(Katanya) Belanja Politik Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
berita
Ekonomika

Sumber Foto: antaranews.com

17 February 2018 10:00
Penulis
Tahun politik. Tegang tapi berkah, kabarnya. Mandiri sekuritas memprediksi belanja politik pada pilkada serentak 2018 ini akan mencapai Rp46 triliun. Bahkan akan mendorong sekitar 0,2 persen pertumbuhan ekonomi 2018 (target 5,4 persen). Lagipula, pilkada serentak dilaksanakan setelah ramadhan dan Idul Fitri 2018, momen yang pasti membuat konsumsi rumah tangga membengkak.

Mendagri Tjahjo Kumolo bahkan berharap banyak pada pilkada serentak 2018. Momen itu diyakini akan menaikkan pertumbuhan ekonomi daerah karena banyaknya transaksi yang berkaitan dengan pembuatan atribut kampanye seperti kaos, umbul-umbul, spanduk, dan lain-lain yang berdampak bagus bagi ekonomi kecil daerah.

Ihwal pilkada, biasanya memang bergelimang gelontoran dana. Selain untuk pembiayaan aneka alat peraga kampanye, konsumsi, dan ‘membeli’ suara pemilih, kocek kontestan juga akan terkuras untuk membiayai timses masing-masing dan upah para saksi di TPS-TPS. Konon ada pula sumbangan ke partai pendukung (mahar). Jumlahnya memang bisa fantastis seperti angka perkiraan di atas. Namun, perlu juga diperhatikan temuan KPK setelah dilakukan penelitian pada 286 kepala daerah yang kalah pada pilkada 2015, tercatat 20 persen dari mereka tidak melaporkan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK) ke KPUD.

Kasus di atas mengisyaratkan bahwa pilkada selain menghasilkan kepala daerah dan berdampak ganda pada perputaran uang yang dinikmati sesaat oleh ‘stakeholder’ pilkada dan ekonomi kecil yang tak seberapa, juga menghasilkan moral hazard berupa terpeliharanya politik transaksional, alias jual beli suara yang merusak mental rakyat. Itukah jenis belanja politik yang diharapkan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi? Jadi mana lebih bernilai, kontribusi 0,2 persen pertumbuhan ekonomi dari momen 5 tahunan, atau secara elegan berhasil menumbuhkan sektor ekonomi rakyat dengan skema terarah serta konsisten?

Menjadi pertanyaan, apakah memang sesederhana itu berharap pertumbuhan ekonomi pada efek dari pilkada serentak? Pada momen yang cuma 5 tahun sekali? Mengapa tidak berpikir untuk memberdayakan dengan sungguh-sungguh ekonomi rakyat dengan skema pendanaan yang berdampak sustainable agar ekonomi rakyat tumbuh kuat? Toh, perputaran uang pilkada hanya sesaat, sementara pelemahan daya beli masyarakat belum juga menampakkan titik terang perbaikan.

Untuk itu, ada baiknya memang ‘euphoria’ belanja politik menjelang pilkada serentak 2018 diendapkan baik-baik, agar kita tidak lalai terhadap kewajiban utama amanat rakyat: pemihakan sektor ekonomi kerakyatan kita. Kita  ‘lupa’ pada perbaikan sektor industri manufaktur yang hanya tumbuh 4,27 persen pada 2017, UMKM/ekonomi kecil yang butuh pendampingan dan skema pembiayaan, Rp86,2 triliun dana pemda yang ‘ngendon’ di berbagai bank nasional karena tidak dimanfaatkan untuk pengembangan daerah, serta program dana desa yang belum optimal dan menyebabkan banyak sekali kepala desa dipenjara.

Mengapa euphoria terhadap pilkada serentak 2018 seolah melupakan program pengembangan ekonomi rakyat kecil yang sustainable? Apa strategi yang harus dikedepankan bagi pengembangan ekonomi kecil daerah pada 2018? Dengan adanya Rp86,2 triliun dana pemda yang tidak dimanfaatkan, apakah berarti daerah memang tidak punya strategi sukses yang implementatif?  

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

IT'S THE ECONOMY, STUPID! Presiden, kabinet, partai pendukung dan relawan memang harus mempertahankan delivery dan passion yang ditunjukkan oleh Presiden dalam blusukan yang ditulis oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dimana Jokowi kalah di pilpres 2014.

Menurut opini di harian Singgalang itu, Gubernur memuji passion yang terjalin antara presiden dan masyarakat yang tidak bisa dinilai dengan uang. Disapa oleh presiden setelah 72 tahun merdeka dan juga pernah berontak PRRI (15 Feb 1958) merupakan sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang.

Meskipun rakyat juga tetap butuh delivey ekonomi dalam menjalankan hak pilihnya di pilpres 2019, pemerintah bisa mendayagunakan Bantuan Desa dengan kerjasama relawan dan tokoh seperti Budiman Sujatmiko yang juga sudah masuk struktur PDIP.  Jadi Bantuan Desa bisa dikelola lebih struktural dan sustainable ketimbang mengandalkan money politics pilkada dan pilpres serentak pileg 2019 yang cuma sementara (6 bulan masa kampanye). Itupun sudah diatur agar tidak merebak KKN dalam jumlah fantastis di balik layar prosedur legal formal KPU yang diawasi Bawaslu.

Yang sekarang harus diwaspadai memang tingkah laku elite oposisi yang tetap ‘lihai’ mencari celah ekonomi maupun non ekonomi terutama faktor SARA. Elite yang bermain api SARA, mirip pelaku roulette Rusia, menembakan peluru dari pistol yang cuma diisi 1 peluru dan lubangnya ada enam.

Nah kalau Anda taruhan roulette Rusia, maka Anda memutarnya, setelah itu membidik ke arah jidat Anda sendiri. Kalau Hok Gie ya pelurunya di selongsong yang berbeda, kalau pas naas ya peluru langsung menembus batok kepala Anda.

Nah faktor SARA dalam politik Indonesia kalau dimainkan bisa jadi kayak roulette Rusia bagi eksistensi NKRI. Sedang faktor ekonomi memang merupakan faktor yang harus di-deliver secara konkret. Sektor riilnya harus tidak memberatkan masyarakat lower millde yang jumlahnya lebih banyak dari middle class ke atas.

Pengalaman Presiden Bush Sr, meski jadi pahlawan Perang Teluk 1990-1991 membebaskan Kuwait dari invasi Saddam Hussein, akan kalah oleh penantangnya Gubernur Bill Clinton dengan slogan “Its The Economy, Stupid!“. Presiden Bush Sr kalah karena kebijakan Gubernur Bank Sentral AS Alan Greenspan (1987-2000) yang tidak favourable bagi masyarakat AS .

Ketika terpilih jadi Presiden tahun 2000, Presiden Bush Jr langsung mengganti Alan Greenspan yang dianggap penyebab kekalahan ayahandanya. PM Churchill memimpin Inggris mengalahkan Hitler, tapi dalam pemilu 1945 kalah oleh Attlee dari Partai Buruh karena orang udah capai perang dan perut perlu ekonomi riil. 

Jadi segala macam hulabalo money politics pilkada dan pilpres ini hanya merupakan "appetizer dan desert". Main course-nya ya tetap economic delivery kepada rakyat serta passion dan compassion antara presiden dan calon pemilih terutama generasi ‘Now-Wow’ dan lower middle class.

Selamat memanfaatkan tahun politik sampai April 2019. Semoga Presiden ke-7 tetap lanjut dua periode dan ekonomi bisa tumbuh 7 persen agar dalam tempo 7 tahun kita mentas jadi negara kelas menengah dengan pendapatan per kapita 10.000 dolar AS pada akhir periode ke-2 Presiden Jokowi pada 2024. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Sosial Politik dan Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada menyebutkan bahwa pilkada didefinisikan sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

Definisi ini sangat prosedural menggambarkan proses pemilu untuk memilih kepala daerah dalam bingkai kedaulatan rakyat. Pilkada adalah momentum penting rakyat berdaulat menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin. Dari definisi tersebut, tidak ada satupun kata atau kalimat yang menarasikan korelasi pilkada dengan dampaknya pada ekonomi daerah secara langsung. Definisi yang sangat politik. Namun kemudian muncul argumentasi yang mencoba menghubungkan korelasi pilkada yang memiliki dampak ekonomi di daerah karena ada biaya dan belanja yang sangat besar mencapai triliunan rupiah.

Total anggaran pilkada serentak 2018 di 171 daerah mencapai Rp20 triliun, walaupun hingga saat ini berdasarkan data NPHD yang sudah ditandatangani berjumlah Rp15,2 triliun. Rinciannya, anggaran KPU Rp11,9 triliun, Bawaslu Rp2,9 triliun, dan TNI-Polri Rp339,6 miliar (Kemendagri,2017). Menariknya, dari Rp15,2 triliun tersebut kurang lebih 30 persen digunakan untuk honor.

Selain biaya yang bersumber dari APBN/APBD, biaya pilkada juga bersumber dari calon kepala daerah dengan mengeluarkan biaya yang disebut mahar politik atau biaya saksi dan lain-lain yang angkanya mencapai triliunan rupiah. Setiap calon gubernur setidaknya mengeluarkan biaya minimal Rp100 miliar, calon wali kota atau bupati mencapai minimal Rp5 - Rp50 miliar (Puspol Indonesia, 2017). Dengan mencermati biaya politik yang bersumber dari APBN/APBD dan bersumber dari calon kepala daerah, Mandiri Sekuritas memprediksi belanja politik pada pilkada serentak 2018 akan mencapai Rp46 triliun. Belanja sebesar tersebut akan mendorong sekitar 0,2 persen pertumbuhan ekonomi 2018 (target 5,4 persen).

Asumsi ekonomi di atas dapat dibenarkan secara statistik dan kuantitatif, tetapi dampak ekonomi tersebut hanya bersifat musiman dan tidak berdampak sistemik. Ini dibuktikan dengan temuan Indef (2017) bahwa kenaikan belanja barang efek pilkada hanya terjadi pada bulan-bulan pilkada saja seperti yang terjadi pada pilkada 2012, 2015, dan 2017 lalu.

Secara kualitatif, dampak ekonomi pilkada hanya dirasakan oleh lingkaran dekat yang memiliki akses pada stakeholders politik saja baik tim sukses, konsultan, maupun partai politik, bahkan ada kecenderungan dampak ekonomi pilkada justru terjadi tidak di daerah tetapi banyak juga ke pusat karena hampir seluruh keputusan terkait pilkada harus dikeluarkan oleh DPP partai politik. Begitu pula belanja barang dan jasa juga ternyata tidak sedikit yang lari ke pusat bahkan ke luar negeri, misalnya atribut kampanye dan belanja konsultan politik. Dengan data ini maka sangat sedikit dampak ekonomi pilkada kepada daerah kecuali sedikit atau bahkan hampa dampak.

Pilkada 2018 diwarnai berita miris adanya sejumlah calon kepala daerah petahana yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Ini terjadi di wilayah NTT, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Peristiwa OTT tersebut memperpanjang data untuk menyimpulkan bahwa sistem pilkada telah mendorong suburnya praktik korupsi secara sistemik. Sebuah praktik korupsi yang terjadi sejak kepala daerah sebelum terpilih, saat terpilih, saat perencanaan APBD hingga penggunaan dana APBD. Sebuah lingkaran korupsi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Sosial Politik dan Kewarganegaraan

Pada tahun 2015 ada temuan menarik dari hasil kajian KPK. Temuan tersebut diperoleh dari wawancara mendalam ratusan calon kepala daerah pada pilkada sebelumnya. Kajian tersebut menemukan 51,4 persen calon mengeluarkan dana kampanye melebihi harta kas mereka, 16,1 persen melebihi total harta yang dilaporkan dalam LHKPN, 56,3 persen mengatakan donatur kampanye mengharap balasan saat calon kada terpilih, sebesar 75,8 persen responden mengatakan akan mengabulkan harapan donatur, dan sebesar 65,7 persen menyatakan donatur menghendaki kemudahan perizinan usaha dari calon kepala daerah.

Temuan KPK tersebut meyakinkan penulis bahwa sistem pilkada patut dievaluasi secara mendasar agar menghadirkan sistem pilkada yang efektif dan efisien, yang berorientasi pada tujuan negara dan tujuan pembangunan daerah.

Setidaknya ada dua agenda perbaikan mendasar dari pilkada yang selama ini berjalan. Pertama, agenda perubahan Sistem Politik Indonesia secara makro (Sistem Pemilu, Sistem Kelembagaan politik, dan lain-lain). Kedua, agenda perubahan sistem politik mikro (Pilkada, Parpol, dan lain-lain). Kedua agenda perubahan mendasar tersebut sangat penting untuk menghadirkan sistem yang efektif dan efisien. Bagaimana detail dua agenda perubahan itu? Penjelasannya tidak cukup dibahas singkat di media ini. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Ekonomi Universitas Nasional

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi itu berasal dari pengeluaran konsumsi masyarakat (C), pengeluaran investasi (I), belanja pemerintah (G) dan ekspor netto (ekspor-impor). Selama Ini pengeluaran konsumsi merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Fakta selama ini menunjukkan, perlemahan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh menurunnya pengeluaran konsumsi akibat turunnya daya beli masyarakat. Ini antara lain disebabkan oleh kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan kenaikan harga untuk komoditi yang diatur oleh pemerintah (administrated price) seperti kenaikan tarif listrik dan lainnya. Hal itu ditambah dengan dana-dana pemda yang dibiarkan menganggur karena kekhawatiran proses pengeluarannya bisa mengundang keterlibatan KPK.

Demikian juga dengan dana-dana yang sudah jatuh ke tangan koruptor yang pasti takut membelanjakannya.

Masih beruntung turunnya pengeluaran konsumsi diimbangi dengan kenaikan ekspor komoditi primer yang harganya mulai rebound.

Penggelontoran biaya politik, apapun tujuannya, sedikit banyak akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi bila “uang politik“ itu jatuh ke tangan rakyat golongan bawah. Memang model penggelontoran dana-dana seperti ini hanya bersifat sesaat, meski demikian tetap akan memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi tetap harus didasarkan pada pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran dan kontinyu.

Dana desa yang sebanyak Rp60 triliun itu bila pemanfaatannya tepat sasaran akan banyak artinya untuk meningkatkan konsumsi masyarakat bawah yang efek penggandanya (multiplier) besar.

Meskipun penggelontoran uang politik itu memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi ini akan melestarikan tingginya biaya recruitment politik yang tidak sehat bagi pengembangan demokrasi dan dapat menyuburkan budaya korupsi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Pengamat Kebijakan Publik/ Anggaran

Tidak serta merta Rp60 triliun yang diarahkan ke desa bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena banyak indikator yang harus dipenuhi sebagai persyaratannya. Kita tahu bahwa hampir sebagian alokasi yang diarahkan ke desa lebih banyak untuk proyek infrastruktur, sehingga belum tentu dapat memberikan sumbangsih pada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan per kapita maupun mengurangi angka pengangguran yang terjadi saat ini. Bahkan dalam memenuhi kebutuhan sendiri saja masyarakat masih sangat kesulitan

Ihwal dana pemda yang diparkir di bank nasional, ada banyak aspek yang kemudian perlu dijadikan evaluasi di tingkat ini. Pertama, pada permasalahan SDM/ aparatur. Ada banyak contoh di tingkat daerah yang tidak terampil/tidak memiliki keahlian dalam mengelola program atau proyek tertentu sehingga terjadi kemandegan. Kedua, pada aspek politis. Bisa saja ada unsur kesengajaan diparkir terlebih dahulu baru mendekati akhir tahun diimplementasikan karena elite mempunyai kepentingan dalam hal bunga berbunga, karena sampai hari ini belum terbangun sistem yang transparan dalam pengelolaan bunga giro atau bunga daerah sebagai kontribusi APBD.

Mengatasi persoalan kemiskinan ala sekarang tidak sampai ke akarnya. Secara operasionalisasi hanya pada permukaan saja sehingga banyak program yang hanya diarahkan berupa bantuan yang tidak bersifat sustain. Jika indonesia mulai beranjak pada negara industrialisasi, seharusnya peningkatan kapasitas  SDM harus ditata agar tidak tergeser oleh teknologi dan oleh SDM asing (ini persoalan tenaga kerja) dalam membuka lapangan kerja yang lebih baik, masih menjadi catatan yang menjadi PR berat yang harus dikerjakan.

Kita tahu tenaga kerja infomal di indonesia memiliki jumlah 55 persen (sektor pertanian, perikanan, dan lainnya), namun pemerintah belum memberikan treatment yang serius pada sektor ini dalam membuka lapangan kerja untuk mereka.

Berharap dampak pemilukada dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu terlalu naif, karena kita tahu bahwa sifatnya tidak sustain dan cenderung sporadis, sehingga tidak akan mengurangi angka kemiskinan yang ada. Yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa resource atau APBD tidak dimanfaatkan oleh elite untuk kepentingan sepihak dan tetap diarahkan untuk program/kegiatan terutama untuk mengatasi persoalan pengangguran dan memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pegiat UMKM, Founder/ Ketua Umum Komunitas Eksporter Muda Indonesia (KEMI)

Tahun 2018 ini momen pestanya rakyat di 17 Propinsi dan 115 kota/kabupaten di seluruh Indonesia dalam Pilkada langsung 2018. Diprediksi akan digelontorkan dana Rp46~50 triliun hanya untuk memih kepala daerah.

Data BPS (5/02) menyebut PDB RI sebesar Rp13,588 triliun, itu artinya belanja politik karena pilkada sebesar 0,33 persen dari PDB.

Kalau benar dana tersebut dibelanjakan seluruh kandidat peserta pilkada maka akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi hampir mendekati target 5,4 persen yang pertumbuhan ekonomi 2018.

Situasi akan berbeda jika tidak ada pilkada 2018, artinya tidak akan ada kenaikan signifikan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi RI. Karena berdasarkan data BPS, tren pertumbuhan ekonomi RI sangat berat untuk mencapai target dari 4,88 persen (2015), 5,03 persen (2016), dan 5,07 persen (2017), sehingga kalau situasi normal, akan sulit sekali pemerintah mencapai target 5,4 persen di tahun ini.

Momen belanja politik pilkada 2018 ini menjadi harapan pemerintah agar target bakal tercapai di tahun ini. Namun sebenarnya pertumbuhan ekonomi tidak sebatas angka capaian saja, namun perlu diperhatikan aspek distribusi pertumbuhan ekonomi dan distribusi kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik lagi bagi rakyat kecil terutama pelaku ekonomi UMKM (kerakyatan).

Menjadi hal lumrah jika distribusi belanja politik ke sektor-sektor telekomukasi dan informasi (media cetak dan elektronik), bisnis percetakan, atau tim sukses tiap kandidat, itu artinya belanja politik 2018 hanya terdistribusi ke sebagian kecil sektor usaha.

Dana yang dikeluarkan tersebut sepertinya tidak akan dapat menjangkau ke sektor UMKM atau ekonomi kerakyatan secara optimal sehingga belum mampu meningkatkan pertumbuhan bisnis mereka.

Padahal, struktur ekonomi kita ditopang secara kokoh oleh pelaku ekonomi kerakyatan (UMKM) yang berjumlah 56,4 juta UMKM dan memberikan kontribusi 97 persen dari total PDB serta menyumbang kuota lapangan kerja sebanyak 97 persen dari seluruh angkatan kerja.

Bagaimana agar pertumbuhan ekonomi 2018 ini bisa mencapai target dan memiliki distribusi yang merata dan berkeadilan? Perlu kiranya seluruh kandidat melakukan inovasi dan re-orientasi kampanye mereka secara produktif dan memiliki asas manfaat untuk para pelaku ekonomi kecil ini melalui rencana program yang membangun, misal mengubah gaya kampanye pengerahan massa ke arah kampanye produktif dan edukatif, misalnya workshop wirausaha, pelatihan manajemen keuangan, pelatihan pemasaran, dan lain lain.

Inovasi ini akan ikut mendorong dana kampanye mereka lebih produktif dibandingkan dengan model kampanye show of force.

Selain efek pilkada 2018, pertumbuhan ekonomi rakyat bisa dirasakan melalui pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Namun hal ini tergantung dari perencanaan desa sendiri, mampukah desa mengelola dana tersebut untuk menstimulasi iklim usaha di daerahnya sendiri? Mampukah mengelola BUM Desa dan menumbuhkan wirausahawan baru mengingat alokasi ADD tidak semuanya untuk program ekonomi rakyat.

Sebenarnya yang lebih memiliki kemampuan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi rakyat secara sustainable dan terstruktur adalah pemerintah daerah. Pemda cukup banyak memiliki anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Namun faktanya sebanyak Rp86,2 trilyun dana pemda terparkir alias tidak terserap.

Sebenarnya kalau pemerintah daerah memiliki kreatifitas dan keberanian berinovasi, maka angka ini akan sangat signifikan mendongkrak pertumbuhan ekonomi negeri ini. Perlu diingat masih ada 70 persen UMKM  dan pelaku ekonomi kerakyatan yang belum dapat menikmati akses permodalan dari pihak perbankan, CSR, atau pemerintah daerah. Oleh karena itu kepala daerah yang cerdas ,berani dan peduli kepada ekonomi kerakyatan dapat diharapkan  menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah.

Di sinilah sebenarnya fungsi pilkada 2018 untuk melahirkan kepala daerah yang berkualitas dan inovatif agar mampu mengelola APBD lebih optimal dan berorientasi pertumbuhan dan berkeadilan.

Namun kalau belanja politik 2018 ini sebagai bentuk "investasi" untuk hasil yang lebih besar lagi ketika menjabat nanti,maka dapat diprediksi mereka akan bernasib sama dengan para pendahulunya yang tertangkap KPK karena kasus korupsi dan pertumbuhan ekonomi 2018. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

Mengasumsikan bahwa belanja politik yang masif pada pilkada serentak akan berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, menurut saya hanya melihat di bagian permukaan saja. Belanja politik dan dampaknya terhadap ekonomi tidak selalu bersifat linier.

Hal ini karena ada hal yang fundamental dalam konsep ekonomi yang disebut sebagai “opportunity cost” ,yakni biaya alternatif yang terbaik yang dapat dimanfaatkan. Jadi Rp46 triliun belanja politik dalam konteks opportunity cost bisa diinvestasikan pada belanja untuk kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan berjangka panjang seperti infrastruktur, pendidikan, hilirisasi, dan lain sebagainya. Ini yang sering dilupakan.

Memang secara mikro ada pergerakan ekonomi di sektor riil dari belanja politik seperti pembuatan bahan kampanye, penggunaan media, dan lain sebagainya. Namun menurut saya jumlah ini masih kecil relatif terhadap PDB kita. Jeff Milo dari University Missoury bahkan pernah meneliti bahwa bukan jumlah belanja yang memenangkan dan menggerakan ekonomi, namun sering lebih kepada kualitas kandidat. Jadi bisa saja kandidat yang memiliki kharisma dan populer membelanjakan lebih sedikit untuk biaya kampanye namun memenangkan kontestasi, dan hal ini belum tentu akan berdampak besar pada perekonomian secara keseluruhan.

Belanja politik di tahun politik hanyalah mini stimulus yang dampaknya relatif miniature pula terhadap perekonomi Indonesia secara keseluruhan. Mungkin kita masih ingat bahwa paket-paket stimulus yang jumlahnya cukup besar yang digelontorkan pemerintah pun sering dampaknya terlihat kecil.

Dengan demikian penting bagi pengambil kebijakan untuk mengembangkan program-program strategis yang berdampak lebih luas dan jangka panjang ketimbang mengandalkan belanja politik yang lima tahunan. RAPBN 2018 tentu harus diarahkan pada “push factor” yang mendorong pergerakan ekonomi seperti Rp60 triliun dana desa, dan juga “pull factor” yang menarik investasi seperti melalui pengambangan infrastruktur.

Di sisi lain perlu pula didorong agar dana daerah tidak lagi mengendap di perbankan melalui kebijakan yang progresif seperti relaksasi regulasi. Banyak kepala daerah takut membelanjakan anggarannya karena kekhawatiran berurusan dengan hukum akibat benturan regulasi.

Pengembangan program strategi pengentasan kemiskinan juga memerlukan terobosan dengan melihat beberapa hal seperti “shadow economy” Indonesia yang menurut peneltitian lembaga-lembaga internasional berkisar antara 19 -21 persen terhadap PDB. Shadow economy ini adalah kegiatan ekonomi yang tidak terdeteksi di permukaan baik berupa undeground economy sampai black market, dan sebagian melibatkan masyarakat kecil seperti pedangan kaki lima dan sebagainya.

Jika ekonomi ini dicermati secara lebih baik dan  diinjeksi dengan strategi yang lebih baik akan sangat membantu mengurangi kemiskinan. Jadi, agar hasil pilkada menghasilkan multiplier effect yang lebih sustainable, tentunya harus dipertimbangkan bagaimana kampanye dan belanja politik juga didasarkan pada prinsip “money well spent”, yakni beberapa stimulus yag bersifat nudge yang mendorong kegiatan ekonomi yang lebih bersifat long lasting seperti perbaikan infrastruktur, pengembangan sektor pertanian dan pangan, dan sebagainya. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Saat ini, rakyat Indonesia di 171 daerah kembali dibanjiri janji-janji manis para kontestan politik. Perayaan politik juga akan mencapai klimaksnya pada pergelaran pileg dan pilpres di tahun mendatang. Oleh sebab itu kita khawatir para penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah akan lalai terhadap urusan rakyat dan mengedepankan pragmatisme politiknya. Pemerintah tidak boleh lengah terhadap berbagai persoalan ekonomi yang masih menjerat bangsa ini dan juga mesti sigap terhadap risiko terjadinya guncangan ekonomi di tahun politik ini.

Di level pusat, risiko perekonomian paling nyata yang tengah dihadapi ialah kesehatan fiskal yang semakin memburuk. Ini terlihat dari makin akutnya defisit fiskal dan defisit keseimbangan primer. Pertama, defisit anggaran terus melebar dari 2,49 persen (Rp308,3 triliun) terhadap PDB pada tahun 2016 menjadi 2,57 persen (Rp345,8 triliun) pada 2017. Sementara pada APBN 2018, defisit fiskal dipatok Rp326,9 triliun atau 2,19 persen terhadap PDB. Angka tersebut berpotensi membengkak karena target penerimaan pajak yang terlampau tinggi sebesar 20 persen. Padahal pertumbuhan penerimaan pajak 2017 hanya mencapai 4,3 persen. Dari sisi belanja juga ada risiko peningkatan khususnya belanja subsidi energi akibat kenaikan harga minyak mentah dunia yang sudah menembus 60 dolar AS per barel, melebihi asumsi 48 dolar AS per barel pada APBN 2018.

Kedua, defisit keseimbangan primer sejak 2012 belum juga mampu dikembalikan pemerintah pada kondisi keseimbangan primer positif. Bahkan justru meningkat dari Rp125,6 triliun pada 2016 menjadi Rp129,3 triliun pada 2017. Meskipun defisit keseimbangan primer pada 2018 ini ditargetkan hanya Rp87,3 triliun, lagi-lagi nilai tersebut akan tembus akibat potensi shortfall pajak serta beban puncak pembayaran utang jatuh tempo.

Implikasi dari kondisi fiskal tersebut adalah risiko gagalnya pemerintah  menunaikan kesejahteraan rakyat. Pemerintah mulai menampakkan politik anggaran yang jauh dari keberpihakan terhadap rakyat kecil. Misalnya, pencabutan subsidi listrik kepada 19 juta rumah tangga golongan bawah pada awal 2017. Pengurangan subsidi listrik ini berlanjut dari Rp50,6 triliun pada 2017 menyusut jadi Rp47,7 triliun pada 2018. Begitupun dengan pemangkasan subsidi non energi dari Rp68,6 triliun pada 2017 menjadi Rp61,7 triliun pada 2018. Sebagai gantinya, pemerintah meluncurkan program padat karya yang kental dengan nilai politis. Masalahnya, program itu justru memanfaatkan dana desa yang sejatinya merupakan hak prerogatif warga desa dan mestinya bebas dari kepentingan politis penguasa.

Di level daerah, problem ekonomi yang diderita rakyat juga tidak lepas dari ketidakbecusan kepala daerah dalam mengelola kebijakan fiskal daerah. Mayoritas APBN masih saja tersedot untuk belanja pegawai. Sedangkan belanja modal yang diharapkan menjadi mesin pendorong aktifitas ekonomi yang produktif justru diabaikan.

Lebih buruk lagi, kemalasan pemda dalam mengoptimalkan APBD juga tercermin dari dana APBD yang sengaja diendapkan di perbankan. Peningkatannya pun sangat fantastis, dari Rp87,2 triliun pada Desember 2016 naik 18,6 persen menjadi Rp103 triliun pada Desember 2017.

Kembali pada musim hajatan politik, keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat akhirnya hanya menjadi seremoni jangka pendek dengan menerapkan siklus politik anggaran (political budget cycle) yang tercermin pada penghamburan belanja sosial. Motifnya jelas, menjaring dukungan konstituen sebanyak-banyaknya. Dari para penantang petahana, kucuran dana kampanye juga akan membanjiri pasar transaksi politik. Hasilnya, rakyat kembali hanya menjadi komoditas politik yang terpinggirkan, sedangkan kepala daerah berkejaran dengan waktu mengembalikan modal politiknya.

Dengan narasi tersebut, tentunya persoalan kesejahteraan yang masih membelenggu rakyat tidak akan pernah terurai. Di tengah festival politik, pemerintah baik pusat maupun daerah harus dengan cerdas melakukan segala upaya meringankan beban rakyat. Jika tidak, di saat tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan yang masih tinggi disulut kepentingan politik maka bukan tidak mungkin berpotensi menjadi turbulensi ekonomi sekaligus ledakan sosial. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Saya setuju bahwa kegiatan politik seperti pilkada, pileg, dan kemudian pilpres akan menaikkan belanja politik seperti pembuatan dan penjualan atribut kampanye yang legal, sampai kepada yang ilegal semacam money politics oleh sementara pihak yang tidak bertanggung jawab.

Namun demikian, peningkatan belanja politik serta sumbangannya kepada perekonomian nasional tidak besar. Daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi 2018 disebut hanya 0,2 persen saja. Kenapa kecil? Sebagian terbesar belanja politik cuma terjadi di kalangan mereka yang terlibat politik saja. Di luar kalangan atau kelompok politik tentu tidak ikut terlibat dalam belanja politik.

Saya tidak punya data, namun guts feeling saja belanja Lebaran akan jauh lebih besar mengingat hampir 90 persen penduduk beragama Islam yang tentu akan membeli barang-barang keperluan lebaran semampu mereka.

Jumlahnya akan lebih besar lagi bila dibandingkan dengan belanja politik.
Mendagri Tjahjo Kumolo memang berharap besar supaya ekonomi kecil di daerah bisa terbantu lewat belanja politik hanya untuk periode lima tahun sekali saja. Tentu event penting seperti pilkada, pileg, dan pilpres tidak bisa dilakukan terlalu sering.

Nah, ada satu aspek yang ingin kita perhatikan secara serius bahwa baik belanja politik maupun belanja Lebaran sifatnya ialah apa yang disebut sebagai trade-related. Investasi asalnya, terutama untuk belanja politik, tidak besar untuk membantu proses industrialisasi.

Indonesia sangat membutuhkan industri-industri besar guna mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional secara robust, sedikitnya sebesar 7 persen, agar dapat menambahkan lapangan atau kesempatan kerja baru. Sekaligus penghasil barang-barang dagangan yang marketable di pasar global untuk menghasilkan foreign exchange yang amat diperlukan Indonesia.

Atribut partai, umbul-umbul, kaos bergambar para kontestan, tentu sulit diekspor ke luar negeri. Paling-paling sebagai souvenir saja. Namun belanja politik tetap lumayan untuk membuat ekonomi rakyat bersemangat di daerah-daerah. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang