Kelapa Sawit Anak Emas, Pertanian Anak Tiri?
berita
Ekonomika

Sumber Foto: perkebunannews.com

26 January 2018 16:00
Penulis
Industri kelapa sawit Indonesia boleh jadi sedang ‘bungah’. Sepanjang Januari-September 2017 lalu, pemerintah mengucurkan subsidi sebesar total Rp7,5 triliun kepada lima industri kelapa sawit besar, yakni Wilmar Group Rp4,16 triliun, Darmex Agro Rp915 miliar, Musim Mas Rp1,54 triliun, First Resources Rp479 miliar, dan Louis Dreyfus Company (LCD) Rp410 miliar.

Sayangnya subsidi yang didapat berbanding terbalik dengan setoran ekspor lima group raksasa industri sawit itu. Wilmar Group tercatat hanya menyetor Rp1,32 triliun, sementara First Resources menyetor Rp86,95 milliar, Louis Dreyfus Coy (LCD) menyetor Rp100,3 miliar, dan Darmex Agro menyetor Rp27,58 miliar.  

Mengapa industri kelapa sawit terkesan begitu dimanjakan? Istilahnya, dengan setoran mini, subsidi maksi mereka peroleh. Apakah karena perolehan devisa dari industri kelapa sawit pada 2017 menempati urutan pertama sebesar Rp237 triliun? Lalu, mengapa malah industri skala raksasa yang mendapat manfaat subsidi? Bagaimana dengan usaha sawit rakyat?

Bandingkan dengan sektor pertanian. Rencananya malah pada 2018 ini ada rencana pencabutan subsidi benih kepada petani sebesar Rp1,3 triliun. Padahal sektor pertanian adalah sektor primer bagi negara agraris seperti Indonesia karena menyangkut komoditas pangan utama (beras). Bukankah jika subsidi benih bersertifikat dicabut, maka harga benih akan naik berkali lipat, dan mengancam ketersediaan pangan rakyat. Swasembada pangan macam apa yang dimaui pemerintah?      

Fasilitas istimewa kepada industri kelapa sawit semakin moncer sejak terbitnya Kepres Nomor 24 Tahun 2016 tentang pembentukan Badan Penghimpunan dan Penggunaan Dana untuk Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Untuk koordinasinya, BPDPKS sejak Juni 2015 dibentuk sebagai BLU dan berada di bawah Kementerian Keuangan RI. Tugasnya mendukung program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan sejak dari program pengembangan SDM, hilirisasi industri, sampai biodiesel. Masalahnya, dengan dukungan dana dan fasilitas demikian yahud, mengapa industri kelapa sawit hanya memberikan setoran sekadarnya sebagaimana disebutkan di atas? Perlu ada penjelasan lebih jauh soal ini, apakah proposal lima industri raksasa sawit itu memang mengacu ke rencana bisnis jangka panjang atau proposal asal disetujui agar BPDPKS tampak mentereng sebagai lembaga baru.

Sebagai sektor yang dikembangkan sejak Orde Baru dengan tujuan diversifikasi penerimaan negara dari sektor migas, industri kelapa sawit memang tumbuh begitu cepat. Tidak seperti pertanian yang tiap tahun mengalami penyusutan lahan dan mengalami banyak hambatan bagi petani, luasan lahan kelapa sawit tumbuh spektakuler. Sampai 2015, lahan sawit tumbuh menjadi 11,67 juta hektare. Sementara lahan pertanian pangan/sawah hanya tinggal 7,7 juta hektare, itu pun 44 persennya ada di Pulau Jawa. Malangnya lagi, data BPS menyebutkan selama 2003-2013 sekitar 508 ribu hektare lahan pertanian berpindah kepemilikan.

Realita ini bisa dibaca sebagai sinyal bahwa sektor pertanian pangan tidak lagi menjadi sektor strategis dibanding kebun kelapa sawit. Jika iya, bagaimana dengan jargon ketahanan pangan yang selalu digembar-gemborkan? Atau barangkali, di cara berpikir regulator, kekurangan tanaman pangan seperti beras toh bisa disiasati dengan kebijakan impor seperti yang terjadi selama ini.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)          

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF

Sawit merupakan salah satu komoditas yang mempunyai kinerja bagus. Dalam hal produktivitas lahan, kelapa sawit mempunyai nilai tertinggi jika dibandingkan dengan komoditas andalan lainnya. Pada tahun 2015 (angka sementara), produktivitas lahan kelapa sawit mencapai 3.602 kg/Ha. Komoditas lainnya seperti kopi hanya 792 kg/Ha, karet (1.072 kg/Ha), dan kakao (792 kg/Ha). Hal ini juga semakin menguatkan peran dari komoditas kelapa sawit atau CPO dimana hampir 13 persen PDB disumbang dari sektor ini.

Dengan produktivitas yang tinggi, Indonesia mampu menjadi negara dengan pangsa produksi kelapa sawit terbesar di dunia. Dilihat dari pangsa pasar dunia, pangsa pasar Indonesia mencapai 43,33 persen. Walapun saat ini sudah ada perlambatan pertumbuhan lahan kelapa sawit, namun hal itu tidak menyurutkan potensi untuk mengembangkan pangsa pasar kelapa sawit di pasar kelapa sawit dunia. Potensi ini dapat digali dengan masih banyaknya masyarakat perdesaan yang masih menggantungkan hidupnya pada industri kelapa sawit.

Tantangan utama industri kelapa sawit adalah produsen minyak nabati lainnya. Salah satunya adalah minyak dari biji bunga matahari yang dikembangkan di Eropa. Padahal jika dilihat dari produktivitas, minyak dari kelapa sawit jauh lebih unggul dibandingan minyak nabati lainnya. Produktivitas minyak kelapa sawit mencapai 4,2 ton per ha, sedangkan minyak dari biji bunga matahari hanya 0,5 ton per ha. Maka dari itu, pesaing mulai mengkampanyekan aspek-aspek negatif dari minyak kelapa sawit. Tak lain untuk menghentikan laju pertumbuhan permintaan minyak kelapa sawit.

Untuk melawan derasnya pemberitaan negatif kelapa sawit tersebut pemerintah hendaknya fokus pada pengembangan produk turunan minyak kelapa sawit, dan pengembangan tersebut pasti akan menunjukkan kelebihan-kelebihan dari minyak kelapa sawit itu sendiri. Pemerintah pun harus memikir ulang pangsa pasar selain Uni Eropa. Pangsa pasar negara berkembang seperti negara-negara Afrika menjadi  pertimbangan utama. Maka dari itu, bantuan untuk pengembangan kelapa sawit diperlukan namun peruntukannya harus jelas. Terutama untuk pengembangan pola mitra dengan petani kelapa sawit kecil.

Dengan begitu, pengaruh bantuan kepada perusahaan sawit lebih bermanfaat bagi masyarakat terutama petani kelapa sawit. Jadi indikator keberhasilannya bukan hanya diukur oleh besaran ekspor perusahaan penerima bantuan namun juga pengaruhnya terhadap pemberdayaan petani kelapa sawit itu sendiri.

Perhatian pemerintah kepada industri kelapa sawit memang mengorbankan kepentingan lainnya salah satunya tanaman padi. Secara ekonomi memang menguntungkan menanam kelapa sawit jika dibandingkan dengan padi. Harga jual yang tinggi dan cenderung stabil merupakan salah satu alasan kenapa kelapa sawit menjadi primadona. Pasti akibatnya banyak peralihan lahan pertanian ke lahan sawit terutama pada medio 2005-2012 ketika terjadi commodity boom. Namun ketika terjadi pelemahan harga komoditas, yang terjadi malah sebaliknya. Banyak lahan kelapa sawit beralih fungsi ke lahan sawah. Jadi memang faktor ekonomi menentukan peralihan lahan.

Jadi selain faktor pelaksanaan program pemerintah, kondisi harga komoditas menjadi penentu kesuksesan program peralihan lahan pemerintah. Insentif ini yang menjadikan orang bersedia mengkorversi lahannya menjadi lahan pertanian. Harga yang stabil dan tinggi menyebabkan kesejahteraan petani meningkat sehingga menumbuhkan minat untuk menanam padi ataupun tanamana pangan lainnya.

Selain itu pengembangan bibit maupun teknologi penggarapan lahan sawah menjadi perhatian pemerintah selanjutnya. Tujuannya lagi-lagi untuk mensejahterakan petani sehingga menarik minat masyarakat kepada tanaman pangan. Hal ini memerlukan anggaran yang tidak sedikit, komitmen pemerintah diperlukan dalam memajukan riset pertanian.

Pengembangan bibit ini juga sekaligus akan menyelesaikan permasalahan harga bibit yang terlampau mahal sehingga harus disubsidi. Jika ditemukan bibit yang sudah memenuhi kebutuhan petani, subsidi benih akan berkurang dengan sendirinya. Sehingga fokus pemerintah lebih besar untuk komoditas ataupun masalah lainnya.

Pada akhirnya ketahanan dan kedaulatan pangan pun akan tercapai dengan tidak mengorbankan sektor lainnya. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Subsidi dalam ilmu ekonomi merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mengendalikan ekonomi negara. Bagi pihak pendukung subsidi, hal ini dipahami agar pasar dapat dijinakkan oleh pemerintah sehingga sisi pasokan dan sisi permintaan tidak bergerak liar membentuk pergerakkan harga yang ekstrim dan memicu ketidakstabilan ekonomi. Namun pihak penentang subsidi menyerukan pemerintah tidak perlu campur tangan terhadap pasar melalui instrumen subsidi, sebab pasar memiliki mekanismenya sendiri. Pada akhirnya sisi pasokan dan sisi permintaan setelah melewati dinamikanya sendiri akan mencapai kesetimbangan pada harga tertentu. Proses menuju kesetimbangan harga tersebut adalah alami dan wajar. Tidak perlu dirisaukan pemerintah.

Pemerintah Indonesia, nampaknya mencoba mengambil posisi tengah, di mana subsidi masih digunakan sebagai instrumen pengendali pasar secara tepat dan akuntabel. Subsidi diberikan pada sektor ekonomi yang benar-benar memerlukannya karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan bernilai strategis. Hal ini dalam prakteknya tidak semudah yang diucapkan karena ada banyak pekerjaan rumah harus dikerjakan sebelum, saat dan sesudah memberikan subsidi. Sudah saatnya kebijakan subsidi tidak semata dikerjakan tanpa adanya evaluasi obyektif dengan indikator yang jelas terukur kemudian dipublikasikan ke publik sebagai bahan pembelajaran pemberian subsidi ke depan. Hal ini menjadi sangat penting, karena dalam sejarah republik ini, instrumen subsidi sering disalahgunakan demi kepentingan-kepentingan jangka pendek dan bersifat transaksional oleh pihak-pihak tertentu.

Sekarang sedang ramai subsidi biodiesel bagi industri kelapa sawit yang ditengarai tidak transparan dan akuntabel. Apalagi hal ini lalu dihubungkan dengan rencana penghentian subsidi benih di sektor pertanian. Seakan tidak pernah berhenti kegaduhan yang timbul dari kebijakan subsidi karena belum transparan dan akuntabelnya mekanisme subsidi ini. Studi kebijakan subsidi di bidang pertanian pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyimpulkan tiga hal yaitu 1). Disain program subsidi belum mendukung implementasi kebijakan yang efektif dan efisien; 2). Implementasi kebijakan belum mampu menjadikan program-program subsidi terlaksana secara efektif dan efisien; dan 3). Pengawasan terhadap penyelenggaraan program subsidi belum berjalan optimal.

Para pemangku kepentingan subsidi di republik ini, hendaknya menelaah benar hasil kajian KPK tersebut di atas lalu melakukan rekomendasinya sehingga kegaduhan subsidi tidak terus berulang, seperti dahulu saat subsidi BBM yang pernah mencapai lebih dari 200 trilyun rupiah dikurangi drastis, menyebabkan harga BBM berfluktuasi sesuai dinamika pasar lalu subsidi listrik yang dikurangi besar-besaran sehingga lonjakan tarif listrik mengejutkan konsumen rumah tangga serta munculnya berbagai kasus hukum subsidi pertanian yang nilainya milyaran.

Peran teknologi informasi di era digital saat ini harus harus dimaksimalkan. Badan Ekonomi Kreatif beserta instansi pemerintah terkait harus bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya seperti komunitas start-ups untuk mewujudkan inovasi teknologi informasi yang mendukung kebijakan subsidi yang transparan, efektif dan akuntabel. Tidak kalah pentingnya peran serta masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan subsidi pemerintah karena masyarakat yang tidak peduli akan membuat subsidi menjadi tidak mencapai sasarannya. (Pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN)

Diskusi mengenai subsidi untuk perkelapa-sawitan atau untuk pertanian pangan merupakan topik hangat yang mencuat belakangan ini. Kedua-duanya mempunyai nilai strategis, namun berbeda situasi dan pendekatannya. Kelapa sawit merupakan ujung tombak dalam meraup devisa pasca kejayaan minyak dan kayu. Ke depan peran kelapa sawit akan meningkat terus terutama untuk mengisi kebutuhan penting minyak goreng, produk turunan dan biofuel. Ketiga produk ini sangat penting dalam persepsi kebutuhan pasar dan nilai tambah. Minyak goreng merupakan komoditi yang rentan berpengaruh terhadap inflasi, produk turunan sawit sangat mendukung untuk penciptaan nilai tambah sawit, demikian juga biofuel untuk menopang kebutuhan BBM sekaligus untuk menggantikan minyak bumi.

Di sisi lain, kebutuhan pangan juga sangat penting bukan saja karena menghidupi sebagian besar penduduk Indonesia di pedesaan, tetapi juga ada tingkat resiko atau kerawanan yang harus diwaspadai terkait ketersedian pangan yang sangat jauh lebih prioritas, sebagaimana dilakukan Negara berpenduduk besar seperti Tiongkok dan India. Diskusi panjang terhadap pemberdayaan petani dan kemandirian pangan sering menjadi dilematis, satu sisi petani dihadapkan pada produksi pangan pokok seperti beras yang harganya dipatok, sisi lain untuk budidaya komoditi lain yang lebih memberikan pendapatan lebih tinggi seperti cabai atau produk horti lain sering dihadapkan ketidakpastian harga. Oleh karena itu, insentif  termasuk subsidi benih terhadap komponen produksi (budidaya) seperti benih, pupuk dan lain-lain masih sebagai faktor penting untuk meningkatkan gairah petani.  

Gonjang ganjing harga beras naik dan beberapa indikasi kelaparan di beberapa daerah menggambarkan betapa pentingnya ketahanan pangan yang sangat dipengaruhi oleh produksi, distribusi dan harga. Seperti digambarkan oleh Henry Kissinger “Control oil and you control the nations, Control food and you control the people”.  Oleh karena itu kebijakan pemerintah harus memperhatikan berbagai hal secara faktual, komprehensif, holistik dan visioner. Demikian juga pemberian subsidi sektor sawit dan pertanian pangan harus dilakukan secara proporsional.

Industri sawit saat ini terus berkembang dan menjadi primadona ekspor, dan  berperan dalam menyerap tenaga kerja. Saat ini melibatkan masyarakat sekitar 17 juta baik langsung maupun tidak langsung. Di balik perkembangan itu, Industri kelapa sawit mempunyai tantangan adanya penolakan khususnya dari Eropa yang meragukan tata kelola sawit RI dan dianggap kurang mengindahkan aspek pengelolaan lingkungan dan HAM. Ini semakin jelas ketika awal tahun ini arah kebijakan Eropa sebagaimana dalam  "Report on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources", akan ada rencana aksi terhadap penolakan biofuel  yang berasal dari sawit.  Sisi lain, kampanye hitam yang disuarakan oleh berbagai kelompok, belum diimbangi dengan strategi meng”counter” yang lebif efektif.

Seperti juga saya amati di berbagai pertemuan Internasional maupun di forum TBT-WTO (technical barier to trade) Indonesia belum punya hasil kajian-kajian ilmiah yang komprehensif yang dapat melawan isu tersebut. Di forum TBT banyak delegasi Indonesia ketika diserang, kurang bisa menjawab dengan baik karena kekurangan amunisi.  

Publikasi ilmiah yang bicara kondisi faktual di lapangan masih sepi. Padahal tahun ini jumlah publikasi Indonesia cukup membanggakan setelah perjalanan panjang dapat menyalip Thailand. Para peneliti belum banyak yang masuk ke tema itu, ini adalah tantangan agar teamwork nasional perlu diperkuat, kerjasama lintas sektoral dengan melibatkan lembaga penelitian baik dari perguruan tinggi maupun lembaga penelitian perlu digalakkan. Tidak kalah pentingnya kerjasama dengan para peneliti professor di berbagai perguruan tinggi Eropa melalui pengiriman beasiswa dapat diarahkan untuk memperkuat penelitian bersama. Ini adalah senjata ampuh ketika publikasi yang positif terhadap poisisi Indonesia juga disuarakan oleh para ahli dari Eropa yang menulis bareng dengan peneliti Indonesia. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN)

Di berbagai kesempatan saya memberikan masukan kepada Kementerian Ristekdikti yang membawahi sekitar 4.500 perguruan tinggi dan LIPI sebagai Pembina peneliti nasional, agar para peneliti didorong melakukan penelitian terhadap isu-isu yang memperkuat posisi Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan Perpres No 24 Tahun 2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang antara lain juga mengatur penggunaan dana untuk penelitian dan pengembangan (Pasal 11 ayat 1).  

Dalam konteks itu perlu dikembangkan lebih lanjut tentang pentingnya standardisasi dan penilaian kesesuaian yang diarahkan untuk memperkuat posisi tawar dan memfilter produk dari Eropa sebagi kontra posisi terhadap serangan sawit misalnya dengan lebih ketat dalam testing yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia (national differencies) untuk produk Eropa yang masuk ke Indonesia. Hal ini diijinkan menurut ketentuan WTO dan lazim dilakukan negara lain, kalau kalah di satu komoditi maka serangan balik di komoditi lain. Salah satu yang cukup penting adalah pengembangan standar dan skema sertifikasi tentang pengolahan kelapa sawit dan produk sawit ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) agar mendapat penerimaan dan pengakuan yang lebih luas di pasar global.

Di sektor kehutanan, Indonesia cukup sukses dalam menyakinkan pasar Eropa bahkan saat ini banyak diadopsi negara lain tentang skema SVLK (Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu). Meskipun untuk mencapai ini didahului kerja keras selama beberapa tahun antara Kementerian LHK dan KAN  (Komite Akreditasi Nasional) sebagai badan yang diakui dalam akreditasi. Saya katakan skema ini seperti memutar arah 180 derajat dari tadinya produk kayu Indonesia diboikot karena ditengarai hasil dari membabat hutan alam (illegal logging) menjadi diterima dan dijadikan referensi Negara lain. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar