Kemiskinan Bertopeng Gemerlap Kota
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 29 August 2019 17:30
Penulis
Watyutink.com - Kemiskinan di Perkotaan, adalah kenyataan kelam dari gemerlapnya kota-kota besar. Gemerlap yang menyimpan sisi kusam, pada tembok rumah atau gubug yang kadang saling bersandar bahu atau bersanding tembok dinding si kaya dan si miskin.  

Dapat dilihat dari berbagai sudut Ibukota Jakarta atau kota-kota besar lain di Indonesia, dibelakang atau disamping megahnya bangunan bertingkat yang meninju langit, berserak di sekitarnya perkampungan kumuh kaum miskin kota.

Kaum miskin kota, biasanya tak punya pekerjaan tetap. Profesinya bisa pemulung, pedagang kaki lima, buruh atau kuli angkut, juru parkir, penarik becak, pekerja honorer pabrik, seniman jalanan, buruh bangunan, dan bermacam pekerjaan serabutan yang diupayakan untuk sekadar bertahan hidup sehari-hari.

Angka pengangguran yang ikut berkontribusi terhadap jumlah kaum miskin kota, ke depan tidak akan berkurang signifikan, tapi malah berisiko bertambah, dengan semakin rawannya persoalan di perdesaan terkait berkurangnya lahan untuk pertanian. Juga, akibat berkurangnya lapangan pekerjaan karena melambatnya pertumbuhan industri. Persoalan menyusutnya lahan pertanian, berakibat jumlah urbanisasi dan penduduk menetap di kota-kota akan semakin bertambah, seiring dengan persaingan yang semakin ketat dalam memperoleh akses pekerjaan.

Meski BPS menyebutkan jumlah penduduk miskin kota terus menurun dengan jumlah 9,99 juta orang pada Maret 2019 atau turun dari sebelumnya 10,13 juta orang pada September 2018, sementara itu daerah perdesaan turun sebanyak 393,4 ribu orang (dari 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019).

Namun, melambatnya kondisi perekonomian dan menyempitnya akses pekerjaan menyebabkan risiko kelompok warga hampir miskin dan rentan miskin menjadi berada di bawah garis kemiskinan menjadi tinggi.

Apa yang harus dipersiapkan menyangkut terjadinya lonjakan angka kaum miskin kota ke depan? Sudahkah program-program pengentasan kemiskinan seperti Bansos PKH, JKN, KIP dan lain-lain memberdayakan kaum miskin kota? Sejauh mana upaya kelompok-kelompok kritis pemerhati kemiskinan kota membantu mengatasi persoalan tersebut?

Persoalan kemiskinan perkotaan dan perdesaan, bukan lagi terfokus pada soal akses mendapatkan makanan, tapi juga pada pendekatan “kemiskinan kebutuhan manusia”, akses terhadap perawatan kesehatan dan air, energi, hambatan perdagangan, kualitas gender, akses terhadap pendidikan (Earth Institute,2004).

Karenanya, menyederhanakan definisi kemiskinan hanya persoalan garis kemiskinan pada pendapatan per kapita per bulan yang dikalikan anggota keluarga menjadi tidak lagi relevan, bahkan absurd, karena tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap kesempatan memperoleh sumber daya finansial dan sumber daya kebutuhan manusia yang lain.

Sungguh, persoalan kemiskinan di dunia menjadi pekerjaan rumah raksasa bagi para pengambil kebijakan. Bank Dunia menyebutkan, pada 1988 kaum miskin kota menyumbang 25 persen dari penduduk perkotaan di Dunia Ketiga atau 330 juta orang. Akibat pertumbuhan perkotaan, sejak tahun 2000 mayoritas miskin absolut di dunia tinggal di daerah perkotaan (Wratten, E: 1995).

Sementara pada 2017, laporan Poverty and Shared Prosperity menyebutkan angka 10,7 persen populasi global berada dalam jurang kemiskinan. Sekitar 767 juta orang hidup di bawah garis internasional kemiskinan yang mencukupi kebutuhannya dengan pengeluaran 1,90 dolar AS per hari atau sekitar Rp25.000 per hari.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF

Pengentasan kemiskinan dengan menggunakan dana bansos seperti PKH dan lain sebagainya memerlukan sebuah konsep baru dengan mengedepankan keaktifan peserta dalam program secara langsung. Dengan begitu konsep kemiskinan yang digarap berdasarkan apa yang dihadapi masyarakat kelas bawah secara langsung.

Perencanaan yang berbasiskan peran serta masyarakat sebenarnya sudah dikenalkan melalui program PNPM namun hasilnya tidak seberapa sukses. Banyak dana-dana PNPM yang tidak kembali sehingga hasilnya gag optimal. Maka dari itu, konsep tersebut harus dipadukan dengan pendekatan modal sosial dalam pengentasan kemiskinan. Dalam pendekatan modal sosial ini, masyarakat diharapkan berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan bermasyarakat sehingga bisa terbentuk bonding, bridging, dan linking untuk membuka akses-akses strategis yang bisa mendorong pendapatan sehingga kemiskinan bisa diminimalisir.

Pengentasan kemiskinan dengan menggunakan dana bansos seperti PKH dan lain sebagainya memerlukan sebuah konsep baru dengan mengedepankan keaktifan peserta dalam program secara langsung. Dengan begitu konsep kemiskinan yang digarap berdasarkan apa yang dihadapi masyarakat kelas bawah secara langsung. Perencanaan yang berbasiskan peran serta masyarakat sebenarnya sudah dikenalkan melalui program PNPM namun hasilnya tidak seberapa sukses. Banyak dana-dana PNPM yang tidak kembali sehingga hasilnya tidak optimal.

Maka dari itu, konsep tersebut harus dipadukan dengan pendekatan modal sosial dalam pengentasan kemiskinan. Dalam pendekatan modal sosial ini, masyarakat diharapkan berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan bermasyarakat sehingga bisa terbentuk bonding, bridging, dan linking untuk membuka akses-akses strategis yang bisa mendorong pendapatan sehingga kemiskinan bisa diminimalisir.

Konsep pendekatan modal sosial bisa diterapkan di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan kesehatan. Konsep BPJS ataupun KIS sebenarnya menggunakan pendekatan keaktifan masyarakat dalam implementasi program pengentasan kemiskinan namun tidak memasukkan konsep modal sosial. Peserta dituntut aktif dalam pembayaran premi per bulan. Bagi karyawan mungkin lebih mudah karena diurus oleh perusahaan. Yang jadi masalah adalah individu yang merupakan pekerja non formal. Masih banyak praktik-praktik di mana orang baru akan aktif membayar premi ketika sakit, namun setelah sembuh tidak lagi membayar premi. Maka oleh karenanya, BPJS selalu tekor. Padahal urusan kesehatan dan pendidikan harus ada jaminan dari pemerintah seperti di Undang-undang Dasar 1945.

Jalan keluar yang bisa menyelamatkan BPJS namun pemerintah tetap menjalankan tugasnya adalah melakukan reformasi dalam pendaftaran dan kewajiban iuran premi BPJS. Dari sini diperlukan pendekatan modal sosial dalam sistem pendaftaran dan kewajiban premi BPJS. Misalkan pendaftaran BPJS memerlukan persetujuan atau pertimbangan dari ketua RT atau tetangga.

Program-program pengentasan kemiskinan lainnya juga perlu mengadopsi pendekatan perencanaan berbasiskan keaktifan masyarakat dan pendekatan modal sosial. Dengan begitu, ada sebuah terobosan program yang bisa diharapkan dapat menunurunkan angka kemiskinan. Tidak perlu merubah konsep awal namun beberapa step program diharapkan dapat dimasukkan pendekatan perencanaan berbasiskan keaktifan masyarakat dan pendekatan modal sosial. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dua ratus tahun terakhir sejak 1800-an manusia dimulai dari Eropa Amerika dan kemudian Asia Timur mulai mengentaskan mayoritas penduduk dari kemiskinan jutaan tahun.

Manusia naik kelas dari berburu menjadi petani, nelayan, peternak dan seterusnya mengalami peningkatan teknologi yang memakan waktu berabad dan milenial.

Revolusi industri 1.0 membebaskan manusia dari tenaga otot dengan tenaga mesin uap. Disusul revolusi industri 2.0 elektrifikasi yang juga sudah masuk Indonesia sejak tahun 1900.

Jadi Indonesia sejak zaman Hindia Belanda sebetulnya tidak ketinggalan zaman. Tapi ikut arus sesuai penemuan teknologi dan revolusi industri. Bahkan kita terus ikut revolusi industri 3.0 dan sekarang 4,.0 dengan Internet of Things.

Semua akan menuju G-5 dan Revolusi industri 5.0 atau Service 5.0. Maka setiap usaha status quo mempertahankan "adat abad primordial primitif merupakan pemborosan waktu tenaga, pikiran dan dana yang sangat tidak masuk akal.

Petani memang akan segera jadi minoritas dengan ekstensifikasi, modernisasi dan mekanisasi pertanian secara modern. Industri juga mengalami lompatan jauh ke depan dengan semakin banyak otomatisasi, bahkan ke sektor jasa yang bisa diganti oleh robot. 

Maka manusia hanya bisa mengandalkan kasih sayang, empati, perkawanan dan pemeliharaan kesehatan jaasmani rohani, mental spiritual disamping fisik biologis. 

Dalam konteks itu maka pengentasan kemiskinan di Tiongkok, India, Afrika dan termasuk Asia Tenggara dan Indonesia niscaya merupakan konsekuensi logis dari pembangunan ekonomi berkesinambungan.

Indonesia terus tumbuh dan pasti akan terus meningkat pendapatan per kapitanya sehingga akan menjadi masyarakat berpendapatan menengah. Ini sudah merupakan sejarah bangsa-bangsa yang harus kita lalui dengan rute yang semakin harus bisa dipercepat.

Jadi kalau terjadi kelambatan manajemen pemerintahan maka yang salah adalah elite yang gagal memimpin dan menciptakan suasana kondusif untuk pengentasan kemiskinan secara masif menuju pendapatan per kapita 10.000 dolar AS.

Elite diharapkan menjadi pemimpin pengentasan ratusan juta manusia dalam kurun waktu satu generasi karena semua manusia dikaruniai kesempatan yang sama untuk secara kolektif meraih posisi ekonomi yang setara, rata-rata berpendapatan menengah yang cukup adil.

Memang tidak mungkin semua orang jadi konglomerat dan/atau raja, kaisar kaya raya. Pasti ada gap, antara masyarakat umum dengan mereka yang kebetulan mewarisi rezeki mungkin 7 turunan (yang di Eropa dan AS dibatasi denga pajak warisan sehingga merangsang para miliarder untuk membentuk lembaga filantropi.

Jadi kalau Bill Gates mendirikan Foundation untuk amal, itu bukan sekedar karena cinta sesama atau alltruisme, tapi karena dengan demikian ahli warisnya dapat tetap mengelola kekayaan itu melalui wadah foundation ketimbang diwariskan secara pribadi keluarga,karena akan dikenakan pajak tinggi.

Maka seluruh harta itu bisa dimanfaatkan, dikelola secara canggih untuk menciptakan kegiatan yang meskipun namanya  non profit tapi produktif, pro kreatif, pro aktif, mencitakan lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlihat dalam sistem pekerjaan yang diselengggarakan oleh lembaga filantropi itu.

Jadi filantropi menjadi "bussiness dan industry" yang juga memberi nilai tambah secara ekonomi finansial.

Jadi kata kuncinya adalah memahami dan menghormati simbiose antar manusia. Kita tidak memelihara kemiskinan abad pertengahan sampai modern. Kita harus mengentaskan mereka. Itulah tantangan elite 2020 dan bukan kembali ke zaman primitif abad pertengahan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Sungguh bertolak belakang antara angka kemiskinan yang disajikan BPS dengan kenyataan. Statistik BPS menunjukkan,  meski cenderung melambat secara persentase dalam beberapa tahun terakhir, kemiskinan menurun secara terus menerus sampai di bawah 10 persen pada saat ini. Pemerintah bahkan memasang target untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 9 persen. 

Bila dilihat dari menjamurnya kawasan pemukiman berstandar internasional seperti Pantai Indah Kapuk,  Kelapa Gading,  BSD City, dan Gading Serpong target tersebut memang klop, bahkan mungkin kurang berani.  Lihat saja,  kini pusat perbelanjaan bintang lima terus menjamur,  sementara mobil-mobil premium makin mudah ditemui di jalanan. 

Di wilayah perkotaan seperti Jakarta dan Surabaya, kawasan kumuh terus menyusut. Banyak yang senang dan bangga karena kota mereka tampak lebih indah dan sejahtera. Trotoar yang dulu diramaikan  pedagang kakilima pun tampak lebih bersih dan lengang. 

Sayangnya semua itu diiringi dengan menguatnya indikasi kemiskinan. Pak ogah terus bermunculan di berbagai persimpangan jalan, pengamen makin sering  'menghibur' pelanggan warung, para pedagang asongan kian ramai di tengah kemacetan jalan, dan berbagai indikasi kemiskinan lainnya. Kenyataan ini tentu saja tak membanggakan, dan  menunjukkan ketimpangan ekonomi terus melebar. 

Bagi kaum yang terpinggirkan seperti di atas, garis kemiskinan BPS bagaikan lukisan abstrak yang hanya dimengerti oleh pelukisnya. Bagi mereka terlalu sulit untuk memahami dan menerima garis kemiskinan tersebut sebab memasukkan siapa saja yang berpenghasilan Rp425.250 atau sekitar Rp 14 ribu per hari ke dalam golongan tidak miskin. 

Berdasarkan garis tersebut,  para pengemudi ojek online atau ojol yang jumlahnya  meningkat tajam belakangan ini tentu tak masuk golongan miskin. Penghasilan mereka di atas garis Kemiskinan BPS.  Namun bila disurvei bisa dipastikan,  tak satupun dari mereka yang merasa telah terbebas dari kemiskinan berkat pekerjaan sebagai pengendara ojek online. 

Maka jangan heran bila banyak orang Indonesia mendukung pernyataan seorang juragan taksi Malaysia bernama Shamsubahrin,  yang meyatakan bahwa profesi sebagai pengendara Ojol tak memberi jaminan masa depan. Ojol, katanya,  marak di negara seperti Indonesia karena kemiskinan masih tinggi. 

Bila kini pekerjaan sebagai pengemudi ojol kian diburu oleh para pemuda,  jelas tak lepas dari pertumbuhan ekonomi yang jauh dari memadai untuk mengakomodasi pertumbuhan tenaga kerja yang mencapai beberapa juta per tahun.

Selain itu,  sektor kakilima (informal) yang menampung sebagian besar tenaga kerja makin sering digusur oleh kepala-kepala daerah yang sangat mementingkan keindahan wilayahnya. Tak mustahil pula ada bisnis di balik penggusuran tersebut.  Yaitu naiknya harga properti yang bisa mendatangkan rezeki berlimpah bagi para investor, terutama mereka yang sudah tahu jauh hari sebelum penggusuran berlangsung. Maka, tak berlebihan kalau dikatakan ada pemiskinan di balik penggusuran.

Runyamnya lagi,  kemiskinan di pedesaan kian memprihatinkan akibat ulah para lintah darat,  pencabutan subsidi, dan banjir barang pangan impor. Agar sejahtera,  Menteri Pertanian Amran Sulaiman berseru agar para petani bekerja 24 jam sehari. Seruan yang ngawur total! 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Kaum miskin kota meski secara kuantitatif lebih kecil jumlahnya dibandingkan kaum miskin di perdesaan, tapi secara kualitatif lebih tinggi levelnya. Mereka berinteraksi dengan pemberitaan baik media mainstream maupun medsos, dengan tetangga maupun dalam kegiatan mata pencaharian sehari-hari dengan orang-orang yang lebih terpelajar, bahkan tak jarang tersentuh oleh kalangan dunia internasional seperti adanya perhatian dari kalangan NGO tentang isu HAM dan lain-lain.

Dengan kata lain kaum miskin kota telah "tercerahkan" sehingga boleh kita kategorikan mereka merupakan "massa kritis" yang lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warganegara di satu pihak. Namun di lain pihak karena umumnya mereka bekerja di sektor informal sehingga relatif kurang terlindungi oleh berbagai proteksi Negara baik secara ekonomi, sosial, budaya politik hingga perlindungan hukum.

Oleh karena itu, konsep pemberdayaan terhadap kaum miskin kota jauh dari cukup, kalau hanya sekedar oleh pemenuhan kebutuhan pokok secara ekonomi. Tapi juga harus terkait dengan aspek sosial, politik, budaya hingga perlindungan hukum. Misalnya mereka berhak untuk dilibatkan dalam rapat-rapat RT dan RW serta kelurahan.

Kemudian, kalangan Parpol hendaknya bukan hanya memanfaatkan suara kaum miskin kota dalam Pemilu, tapi berhak didengarkan aspirasi dan keluhannya sebagai warga kurang mampu dalam hal hak-hak politiknya. Juga dalam berbagai event seni -budaya, hendaknya merekapun dilibatkan. Sementara yang paling krusial adalah dalam hal perlindungan hukum, karena selama ini hukum "tajam kepada yang lemah" yang nota bene umumnya adalah kaum miskin kota. Dengan demikian kepada mereka harus diberikan sosialisasi tentang HAM dan perlindungan hukum serta hak yang sama di depan hukum termasuk hak untuk diberikan pengacara (secara gratis) kalau terjadi kasus hukum di antara mereka.

Kaum miskin kota (juga bersamaan dengan seluruh kaum miskin perdesaan) menunjukkan perbaikan taraf hidup sejak diterapkan UU SJSN yang kemudian dijabarkan dengan UU BPJS Kesehatan dan UU BPJS ketenagakerjaan. Juga UU Sisdiknas dengan adanya kewajiban belajar hingga SMP. Begitu pula adanya beras Raskin, Bantuan Uang Tunai dan seterusnya. Bahkan untuk kelompok produktif ada bantuan kredit berbunga murah seperti KUR. Artinya kaum miskin berkurang beban pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan serta pemenuhan kebutuhan pokok. Maka hasilnya, dengan penerapan sejumlah per-Undang-undangan tersebut, misalnya rasio gini yang tahun 2015 masih sekitar 0,413, kemudian menurun jadi 0,4 tahun 2016, 0,39 tahun 2017 dan 0,38 tahun 2018. Selanjutnya juga Tingkat Kemiskinan secara agregat turun (dalam persentase) sejak 2015  hingga 2018: 11,2 ; 10,7 ; 10,12 ; 9,82 atau (dalam arti angka absolut, dalam jutaan orang) : 28,5 ; 27,8 ; 26,58 ; 25,95 (sumber BPS).

Tetapi pengaruh dari globalisasi dengan spirit Liberalisasi perdagangan dunia, maka dampaknya adalah termasuk di Indonesia dengan pencabutan subsidi (subsidi BBM, subsidi listrik) yang mengakibatkan meningkatnya biaya hidup kaum miskin termasuk kaum miskin kota. Juga dengan dampak perang dagang sejak tiga tahun terakhir ini yang pada gilirannya mengarah kepada resesi dunia, maka beban ekonomi nasional dalam anggaran negara (APBN) menjadi berat (defisit makin naik).

Sementara kebijakan ekonomi menghadapi menurunnya komoditi penting dunia (pertambangan, perkebunan) serta terjadinya proses deindustrialisasi, belum dapat diatasi oleh sejumlah kebijakan ekonomi (paket reformasi 1 hingga 16).

Dampak dari itu semua, disamping Manajemen BPJS kesehatan yang masih baru empat tahun berjalan, belum mampu mengatasi kompleksitas penanganan sekitar 190 juta yang ditangani, sehingga defisit BPJS Kesehatan, belum juga mampu ditangani dengan baik. Faktor internal terkait moral hazard dari Rumah Sakit maupun pengguna kartu BPJS, juga menyumbang terhadap belum tertanganinya defisit BPJS Kesehatan yang sekarang berkisar Rp16 triliun atau lebih.

Berbagai upaya pembenahan telah dilakukan, namun tetap saja neraca keuangan BPJS kesehatan belum stabil. Maka akhirnya Pemerintah memutuskan untuk menaikan iuran BPJS kesehatan naik dua kali lipat.

Dari kepentingan kaum miskin kota, sebenarnya dengan dibebaskannnya iuran BPJS kesehatan seperti selama ini, akses kepada pelayanan kesehatan akan tetap tidak terganggu. Kecuali ada kebijakan baru dimana mereka menjadi harus membayar iuran BPJS. Oleh karena itu, karena komitmen Pemerintah untuk terus mengurangi kemiskinan hingga di bawah 8 persen, maka hendaknya pembebasan iuran BPJS Kesehatan hendaknya tetap diteruskan. Begitupun untuk bantuan pendidikan serta program-program pemenuhan kebutuhan pokok lainnya.

Yang menjadi pokok persoalan kedepan, adalah bagaimana kaum miskin termasuk kaum miskin kota, mendapat akses kepada kegiatan ekonomi produktif, yakni akses kepada permodalan, lahan dan teknologi. Yang sangat tercecer adalah akses kepada lahan dan teknologi. Oleh karena itu, realisasi janji untuk mendistribusikan lahan tidur sekitar 12 Juta hektar, hendaknya benar-benar dilaksanakan kepada warga miskin tuna tanah.

Sementara di era digitalisasi perekonomian sekarang ini (revolusi 4.0), Pemerintah harus memiliki kebijakan pemihakan (affirmative action policy) dengan menanggung beban (biaya dan prosesnya), yakni mengadakan berbagai aplikasi di bidang pertanian (dalam arti luas ada 9 sub sektor) dan perikanan serta kelautan. Seperti misalnya ada "Tani dan Nelayan Center", dimana seluruh faktor produksi (pupuk, pestisida, sarana produksi dan seterusnya untuk para petani; kapal, solar, informasi cuaca, keberadaan ikan dan seterusnya untuk nelayan) dimana para petani dan nelayan tersebut dilayani lewat aplikasi online. Bahkan bisa dilengkap oleh drone untuk melancarkannya.

Nah, untuk gambaran tersebut diatas, maka kebijakan menghadapi kemiskinan baik di perdesaan dan khususnya perkotaan, haruslah didefinisikan ulang hingga menjadi lebih progesif, bukan hanya secara ekonomi, tapi juga sosial, budaya, politik dan perlindungan hukum dengan diperkuat oleh instrumen digital (revolusi 4.0). Semoga. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Tata Kota

Permasalahan utama yang terjadi saat ini adalah pada konteks mengapa urabanisasi kita tidak mampu meningkatkan produktivitas.

Menurut Bank Dunia kenaikan 1 persen urbanisasi dapat meningkatkan PDB 7 persen di Vietnam, 8 persen di Thailand, 10 persen di China dan 13 persen di India.

Berikut beberapa pokok pikiran menyangkut penyebab utama mengapa urbanisasi di perkotaan Indonesia tidak mampu mensejahterakan warganya, antara lain :

Pertama, Kelompok urban yang masuk ke perkotaan tidak siap untuk meningkatkan kapasitas produktivitas mereka. Penyebabnya adalah keterampilan yang rendah, pengalaman minim, pengetahuan terbatas, dan mentalitas yang kurang tangguh. Sehingga ketika masuk ruang perkotaan hanya mendapatkan " sisa-sisa" rezeki perkotaan.

Income mereka rendah, karena keterampilan juga rendah. Sementara biaya hidup yang tinggi membuat mereka tetap miskin. Hidup di Jakarta berat, biaya transportasi menggerus pendapatan, sewa dan harga rumah mahal, sembako juga tinggi, sehingga income yang didapat tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan.

Kedua, Kualitas Urban kita (rancangan struktur dan pola ruang) kita justru membuat kehidupan semakin mahal dan boros biaya transportasi dan waktu perjalanan. Kota kita adalah hasil warisan dimasa lalu. Dirancang dan didesain dimasa lalu, tapi dipakai untuk masa kini.

Kondisi kota seperti ini, tidak cepat bisa ditata ulang karena harga tanah sangat mahal. Infrastruktur kota sulit dibangun dan selalu telat mengantisipasi kebutuhan penduduk yang meningkat karena harga lahannya sangat mahal. Akibatnya harga rumah menjadi mahal. Data menunjukkan hanya sekitar 44 persen orang yang memiliki rumah di Jakarta. 36 persen menyewa, sisanya menempati areal lainnya.

Sementara di Jabodetabek rata-rata 72 persen memiliki rumah, akibatnya sebagian pekerja Jakarta adalah warga Jabodetabek yang menghabiskan biaya perjalanan mereka lebih dari 30 persen. Ini yang menyebabkan mengapa urbanisasi kita gagal meningkatkan PDB. Karena pendapatan mereka habis untuk hal hal yang disebabkan kota gagal mempersiapkan struktur ruang yang memadai.

Kondisi kota kita membuat produktivitas warga menjadi tidak maksimal. Bagi yang berpendapatan menengah bawah, sulit rasanya bisa semakin sejahtera karena kondisi kotanya memang menjebak warganya dalam perangkap kemiskinan.

Jadi terdapat dua faktor mengapa kemiskinan semakin bertahan diperkotaan. Yang pertama Struktur kotanya, dan kedua struktur sosial masyarakatnya. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF