Kejar Keseimbangan Primer APBN, Lupakan Kualitas
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 27 September 2018 19:19
Penulis
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selalu menjadi sorotan, terutama saat diajukan ke DPR untuk menjadi UU pada tahun anggaran yang akan datang. Perhatian ditujukan pada total nilai anggaran dan belanja, asumsi makro, pos pendapatan, alokasi belanja, sumber pembiayaan, dan beberapa indikator lain yang dapat menunjukkan kondisi APBN pada tahun yang bersangkutan.

Dari tahun ke tahun pemerintah menyusun APBN yang diharapkan semakin berkualitas dan menuju kepada kemandirian bangsa dengan semakin meningkatnya penerimaan dalam negeri berupa pajak dan berkurangnya utang luar negeri untuk menutup defisit.

Hal yang sering mendapatkan sorotan adalah penerimaan pajak, baik nilai absolut yang ditargetkan, prosentase kenaikannya, hingga sumber penerimaannya. Setelah penerimaan, yang juga sering mendapatkan sorotan adalah belanja. Ini menjadi tolok ukur mengenai  prioritas pembangunan, tingkat kemandirian, efisiensi, dan kualitas pengelolaan.

Dalam RAPBN 2019, misalnya, pemerintah ingin mewujudkan kemandirian keuangan negara melalui penurunan keseimbangan primer yang ditargetkan mencapai minus Rp21,7 triliun atau 0,13 persen  dari produk domestik bruto. Jumlah ini lebih baik dari tahun ini yang diperkirakan mencapai minus Rp65 triliun.

Bagaimana pemerintah bisa mencapai keseimbangan primer yang lebih baik pada tahun depan? Komponen apa saja yang menyebabkan keseimbangan primer tersebut menjadi lebih kecil? Apakah perbaikan keseimbangan primer tersebut akan berkelanjutan atau sebatas otak-atik komponen pembentuknya sehingga terlihat lebih baik?

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi keseimbangan primer pada 2015 sebesar Rp142,5 triliun atau 1,23 persen dari PDB. Tahun berikutnya turun menjadi Rp125,6 triliun (1,01 persen). Pada 2017 turun lagi  ke Rp124,4 triliun (0,92 persen). Keseimbangan primer tersebut ditekan terus hingga mendekati 0 persen.

Penurunan keseimbangan primer itu sejalan dengan penurunan defisit anggaran. Dalam RAPBN 2019, pemerintah menargetkan sebesar Rp297,2 triliun  atau 1,84 persen dari PDB dan merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir.

Sejak 2014 defisit anggaran tercatat Rp226,7 triliun (2,25 persen dari PDB). Pada 2015 naik menjadi Rp298,5 triliun (2,59 persen), turun kembali ke angka Rp308,3 triliun (2,49 persen) pada 2016, namun setahun kemudian naik lagi jadi Rp341 triliun (2,51 persen). Tahun ini diperkirakan Rp314,2 triliun (2,12 persen).

Pemerintah mengklaim keseimbangan primer dan defisit anggaran dijaga dengan cara memanfaatkan sumber pembiayaan dari dalam maupun luar negeri yang dikelola dengan hati-hati, sementara penggunaannya untuk kegiatan produktif di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur.

Apakah yang menjadi dasar optimisme pemerintah bahwa keseimbangan primer akan menjadi lebih baik? Bagaimana dengan kenaikan penerimaan pajak yang menjadi andalan dalam menutup defisit? Strategi perpajakan seperti apa yang disiapkan pemerintah untuk menaikkan pendapatan? Apakah pemerintah memiliki sumber penerimaan lain di luar pos tradisional selama ini? Apakah RAPBN  2019 sudah menunjukkan kemandirian?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF

Salah satu yang riil yang bisa dilakukan pemerintah adalah bagaimana menekan belanja yang tidak untung. Dalam RAPBN tahun depan belanja yang sifatnya pragmatis jangka pendek itu terbukti besar seperti belanja sosial yang naik 78 persen, belanja hibah naik 32 persen, belanja lain-lain naik 172 persen.

Belanja-belanja tersebut menyebabkan pemerintah harus menambah lagi kebutuhan pembiayaan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan optimalisasi belanja yang tidak urgen. Belanja-belanja yang bersifat politis dan konsumtif harus benar-benar dikurangi, jangan terlalu besar.

Belanja subsidi naik tidak terlalu besar tetapi mengalihkan beban itu langsung ke BUMN, Pertamina dan PLN.  Pertamina terbebani, sekarang mungkin masih untung. PLN menderita kerugian yang pada semester I lalu mencapai Rp5 triliun. Jika BUMN ini tertekan kinerja keuangannya, suatu hari sebagai lender of the last resort pemerintah mau tidak mau akan melakukan penambahan modal.

Buktinya, tahun depan pemerintah sudah merencanakan akan menyuntik PLN sebesar Rp10 triliun., karena PLN sudah berdarah-darah, mau tidak mau menambah alokasi dana bagi perusahaan listrik negara, sehingga mengorbankan belanja lain.

Di tengah belanja konsumtif yang besar, belanja produktif, belanja modal pemerintah justru sangat kecil, hanya 13 persen tertahap total belanja pemerintah pusat, belanja pegawai 22 persen, belanja barang 19 persen, belanja bunga 17 persen, lebih besar dibandingkan dengan belanja modal.

Realisasi belanja modal, sudah alokasinya sedikit, penyerapannya rendah. Hingga Agustus baru mencapai 34 persen, sementara belanja lain-lain sudah diatas 50 persen. Hal ini tidak menunjukkan fungsi stimulus fiskal yang seharusnya bisa menjadi pendorong sektor riil. Jadi tidak tercermin karena realisasi belanja modal yang rendah.

Hal ini bisa dilihat dari sisi politik. Serapan belanja modal yang hanya 34 persen berimplikasi pada belanja pemerintah yang terlihat sedikit sehingga keseimbangan primer menjadi surplus, dari biasanya defisit.  Surplus keseimbangan primer tersebut bukan karena kualitas anggaran yang meningkat tetapi karena belanja modalnya yang rendah.

Mengesankan seolah-olah fiskalnya sedang menuju arah yang baik tetapi merupakan hasil polesan dengan berbagai bentuk seperti belanja modal yang rendah, termasuk dalam RAPBN tahun depan yang menetapkan defisit anggaran sebesar 1,87 persen, turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,karena target penerimaan pajak dinaikkan sebesar 15 persen.

Menaikkan penerimaan pajak hingga 15 persen tidak masuk akal, tidak realistis karena realisasl pertumbuhan pajak dalam 3 tahun terakhir di kisaran  3-5 persen.  Dengan kenaikan 15 persen seolah-olah pemerintah mempunyai penghasilan yang besar, belanja sesuai dengan tren tahun-tahun sebelumnya sehingga defisit bisa dikurangi.

Menkeu ingin menunjukkan bahwa pemerintah seolah-oleh telah melakukan upaya penghematan anggaran dengan defisit fiskal yang berkurang sehingga pembiayaan utangnya juga berkurang. Ini untuk kepentingan jangka pendek saja, tetapi tidak realistis.

Jika penerimaan pajak ditargetkan hanya naik 7 persen maka defisit anggaran akan meningkat, mencapai sekitar 2,5 persen. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Center of Development Studies (CDS), Tenaga Ahli DPR-RI Koordinator Cluster Industri dan Pembangunan (Komisi IV, V, VI dan VII), Dosen STIKOM Jakarta

Dalam RAPBN 2019 defisit anggaran mengecil karena adanya kenaikan penerimaan pajak yang meningkat dan ada ruang fiskal yang juga lebih besar karena dicabutnya subsidi BBM tetapi menjadikan APBN ini sangat riskan.

Asumsi makro yang digunakan dalam RAPBN 2019 seperti minyak tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Padahal ke depan sangat dimungkinkan ICP dan lifting minyak berubah. Lifting minyak tidak naik-naik, sementara harga minyak sangat dipengaruhi oleh faktor ekseternal sehingga sulit bisa diprediksi.

Jika ditetapkan harga minyak rendah,  tetapi tiba-tiba melonjak seperti saat ini membuat pemerintah kebingungan antara menaikkan harga minyak yang bisa menimbulkan masalah popularitas bagi petahana, tetapi tidak menaikkan akan membuat neraca keuangan pemerintah merugi.

Saat ini pemerintah tidak menaikkan BBM tetapi Pertamina yang dipaksa merugi.  Beban subsidi dialihkan ke Pertamina. Pertamina menjual BBM sesuai dengan aturan UU. Sebenarnya rugi menjual premium dengan harga yang telah ditetapkan sementara harga minyak sedang tinggi.  Pertamina tidak bisa menaikkan harga karena harganya dikendalikan oleh pemerintah.

Masalah energi ini menimbulkan trilema, yakni lingkungan, ekuiti, dan suplai.  Ekuiti adalah persamaan dimana ada harga yang murah untuk masyarakat kelas bawah dan harga yang lebih mahal untuk masyarakat kaya. Namun jika kebijakan ini diambil pada saat bersamaan, menimbulkan masalah di bidang lingkungan.

Pada saat harga energy murah orang berbondong-bondong menguras sumber daya alam, dikeruk habis-habisan untuk memenuhi kebutuhan. Pada saat bersamaan, pasokan membanjir. Dari ketiganya ini mana yang mau didahulukan, tergantung kepada keputusan pemerintah.

Mengenai defisit anggaran yang mengecil memang sudah keharusan UU yang menetapkan tidak boleh diatas 3 persen. Pemerintah menaikkan target penerimaan pajak hingga 15 persen. Untuk itu pemerintah sudah siap dengan instrumen kebijakan yang baru pada 2019.

Pemerintah akan mengeluarkan senjata pada 2019 sebagai instrumen kebijakan untuk menaikkan penerimaan pajak. Beberapa potensi  pajak baru akan disasar seperti pajak untuk mahasiswa.

Di samping itu, pemerintah akan menerima pendapatan lebih besar dari Freeport dalam 2-3 tahun ke depan. Jadi diambilalih atau tidak, saat ini sedang digali potensi tambang  di kawasan Kucing Liar. Kekayaan sumber daya alam ini sangat besar. Jika selesai ditambang maka akan menghasilkan devisa yang sangat besar.

Dari tambang ini akan menghasilkan PPh dan royalti yang besar. Hal ini sudah dipertimbangkan oleh pemerintah. Dengan tambahan penerimaan ini  sudah tertutupi defisit APBN. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

FOLLOW US

Perempuan yang Terlibat dalam Terorisme Merupakan Korban             Kelompok Radikal Di Indonesia Telah Bertransformasi             Anggaran Apel Kebangsaan Kurang Proporsional             Apel Kebangsaan: Mestinya Undang Tokoh dari Dua Kubu             Utang Luar Negeri dan Cadangan Devisa             Pengelolaan Utang: Apakah Efektif dan Efisien?             Korupsi Politik Makin Menjadi-jadi             Awal Reformasi, PPP Gigih Dukung Pembentukan UU KPK             Kinerja Memang Naik,Tapi Bukan Akselerasi             Harus Menunggu Laporan Keuangan Resmi BUMN