Karut Marut Pengadaan Kilang Baru
berita
Ekonomika
Sumber Foto : Ekonomi.com (gie/Watyutink.com) 27 April 2018 17:00
Penulis
Upaya untuk memperbaiki infrastruktur kilang minyak dalam negeri masih berjalan lambat. Proyek pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR) masih terkendala berbagai masalah, di antaranya soal lahan dan insentif fiskal bagi pembangunan kilang. Itu terjadi, misalnya, di RDMP Cilacap dan GRR Tuban.

Tetapi, petinggi Pertamina yang baru menegaskan tetap berkomitmen untuk membangun proyek pengadaan kilang minyak Pertamina, seperti yang telah dimulai untuk RDMP Balikpapan dan GRR Tuban. Tetapi untuk GRR Tuban masih bermasalah karena dari 800 hektare (ha) lahan yang dibutuhkan, 40 ha di antaranya masih milik warga.

Untuk kilang Cilacap, pemerintah mengaku telah memberikan insentif cukup besar berupa tax holiday 100 persen bebas PPh Badan kepada Saudi Aramco sebagai penggarap.

Proyek RDMP (modifikasi kilang lama) maupun GRR (pengadaan kilang baru) memang harus menjadi fokus pemerintah terkait kewajiban menuju kemandirian energi nasional. Krisis energi mengancam di depan mata, sementara kilang yang ada adalah kilang-kilang tua yang dibangun di masa Orde Baru maupun sebelumnya. Kilang terakhir yang dibangun adalah kilang Balongan, dibangun pada 1995 dengan kapasitas 125 ribu barel per hari (bph). Tetapi di sisi lain, cadangan minyak bumi kita diperkirakan  tersisa 12 tahun lagi. Haruskan membangun kilang baru jika cadangan minyak tidak banyak? Bagaimana perhitungannya?

Indonesia kini telah menjadi negara importir BBM. Dari 1,6 juta bph kebutuhan BBM nasional per hari, 60 persen berasal dari impor.

Sejumlah kalangan berspekulasi, jika Indonesia diserang oleh negara luar yang kuat, maka cadangan BBM yang tersedia untuk menahan invasi, logistik, dan pergerakan pasukan hanya bertahan untuk dua hari. Setelah itu kita tidak berdaya.

Vietnam kini sedang meningkatkan kapasitas cadangan energi dari 47 hari menjadi 90 hari impor. Amerika Serikat, setelah perang Yom Kippur pada 1973 telah meningkatkan cadangannya sampai 204 hari impor, Korsel 96 hari impor, dan Jepang 148 hari impor. Sementara Indonesia masih berkisar 22 hari impor. Padahal International Energy Agency (IEA) sendiri mensyaratkan cadangan energi anggotanya minimal 90 hari.

Apakah Indonesia mampu secepatnya memperbaiki peringkat cadangan energinya, minimal untuk dua bulan saja? Tetapi, produksi BBM dalam negeri hanya sanggup berproduksi maksimal 600-700 ribu bph. Siapkah anggaran pemerintah untuk impor? Pun, siapkah kita secepatnya membangun ketahanan energi dengan membangun sebanyaknya kilang yang diperlukan?

Di tengah gejolak kenaikan harga minyak dunia, karut marut anggaran pengadaan di bidang energi malah makin bertambah. Laba Pertamina praktis tergerus untuk menutupi biaya operasional harian, sementara harga bahan bakar non subsidi tidak kunjung naik, dan terakhir Pertamina diwajibkan untuk mengadakan kembali bahan bakar premium bagi masyarakat yang sebelumnya telah dikurangi di berbagai SPBU. Padahal, rekomendasi tim reformasi tatakelola migas 2015 telah mengusulkan agar penggunaan premium di batasi dan diganti dengan Pertalite (Ron 90), yang lebih pro lingkungan dan tidak merusak mesin. Indonesia juga diimbau untuk memenuhi standar Euro 4 (Ron 99) dalam pengadaan BBM.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Untuk soal anggaran pengadaan kilang baru ini sebetunya butuh ketegasan dari Direksi baru Pertamina, jika benar-benar mau mencapai target yang diberikan Pemerintah. Pilihannya hanya dua, mau mengikuti kebijakan yang sifatnya politis dari pemerintah soal pengadaan kembali BBM subsisi premium, harus menahan harga Pertalite dan BBM bersubsidi, mau tak mau memang ini pilihan yang sangat sulit bagi Direksi yang baru.

Karena untuk membangun kilang itu butuh biaya yang besar, sementara di sisi lain Pertamina juga butuh biaya untuk menopang subsidi premium. Memang kemarin pemerintah meminta Pertamina untuk kembali menggelontorkan premium ke masyarakat guna menutupi kelangkaan premium. Jadi ada dua pilihan yang sangat sulit dan butuh ketegasan dan kecermatan Direksi Pertamina yang baru. Supaya tetap bisa mengakomodasi kepentingan pemerintah dengan tetap mengadakan premium, di sisi lain harus bisa mengatur keuangan Pertamina itu sendiri. Karena keuangan Pertamina sendiri saat ini sangat berat, dampak dari kenaikan harga BBM dunia, sedang kita sendiri sudah jadi negara nett importir BBM.

Memang betul rekomendasi dari tim reformasi tatakelola migas tahun 2015 adalah secara bertahap mengganti premium dengan BBM yang bersih lingkungan dan juga ber oktan tinggi seperti Pertalite. Tapi di tahun politik seperti sekarang ini, dimana tahun depan Pilpres dan saat ini sudah mulai ‘pemanasan’. Oleh karenanya kalau pemerintah saat ini mau terplih lagi maka harus menggelontorkan banyak belanja sosial, salah satunya adalah memberiian subsidi BBM yang lebih besar ini. Makanya dalam 3 bulan pertama tahun 2018 ini, bantuan sosial dan subsidi itu bisa meningkat berkali-kali lipat.

Dengan demikian, untuk target ketahanan energi yang diantaranya pengadaan kilang baru, pemerintah harus memilih antara kepentingan jangka pendek atau ketahanan energi yang jangka panjang, bisa dilihat dari  permintaan pemerintah yang selama ini ada. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Fraksi Hanura DPR-RI

RDMP kilang cilacap yang dibiayai sejumlah 5 miliar dolar AS harus ditinjau kembali HOA (Head of Agreement) nya, karena sangat merugikan Indonesia.

Pertama, Saudi Aramco mendapatkan tax holiday selama 20 tahun.
Kedua, kilang cilacap lepas dari Pertamina untuk kemudian menjadi perusahaan baru dengan komposisi saham Pertamina 55 persen dan Saudi Aramco 45 persen persen saham.
Ketiga, seluruh produk kilang tersebut harus dibeli Pertamina dengan formulasi harga IPP (Import Parity Price), artinya formula harga menggunakan basis MOPS (Mid Oil Platts Singapore) plus freight(Singapura-Cilacap) dengan kondisi take or pay nya 60 persen.

Hitungan itu jelas sangat merugikan Indonesia, malahan ditengarai akan lebih rendah harga beli produk yang sama jika langsung impor dari Singapura.

Hal inilah yang harus disikapi oleh Direktur Utama Pertamina yang baru, yakni mengkaji ulang skema kerjasama dengan Saudi Aramco itu.

Idealnya, seharusnya formula harga disamakan dengan formula harga kilang-kilang Pertamina yang lain.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Center of Development Studies (CDS), Tenaga Ahli DPR-RI Koordinator Cluster Industri dan Pembangunan (Komisi IV, V, VI dan VII), Dosen STIKOM Jakarta

Bukan skeptis. Namun persoalan energi di tanah air memang sangat kompleks. Saking ruwetnya, permasalahan energi tak sekadar dilematis, kini dikenal Trilema Energi.

Sejak tahun 2004, Indonesia sudah menjadi net importir minyak bumi. Berturut-turut sejak saat itu, lifting minyak terus menurun hingga titik nadir 600-700 ribu bph, UU Migas berkali-kali di judicial review di Mahkamah Konstitusi, tak ada lagi kilang minyak yang dibangun (kilang terakhir yang dibangun adalah Kilang Balongan tahun 1995).

Padahal, menurut Data BP World Statistic, produksi minyak bumi Indonesia pernah mencapai 1,65 juta bph pada 1977. Indonesia ada di jajaran 11 negara produsen minyak terbesar di dunia. Sumbangan sektor migas kepada penerimaan nasional sebesar 62,88 persen terhadap penerimaan negara. Kini, kontribusi sektor migas pada penerimaan negara tinggal 26,4 persen (tahun 2016).

Di sisi lain, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) belum bisa diandalkan sebagai alternatif pengganti migas. Tarik ulur kebijakan sangat kental terasa. Belum ada payung hukum yang kuat untuk mendorong pengembangan EBT yang potensinya mencapai 441 gigawatt (GW). Sejauh ini yang baru terealisasi sebesar 8,89 GW.

Pengembangan EBT di Indonesia didorong melalui UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan juga UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Belum ada UU tentang EBT secara khusus. Dalam UU Energi, sumber energi baru (EB) adalah sumber energi yang dapat berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquified coal), dan batu bara tergaskan (gasified coal). Sementara sumber energi terbarukan (ET) adalah sumber energi yang sifatnya dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

UU Energi secara umum telah mengamanatkan adanya diversifikasi sumber energi menggunakan EBT. Pasal 20 dan 21 secara eksplisit menegaskan tentang wajibnya peran pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan dan memanfaatkan EBT sesuai dengan kewenangannya dan juga para pelaku EBT dapat memperoleh kemudahan atau insentif untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.

Dalam Pasal 29, pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penyediaan dan pemanfaatan dan diarahkan terutama untuk pengembangan EBT dalam rangka menunjang tumbuhnya industri energi nasional yang mandiri. Pasal 30 ayat 3 juga menyatakan aktivitas pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian tentang EBT dibiayai dari pendapatan negara yang berasal dari energi tak terbarukan. UU Panas bumi juga mengamanatkan prioritas terhadap pemanfaatan tenaga panas bumi untuk pembangkit listrik dengan memberikan kemudahan dan fasilitas insentif bagi para pengembangnya. Namun demikian, baik UU Energi dan UU Panas Bumi belum seperti yang diharapkan. Pemerintah terlalu lamban membuat payung hukum aturan turunannya, baik PP,  Perpres dan seterusnya.

Akibatnya, capaian bauran EBT dalam pembangkitan tenaga listrik baru mencapai 7081,93 MW atau sekitar 11,87 persen (2016) yang terdiri dari 76 persen tenaga air, 23  persen tenaga panas bumi, 0,23 persen tenaga surya, dan 0,02 persen tenaga angin. Dari segi dukungan anggaran, dana pengembangan EBT saat ini di APBN 2018 hanya Rp1,5 triliun rupiah. Meskipun ada kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sekitar Rp827 miliar rupiah dengan total pagu Rp1 triliun untuk pembiayaan infrastruktur EBT yang didanai pemerintah. Untuk itu pemerintah perlu mendorong strategi dengan mendukung pendanaan pihak swasta untuk merealisasikan pengembangan EBT ini.

Untuk panas bumi, berbagai kendala yang terjadi selama ini antara lain adalah biaya eksplorasi yang tinggi (8–9 persen dari total biaya) dan juga waktu eksplorasi yang lama, mekanisme pengelolaan antara pemilik izin wilayah kerja dan pemilik modal, harga jual listrik ke PLN, pengadaan lahan dan lingkungan, akurasi penelitian dan data cadangan panas bumi, dan koordinasi dengan pemerintah daerah. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pemerhati Migas, Dosen Fak. Teknik Perminyakan UP 45 Yogyakarta, author of “Kapita Selekta Energi Baru Terbarukan”. TA Komisi VII DPR RI.

Berbicara kedaulatan energi, kita semua sepakat bahwa negeri ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Konsumsi BBM yang terus meningkat rata-rata 8 persen per tahun, tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi kilang dalam negeri. Kondisi ini membuat kita harus mengimpor BBM dalam jumlah besar, yang tentunya sangat berbahaya bagi ketahanan energi nasional.

Sebagai catatan, dari total kapasitas kilang yang dimiliki Indonesia sebesar 1,16 juta barel per hari (bph), hanya mampu mengolah minyak mentah sekitar 885 ribu bph. Artinya, kilang-kilang tersebut hanya mampu beroperasi tidak lebih dari 79 persen dari yang seharusnya mereka hasilkan. Dan tidak semua produk tersebut dijual di dalam negeri, karena spesifikasinya yang tidak sesuai dengan standar di pasaran. Praktis, hanya sekitar 650 ribu bph saja produk BBM yang mampu disuplai untuk kebutuhan dalam negeri. Artinya, dari total konsumsi BBM yang sebesar 1,6 juta bph, hanya 40 persen yang mampu disuplai kilang dalam negeri. Sisanya, kita menggantungkan pada impor dari negara lain.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa negeri ini dalam kondisi darurat kilang. Terakhir, kita bisa membangun kilang pada 1994 (kilang Balongan) dan mampu berproduksi sebesar 125 ribu bph. Sampai sekarang, rencana pembangunan kilang yang baru hanya sebatas retorika dan hanya ilusi belaka. Selama puluhan tahun Pertamina mendengungkan komitmen menaikkan kapasitas kilangnya melalui berbagai rencana pembangunan kilang minyak. Tetapi selama itu pula tak pernah terwujud.

Begitu juga yang terjadi pada pemerintahan saat ini. Presiden Jokowi dan jajaran pembantunya sudah mencanangkan program pembangunan kilang sebagai salah satu prioritas utama dalam peningkatan kedaulatan energi. Tidak tanggung-tanggung, mereka menargetkan kapasitas kilang total pada tahun 2025 sebesar 2,2 juta bph, melalui program modifikasi kilang yang telah ada (Refinery Development Master Plan/RDMP) maupun pembangunan kilang baru (Grass Root Refinery/GRR). Bahkan adanya  Perpres Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri, memberi arah kebijakan pembangunan kilang tersebut.

Akan tetapi, kenyataan tidaklah seindah yang dibayangkan. Sampai saat ini, progres pembangunan kilang-kilang tersebut sangat jauh dari harapan. Hampir semua target operasi sulit dipenuhi tepat pada waktunya. Misalnya RDMP Balikpapan dan Balongan yang terancam molor beberapa tahun dari target operasinya. Bahkan RDMP Cilacap dan GRR Tuban belum ada progres yang signifikan, karena harus melibatkan mitra dari luar negeri yaitu Saudi Aramco dan Rosneft.

Berbagai argumentasi diungkapkan untuk menjelaskan ketidakmampuan tersebut. Mulai dari sulitnya pembebasan lahan, masalah pendanaan, perlunya insentif baik fiskal maupun nonfiskal, serta kendala perizinan dan regulasi. Ini semua merupakan masalah klasik yang muncul sejak puluhan tahun yang lalu. Jika memang kendala-kendala di atas yang terjadi, seharusnya Kementerian ESDM bersama Pertamina bisa segera mengambil langkah konkret untuk menjebol jalan buntu tersebut. Saya kira ini adalah soal komitmen dan kemauan yang kuat, sebagaimana janji Pemerintah Jokowi dalam program Nawacita yang mereka bangga-banggakan.

Sebagai masyarakat awam, kita hanya bisa berdoa semoga semua rencana-rencana tersebut bisa terwujud, demi Indonesia yang mandiri dan berdaulat energi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Kepala Pusat Studi Energi UGM

Hendaknya jangan melihat ke kilangnya saja, sebab jauh di belakang itu yakni persoalan tatakelola energi kita yang tidak konsisten. Pertama, kita sudah punya kebijakan energi nasional tapi strategi bauran energi tidak dijalankan dengan baik sehingga akhirnya kebutuhan energi fosil tetap tinggi, dan menimbulkan tindakan tambal sulam. Akhinya pilihan kembali pada pembangunan kilang lagi. Kedua, konsep tata kelola energi tidak bisa dipisahkan dari persoalan tatakelola lingkungan dan juga kehidupan sosial kita, serta pengembangan ekonomi secara nasional. Sepertinya hal-hal itu tidak terdukung dengan baik selama ini. Sehingga ketika kita berbicara energi yang dibicarakan hanya pengembangan energi fosil bersifat cair seperti premium, pertalite dan pertamax, namun dibelakang itu kita lupa membicarakan soal energi baru dan terbarukan (EBT).

Lalu kalau kita masuk ke aspek mikro dalam pembangunan kilang, banyak sekali yang harus dilihat lebih dulu. Memang dari sisi ketahanan energi pembangunan kilang itu sangat positif, namun kebutuhan/demand bahan bakar kita ke depan harus dipetakan secara benar. Apalagi ada rencana 40 tahun ke depan akan diswift ke mobil listrik dan lain-lain, itu berarti demand bahan bakar cair akan berkurang, sementara cadangan minyak kita praktis tinggal 12 tahun lagi.  Otomatis mau tidak mau harus memilih opsi pada dua hal: impor atau kita mencari sumber-sumber baru. Reserve baru harus dicari agar bisa meningkatkan reserve minyak kita atau kita beralih ke EBT. Ihwal ada sekitar 128 cekungan dan baru sekitar 40 persen yang dieksplorasi, dalam engineering memang ada yang possible atau masih memungkinkan ada, tapi kita selama ini tidak pernah mengolah itu. Nah, kalau itu bisa dimanfaatkan maka keberadaan kilang sangat tinggi dan juga hatus diingat bauran energi kita di tahun 2025 adalah “meningkatkan porsi gas, mengurangi minyak, memaksimalkan batubara dan juga meningkatkan EBT”.

Bagi saya, tidak perlu ramai-ramai memperdebatkan kilang nya, tapi yang jelas dari sisi kedaulatan energi pengadaan kilang itu penting,  tapi apakah hal itu  sangat penting sekali dibanding rencana kita mengembangkan EBT? kalau sekarang se akan-akan pembicaraan mengenai EBT menjadi tenggelam. Saya melihat diskusi kita jadi terlalu banyak di bidang mikro tapi kita lupa bahwa dibalik itu semua kita punya rencana panjang EBT dan tatakelola energi yang perlu kita bahas.

Tetapi kita menghadapi kendala utama pengembangan EBT, pertama, mengenai  pricing policy kita yang saya pikir tidak logic. Contoh, kebijakan pemerintah untuk harga beli EBT adalah 85 persen dari HPP. Nah, kalau kita bicara di Pulau Jawa tidak mungkin EBT bisa bertarung dengan energi fosil kecuali di luar Jawa. Kemudian juga kita tidak punya skenario yang matang mengenai pengembangan EBT seperti yang terjadi di Amerika Serikat atau Uni Eropa misalnya. Di negara maju itu mereka punya yang disebut ”Renewable Portofolio Standart” (RPS) artinya, EBT itu bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah tapi juga menjadi kewajiban pengembang. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Kepala Pusat Studi Energi UGM

Dalam ”Renewable Portofolio Standart”, ketika saya menjadi seorang pengembang kelistrikan dan membangun suatu pembangkit energi fosil, saya juga punya kewajiban untuk membangun EBT sekian persen dari total kapasitas energi fosil yang saya kembangkan. Nah, kita tidak punya strategi-strategi seperti itu, yang ada pokoknya harga sudah ditetapkan sepihak, kalau tidak mau ya tidak usah, siapa yang mau kalau begitu?.

Kedua, kalau dilihat dari harga jual energi misalnya dari PLTA di Jawa Tengah, komponen harganya banyak sekali yang diakibatkan oleh pemanfaatan air dari waduk, disitu ada peraturan menteri dalam negeri yang harus membayar sekian rupiah per Kwh, lalu ada juga permintaan pembayaran dari Pemda dan pengembang sehingga akhirnya harganya jadi naik. Saya melihat tatakelola energi kita tidak dilihat secara utuh, karena terlalu kuat ‘sektoral’ lain yang mengganggu sehingga pengembangan EBT juga tidak maju-maju. Jadi banyak sekali faktornya, mungkin juga harga beli dari pemerintah yang rendah, tidak ada subsidi pengembangan EBT, juga tidak ada skenario bagaimana EBT itu bisa tumbuh oleh pengembangnya sendiri, itu kelemahannya sekarang. Sehingga orang tidak pernah beralih ke EBT namun tetap menggunakan energi fosil, dan pada akhirnya ketika penggunaan energi fosil naik kita butuh kilang yang banyak sekali.

Apalagi sekarang ada tuntutan lingkungan penggunaan standar Euro 2 ke Euro 4. Kilang itu harus dirubah sesuai standar Euro 4, tidak bisa menggunakan kilang yang ada. Karena di Euro 4 ada prinsip low sulfur content fuel, dimana sulfur nya tidak boleh lebih dari 50 ppm, sekarang kalau di Euro2,  2.000 ppm juga boleh. Kemudian higher octan number nya juga lebih tinggi dari Euro 2. Artinya bahan bakar yang bersih tentunya ada proses hydrogenasi. Kalau ada proses hydrogenasi lalu gas nya dari mana?

Jadi masalahnya kompleks, kalau membangun kilang itu mudah tapi pertanyaannya kalau kita mencoba naik ke Euro 4 supply gas dan proses nya bagaimana, kemudian juga antisipasi kita terhadap demand yang selalu naik, sementara kita tidak pernah swift ke EBT.

Terakhir ihwal pembangunan kilang di tengah keterbatasan anggaran, hal itu harus diteruskan. Hanya pemerintah harus berperan. Jadi harus ada kontribusi negara, kalau dibiarkan 100 persen kontribusi Pertamina maka berat buat Pertamina, apalagi ada kebijakan pemadatan BBM satu harga. Kedua, untuk catch up ke teknologi terbaru maka Pertamina harus memperkuat reseach centre nya yang memang berasal dari basic knowledge. Tidak seperti saat ini dari middle term technology langsung diangkat, karena sekarang kebanyakan terjadi belanja teknologi dari perguruan tinggi dan belanja riset dari lembaga riset. Tapi memang harus dari awal seperti yang dilakukan oleh Shell dan Slumberger atau lainnya. Hendaknya Pertamina punya strategi seperti itu. Sehingga nanti ketika keuangan Pertamina sudah kuat, mereka juga akan kuat di penguasaan teknologinya.

Kalau kerjasama dengan Saudi Aramco maka HOA  harus lebih berpihak kepada kita dan untuk itu negara harus berperan, karena saya khawatir dengan kekuatan finansialnya Aramco nanti kita akan kalah lobby. Maka negara harus berperan. Apalagi sekarang Pertamina sudah punya ‘Pertamina EBT”. Pemerintah juga harus mempekuat itu. Jadi bukan hanya memberikan pemadatan satu harga BBM, tapi dibalik pemadatan itu negara juga memberikan insentif buat Pertamina untuk mengembangkan hal itu. (pso)

 

 

 

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Bambang Budiono MS

Pengajar Antropologi Politik Fisip Unair

FOLLOW US

Daerah Perbatasan Harus Outward Looking             Abu Bakar Ba’asyir Digoreng dalam Bungkus Politik             Pemerintah Belum Bisa Disalahkan             Pemerintah Seharusnya Tidak Perlu Terburu-buru             Kapasitas Sumber Daya Lokal yang Menjadi Hambatan             Konglomerasi Media dan Pilpres             Kuatnya Arus Golput: Intropeksi Bagi Parpol             Golput Bagian dari Dinamika Politik             Parpol ke Arah Oligharkhis atau Perubahan?             Melawan Pembajak Demokrasi