Kedaulatan Energi di Ujung Tanduk?
berita
Ekonomika
Sumber Foto : mediaindonesia.com 20 December 2019 19:00
Penulis
Watyutink.com- Upaya mencapai kedaulatan energi terganggu justru oleh pernyataan pemerintah sendiri. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) pada minggu lalu (10/12/2019) menyatakan bahwa Pertamina adalah sumber kekacauan paling banyak di negeri ini.

Di lain sini, dia menyatakan pengangkatan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok oleh Presiden Joko Widodo menjadi Komisaris Utama Pertamina merupakan sosok yang tepat untuk mengawasi perusahaan negara tersebut, terlebih saat ini Pertamina dirasa bukan BUMN yang sehat.

Pernyataan LBP bahwa Pertamina sebagai sumber kekacauan di negeri ini patut diminta klarifikasinya, mengingat Pertamina adalah salah satu BUMN utama yang mengelola dan menyediakan energi bagi rakyat.

Keberadaan dan fungsi Pertamina menguasai cabang produksi yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak dijamin oleh konstitusi Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu rakyat berhak meminta pemerintah dan manajemen Pertamina untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas konstitusional tersebut.

Jika LBP mengatakan Pertamina adalah sumber kekacauan paling banyak, maka hal ini tidak bisa diartikan lain bahwa selama ini pengelolaan Pertamina bermasalah dan merugikan rakyat. Kerugian dapat berupa pelayanan tidak optimal, harga produk lebih mahal, dan dividen kepada negara rendah.

Ditambah lagi produksi dan cadangan migas turun, kilang BBM dan petrokimia tidak terbangun, ketahanan energi nasional turun, mafia migas bergentayangan, hingga defisit perdagangan dan neraca berjalan yang bertambah besar. Apakah hal-hal seperti ini masih kerap terjadi?

Pernyataan LBP menunjukkan bahwa penyebab utama kekacauan berasal dari internal Pertamina, terutama direksi pada lapis pertama dan jajaran manajemen pendukung pada lapis kedua dan ketiga. Apakah mereka pihak yang paling pantas digugat untuk bertanggung jawab?

Apalagi jika manajemen internal tersebut bekerja sama dengan mafia migas yang membuat pengelolaan Pertamina menjadi semakin kacau. Rakyat tentu pantas menggugat dan menuntut ganti rugi kepada Pertamina atas berbagai kerugian tersebut. Siapa saja yang bisa diminta pertanggung jawabannya?

Namun Pertamina bukan lembaga otonom tanpa kontrol. Dia atas manajemen Pertamina ada pejabat-pejabat eksternal yang menjadi komisaris, sebagai pengawas dan pengendali perusahaan. Pertamina juga berada di bawah kendali Menteri BUMN, Menteri ESDM hingga Presiden RI. Apakah mereka juga layak digugat dan diminta pertanggung jawabannya atas kekacauan pengelolaan Pertamina?

Jika manajemen Pertamina telah menimbulkan kekacauan, minimal sejak 2-3 tahun lalu, lantas mengapa pemerintah tidak melakukan perbaikan? Bukankah para menteri terkait dan presiden bisa mengganti manajemen Pertamina setiap saat? Mengapa pemerintah membiarkan para subordinate ‘pengacau’ tetap bercokol di Pertamina? Bagaimana pemerintah membereskan masalah ini?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN 2005-2010

LBP dulu membela reklamasi dan proyek Meikarta habis-habisan, namun pada akhirnya yang dibela menjadi kacau, sehingga pernyataannya bahwa Pertamina sebagai sumber kekacauan pada akhirnya yang akan terjadi sebaliknya. Pernyataan LBP sering bertolak belakang dengan kejadian sebenarnya. Siapa tahu yang terjadi di Pertamina adalah yang sebaliknya, dari sumber kekacauan menjadi sumber kedamaian.

Yang terjadi justru Pertamina menjadi tempat menyembunyikan kekacauan. Kalau Pertamina mengumumkan berapa utang BBM yang dilakukan pemerintah, TNI maka akan timbul kekacauan. Lalu meminta DPR memasukkannya ke dalam APBN, maka batas maksimal utang terlampaui. Hal ini akan membuat presiden di-impeachment.

Atau Pertamina membuka fakta tentang kondisi sebenarnya dari stok BBM yang ada, apakah solar masih tersedia. Jika hal ini dibuka maka akan menimbulkan kekacauan.  Atau Pertamina berhenti bekerja 2 jam saja maka akan ricuh. Jadi Pertamina ini tempat untuk menyembunyikan kekacauan yang diteriakkan seakan-akan sebagai sumber kekacauan.

Yang membikin kacau adalah orang-orang di luar yang ingin mendapatkan kesempatan di Pertamina. Tiket pesawat mahal yang disalahkan Pertamina [karena avtur Pertamina]. Nanti naik ojek mahal Pertamina juga yang disalahkan. Orang yang salah, Pertamina yang disalahkan.

Indonesia adalah negara satu-satunya yang membebankan cadangan minyak kepada BUMN yang seharusnya dibebankan kepada negara. Hal yang sama terjadi pada Bulog sehingga harus menanggung utang Rp28 triliun.

Pada Maret-April, sampah-sampah yang disembunyikan di BUMN akan terbuka di akhir tahun. Sekarang sudah terbuka dan susah untuk ditutup-tutupi.

Mengenai keberadaan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina, apakah menyelesaikan kekacauan. Semoga tidak menjadi sumber kekacauan. Kalau dia tidak berubah dia akan menjadi sumber kekacauan.

Ahok ditugaskan untuk membenahi B30. Namun ini tugas kepada divisi di Pertamina. Ahok orang hebat, jangan diberikan pekerjaan ringan, nanti dia menganggur. Orang hebat harus diberikan pekerjaan hebat.

Ahok perlu diberikan empat tugas hebat. Pertama, datangi Senayan [DPR], lalu melaporkannya kepada presiden agar jangan lagi menugaskan Pertamina yang akan membuatnya rugi. Kedua, datangi kantor LBP dan meminta agar tidak ada lagi yang mengintervensi investasi Pertamina seperti dalam pembangunan kilang.

Ketiga, datangi Menteri ESDM, meminta agar Pertamina tidak mengikuti lelang blok migas sehingga harus beli mahal. Pakailah cara kami dulu memberikan blok Mahakam secara gratis. Sekarang semua harus bayar. Keempat, datangi Menteri Keuangan, tagih utang pemerintah kepada Pertamina sebesar Rp70 triliun, termasuk utang BBM TNI. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Isu migas ini menjadi concern juga bagi kaum muda. Jika selama isu migas menjadi diskursus politisi, kelompok elit yang sudah malang melintang di dunia politik, kaum muda hanya disodorkan drama politik, tetapi kurang diberikan penjelasan mengenai persoalan sebenarnya yang menjadi tantangan mereka dalam 10-20 tahun ke depan.

Pernyataan LBP bahwa Pertamina sebagai sumber kekacauan membuat demoralisasi terhadap para pegawai Pertamina sendiri. Suasana batin para pegawai, terutama pegawai-pegawai muda yang memiliki idealisme untuk memajukan Pertamina sebagai BUMN yang mestinya menjadi kebanggaan bangsa. Pemerintah sendiri yang justru melakukan bullying dan menciptakan kesan tidak mempercayai BUMN.

Pernyataan LBP tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi persepsi dan keyakinan rakyat dan kaum muda bahwa justru Pertamina lah sebagai salah satu BUMN di sektor Migas yang menjadi tulang punggung dan yang akan membawa kedaulatan energi bangsa Indonesia di masa depan.

Tuduhan maupun kecurigaan bahwa masih banyak persoalan yang dihadapi Pertamina seperti dikemukakan Presiden Joko Widodo mengenai defisit perdagangan dan Migas yang selama ini terjadi dan produksi Migas yang dianggap tidak pernah naik karena ada pihak yang dianggap menghalang-halangi di bagian impor.

Produksi Migas semakin turun, bahkan proyeksi Kementerian ESDM lifting Migas saat ini sekitar 700.000 barel per hari dan pada 2024 akan turun lagi menjadi 500.000 barel per hari. Artinya, impor Migas akan semakin besar dalam 5-10 tahun yang akan datang kalau penemuan cadangan dan produksi Migas Indonesia tidak naik.

Apakah penurunan ini disebabkan salah satunya oleh Pertamina? Data dari Kementerian ESDM menyebutkan peran Pertamina terhadap produksi minyak bumi nasional secara persentase maupun volume meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Kontribusi produksi Pertamina terhadap produksi minyak bumi nasional pada 2017 mencapai 18 persen, naik menjadi 30 persen pada 2019.  Volume liftingnya juga naik dari 142.000 barel per hari menjadi 226.000 barel per hari.

Begitu juga kontribusinya terhadap produksi gas bumi meningkat. Pada 2017, sumbangan Pertamina sebesar 21 persen, diperkirakan naik menjadi 35 persen. Hal ini menimbulkan kontradiksi, pemerintah mempertanyakan kontribusi Pertamina karena menyebabkan defisit Migas, tetapi data menunjukkan kontribusi Pertamina justru meningkat.

Kontraktor swasta asing yang justru turun produksinya. Ini menjadi pertanyaan mengapa produksi mereka malah turun. Ini menjadi PR bagi pemerintah. Barangkali pemerintah belum berhasil memperbaiki iklim investasi di hulu maupun hilir. Pemerintah seperti sedang menutup, mengalihkan persoalan sebenarnya dengan menyalahkan Pertamina.

Tuduhan bahwa Pertamina belum mampu menekan defisit Migas terbantahkan, kalau melihat realitas dengan adanya berbagai upaya yang sudah dilakukan Pertamina seperti tidak lagi mengimpor solar dan avtur, memproduksi biofuel. Terbukti necara perdagangan Indonesia pada periode Januari-November 2019 mengalami penurunan defisit Migas dari 12 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun lalu menjadi 8 miliar dolar AS. Ada penghematan sekitar 4 miliar dolar AS. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Politisi Hanura

Pernyataan bahwa Pertamina sumber kekacauan justru mencoreng muka pemerintah sendiri yang dinilai tidak melakukan pembenahan terhadap Pertamina. Pertamina sendiri sudah berbenah walaupun belum sempurna.

Namun pernyataan bahwa Pertamina sebagai sumber kekacauan, jika dilihat dari sudut pandang orang yang melontarkan, saya menduga bahwa ada kepentingan bisnis yang tidak lolos untuk terlibat dalam bisnis Pertamina.  

Pertamina sudah berbenah diri dengan baik. Indikatornya, pemberantasan mafia migas. Mafia migas mendapatkan peluang dari peraturan yang ada. PP No. 59/2010 tentang tender menegaskan bahwa tender harus dilakukan di wilayah hukum Indonesia.

Namun dalam UU Nomor 31/2007 tentang Energi terdapat pasal yang menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, darurat maka tender bisa dilakukan di luar negeri, di luar wilayah hukum Indonesia. Dengan dasar UU tersebut maka tender Pertamina dipindahkan ke Petral.
Jika tidak ada pasal yang menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, darurat, maka tender bisa dilakukan di luar negeri, di luar wilayah hukum Indonesia maka tidak ada tender di Petral, hanya ada di dalam negeri.

Pembenahan di Pertamina juga terjadi pada BBM RON 88 yang menggunakan moc 92 karena tidak ada negara di dunia yang memproduksi RON 88 sehingga patokan harganya menggunakan moc 92. Pada saat tender di Petral, harga RON 88 dipatok pada moc 92 dengan minus 0,5 dolar AS atau sama dengan moc 92.

Namun setelah Presiden Joko Widodo membenahi Pertamina, dengan membentuk tim antimafia Migas yang diketuai Sudirman Said dengan anggota antara lain Faisal Basri, membenahi harga RON 88 dari semula sama dengan moc 92 atau minus 0,5 dolar AS menjadi diskon atau minus 2,5 dolar AS. Artinya, sebelum dibenahi ada yang di-mark up 2,5 dolar AS oleh Petral.

Pernyataan adanya kekacauan di Pertamina bisa benar jika dikaitkan dengan kondisi keuangan, tapi bukan disebabkan oleh Pertamina. Dalam laporan keuangan BUMN tersebut tercatat utang pemerintah kepada Pertamina mencapai Rp70 triliun.

Dengan kondisi dimana keuangan Pertamina dibebani utang RP70 triliun maka perusahaan negara itu mengalami kesulitan likuiditas untuk melakukan ekspansi, termasuk membangun kilang yang sudah puluhan tahun tak terwujud. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF