Kembangkan Industri Sawit Setinggi Langit
berita
Ekonomika
Sumber Foto : netmediaekonomi.com (gie/watyutink.com) 05 June 2018 14:00
Penulis
Kabar gembira datang dari Eropa. Komisi Eropa tidak akan melanjutkan pembahasan sawit untuk campuran biodiesel seperti yang diminta Parlemen Eropa. Artinya, tidak ada kendala bagi Indonesia untuk mengekspor produk sawit ke benua tersebut. Kesempatan emas ini jangan disia-siakan mumpung dolar AS sedang menguat.

Belakangan ekspor produk sawit Indonesia ke Eropa mengadapi sentimen negatif menyusul proposal Parlemen Eropa untuk menghapuskan penggunaan biodiesel dari minyak nabati pada 2030 dan dari minyak kelapa sawit pada 2021. Proposal yang diusulkan bertajuk Report on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the Use of the Energy from Renewable Sources.

Eropa memiliki tiga lembaga pengambil keputusan yakni Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Eropa. Bersukur ketiga lembaga tersebut tidak satu suara dalam masalah produk sawit Indonesia. Bahkan Komisi Eropa belum mempertimbangkan akan melanjutkan proposal tersebut. Kalau sampai Eropa menolak impor produk sawit, Indonesia bakal kehilangan penerimaan devisa yang besar karena sumbangannya mencapai 15,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp250 triliun. Apalagi saat rupiah terdepresiasi seperti saat ini, duit yang diterima bakal lebih banyak lagi.

Ekspor produk sawit ke Eropa selama April 2018 kembali naik mencapai 100.000-an ton, setelah pada Maret hanya 35.000 ton. Namun mampukah pemerintah dan pelaku usaha di sektor kelapa sawit menangguk peluang dari perubahan kebijakan di Eropa dengan kembali membanjiri mereka dengan produk sawit? Apakah pemerintah menyiapkan protokol  penanganan krisis jika terjadi boikot terhadap produk sawit Indonesia? Bagaimana dengan strategi membuka pasar baru bagi produk sawit?  

Kelapa sawit bisa jadi penyelamat ekonomi bangsa saat sektor lain mulai kelimpungan dihajar pelemahan rupiah. Sektor properti, galangan kapal, hingga  industri makanan dan minuman, dan sektor lain meredup menghadapi kenaikan suku bunga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peralihan investasi ke produk keuangan akibat kenaikan suku bunga. Keunggulan kelapa sawit terletak pada kepemimpinan Indonesia di pasar global dan kecocokan iklim dan luas lahan bagi perkebunan kelapa sawit .

Kendala ekspor kadang muncul dari masalah-masalah non-teknis seperti ditunjukkan oleh Parlemen Eropa. Sayangnya Indonesia gagap menghadapi rintangan seperti ini. Apakah Kemenlu tidak membentuk desk khusus untuk produk strategis seperti sawit? Apakah tidak ada koordinasi antara Kemendag dan Kemenlu dalam menghadapi sentimen negatif yang merugikan ekspor produk strategis Indonesia? Bagaimana dengan pemanfaatan pajak ekspor kelapa sawit? Apakah sudah digunakan untuk mengembangkan industri kelapa sawit?

Produk sawit Indonesia pernah juga menghadapi isu miring terkait penggundulan hutan yang dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Malaysia dengan sigap menangkis isu mengenai penggundulan hutan itu dengan menegaskan bahwa perkebunan sawit secara definisi adalah hutan juga. Sejak itu isu mengenai penggundulan hutan mereda dan lenyap.

Posisi strategis sawit terletak pada nilai ekonominya sebagai penyumbang devisa terbesar mencapai miliaran dolar AS, jutaan lapangan pekerjaan, dan pengentasan kemiskinan. Sedikitnya 17 juta orang bekerja di sektor kelapa sawit, sementara dari total lahan 11,6 juta hektare kelapa sawit sebanyak 41 persennya adalah perkebunan rakyat.  Di Columbia bahkan dapat menciptakan perdamaian dimana pemberontak diberikan konsesi lahan sawit.  

Mampukah pemerintah menggunakan sektor kelapa sawit sebagai strategi untuk mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan rakyat? Sepanjang Januari-September 2017 digelontorkan subsidi total Rp7,5 triliun kepada lima industri kelapa sawit besar, yakni Wilmar Group Rp4,16 triliun, Darmex Agro Rp915 miliar, Musim Mas Rp1,54 triliun, First Resources Rp479 miliar, dan Louis Dreyfus Company (LCD) Rp410 miliar. Dengan fasilitas dana pemerintah, dimana peran perkebunan besar dalam memperjuangkan penghapusan resolusi Parlemen Eropa?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki)

Pelarangan impor sawit oleh Eropa masih berupa usulan Parlemen Eropa yang masih harus didiskusikan dengan Komisi Eropa dan Dewan Eropa. Proses ini sedang berlangsung, belum ada keputusan final.

Dengan penguatan dolar AS dengan sendirinya lebih kompetitf dan lebih mendorong ekspor produk sawit ke luar negeri, perolehan pendapatannya lebih besar dalam rupiah. Tetapi masih tergantung faktor lain, apakah permintaannya meningkat atau tidak.

Ekspor produk sawit menurun pada bulan April, dipengaruhi oleh beberapa faktor. India, misalnya, menaikkan bea masuk menjadi 22,5 persen dari sebelumnya 7 persen dan merupakan bea masuk tertinggi sehingga produk sawit Indonesia tidak kompetitif.

Di Eropa terkendala sentimen negatif terkait rencana pelarangan penggunaan sawit untuk campuran biodiesel. Walaupun di Eropa market-nya sudah mapan tetapi ada tren menurun karena sentimen negatif itu. Permintaan produk sawit Indonesia juga menurun di China, namun belum diketahui penyebabnya. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Center Of Development Sudies (CDS), Tenaga Ahli Komisi IV DPR RI

DPR RI sudah melobi Parlemen Eropa tetapi mereka belum akan mencabut resolusi tersebut. Di dalam negeri berkembang dialog dengan LSM Koalisi Kelapa Sawit Watch yang terdiri dari 15 LSM antara lain Serikat Petani Kelapa Sawit ikut mendorong dicabutnya resolusi Parlemen Eropa dan dikaitkan dengan RUU Perkelapasawitan.

RUU Perkelapasawitan dimaksudkan oleh DPR RI sebagai bargaining power bagi pemerintah dalam mengelola dan mengakomodasi masalah dalam industri kelapa sawit, karena kontribusinya paling besar dari sektor pertanian terhadap perekonomian nasional. RUU ini juga diharapkan akan menjadi payung hukum jika pemerintah menghadapi masalah seperti saat ini dengan Parlemen Eropa.

Namun pembahasan RUU ini belum berjalan lagi, karena pemerintah belum menyerahkan daftar isian masalah (DIM). Pemerintah juga terkesan ragu untuk membahas RUU ini bersama DPR RI terkait masa depan industri kelapa sawit. Pemerintah juga lambat dalam merespon resolusi Parlemen Eropa terkait ekspor kelapa sawit ke Benua Biru itu. Serikat Petani Kelapa Sawit melihat Resolusi Parlemen Eropa ini merugikan mereka, khususnya perkebunan rakyat yang sedikit banyak kena dampak juga.

Dalam  Rapat Kerja Menteri Pertanian dengan DPR juga tidak disinggung mengenai resolusi Parlemen Eropa ini. Pembahasan lebih banyak dititikberatkan kepada komoditi politik seperti beras, jagung, pagi, kedelai. Terlihat kurang sekali perhatian pemerintah terhadap kelapa sawit.

Selain itu, anggaran perkebunan untuk kelapa sawit tidak sebesar anggaran lain, tidak termasuk dalam tiga besar baik untuk peremajaan, pembibitan dan lain-lain. Pemerintah masih saja fokus ke masalah pangan saja yang dari dulu tidak selesai. Padahal kita harus berpikir keunggulan komoditi kita apa. Komoditi unggulan ini harus jadi perhatian pemerintah. Jangan anggaran hanya untuk pangan. Kita masih punya sawit, rempah-rempah seperti lada yang harus dikembangkan.

Pemerintah masih kurang mendukung pengembangan komoditi unggulan baik dari sisi anggaran yang masih jauh lebih kecil. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelapa sawit hingga 2017 mencapai Rp11 triliun (CPO Fund) dan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, namun tidak jelas pemanfaatannya. Seharusnya dana itu kembali lagi ke petani dan masyarakat sekitar perkebunan.

Dana PNBP ini tidak berdampak kepada pengembangan kelapa sawit. Digunakan untuk apa saja dana ini tidak ada yang mengawasi, termasuk DPR RI luput dalam mengawasi dana ini. Resolusi Parlemen Eropa ini seharusnya menjadi cambuk bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sektor kelapa sawit. Pemerintah belum maksimal menjalankan tata kelola, masih lemah. Ada usulan agar perkebunan menjadi kementerian sendiri, terpisah dari Kementerian Pertanian agar fokus mengurus kelapa sawit. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF