Kebijakan Komoditas Pangan, Sengkarut Tak Kunjung Usai
berita
Ekonomika
Sumber Foto : harianterbit.com 31 January 2019 17:00
Penulis
Pembahasan kedaulatan pangan dalam negeri tentu tak bisa menghindari kajian ihwal politik pangan sebuah negara. Politik pangan sebuah negara berdaulat selalu bertumpu pada bagaimana menyusun kebijakan penyelenggaraan kebutuhan dasar manusia bidang pangan, yang dapat mencegah terjadinya penguasaan secara sepihak pada jalur pasokan dan distribusi pangan. Jika negara terkesan tidak berdaya dalam penguasaan jalur pasokan dan distribusi pangan, maka politik pangan negara tersebut sepertinya tidak bisa diharapkan untuk dapat membangun kebijakan ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat.

Proposisi di atas tentunya tidak bisa sertamerta disematkan pada gambaran kondisi penyelenggaraan kebijakan pangan dalam negeri saat ini. Meskipun Indonesia kini tercatat sebagai pengimpor terbesar komoditas gandum dan gula, namun dinamika yang menghantarkan pada kondisi tersebut harus dipahami secara sektoral terkait kebijakan impor bahan pangan, sediaan lahan tanaman, kondisi pertanian dalam arti luas (sediaan bibit, pra tanam, masa tanam, pasca tanam) berikut dinamika pasokan dan distribusi pangan.

Meskipun realitasnya memang, maraknya impor dari komoditas yang berhubungan langsung dengan hajat hidup masyarakat luas, seperti beras, bawang, kedelai, garam, serta dua komoditas impor terbesar yang disebutkan di atas, telah menjadi sajian berita yang kadang membuat publik bertanya-tanya.  

Apakah semua kebijakan impor komoditas pangan tersebut dilatarbelakangi oleh tidak adanya pilihan lain karena kekurangan pasokan (baca: produksi) pangan di dalam negeri, atau (lagi-lagi) terdapat perbedaan data antar instansi terkait komoditas pangan, ataukah memang komoditas pangan rakyat masih menjadi topik yang teramat sayang untuk ditinggalkan karena berbagai motif rente ekonomi?

Dinamika di lapangan terkait proses produksi dan hasil dari komoditas pangan, kadang memunculkan silang pendapat antar instansi seperti yang terjadi pada komoditas jagung, yang telah diimpor 100 ribu ton pada akhir tahun lalu, dan direncanakan akan diimpor lagi 150 ribu ton dalam waktu dekat. Anehnya, pernyataan Menteri Pertanian bertentangan dengan Kementerian Perdangan perihal persediaan (surplus atau kekurangan pasokan) dari komoditas tersebut. Dari polemik jagung tersebut, apakah memang benar persoalan data masih menjadi batu sandungan serius dari program swasembada pangan?

Apakah karena persoalan semrawutnya data pula, Indonesia kemudian menjadi jawara impor gula di dunia selama periode 2017-2018? Sebab, pada periode itu telah diimpor komoditas gula sebanyak 4,45 juta ton. Angka itu mengungguli China pada posisi kedua dengan 4,2 juta ton dan Amerika Serikat dengan 3,11 juta ton (Indef,14/1/2019).  Uniknya, dari kasus impor gula ditemukan kejanggalan kebijakan dan neraca gula nasional yang terlihat dari penetapan kuota impor yang lebih tinggi dari kebutuhan gula di dalam negeri yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Pada 2018, Kementerian Perindustrian memproyeksikan kebutuhan gula rafinasi untuk industri sebesar 2,8 juta ton. Namun, Kementerian Perdagangan  malah memberikan kuota impor lebih banyak, hingga 3,6 juta ton.

Silang pendapat ihwal data komoditas di atas belum termasuk data komoditas lain, kecuali beras yang akhir tahun lalu telah diperbaiki lintas instansi Kementerian dan Lembaga.  

Mengangankan terwujudnya kedaulatan dan ketahanan pangan di tengah sengkarut persoalan data yang tidak sinkron, tentu menyebabkan keinginan mewujudkan politik pangan yang berpihak pada kemandirian, menjadi sesuatu yang absurd.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF

Sektor pangan di Indonesia masih sangat “seksi”, sebaga Negara yang berpendapatan midle tapi masih berada pada urutan yang paling bawah. Sudah di kelas menengah tapi masih di posisi yang paling bawah.

Juga, sebagai negara yang masih berkembang, sebagian besar konsumsinya tentu masih diperuntukkan bagi kecukupan pangan. Disinilah sektor pangan itu menjadi sangat seksi, dibandingkan sektor lainnya seperti jasa pariwisata, atau yang lainnya yang dinilai masih kurang menarik.

Sebagian besar spending rumah tangga kita juga mayoritas masih berkisar pembelian pangan seperti beras atau karbohidrat lainnya, intinya untuk kebutuhan perut.

Masalah pangan di Jepang atau di Eropa maupun di Negara-negara yang berpendapatan tinggi, memang masih menjadi isu tapi masih kurang menarik ketimbang di Negara-negara yang masih berkembang.

Di Negara berkembang, karena sebagian besar dana mengalir ke sektor pangan, maka hal tersebut menjadi isu paling menarik di bandingkan isu sektor pendidikan, kesehatan atau pariwisata.

Kebetulan pula pada sektor pangan ini Indonesia memang masih belum bisa swasembada. Artinya, untuk memenuhi kebutuhan itu kita harus Impor. Kenapa impor, karena memang untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri dan untuk menutupi suply yang masih kurang dibandingkan demand nya.

Di sini pemerintah berkepentingan agar stabilitas terjaga karena berkaitan dengan stabilitas politik. Otomatis opsi impor akan ditempuh bagaimanapun caranya.

Masalahnya ketika impor itu, komputer tidak bisa berjalan sendiri karena kemampuannya terbatas, walaupun mereka mempunyai dana tetapi secara opersional teknis nya mereka tidak memiliki, dibandingkan Bulog yang memiliki segalanya sehingga harus di tenderkan.

Oleh karena itu munculah kuota impor. Kuota impor ini yang kemudian menjadi rebutan karena mereka bisa main dalam selisih harga.  

“Mainan” ini uangnya cash, langsung dalam 1 atau 2 bulan bisa mendapatkan uang sampai ratusan milyar cash. Tidak seperti dalam bentuk investasi yang berisiko tinggi, tidak perlu membangun pabrik, sehingga cukup menarik.

Maka dari situ munculah mafia, seperti halnya analogi ada gula ada semut, disitulah analogi tersebut berlaku.

Sebenarnya ada satu hal yang bisa di eliminasi yaitu jangan menggunakan sistem kuota impor, tetapi dengan yang namanya rate quota atau tarif rate quota.

Hal ini adalah salah satu instrumen yang tidak dilarang WTO. Pengalaman Negara-negara maju seperti Norwegia, mereka impor susu dari Negara Eropa menggunakan tariff rate quota itu.

Jadi misalnya impor susu, ketika ada kebutuhan 500, lalu dilakukan impor dan saat data impor itu melebihi 500 maka akan dikenakan tarif yang tinggi.

Beberapa Negara sudah menjalankan sistem tersebut, sedangkan Indonesia baru akan mau menerapkan. Hal itu tentu akan banyak tantangan, sebab hal ini akan menghilangkan mafia impor pangan secara efektif, serta tarif tersebut akan masuk ke kas Negara. Sedangkan jika menggunakan sistem kuota, maka kuota akan masuk ke mafia impor pangan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pembina Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) PW Jawa Barat dan Pelaku UMKM

Sinergi Nawacita Indonesia (SNCI) dan Tim Relawan Bersatu (TRB) terus melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengembangan dari program demontration plot atau demplot pertanian di pelosok Nusantara. Hal tersebut dilakukan berdasarkan hasil atau pencapaian dari berbagai target yang ditetapkan. Secara keseluruhan Demplot pertanian yang di prakarsai oleh SNCI dan TRB yang bekerja sama dengan tim teknis dari FKDB bursa tani memperlihatkan hasil yang sangat memuaskan.

Dari hasil kerja keras selama hampir 2 tahun ini, Demplot pertanian yang di lakukan di berbagai daerah di pelosok Nusantara sudah memberikan suatu pembuktian bahwa terdapat peningkatan pendapatan petani. Hal ini terjadi karena dari setiap kali panen, para petani yang melaksanakan pola pertanian terpadu dengan penerapan teknologi nutrisi esensial Saputra terbukti mampu mendongkrak hasil panen mereka dengan rata rata peningkatan hasil panen diatas 42 sampai 65 persen.

Maka SNCI dan TRB yang dibina langsung oleh presiden, akan melaporkan Kabar gembira ini dengan satu harapan mudah-mudahan pola pertanian dengan sentuhan penerapan teknologi nutrisi esensial ini bisa di lakukan pada seluruh petani di Indonesia. Untuk itu kami akan berupaya bekerja sama dengan pemerintah daerah  untuk bisa mensukseskan program ini.

Dengan melihat hasil-hasil demplot pertanian yang dilaksanakan selama ini di provinsi Sumatera barat, Jawa barat dan Maluku, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tanah atau lahan pertanian di seluruh pelosok Nusantara ini sangat cocok untuk diterapkan pola pertanian dengan penerapan teknologi nutrisi esensial atau TNE.

Juga dapat di tarik benang merah bahwa swasembada pangan dan kedaulatan pangan bukan lagi sekedar wacana atau angan-angan tetapi justru benar-benar sudah dapat dibuktikan. Dengan pola penerapan teknologi nutrisi esensial, dan pengayoman serta pembinaan kepada para petani secara intensif, Insya Allah kesejahteraan dan kemakmuran petani Indonesia akan segera bisa di rasakan. Sebagai contoh, apa yang dilakukan tim Penyuluhan pertanian bursa tani di beberapa kecamatan di kabupaten Solok Sumatera barat, seperti di kecamatan  Payung Sekaki, kecamatan Pantai Cermin, kecamatan Lembah Gumanti, kecamatan Lembang Jaya, dan kecamatan Koto Singkarak, telah diperoleh hasil panen yang peningkatannya rata-rata diatas 42 persen.

Begitupun di pulau Buru, atau pulau Seram, Maluku juga memperlihatkan hasil yang sangat signifikan, bahkan ada yang pencapaian nya diatas 65 persen. Demikian pula di Jawa barat, terutama di Kabupaten sukabumi, diperoleh data bahwa penerapan teknologi nutrisi esensial pada seluruh jenis tanaman sangat berhasil dan dengan hasil panen yang sangat signifikan.

Bila petani Indonesia mengikuti petunjuk teknis dari penyuluh pertanian sejak awal sampai panen, maka dari beberapa percobaan atau demplot pertanian selama ini dapat dipastikan benar benar berhasil.

Dari pengalaman selama ini diperoleh satu kondisi tanah yang semakin subur. Hal ini terjadi karena sifat pupuk dari penerapan teknologi nutrisi esensial ini bersipat organik.

Bahkan selain tanah semakin subur, daya tahan tanaman juga semakin kuat dengan pembuktian kemampuan panen dalam jangka waktu yang lebih lama untuk beberapa varietas tanaman seperti tomat, pare, cabe, dan lain-lain. Bahkan dengan penerapan teknologi nutrisi esensial ini sudah terbukti dapat menekan penggunaan pestisida. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Sosial Ekonomi dan Pakar Pertanian

Soal kecenderungan impor pangan di Indonesia menurut saya hal ini merupakan sebuah primafacie atau bukti yang paling nyata bahwa kita sama sekali belum berhasil mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Karena, Belanda saja yang dulu kerjanya menjajah dengan mendayagunakan lahan dan tenaga kerja murah kemudian dipadukan untuk bercocok tanam, tetapi mereka mengimplementasi strategi ekstraktif untuk bangun kelembagaan-kelembagaan ekstraktifnya. Terutama ketika Belanda membuat Agrarische Wet (UU Agraria) pada 1870. 

Jadi semuanya dimulai sejak adanya Agrarische Wet 1870, yang memberikan konsesi kepada pihak kolonial sembari meminggirkan petani. Dengan demikian Belanda ketika itu menjajah dengan Undang-undang. 

Kondisi sekarang pun, para politisi Indonesia ini juga telah menjajah dengan Undang-undang. Sebagai contoh, kita telusuri perkembangan pada 2-3 komoditas pertanian misalnya beras, tebu dan karet. 

Tataniaga karet, terlihat sama sekali tidak berpihak pada petani. Dan hal itu sudah berlangsung lama--mindset di perkebunan besar--bahkan ketika saya kecil waktu bermain di kebun karet, biji pala atau biji karet saja tidak boleh kita ambil karena takut rakyat akan menanam sendiri. 

Ketika itu rakyat mendapat tanaman karet dari para pedagang China yang berdagang ke pedalaman di Palembang dan Kalimantan Selatan. Sebagian penduduk dari daerah saya di Sumatera Timur, Riau dan sekitarnya kemudian pergi menjadi buruh di Malaysia, dari sana pula mereka bawa pulang bibit/batang karet. 

Walaupun Belanda tak berpihak pada rakyat, tetapi mereka bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan produktivitas tanaman karet secara luar biasa.  

Jadi riset tanaman karet yang paling maju di dunia sebenarnya bukan di Malaysia tapi oleh Belanda di Indonesia. Sebab, jiwa petani orang Belanda jauh lebih kuat dibandingkan orang Inggris. 

Sekarang kita lihat komoditas tebu. Sekitar 15 tahun lalu tatkala saya meninjau di Havana, Kuba. Ketika saya dibawa berkeliling rupanya orang Kuba masih menggunakan bibit tanaman tebu asal Indonesia. Itu di Kuba, yang hidup dari ekspor gula. Padahal, Indonesia dulu adalah eksportir gula terbesar di dunia. 

Tanaman kelapa sawit dan semacamnya dibawa oleh Belanda sebagai alat mempermudah ekstraksi, tetapi mereka serius mengembangkan produktivitas riset dan sebagainya pada tanaman tersebut. Meskipun penjajah sebenarnya tidak ada yang berbaik hati, tapi mereka cukup produktif dalam pemanfaatan tanaman tersebut, meski bangsa kita menjadi kuli perahan pada era Curtuurstelsel.

Sayangnya memang, para pejabat kita terutama setelah Orde Baru, saya nilai sedikit sekali yang berpihak pada rakyat. Padahal Proklamator selalu berupaya menjebol-membangun dalam rangka cita-cita Trisakti. Yang paling pertama dijebol oleh Bung Karno adalah pemilikan tanah melalui Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Juga, memperbaiki upah buruh tani dengan Undang-undang Pokok Bagi Hasil untuk para petani tebu. 

Jadi menurut saya sekarang kita tidak memiliki kebijakan yang berpihak pada petani. Era Suharto, dia punya keberpihakan pada petani. Tetapi ternyata, Suharto juga yang memunculkan konglomerat pengimpor seperti  Indofood. Untuk hal Indofood dengan bahan baku gandum ini, saya pernah sampaikan kepada para penatar P4 (1981) di Cibubur dulu. Saya pertanyakan pikiran strategis mereka, kenapa dibuat tergantung pada pangan yang tidak bisa kita hasilkan sendiri. Pernyataan saya dibenarkan oleh seorang Kolonel penatar waktu itu. 

Kalau hal ini berlangsung sampai sekarang, ini menandakan bahwa elit pejabat/politisi/pengusaha sadar dan sengaja melanggengkan ketergantungan kita kepada bangsa lain!

Padahal kita memiliki lembaga-lembaga strategis nasional seperti Bappenas, Lemhanas, dan lain-lain tapi sepertinya tidak pernah berpikir kepentingan nasional jangka panjang. Apalagi soal kedaulatan pangan, karena mereka sudah terjebak dalam konsep Bank Dunia tentang Ketahanan Pangan. 

Menurut saya hal ini adalah kejahatan terbesar yang dilakoni oleh Menteri Perdagangan. Dalam hal strategi perdagangan dan investasi pertanian, karena sama sekali tidak berpihak pada petani. 

Coba lihat, sekarang kita menjadi importir terigu terbesar di dunia. Dulu waktu Prof Bedu Amang jadi kepala Bulog, saya sudah pertemukan dengan Duta Besar Brasil untuk mengirim orang belajar ke sana. Karena Brasil sudah mengerjakan 2 hal pertama, tanaman kedelai sudah mulai mereka geser dari daerah subtemperate climate ke lahan pada tropical climate. Mereka coba geser secara perlahan, bertahun-tahun. Mereka punya riset yang sangat serius di situ untuk tanaman kopi, coklat, dan lainnya. 

Kedua, mereka sudah mulai mencampur tepung umbi-umbian dengan tepung terigu. 

Ketika ekonomi Indonesia krisis saya sudah ingatkan bahwa tidak boleh impor pangan terus menerus. Banyak pengusaha yang tidak suka dengan saya bahkan tiap kabinet berganti mereka lobby istana agar saya tidak naik jadi salah satu anggota kabinet. 

Jadi sekali lagi, hal ketidakberpihakan kepada petani karena impor pangan ini adalah kezaliman terbesar, dan yang paling nampak adalah salah seorang menteri di era SBY yang membidangi perdagangan, yang membuat perjanjian free trade dengan China. Kalau kita buat free trade dengan negara lain yang sudah maju dan kita masih tertinggal  jauh, maka itu tidak akan mungkin kita menangkan. AS saja kalah bersaing: lihat gebrakan Presiden Trump menghadapi invasi ekspor China.

Pembangunan itu harus punya urut-urutan jelas atau sequencing. Jalan itulah yang ditempuh oleh Korea, Jepang, Taiwan, dan belakangan diikuti oleh Malaysia, dan sekarang sedang dikerjakan Vietnam. 

Ketika dulu Indonesia berhasil dalam swasembada beras, itu dikarenakan adanya kenaikan harga beras—waktu itu kebetulan ada El Nino—Soeharto lalu menanyakan kepada Prof Widjojo kenapa Indonesia sebagai negara agraris tidak bisa memberi makan rakyatnya sendiri. Karena Widjojo waktu itu memberi alasan karena ketiadaan hal macam-macam, maka Soeharto kemudian segera menyuruh menggunakan dana windfall OPEC untuk mengusahakan swasembada beras at any cost

Maka dalam satu dasawarsa 1973-1983 Indonesia berhasil bertransformasi dari pengimpor beras terbesar menjadi negara pengekspor beras. Hal itu kemudian membuat dunia terkejut karena tidak pernah menyaksikan laju penurunan kemiskinan diperdesaan yang begitu cepat. Baru sekitar 15 tahun yang lalu Vietnam juga melakukan hal serupa. 

Ternyata, pendapatan petani kecil yang meningkat dan naiknya upah riil di perdesaan sudah cukup untuk memicu dan menggulirkan ekonomi perdesaan. Sehingga tercipta kesempatan kerja dan berusaha yang menyebar. Itu semua saya saksikan pada 1973 sampai dengan 1983. Oleh Karena prestasi itulah Presiden Soeharto diberikan award oleh FAO. Menurut saya ada 2 hal keberhasilan Soeharto waktu itu pertama keluarga berencana dan kedua, swasembada beras. 

Jadi, selama tidak ada yang berupaya mengurangi impor gandum, maka para pejabat kita saya sebut tidak ada keberpihakan kepada petani. Gambaran paling baik dari ketidakberpihakan ada di bermunculannya mini market Indomaret dan semacamnya dimana-mana. Meski dalam konteks ini kita bicarakan ihwal pangan.

Jika disebut ada kartel pangan, maka mereka sampai sekarang tidak penah bisa dibuktikan. Itu kegagalan para menteri pertanian kita. Selama ini tidak ada Undang-undang yang pro petani, jaminan harga saja tidak mau mereka berikan. 

Keberadaan Bulog dulu sangat efektif dan berhasil. Memang ada korupsi, tapi dia efektif mempertahankan harga dalam satu kisaran dengan mempergunakan mekanisme buffer stock. Sehingga harga tetap berada dalam kisaran tertentu.

Kisaran itu menyebabkan harga beras tetap terjangkau pada satu sisi oleh rakyat kecil. Tetapi pada saat yang sama bisa memberikan insentif yang cukup pada petani untuk meningkatkan produtivitas dan produksinya. 

Kita membutuhkan kebijakan yang berpihak secara konsisten agar dapat mendayagunakan teknologi yang berkembang pesat membangun kemandirian untuk meningkatkan harkat-martabat Rakyat dan Republik. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Fakultas Pertanian IPB

Memang sumber masalah terbesar adalah ketidakakuratan data. Kalau saya melihat antara data yang disampaikan Kementerian Pertanian dengan data internasional misalnya untuk data jagung, untuk tahun 2018 ini data dari Kementerian Pertanian (Kementan) 152 persen lebih tinggi dibanding data produksi jagung Indonesia yang diambil dari data internasional. Sehingga kemudian menghasilkan surplus yang tidak masuk akal.

Pada 2018 kemarin berdasarkan data Kementan menyatakan surplus jagung sampai 12,9 juta ton, hal itu sama sekali tidak masuk akal karena tidak tercermin dari kondisi lapangan sesungguhnya dan tidak tercermin dari pergerakan harga, karena harga jagung terus meningkat.

Harga jagung di bulan Januari 2019 ini bahkan lebih tinggi lagi dibanding bulan Desember 2018. Harga jagung di tingkat eceran pada November 2018 masih di bawah Rp6 ribu per kg atau Rp5.799 per kg untuk seluruh Indonesia. Pada November 2018 itu kemudian diputuskan impor 100 ribu ton. Saat itu saya beri masukan bahwa itu tidak akan memberi efek apapun karena defisitnya terlalu besar.

Ternyata dugaan saya betul, harga jagung per Desember naik lagi dari Rp5799 per kg di tingkat eceran menjadi Rp6.107 per kg di tingkat eceran. Lalu kemudian diputuskan lagi impor awal Januari 30 ribu ton. Itupun kemudian tidak memberi efek apapun juga terhadap harga jagung di bulan Januari 2019. Harga jagung pada Januari 2019 masih naik lagi menjadi Rp6.115 per kg.

Sehingga tren kenaikan yang relatif tinggi ini memang menyebabkan pemerintah dilematis. Sebab, pemerintah tidak tahu sama sekali barapa sesungguhnya jumlah produksi jagung di Indonesia. Pemerintah juga tidak tahu sama sekali berapa stok jagung yang ada di Indonesia. Sehingga oleh karenanya pemerintah memutuskan untuk impor jagung hanya berdasarkan pergerakan harga. Data yang disajikan Kementan sama sekali tidak bisa digunakan untuk memutuskan kebijakan.

Darisana saya menilai pemerintah memutuskan tidak berdasarkan data, tapi berdarkan pergerakan harga, dan hal ini sebenarnya sah-sah saja. Karena data dari Kementan itu sama sekali tidak bisa dijadikan acuan. Kalau misalnya betul yang dikemukakan bahwa ada surplus 12,9 juta ton jagung, harga jagung pasti terjerembab di bawah Rp2 ribu per kg. tapi pada kenyataan tidaklah demikian. Dari sisi itu maka salah besar data yang dilansir oleh Kementan.

Dulu terdapat kesalahan data komoditas padi, dan kemudian sudah diperbaiki oleh BPS. Ternyata data yang dikeluarkan Kementan 47 persen lebih tinggi dari kenyataan lapang (data BPS). Sekarang sengkarut data ada pada komoditas jagung dan Kementan masih bertahan pada data mereka yang jelas sama sekali salah.

Kalau data gula sama saja sebenarnya, tapi data gula agak lebih baik karena data gula sering terbit dari data asosiasi. Karena mereka juga mengeluarkan data. Memang gula kita ada masalah terkait produksi.

Jadi mengapa impor kita semakin lama semakin tinggi dan menjadi importir gula tertinggi di dunia oleh sebab banyak masalah di komoditas gula. Permasalahan pertama sudah barang tentu terkait lahan. Lahan untuk gula banyak terdesak oleh komoditas lain. Apalagi untuk lahan sawah sudah menurun 646 ribu hektar dari hasil kajian Kementerian ATR/BPN. Akhirnya yang paling terdesak komoditas gula. Penyempitan lahan sudah pasti akan berpengaruh signifikan pada tingkat produksi.

Kedua, gula kristal putih (GKP) untuk konsumsi diproduksi oleh pabrik-pabrik lama yang tingkat efisiensinya lebih rendah dibanding pabrik-pabrik yang baru. Ketiga, terkait kebijakan pemerintah. Pada pemerintah yang sebelumnya didirikan 11 pabrik gula tanpa kebun dengan kapasitas produksi sekitar 5 juta ton per tahun. Sudah barang tentu ketika pemerintah mengizinkan pendirian pabrik gula mereka harus punya raw materianya. Oleh karena tidak punya kebun maka satu-satunya raw material yang didapat adalah dari impor.

Karena ada disparitas yang cukup besar antara harga gula internasional dengan harga gula di Indonesia, akhirnya GKR (gula rafinasi) merembes ke pasar. Itu tidak bisa tidak. Dan memang produksi GKP ada masalah. Sehingga GKR merembes ke pasar karena ada disparitas harga yang cukup besar tadi. Hal itu sebenarnya hanya hukum ekonomi biasa dari mereka yang bermain dipasaran gula. Memang benar hal itu illegal dan pemerintah harus mengusut, tapi ada faktor kekurangan pasokan gula di pasar dan disparitas harga, maka pasti ada produk yang lebih murah masuk ke pasar tersebut. Bahkan di daerah perbatasan juga sering kali produk-produk Malaysia yang lebih murah masuk ke pasar Indonesia. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan