Kemiskinan Turun, Siapa Diuntungkan?
berita
Ekonomika
Sumber Foto : merdeka.com (gie/watyutink.com) 19 July 2018 09:00
Penulis
Per lahan tapi pasti jumlah orang miskin makin berkurang dari tahun ke tahun. Berkurang karena tingkat pendapatan mereka terangkat atau biaya hidup turun, sehingga mereka tidak lagi berada di bawah garis kemiskinan. Per Maret 2018 mereka yang miskin ‘tinggal’ 9,82 persen atau 25,95 juta orang dari total penduduk Indonesia,  berkurang sebanyak 633,2 ribu orang dibandingkan dengan  September 2017 yang tercatat sebanyak 26,58 juta orang (10,12 persen).

Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Sebagai gambaran pada Maret 2016 garis kemiskinan sebesar Rp354.386 per kapita per bulan. Jika seseorang  mengkonsumsi di bawah Rp354.386 maka dia miskin. Garis kemiskinan ini dinamis dan setiap tahun naik karena komponen pembentuknya juga berubah setiap waktu.  

Mereka yang masih miskin itu, menurut Badan Pusat Statistik, lebih banyak yang tinggal di perdesaan, jumlahnya mencapai  15,81 juta orang (13,20 persen), sementara di perkotaan sebanyak  10,14 juta orang (7,02 persen). 

Miskin tidaknya seseorang sangat dipengaruhi oleh komoditi makanan seperti  beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, dan gula pasir. Sumbangan komoditi ini terhadap garis kemiskinan mencapai 73,48 persen. Kalau semua barang itu kompak naik berjamaah, banyak penduduk  mendadak miskin.  Yang juga diperhitungkan dalam menentukan garis kemiskinan adalah komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Oleh karena itu pemerintah mati-matian mempertahankan harga komoditi pangan agar tidak naik banyak, melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah supaya tidak terjadi inflasi  tinggi. Inflasi yang terjaga menjadi  salah satu faktor pendorong penurunan angka kemiskinan.

Di sisi  lain, upah riil buruh tani juga diupayakan naik karena mereka merupakan salah satu tenaga kerja yang tergolong paling banyak miskin. Peningkatan upah riil buruh tani sangat membantu peningkatan kesejahteraan petani.  Hal ini mendukung menurunnya kemiskinan di perdesaan.  Program penanggulangan kemiskinan terintegrasi juga membantu menurunkan kemiskinan.

Bisa jadi karena inflasi terjaga, atau upah riil buruh tani naik, atau program pengentasan kemiskinan sukses dijalankan atau lantaran semua faktor itu kemiskinan jadi turun, yang pasti ini kali pertama angka kemiskinan single digit. Tentu ini menjadi kabar gembira bagi pemerintah yang menetapkan angka kemiskinan pada tahun 2018 berada di kisaran 9,5 – 10 persen.

Namun apa makna dari penurunan garis kemiskinan ini? Apakah hanya sebatas utak-atik angka, tergantung definisi mana yang digunakan atau ia menjadi alat ukur absolut yang dapat diterima semua pihak? Bagaimana dengan sumber data yang digunakan? Apakah penurunan kemiskinan ini berkelanjutan atau temporer saja? Bagaimana dengan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini yang berpotensi menaikkan inflasi sehingga kemiskinan bisa bertambah lagi?  Sejarah mencatat  laporan statistik kadang menjadi debatable karena diduga ada unsur ‘asal bapak senang’. Semoga  penurunan kemiskinan ini memang karena peningkatan kesejahteraan, bukan  berkurang karena rakyat miskin mati kekurangan makan.

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF

Di luar masalah politik, penurunan kemiskinan hingga mencapai single digit perlu diapresiasi sebagai hasil kerja pemerintah. Namun ini adalah sebuah angka yang dibaliknya masih banyak pertanyaan yang harus dijawab.  Saya melihatnya penurunan angka kemiskinan ini belum menyentuh faktor-faktor yang fundamental dan sustainable (berkelanjutan).

Mengapa belum menyentuh faktor yang fundamental, karena pada triwulan I 2018 (Januari-Maret) banyak sekali digelontorkan bantuan sosial non tunai seperti kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar, dan pangan untuk mengurangi pengeluaran masyarakat.  Dengan penghasilan Rp400.000 per orang per bulan, misalnya, seseorang tidak perlu lagi mengeluarkan dana untuk pendidikan, kesehatan, dan beras.  Pendapatannya tidak tergerus, bahkan naik dengan adanya bansos ini.

Pemberian bansos ini dilakukan pada Januari- Maret, sementara survei mengenai garis kemiskinan dilakukan pada Maret sehingga sudah terjadi perbaikan ekonomi rakyat miskin akibat program bantuan sosial tersebut.

Selain itu, Maret sedang panen raya sehingga buruh tani mempunyai penghasilan. Saat survei dilakukan, para petani sedang punya uang.  Jadi timingnya rakyat miskin sedang mempunyai penghasilan karena ada bansos dan panen raya. Ini sifatnya temporer, walaupun memang angka kemiskinan turun tetapi tidak berkelanjutan. Pada bulan September kemungkinan penurunan angka kemiskinan dalam jumlah absolut tidak banyak, walaupun masih single digit.

Saat ini inflasi memang terjaga, namun dengan melemahnya rupiah maka kemungkinan akan terjadi inflasi dalam 2-3 bulan ke depan. Ini sudah dirasakan dalam harga pakan yang berimbas kepada kenaikan harga daging ayam dan telor. Komponen impor dalam pakan ayam cukup besar sehingga pelemahan rupiah berdampak pada kenaikan harga bahan baku pakan dan dirasakan pada harga akhir.

Subsidi BBM yang dilakukan pemerintah juga mempunyai dampak pada yang lain. Di satu sisi kebijakan tersebut dapat menjaga daya beli masyarakat tidak merosot karena harga BBM tetap, namun di sisi lain dengan pelemahan rupiah hal ini akan membuat defisit  neraca pembayaran membengkak  yang mengakibatkan inflasi. Inflasinya tidak sekarang tapi nanti, 2-3 bulan lagi.  Mengantisipasi kemungkinan melemahnya rupiah dan terjadinya inflasi, para produsen mulai menaikkan harga barang. Pada saat survei September nanti kondisinya sudah berubah sehingga pengurangan angka kemiskinan tidak akan banyak.

Untuk menjaga penurunan angka kemiskinan berkelanjutan upah buruh tani harus dinaikkan. Pemerintah juga perlu menjaga inflasi dengan mengendalikan harga bahan makanan. Ini penting sekali karena komoditi pangan menyumbang 72 persen pembentukan garis kemiskinan. Begitu harga pangan naik maka akan semakin miskin karena rentan miskin.

Faktar penentu kemiskinan berasal dari dalam dan luar. Dari dalam berupa tingkat penghasilan seseorang, dari luar berupa  inflasi. Inflasi banyak dipengaruhi oleh bahan makanan sementara bahan baku makanan banyak diimpor.

Mengenai kemiskinan di perkotaan, mereka yang miskin berada di sektor informal, tidak mempunyai pekerjaan tetap.  Ancaman kemiskinan masih sama dengan di perdesaan, yakni inflasi. Yang berbeda, pengentasan kemiskinan di perdesaan dilakukan dengan penaikan upah buruh tani dan pengembangan dana desa untuk meningkatkan pendapatan.

Pengurangan kemiskinan di perkotaan lebih susah karena lapangan pekerjaan yang akan digarap terbatas. Mereka umumnya tidak bekerja sehingga perlu diberikan pelatihan keterampilan dan dilibatkan dalam pekerjaan di  kawasan industri setempat. Mereka diberikan pelatihan dan mendapatkan sertifikasi keahlian agar bisa diterima bekerja. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Universitas Diponegoro

Penurunan jumlah penduduk miskin menjadi tinggal 9,82 persen tidak bersifat berkesinambungan karena penurunan tersebut akibat adanya bantuan sosial yang diberikan pada bulan Februari ketika survei mengenai kemiskinan disurvei. Nanti menjelang April 2019 akan begitu.

Jadi memang ada alasan kalau para politisi mengatakan bahwa dimensi politik dari penurunan kemiskinan ini sangat kuat. Jadi ini tidak bisa dikatakan sustainable, apalagi pada kondisi ekonomi seperti saat ini, jika tidak diberikan bantuan sosial maka jumlah orang miskin akan naik lagi.

Pada sisi lain ada paradoks. Pada satu sisi pertumbuhan ekonomi melambat, pada saat yang sama kemiskinan malah turun. Namun kalau melihat instrumennya tidak mengagetkan karena pengurangan angka kemiskinan ini terbantu oleh adanya bantuan sosial.

Angka kemiskinan akan dapat terpotret secara riil jika surveinya dilakukakn setiap bulan. Namun survei angka kemiskinan hanya dilakukan pada Maret dan September sehingga bisa diberikan bantuan tunai sebelum survei tersebut dilakukan. Nantu sebelum Pemilu pada April akan ada bantuan sosial juga.

Mestinya pemerintah menciptakan lapangan kerja,  membangun industri yang berbasis pada penyerapan lapangan kerja yang banyak untuk mengatasi kemiskinan. Tetapi sulitnya industri yang menyerap banyak tenaga kerja adalah industri kecil yang memerlukan suku bunga rendah.

Sebenarnya usaha kecil itu mampu membayar suku bunga yang relatif tinggi tetapi yang diperlukan mereka adalah kecepatan.  Ini bisa menjadi ruang bagi perbankan untuk memperbaiki model bisnisnya yakni bagaimana memberikan penyediaan kredit dengan bunga tinggi sekalipun tetapi dilakukan dengan cepat.  Peluang ini jika tidak diambil oleh perbankan maka akan diisi oleh industri fintech karena mereka sangat cepat, walaupun risikonya juga tinggi. namun semuanya ini sifatnya utang, fintech berasal dari orang yanga memiliki kelebihan uang tanpa melalui sistem perbankan, sementara bank berasal dari dana nasabah. 

Dengan kenaikan harga bahan pokok akibat pelemahan rupiah, kemiskinan akan meningkat lagi, karena sebagian besar komponen pengukur kemiskinan adalah komoditas pangan. Namun bantuan sosial akan diberikan dalam bentuk bahan kebutuhan pokok untuk penurunan angka kemiskinan.

Bantuan diberikan dalam bentuk tunai untuk membeli bahan makanan. Kalau mereka mampu membeli makanan maka masuk kategori tidak miskin. Ini strategi dalam politik ekonomi agar statisitik itu bisa memberikan gambaran pencapaian walaupun sebenarnya, dalam tanda petik, menipu juga, jika tidak hati-hati. Penurunan kemiskinan ini semu.

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin harus dilakukan penciptaan lapangan pekerjaan, membuka kesempatan berusaha tetapi hal ini tergantung juga kepada kapasitas dan kapabilitas mereka, kemampuan untuk menjadi lebih produktif. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional