Hal itu 3,7 kali lebih besar dari cukai tembakau yang diperoleh Negara sebesar Rp103,02 triliun pada 2013.

Kerugian itu merupakan beban yang harus diatasi oleh asuransi kesehatan Negara dalam hal ini BPJS, yang harus mengganti biaya klaim rumah sakit negeri dan swasta atas pasien yang antara lain akibat merokok. Sementara itu, semakin banyak kasus klaim rumah sakit yang belum di bayar oleh BPJS.

Sampai dengan 2018 ini saja, jumlah tagihan berbagai rumah sakit yang belum dibayar oleh BPJS mencapai puluhan miliar. Hal itu menciptakan masalah tersendiri terutama tingkat kepuasan layanan terhadap para nasabah BPJS di rumah sakit ataupun pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Dengan dibatalkannya rencana kenaikan tarif cukai rokok dan penundaan penyederhanaan tarif cukai rokok, maka persoalan semakin berkelindan antara   kewajiban melayanani para pembayar iuran BPJS dan rumah sakit, menambal defisit BPJS yang semakin membesar, dan memikirkan bagaimana agar PMK No. 165 tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan tidak memberi dampak merugikan bagi petani tembakau.

Jadi, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait masalah yang bagai buah simalakama ini? Apakah kenaikan tarif cukai rokok dan penyederhanaan tarif cukai harus tetap ditunda pelaksanannya karena menghindari keributan di tahun politik?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI

Pembatalan kenaikan cukai rokok sangat tidak bijaksana. Ini bertentangan dengan hukum alam kebijakan pemerintah yang berfungsi untuk mengurangi permasalahan.

Pemerintah melupakan fungsi kebijakan cukai sebagai instrumen pengendalian konsumsi. Jika cukai rokok tidak dinaikkan harganya maka harga rokok akan menjadi relatif lebih murah dari barang lainnya. Sehingga harga rokok akan semakin terjangkau. Bisa diduga dengan mudah konsumsi rokok akan meningkat.

Rilis riset kesehatan dasar 2018 menunjukkan peningkatan prevalensi perokok muda dari 7 persen menjadi 9 persen, semakin menjauh dari Target pemerintah 5 persen. 

Penyakit tidak menular yang katastropik juga meningkat tajam seperti stroke, serangan jantung dan kanker yang sangat terkait dengan konsumsi rokok.

Pembangunan ekonomi haruslah berlandaskan atas masyarakat yang sehat dan membuat masyarakat semakin sehat.

Pembatalan ini juga tidak sesuai dengan janji bapak presiden yang akan memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia. Hal ini seolah olah masyarakat didorong merokok demi stabilitas politik, demi penerimaan negara dan demi naiknya keuntungan industriawan rokok. 

Pemerintah harus taat pada konstitusi untuk mengurangi konsumsi rokok dan tidak tunduk pada tekanan industri rokok. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Pembatalan ini adalah petaka regulasi. Kenaikan cukai adalah kelaziman yang dijamin Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Cukai. Menurut aturan itu, cukai rokok bisa naik sampai 57 persen, sedangkan besaran cukai saat ini baru mencapai 40-an persen. Buntut dari "pembangkangan" regulasi ini bisa sangat serius karena dapat melahirkan berbagai petaka, baik petaka sosial, ekonomi, kesehatan, maupun bahkan politik.

Pembatalan itu membuat harga rokok akan semakin terjangkau serta mudah diakses oleh anak-anak, remaja, dan rumah tangga miskin. Saat ini, konsumsi rokok masyarakat Indonesia sangat dominan, tertinggi ketiga di dunia karena 35 persen penduduk adalah perokok aktif. Pertumbuhan pada kelompok rentan juga tercepat di dunia. Bahkan terdapat fenomena baby smoker, yang di pojok dunia lain tidak ada.

Pemerintah sungguh tak sadar bahwa pembatalan cukai rokok akan mendorong semakin masifnya konsumsi rokok dan hal ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap makna universal cukai rokok. Kebijakan cukai rokok sebetulnya berbasis pengendalian konsumsi, bukan tenaga kerja, dan apalagi mempertimbangkan kepentingan industri. 

Adalah salah kaprah dan sesat pikir jika aspek kepentingan industri menjadi pertimbangan dalam memutuskan kebijakan (kenaikan) cukai rokok.

Masalah cukai juga tidak signifikan pada sisi ketenagakerjaan karena yang menekan aspek ketenagakerjaan adalah masifnya industri rokok besar dalam melakukan mekanisasi. Peran tenaga kerja diganti dengan mesin. Satu mesin bisa menggantikan 900-an tenaga kerja. Betapa efektifnya mekanisasi bagi industri rokok, tapi betapa sakitnya bagi sektor perburuhan dan tenaga kerja.

Apakah pemerintah tidak melihat data bahwa prevalensi penyakit tidak menular, seperti stroke, darah tinggi, diabetes melitus, dan gagal ginjal, terus meningkat? 

Menurut hasil survei Riset Kesehatan Dasar oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi penyakit kanker naik, dari 1,4 persen menjadi 1,8 persen; penyakit stroke dari 7 persen menjadi 10,9 persen; penyakit darah tinggi dari 25,8 persen menjadi 34,1 persen; dan diabetes melitus dari 6,9 menjadi 8,5 persen. Tersangka utama peningkatan prevalensi tersebut adalah faktor gaya hidup, terutama gaya hidup merokok.

Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan bahwa prevalensi merokok pada anak usia di atas 10 tahun masih bertengger pada angka 28,5 persen. Bahkan prevalensi merokok pada anak usia 10-18 tahun mencapai 9,1 persen, jauh dari target Rencana Jangka Panjang dan Menengah yang mematok 5,4 persen.

Dengan data dan fakta yang demikian, secara gamblang konsumsi rokok akan semakin menggerus peran Jaminan Kesehatan Nasional dan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bakal semakin berdarah-darah. Saban tahun BPJS Kesehatan selalu tekor dan yang membuat tekor itu adalah penyakit-penyakit katastropik (seperti stroke, jantung koroner, dan darah tinggi) dan konsumsi rokok adalah salah satu penyumbang utama dalam berbagai penyakit katastropik itu.

Dengan demikian, pemerintah sebenarnya telah gagal dalam pembangunan kesehatan dan menyehatkan masyarakat. Padahal faktor gaya hidup itu menjadi aspek yang fundamental. Jika aspek fundamentalnya masih rapuh dan berantakan seperti sekarang, skema pembiayaan kesehatan seperti apa pun akan ambruk.

Dengan pembatalan kenaikan cukai rokok, pemerintah telah membuka sebuah petaka baru, yakni meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular. Cukai adalah instrumen utama untuk pengendalian konsumsi. Cukai rokok di Indonesia adalah cukai rokok terendah di dunia. Pembatalan kenaikan cukai rokok adalah lonceng kematian bagi pembangunan kesehatan manusia Indonesia, yang seharusnya berbasis preventif-promotif, bukan kuratif. Demi menangguk populisme dan kepentingan politik jangka pendek, rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo rela mengorbankan kesehatan publik dan lebih berpihak pada kepentingan industri rokok yang terbukti justru hanya menjadi benalu bagi masyarakat dan negara. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Pengamat Kebijakan Publik/ Anggaran

Dengan adanya pembatalan kenaikan cukai rokok, maka seperti nya pemerintah punya strategi untuk menambal defisit BPJS dari sumber lain. Pemerintah pasti punya perhitungan-perhitungan tertentu. Kalaupun menaikkan tarif tapi tanpa adanya aturan yang jelas maka akan mempengaruhi kredibilitas pemerintah juga dalam hal ini kaitannya dengan ekonomi makro. Secara operasionalisasi pasti akan berpengaruh jika belum ada payung hukumnya.

Jika memaksakan memberlakukan kenaikan tarif padahal belum ada payung hukum yang jelas, maka hal itu bisa saja menjadi bahan “gorengan” elit politik. Urusan anggaran negara yang dikelola pemerintah tentu tidak serta merta bisa begitu saja digelontorkan kepada BPJS jika memang belum ada payung hukum atau regulasi yang jelas secara mekanisme dan sistem yang baku.
Jika tidak dibangun payung hukum terlebih dahulu lalu ternyata salah menggunakan, dan pemerintah bisa dikritik DPR karena penggunaan anggaran yang tidak menggunakan indikator-indikator yang ada.

Dalam hal ini juga menjadi kritik tajam bagi pemerintah mengapa tidak disiapkan lebih dulu sarana dan prasarana untuk penggunaan cukai rokok, atau menyiapkan regulasi sebelum menyampaikan pembatalan. Kalau sudah demikian maka sekarang yang memutar otak adalah di bagian teknis keuangannya, mau menutup defisit BPJS dari mana? 

Kami selalu menyampaikan bahwa sedari dulu untuk pengelolaan BPJS yang harus dievaluasi adalah tata kelolanya. Jika tidak merevisi atau membenahi dulu tata kelolanya pasti BPJS akan selalu defisit. Setelah diperbaiki tata kelola nya maka nanti akan ditemukan cara bagaimana menutup defisit BPJS. Karena sebetulnya masih ada pos-pos yang lain yang bisa ditutup. 

Mungkin pemerintah sebaiknya menyampaikan dalam waktu dekat tentang pembatalan kenaikan cukai dan defisit BPJS yang akan ditutup dari pos mana. Kalau membatalkan karena belum ada regulasi maka kami sepakat. Kalau tidak, maka pasti nanti akan dimanfaatkan peluang itu oleh elite-elite tertentu apalagi ini tahun politik. Di Negara lain yang memanfaatkan cukai rokok untuk menutup biaya kesehatan masyarakat juga ada payung hukum yang telah disiapkan.

Negara memang harus mengalokasikan cukai tembakau rokok untuk menutupi biaya kesehatan masyarakat asal payung hukumnya ada. Di daerah juga ada aturan bahwa 10 persen cukai tembakau digunakan untuk anggaran kesehatan. 

Masalah penyederhanaan tarif cukai rokok yang oleh sementara kalangan dianggap akan merugikan petani tembakau dan industri rokok, itu memang debatable. Namun saran kami pemerintah harus bijak dalam memperlakukan berbagai kelompok kepentingan terkait urusan pertembakauan ini. Karena hal itu bagai buah simalakama antara kepentingan petani dan industri tembakau beserta kelompok yang anti terhadap meluasnya pemakaian rokok. Juga menyebabkan tingginya penyakit oleh sebab rokok dan tingkat usia perokok yang semakin muda. (pso

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol