Kemplanglah Pajak, Kau Ku Cekal
berita
Ekonomika
Sumber Foto : teherantimes.com (gie/watyutink.com) 06 June 2018 11:00
Penulis
Upaya mengejar target penerimaan pajak dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan penegakan hukum. Mereka yang mempunyai utang pajak di atas Rp100 juta akan dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Beleid mengenai pencekalan itu diteken bersama antara Ditjen Pajak Kemenkeu dan Ditjen Imigrasi Kemenkumham belum lama ini sebagai upaya pengawasan kepatuhan pajak.

Kriteria mereka yang dicekal adalah mereka yang memiliki utang atau tunggakan pajak minimal Rp100 juta dan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, serta tidak memiliki niat baik untuk melunasi utang pajaknya. Tunggakan pajak itu juga harus tercantum dalam Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Ketentuan cekal berlaku juga untuk orang yang akan dan tengah disidik dalam kasus tindak pidana perpajakan, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik pajak dapat melakukan pencegahan.

Ketidakpatuhan membayar pajak ini justru dipertontonkan oleh orang-orang berduit dengan kekayaaan yang bagi sebagian besar rakyat Indonesia sangat fantastis, dengan gaya hidup sosialita, jalan-jalan ke luar negeri, membeli barang-barang branded, menginap di hotel berbintang, menghamburkan uang demi kesenangan. Sungguh sebuah ironi.

Masih segar dalam ingatan ketika Gubernur DKI Jakarta Aneis Badwedan pada awal tahun ini menagih pajak 1.293 mobil mewah seharga di atas Rp1 miliar per unit dengan total tunggakan sebesar Rp44,9 miliar. Di mana tanggung jawab mereka? Mampu membeli mobil mewah, membesut kendaraannya di atas jalan mulus, membuang emisi gas ke udara, dan menggunakan layanan fasilitas umum untuk mobilnya tetapi ngemplang pajak.

Pajak dikumpulkan untuk membiayai pembangunan. Tanpa pajak bisa dikatakan tidak ada pembangunan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak menjadi sumber penerimaan terbesar di luar utang dan penerimaan negara bukan pajak. Untuk tahun ini Ditjen Pajak diminta mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp1.424 triliun, lebih tinggi dari target tahun lalu sebesar Rp1.283,6 triliun, walaupun target 2017 belum tercapai.

Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan hingga 31 Desember 2017 pajak yang terkumpul sebesar Rp1.151 triliun atau 89,7 persen dari target sebesar Rp1.283,6 triliun dalam APBN Perubahan 2017, ada shortfall sebesar Rp132 triliun. Meski tidak penuh 100 persen penerimaan pajak pada tahun lalu, pencapaian tersebut lebih tinggi sebesar 4,08 persen dibandingkan tahun 2016.

Upaya penggalian sumber penerimaan pajak terus digali. Pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan tax amnesty yang digelar selama 3 bulan namun hasilnya tidak mencapai target. Hanya ada tambahan pajak sebesar Rp12 triliun dalam APBN 2017.

Di sini lain pemerintah juga tidak bisa gegabah memungut pajak karena justru dapat menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak. Pemerintah harus tetap kredibel dan realistis. Menaikkan target terlalu tinggi dengan keterbatasan kapasitas Ditjen Pajak akan mendorong kepada pilihan jangka pendek yang ingin serba cepat dan instan yakni dengan meminta pembayaran di muka atau memberikan kontribusi di akhir tahun sehingga memberatkan wajib pajak.

Namun melihat masih banyaknya masyarakat yang seharusnya membayar pajak tetapi mengabaikan kewajibannnya memberi harapan akan peningkatan penerimaan pajak sehingga ada dana yang cukup untuk membiayai pembangunan. Indonesia bisa jadi tidak memerlukan utang luar negeri jika masyarakatnya patuh membayar pajak.

Tantangan dalam jangka pendek adalah bagaimana mencapai target penerimaan pajak tahun ini yang lebih tinggi sekitar Rp200 triliun dibandingkan target tahun lalu tanpa kehadiran tax amnesty? Adakah potensi penerimaan pajak lain yang bisa digali? Bagaimana dengan tingkat kepatuhan wajib pajak? Bagaimana dengan rasio wajib pajak yang relatif masih sedikit dibandingkan dengan negara lain? Selain melakukan pendekatan penegakan hukum, pemerintah perlu memberikan insentif bagi pembayar pajak agar ada kebanggaan bagi mereka.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia

Pencekalan ke luar negeri bagi yang mengemplang pajak di atas Rp100 juta ini memang sudah diatur dalam UU dan ada syarat tambahan yakni diragukan itikad baiknya. MoU antara Ditjen Pajak Kemenkeu dan Ditjen Imigrasi Kemenkumham awalnya untuk warga negara asing (WNA) karena disinyalir banyak WNA yang tidak patuh seperti tidak mendaftar, menyamarkan penghasilan dan kegiatannya. Selama ini karena tidak ada MoU maka tidak efektif penegakan hukumnya.

Belakangan ada perluasan dalam MoU termasuk pertukaran data dan lain-lain, memprofile warga negara Indonesia (WNI) yang ke luar negeri, mempunyai penghasilan, mampu tetapi mempunyai tunggakan pajak.

Saat ini total tunggakan pajak mencapai Rp70 triliun dan sebagian besar dilakukan oleh perusahaan, bukan orang pribadi, dan ada indikasi rata-rata kalau sudah tidak bisa membayar itu meninggalkan Indonesia. Kalau pelakunya orang asing dia pulang sekalian ke negaranya, tidak balik lagi. Kalau orang Indonesia mereka meninggalkan Tanah Air sampai kasusnya kedaluarsa, lalu balik lagi.

Memang harus dipilah, karena orang ke luar negeri tidak semata-mata mau piknik tetapi ada juga karena berobat, sekolah, dan keperluan lain. Jadi harus ada wisdom, kebijaksanaan, supaya fair.

Pencekalan ke luar negeri merupakan salah satu tindakan pencegahan untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak. Ada juga penyitaan aset, pemblokiran rekening, dan penyanderaan. Ini yang biasa dilakukan dan sudah berjalan, bahkan lebih banyak dilakukan dibandingkan pencekalan.

Selain penegakan hukum, upaya meningkatkan penerimaan pajak dilakukan dengan membentuk sistem identitas tunggal (single identity ) yang terintegrasi. Tanpa itu kita akan sulit melakukan integrasi pengawasan. Kalau sudah ada identitas tunggal akan mudah mengawasi, siapa melakukan apa.

Problem saat ini aktivitas bisa diawasi dengan sistem tetapi siapanya kita tidak tahu, yang beli barang mahal siapa itu tidak diketahui, yang menerima uang itu siapa kita tidak tahu karena pajak tidak mendapatkan info tersebut, belum terkoneksi. Kalau sistemnya sudah terkoneksi maka lebih mudah memungut pajak seperti di negara maju. Orang beli barang, orang bepergian, orang melakukan aksi korporasi dapat diketahui.

Ini kesulitan kita sekarang. Kesulitannya karena identitas tunggal secara politik menakutkan. Ia tidak mendapatkan dukungan politik. Konsep e-KTP awalnya identitas tunggal tetapi tidak terjadi karena biometric yang menjadi penanda pemilik KTP tidak berfungsi, masih bisa dibikin aspal, nomornya benar tetapi orangnya dimanipulasi. ID-nya juga belum terkoneksi ke ID lain. Harusnya itu terkoneksi untuk nomor pokok wajib pajak (NPWP), identitas paspor, rekening telepon, dan listrik. Sistemnya belum memungkinkan terintegrasi. Tidak ada political will.

Pemerintah saat ini mengatakan akan membereskan e-KTP dulu agar tidak terulang kasus korupsinya. Namun seharusnya masalah identitas tunggal ini disiapkan dari awal sehingga pengintegrasian sistem tidak memakan waktu lama. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Partner DDTC

Sebenarnya dalam sistem hukum perpajakan Indonesia harus ada reward dan punishment. Memang bagi mereka yang mempunyai utang pajak dan keputusannya sudah inkracht, belum membayar, dan tidak ada itikad baik untuk membayar maka sah-sah saja dicekal berpergian ke luar negeri. Tidak ada masalah sebagai upaya penegakan hukum.

Tetapi semua itu harus dibuktikan dulu, apakah utang pajaknya sudah melampaui batas minimal, apakah mempunyai kemampuan untuk membayar atau tidak, apakah mau melunasi atau tidak. Sepanjang belum inkracht maka berlaku prosedur biasa melalui imbauan, penagihan. Jadi perlakuannya beda dengan yang sudah inkracht.

UU Perpajakan baru berbicara soal punishment. Belum ada kesetaraan antara reward and punishment. Hal ini sudah harus dipikirkan.

Sistem perpajakan kita memang berdasarkan self assessment, tetapi collecting pajak didapat salah satunya dari pihak pemungut (withholding tax). Mereka membantu pemerintah untuk memungut pajak. Wajib pajak seperti para pegawai dan karyawan sebagai pihak pemotong pajak melalui PPh 21, PPh Final, PPh 23. Mereka memotong, mengumpulkam, dan menyetorkannya ke kas negara, tetapi tidak ada reward untuk mereka. Untuk itu harus ada keseimbangan antara reward dan punishment.

Perlu dipikirkan apa reward yang dapat diberikan. Apakah diberikan fasilitas, kemudahan, atau imbalan bunga. Ini semua harus mulai didiskusikan. Kita berharap dalam amandemen UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disisipkan dan didiskusikan mengenai reward bagi wajib pajak. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

Edgar Ekaputra

Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Lia KIan, Dr.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila