Kemandirian Ekonomi, Belajar dari Hasto, Nurdin, dan Suyoto
berita
Ekonomika

Ilustrasi Foto : Muid / Watyutink

22 September 2017 18:00
Penulis
Bupati Kulonprogo DIY Hasto Wardoyo menyentak perhatian nasional. Gerak langkahnya memakmurkan rakyat kabupaten di barat Yogyakarta diakui sukses, penuh inovasi, dan berani. Itulah gerakan “Bela dan Beli Kulonprogo”.

Contoh kebijakan ekonomi Bupati yang efektif mengangkat harkat ekonomi rakyat. PNS dan pelajar Kulonprogo diwajibkan sepekan sekali mengenakan batik ‘geblek renteng’  khas produk Kulonprogo. Dampaknya omzet batik Kulonprogo meroket sampai 500 persen. PNS juga wajib membeli beras produk  Kulonprogo 10 kg per bulan.

Indomaret dan Alfamart dilarang berdiri bila tak bekerjasama dengan koperasi rakyat setempat. Nama gerai pun diganti jadi Tomira (Toko Milik Rakyat). Lalu, memproduksi air kemasan, dan menanggung Rp5 juta bagi kesehatan setiap penduduk. Alhasil, melalui semua gebrakan itu, kemiskinan Kulonprogo turun dari 22,5 persen (2013) menjadi 16,7 persen (2014). Dahsyat bukan?   

Ada lagi beberapa Bupati lain di Indonesia yang, berbeda dengan koleganya, tidak terkena OTT KPK. Mereka bahkan benar-benar memikirkan nasib rakyat. Bukan memperkaya diri.

Sebutlah misalnya Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah yang sukses dengan menerapkan teknologi pertanian adopsi dari Jepang. Juga Bupati Bojonegoro yang fenomenal, Suyoto, yang juga sukses memacu pertumbuhan ekonomi menjadi 19,4 persen pada 2015.

Pada 2008 Bojonegoro adalah kabupaten termiskin di Jawa Timur. Pada 2015, Kemiskinan turun 50 persen dari 28 persen jadi 14 persen. Produksi gabah menembus angka 907.000 ton (2016). Suyoto juga mampu mewajibkan perusahaan migas yang ada di Bojonegoro untuk mematuhi Perda Nomor 23 Tahun 2011 tentang optimalisasi potensi lokal.

Apa pelajaran penting yang dipetik dari kisah sukses tiga Bupati itu? Di tengah banyaknya kepala daerah terkena OTT, tiga bupati ini malah sukses meningkatkan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyatnya. Bahkan berani mengatur kelompok usaha besar agar membantu pengentasan kemiskinan. Apa pemacu sukses mereka? Sikap mental? Inisiatif? Atau political will?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Kepala daerah di seluruh Indonesia, apakah itu Gubernur, Bupati, atau Wali Kota hendaknya mengingat hal ini: The measure of a man is not how long he lived, but what he has done.

Hasto Wardoyo, Nurdin Abdullah, dan Suyoto serta beberapa nama lain dapat disebut sebagai kepala daerah yang berprestasi karena perbuatannya untuk masyarakat. Mereka datang dari latar belakang beragam. Hal ini menunjukkan siapapun dapat berprestasi sebagai kepala daerah asalkan berbuat kebaikan untuk masyarakat.  

Aspek lain dari ungkapan di atas, adalah waktu menjabat sebagai kepala daerah yang singkat dan terbatas. Lima tahun dalam satu periode dan bisa menjadi sepuluh tahun jika terpilih kembali. Pertanyaannya: “Waktu lima atau sepuluh tahun itu akan digunakan untuk apa?” Bila tidak memiliki tujuan dan strategi yang jelas dengan ditopang program aksi terukur maka pastilah waktu lima atau sepuluh tahun tersebut berlalu tanpa bekas.

Bukan zamannya lagi kepala daerah berorientasi untuk dikenang sebagai yang paling lama memerintah atau setidaknya ada gambar diri di deretan foto para mantan kepala daerah di dinding gedung pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. Pelajarannya adalah gunakan waktu singkat masa jabatan sebagai kepala daerah untuk berbuat kebaikan bagi masyarakat dengan tujuan, strategi jelas serta program aksi terukur.

Sebagai kepala daerah, posisi yang harus dikedepankan adalah posisi sebagai administrator dan distributor dalam arti luas. Kepala daerah mengadministrasikan semua kegiatan sosial budaya ekonomi politik masyarakat dalam bentuk peraturan dan perundangan yang berdasarkan falsafah negara dan konstitusi negara, bukan didasarkan hal-hal yang lain.

Kepala daerah mendistribusikan input/income dan output/outcome semua kegiatan sosial budaya ekonomi politik ke segenap lapisan masyarakat sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku tersebut di atas. Bertindak sesuai peraturan dan menyelaraskan perkembangan masyarakat dengan peraturan yang ada serta memberi contoh pribadi sebagai pemimpin yang satu kata satu perbuatan maka akan menimbulkan kepercayaan berbagai pihak termasuk kelompok usaha besar untuk mendukung pencapaian tujuan dan program daerah tersebut.

Daya inovasi yang harus dikembangkan oleh kepala daerah adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini kemampuan bertanya anggota masyarakat terhadap situasi kondisi serta masalah yang dihadapi masyarakat itu sendiri, dengan pertanyaan wajibnya adalah bagaimana situasi kondisi saat ini dapat menjadi lebih baik?

Untuk mendapatkan jawab atas pertanyaan tersebut maka kepala daerah perlu mendorong akses informasi kreatif diserap oleh segenap anggota masyarakatnya, terlebih di era kemajuan teknologi informasi ini, hal itu akan lebih mudah sehingga memicu otak kreatif masyarakat menghasilkan berbagai ide untuk mengatasi berbagai masalah di masyarakat baik di bidang sosial budaya ekonomi dan politik. Peran serta masyarakat tersebut akan mempercepat perwujudan masyarakat madani. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Anggota Dewan Pakar PA-GMNI, Ketua Bidang Organisasi ISEI, Staff Khusus Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kerja nyata yang dilakukan Bupati Kulon Progo merupakan bentuk operasional dari Trisakti: Berdaulat dalam Politik, Berdikari dalam Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan. Kedaulatan politik diwujudkan dalam "political will" sebagai kebijakan "people center development", pembangunan yang berpusat pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Kedaulatan politik dilakukan bersama-sama dengan kemandirian ekonomi dengan menghidupkan potensi lokal yaitu batik, air minum, beras, dan produk-produk lainnya melalui pengembangan koperasi sebagai wujud pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Program "Bela dan Beli Kulonprogo" adalah bentuk konkrit implementasi Trisakti secara utuh. Kepribadian dalam kebudayaan dibangun dengan keteladanan serta membangun dan memperkuat komitmen, integritas dan kesadaran masyarakat Kulonprogo. Tanpa komitmen, disiplin, integritas, dan kesadaran akan kearifan lokal, maka gerakan "Bela dan Beli Kulonprogo" tidak akan berhasil.

Ini wujud gotong royong rakyat secara politik, ekonomi, dan budaya yang secara langsung merespons persoalan yang dihadapi rakyat, yaitu kemiskinan, kesenjangan, dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nampak pemerintah Kulonprogo tajam dalam merumuskan prioritas pembangunannya. Peta ekonomi lokal teridentifikasi dengan baik dan prioritas yang sudah ditetapkan dijalankan secara konsisten dan didukung oleh political will yang kuat.

Yang perlu diantisipasi ke depan adalah apabila berbagai infrastruktur nasional seperti bandara dan sebagainya selesai dibangun. Akan terjadi proses urbanisasi di Kulonprogo. Persiapan SDM harus sudah dilakukan mulai sekarang untuk mengangkat kesejahteraan rakyat. Kalau tidak, rakyat Kulonprogo hanya akan menjadi penonton. Ekonomi tumbuh lebih cepat, namun kesenjangan akan semakin melebar. Bupati yang terpilih pada Februari 2017 masih mempunyai waktu lima tahun sampai 2022 untuk menata ekonomi Kulonprogo yang berbasis kerakyatan.

Kita akan tunggu apa gebrakan yang akan dilakukan Bupati Hasto untuk lima tahun ke depan. Apakah rencana lima tahunannya akan terealisasi secara efektif? Perubahan yang cepat dalam teknologi dan perkembangan sektor jasa yang secara umum belum tersentuh menjadi tantangan sekaligus kesempatan yang dapat diambil. Tentunya dengan mempersiapkan SDM secara baik. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kolumnis, Pemerhati Sosial

Kepala daerah yg sukses (beroleh pengakuan dan simpati rakyat) umumnya memegang prinsip pokok kepemimpinan universal yang fokus pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SPM ini mencakup: (1) penyediaan pendidikan berkualitas; (2) pelayanan kesehatan (termasuk pemenuhan gizi dan sanitasi yang baik); dan (3) akses yang luas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ketiga hal tersebut merupakan kebutuhan dasar (basic needs) yang menjadi indikator penting keberhasilan pemimpin daerah dan sekaligus merupakan prasyarat pokok kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pemimpin daerah yang fokus pada tiga kebutuhan dasar itu paham benar bagaimana mengaktualisasi kepemimpinan dan mengangkat derajat rakyatnya.

Otonomi merupakan daya ungkit untuk menggali potensi daerah berdasarkan keunggulannya masing-masing. Pemimpin daerah yang terpilih dan didukung rakyat sudah semestinya mengusung aspirasi rakyat dan mendayagunakan potensi rakyatnya untuk mendorong perbaikan pada aspek utama kualitas hidup yakni pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Dalam menggalang potensi ekonomi setempat, harus dihindari pola sub-ordinasi yang menempatkan rakyat hanya sebagai produsen atau konsumen belaka. Rakyat harus menjadi subjek utama, pelaku terpenting dalam sistem produksi dan tataniaga.

Apa yang dilakukan Bupati Kulonprogo, Bantaeng, dan Bojonegoro dengan menciptakan pola kemitraan dengan pengusaha besar dan industri modern, hakikatnya menempatkan rakyat dalam bargaining position yang setara dengan pemodal. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua             Rasisme Terhadap OAP dan Masa Depan Papua dalam Bingkai NKRI             Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan