Karut Marut Data Persulit Kedaulatan Pangan
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 26 October 2018 09:00
Penulis
Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berjalan selama 4 tahun. Banyak agenda pembangunan yang telah dijalankan, namun ada juga yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk diselesaikan, salah satunya adalah urusan pangan.

Jokowi bercita-cita menjadikan Indonesia bangsa yang berdaulat di bidang pangan seperti dijabarkan dalam program kemandirian ekonomi dalam Nawacita, yakni menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dalam negeri di antaranya sektor agraria/pangan. Bahkan, lebih jauh lagi presiden menginginkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. 

Untuk mewujudkan impian tersebut, anggaran dana desa sebesar Rp120 triliun pada 2018 sebagian besar diarahkan untuk program pembangunan yang menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Ditambah lagi dengan alokasi anggaran khusus kedaulatan pangan 2018 sebesar Rp99,1 triliun.

Dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan produksi pangan, dibarengi dengan pembangunan embung atau penampungan air di desa-desa. Embung desa merupakan salah satu mata rantai penting dari kesinambungan proses produksi pangan, yakni tersedianya pengairan yang cukup bagi pertanian.

Untuk mempercepat pencapaian target produksi di bidang pertanian, Jokowi sampai menerjunkan prajurit TNI untuk membantu mencetak sawah-sawah baru.

Sayangnya, pekerjaan besar meningkatkan produksi pertanian, terutama padi, tidak dibarengi dengan akurasi data mengenai berapa banyak sesungguhnya jumlah produksi beras di Tanah Air. Ini merupakan persoalan klasik yang terjadi hampir setiap tahun

Kasus perbedaan data cadangan beras antarkementerian dan lembaga, misalnya, belakangan diakui bahwa hal itu telah terjadi sejak tahun 1997, yang kemudian memunculkan desakan untuk melakukan impor.

Tidak hanya beras, komoditas lain seperti garam, bawang merah, dan gula juga diimpor lantaran tidak ada data yang valid mengenai berapa jumlah produksi di dalam negeri. Mungkin, dengan alasan mengamankan stok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah melakukan impor.

 Ironi, di satu sisi berkoar-koar akan menegakkan kedaulatan di bidang pangan, di sisi lain melakukan impor sejumlah komoditas. Kebijakan mendatangkan pangan dari luar ini tentu akan menggerus program kedaulatan pangan itu sendiri, selain merugikan rakyat dan para petani.

Akibat tidak ada sinkronisasi data, antarlembaga/kementerian mempunyai kebijakan yang saling bertentangan. Kementerian Perdagangan memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak 2 juta ton, sementara Kabulog menyatakan tidak memerlukan impor beras karena stok di gudang surplus.

Agaknya perlu ditelisik lebih jauh, mengapa data mengenai cadangan pangan di Indonesia tidak akurat sejak tahun 1997? Apa faktor-faktor yang mempengaruhinya?  Mengapa baru muncul belakangan pengakuan bahwa perbedaan data telah terjadi sejak 1997? Apakah pemerintahan sekarang tidak berupaya membereskan masalah ini dengan tuntas?

Kasus perbedaan data mungkin menjadi salah satu mata rantai persoalan yang menghambat pencapaian kedaulatan pangan. Bisa jadi, kepentingan-kepentingan tak sehat terkait rent seeker juga ikut bermain untuk tetap mengayunkan langgam impor pangan ke Indonesia.

Persoalan lain yang muncul adalah semakin berkurangnya lahan pertanian. Banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian untuk infrastruktur, industri, dan properti, sementara kebutuhan pangan terus  meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Hal ini memunculkan krisis baru menyangkut ketersediaan lahan pertanian, terutama di Pulau Jawa. Mungkinkah kemajuan teknologi khususnya budidaya pangan menjadi solusi ampuh menjawab karut marut pangan di Indonesia, sebagaimana yang dilakukan negara-negara maju?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dekan Fakultas Pertanian UGM

Pertama, soal perbedaan data FAO dan BPS tentang data perberasan di Indonesia. Persoalannya saat ini tidak ada seorangpun yang mengetahui dengan persis tingkat akurasi data yang ada sampai 100 persen. Kemudian BPS melaporkan data 52 juta ton beras itu barangkali adalah bentuk koreksi dari over estimate data tahun sebelumnya yang jangkauan datanya panjang ke belakang. Bukan di era yang sekarang, tapi “sinyalemen” data produksi yang over estimate itu dimulai sejak akhir 90 an atau akhir reformasi.

Oleh karena itu maka kita tidak bisa menggunakan data ini untuk menilai kinerja pak Jokowi di dalam swasembada pangan. Sebab, koreksinya itu harus dibawa ke belakang sampai tahun 1997. Itu kalau mau fair.

Jadi kalau sekarang BPS cuma mencatat 52 juta ton, maka harus dipertanyakan data pada 2017 berapa angkanya. Juga angka pada 2016, 2015, 2010, 2000 misalnya. Jadi angka itu tidak mungkin dilakukan dengan koreksi mundur. Harus pada tahun ini saja. Sehingga, sekarang kalau menggunakan ukuran keberhasilan kabinet Jokowi maka itu menjadi tidak mudah. Oleh karena itu pedomannya kemudian bisa dilihat dari bagaimana upaya dari kementerian terkait dalam rangka meningkatkan produksi pangan. Hal itu bisa dilihat dari alokasi anggaran. Di era Jokowi ini sebetulnya alokasi anggarannya meningkat hampir dua kali lipat lebih dari semula Rp15 triliun menjadi Rp35 triliun.

Jadi artinya, komitmen untuk meningkatkan produksi pangan itu sebetulnya sudah tinggi yang diwujudkan dalam bentuk anggaran.

Kemudian jika kita lihat faktanya apakah sudah sesuai dengan komitmen, maka yang bisa digunakan untuk melihat itu pada data yang overestimate itu tadi. Data yang 72 juta ton dari FAO. Dilihat juga berapa data produksi beras di era Jokowi sejak 2014 sampai 2018. Jadi sebetulnya sama-sama data yang over estimate. Kalau BPS saat ini merevisi hal tersebut bisa saja karena kita juga tidak menguasai data tersebut. Kami tidak membandingkan dengan penelitian-penelitian kami tetapi penelitian yang sifatnya masif seperti Biotec itu yang punya kekuatan hanya pemerintah.

Kalau peneliti ahli di kampus, sekalipun mungkin dari penelitian yang lingkupnya kecil lalu dibawa ke skala yang lebih luas. Yang hal itu bisa saja dibantah oleh pemerintah yang punya sumber daya lebih untuk menangkap data.

Saat ini yang kita gunakan sekali lagi adalah data-data yang sama-sama tidak akurat. Sebetulnya kalau menyelesaikan masalah sinkronisasi data itu tidak sulit jika memanfaatkan teknologi yang ada. Kemudian semua bebas kepentingan, maka itu tidak sulit. Hanya lalu sinkronisasi yang harus dilakukan antar kementerian yang ada di pusat. Karena kita lihat memang sinkronisasi itu yang kurang berjalan dengan baik. Dan hal itu sejak dulu terjadi.

Sehingga harus ada yang berperan untuk mengkordinasikan semua dalam hal ini sebetulnya tugas Menko Perekonomian. Menko belum berhasil untuk mensinkronkan berbagai kebutuhan untuk data produksi maupun kebutuhan impor. Mestinya kalau tidak ada Menteri Pangan atau Badan Pangan maka tugas diperankan oleh Menko Perekonomian. Amanat Undang-undang Pangan sudah mengusulkan supaya ada badan khusus pangan di bawah presiden. 

Akibat tidak adanya sinkronisasi data maupun tidak adanya koordinasi Menko atau Badan pangan maka pada ujungnya yang dirugikan itu adalah petani. Jika ada Badan Pangan yang langsung di bawah presiden maka polemik ini akan terselesaikan. Polemik ini tidak akan terselesaikan kalau Menko tidak berfungsi sebagai Badan Pangan. Untuk itu saat ini Badan Pangan harus dirangkap oleh Menko. Bisa saja itu diturunkan kepada Deputy di bawahnya, tetapi persoalannya siapa yang bisa berperan sebagai Badan Pangan.

Menurut kami sekarang struktur organisasi yang ada tidak berjalan semestinya di Menko Perekonomian. Kitapun akhirnya berada pada kebijakan yang tidak stabil.

Ihwal keberhasilan program swasembada pangan, menurut pandangan kami memang banyak hal yang tidak sinkron. Hal itu dikarenakan tidak adanya badan yang mengurusi pangan. Kalau dari penelitian kami memang indeks ketahanan pangan (IKP) Indonesia dibanding Negara-negara lain yang relatif tinggi maka Indonesia tergolong masih moderat. Tetapi dengan jumlah penduduk yang tinggi seharusnya IKP Indonesia meningkat lebih tinggi. Tetapi di sisi lain struktur konsumsi pangan kita sudah didominasi oleh beras. Sehingga IKP juga didominasi oleh beras.

Oleh karenanya kemudian muncul upaya diversifikasi pangan bahkan ada slogan yang kami sendiri kurang setuju yakni “one day no rice” dari kementerian. Tetapi yang lebih membahayakan lagi akibat one day no rice itu kemudian harus ganti ke terigu atau gandum maka itu akan lebih berbahaya karena berarti akan kembali meningkatkan impor pangan.

Jadi slogan itu kurang pas. Semestinya slogan itu one day with local food. Concern kami sebetulnya pada diversifikasi pangan kita yang memang belum tertib.

Mestinya IKP itu diciptakan dengan keragaman konsumsi pangan. Namun, kalau kita lihat memang hal itu tidak sinkron dengan upaya peningkatan produksi karena masih fokus pada pajale. Kalau saja focus nya ke padi atau beras lagi, maka berasnya saja sudah berlebih di dalam konsumsi.Jadi semestinya Indeks Ketahanan Pangan non Beras sudah harus ditingkatkan. Karena Indeks Ketahanan beras saja kalau dari sisi konsumsi, saat ini bahkan sudah disuruh mengurangi. Jadi memang agak aneh.

Mestinya Indeks Ketahanan Pangan kita sudah harus kita bangun dengan meningkatan indeks ketahanan non beras. Tetapi yang ditingkatkan produksinya justru melulu beras.

Untuk krisis lahan pertanian pangan, yang harus dilakukan adalah meningkatkan produktivitas tanaman, lalu harus ada rasionalisasi penggunaan lahan yang harus proporsional antara yang digunakan untuk industri dan pertanian. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Ihwal karut marut data perberasan, sudah keluar data dari BPS yang menjadi data resmi untuk produksi beras dan telah di rilis kemarin. Hal ini untuk mengkoreksi bahwa benar selama 2 atau 3 tahun ini, ada kesemerawutan data beras yang tidak sinkron. Karena memang data BPS sejak tahun 2016 mengeluarkan angka ramalan produksi padi. Jadi selama itu hanya Kementerian Perdagangan saja yang mempublikasikan data perberasan.

Persoalan kenapa BPS sejak 2016 tidak mengeluarkan data produksi beras, karena BPS ingin merubah metode perhitungan yang merupakan agendanya BPS agar data beras itu lebih valid. sebelum 2016 ketika ada data publikasi dari BPS, BPS mengandalkan hanya eye estimation atau sekadar pandangan mata sehingga menjadi data yang bias bukan berdasarkan perhitungan akurat.

Akhirnya semenjak 2016 sampai 2018 ini BPS dan Kementerian bekerja sama serta adapula dari BPPT, LAPAN  sehingga merubah metode perhitungan dari sekedar pandangan mata atau eye estimation, sekarang menggunakan citra pemotretan dengan satelit mengenai luas sawahnya, kemudian dilakukan pengecekan ke lokasi berapa luasnya, sehingga menjadi lebih valid.

Kemarin pun rilisnya sudah keluar dari Kementan bahwa diperkirakan hingga Desember 2018 Kementan mengklaim ada 46,5 Juta ton beras. Tetapi angka itu di koreksi oleh BPS dengan menggunakan metoda tadi, akhirnya ada di angka 32,4 Juta ton Beras.

Atas perhitungan ini BPS memperkirakan bahwa hingga akhir Desember 2018, kita hanya akan surplus beras sebanyak 2,4 Juta ton. Berarti dengan demikian kisruh mengenai data pangan itu sudah berakhir. Memang secara Undang-undang Statistik, semua data harus merujuk kepada BPS sebagai rujukan data. Dalam hal ini Pemerintahan Jokowi sudah bagus sehingga membuat data menjadi semakin valid, tetapi kendala lanjutannya nya adalah jangan hanya menyediakan data yang lebih valid, up date dan terukur, tapi bagaimana sekarang membuat Pemerintah memantau peredaran beras tersebut, dalam artian data ini hanya merupakan data gabah yang berasal dari sawah, tetapi peredaran selanjutnya gabah ini kemana dan di mana pendistribusiannya, pemerintah tidak memiliki data dan kekuatan di sana.

Disinilah tantangan yang sebenarnya. Masalah metoda perhitungan sudah selesai, tetapi pola pendistribusiannya masih belum terjangkau.

Ke depan, saya membayangkan nanti di setiap penggilingan beras dibuat adanya barcode atau apapun yang bisa menghitung berapa beras yang digiling di penggilingan dan setiap beberapa hari sekali dilaporkan kepada data center pusat dengan menggunakan handphone.

Hal itu dilakukan di setiap penggilingan kecil sehingga bisa diketahui hingga hari ini telah diketahui hasilnya berapa juta ton beras yang tergiling. Sebagai contoh di Lembang Selatan untuk para peternak susu sapi. Bagi koperasinya telah mengetahui bahwa hari ini telah terkumpulkan sekian ribu liter susu berdasarkan pengumpulan susu dari peternak yang di berikan barcode dengan jumlah produksinya yang terinput oleh petugas.

Hal ini pun bisa diterapkan dan dilakukan bagi para petani padi setelah panen dan dilakukan penimbangan. Inilah tantangan sebenarnya mengenai data beras dan itu telah terselesaikan. Hal ini yang sebenarnya harus di benahi oleh pak Jokowi dalam melaksanakan swasembada pangan yang sebenarnya.

Mengenai produksi sudah beres dan ada surplus, tapi bagaimana menjaga hal ini agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum nakal yang menimbun dan sebagainya sehingga menimbulkan inflasi dan kelangkaan pangan di pasaran.

Mengenai masalah impor ataupun tidak impor, telah ada klausulnya. Yang boleh Impor itu adalah Bulog. Bulog bisa mengimpor dengan catatan apabila satu, gudang Bulog itu stoknya di bawah 1 juta ton untuk satu bulan. Kedua, harga beras di pasaran secara nasional sudah naik lebih dari 10 persen. Dalam hal ini pemerintah bisa meng impor beras untuk meredam harga tersebut.

Untuk aturan yang pertama mengenai ketersediaan stok di bawah 1 juta ton, seperti yang pak Buwas selaku kepala Bulog katakan bahwa saat ini semua gudang nya penuh dalam menyerap beras dari petani. Bulog memiliki ketentuan, yang mana beras tersebut hanya memiliki kadar air yang hanya sekian persen serta pecahan berasnya hanya sejumlah sekian saja.  Kendalanya adalah apabila di lapangan terdapat surplus 2,4 juta ton, tetapi kualitasnya tidak memenuhi standar, apakah harus impor. Sedangkan secara aturan, Bulog boleh impor jika stok berasnya kurang dari 1 juta ton.  Saat ini memang telah surplus 2,4 juta ton tetapi tidak dapat diserap Bulog karena masalah standar tadi. Inilah kendala yang harus dipecahkan. Selain itu tantangan lainnya adalah mengenai pendistribusian.

Ihwal kedaulatan pangan kita, berdasarkan data BPS kita telah surplus 2,4 Juta ton beras, tetapi secara policy kita belum berdaulat. Buktinya beberapa waktu lalu WTO memerintahkan kepada Indonesia untuk merevisi 4 Undang-undang, mengenai Pertanian, Perikanan, Perlindungan Petani dan Nelayan.

Di situ kita simpulkan bahwa kita belum berdaulat karena apa yang sudah kita representasikan dalam Undang-undang ternyata masih di permasalahkan oleh Negara lain, dan kita di tuntut untuk merevisi Undang-undang tersebut paling lambat hingga bulan Juni 2019 tahun depan. Hal ini adalah dampak ketika Negara kita memband produk pertanian Amerika dan New Zealand dan kita kalah di pengadilan sehingga akhirnya kita di tekan untuk merevisi Undang-undang tersebut. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Dari sisi pemanfaatan teknologi pertanian/pangan untuk optimalisasi hasil pertanian, yang sudah dimiliki Indonesia yang pertama dari sisi bibit/varietas unggul pangan. Dari kolega yang ada di penelitian bidang varietas unggul, saat ini sudah mempunyai varietas unggul yang mempunyai produktivitas yang lebih baik. Namun kadang-kadang mereka belum bisa melepas ke petani karena ada tahapan pengujian hal mana membuatnya lebih lama. Mungkin dari pengujian hasilnya bagus misalnya ada tampilan dan aroma yang menarik, tetapi dari sisi kecepatan kurang.

Artinya mungkin dibutuhkan peninjauan dan dukungan dari birokrasi terkait varietas itu. Agar supaya ketika ditemukan bibit unggul yang ditemukan oleh penelitian tidak membutuhkan waktu lama dan langsung bisa dinikmati oleh petani. Saat ini waktu yang dibutuhkan untuk proses pengujian sendiri sudah butuh waktu lama. Lalu ada sertifikasi benih, kemudian izin dari beragam instansi yang harus  diperoleh. Kesimpulannya, untuk pengenalan varietas unggul baru masih terlalu lama. Sebetulnya jika birokrasi nya bisa dipersingkat maka petani bisa langsung memanfaatkan temuan baru tersebut.

Kedua, dari segi teknologi budidaya. Tantangan sekarang adalah semakin sempitnya lahan pertanian tetapi harus bisa diatasi dengan teknologi yang lebih baik. Misalnya teknologi penanaman untuk jagung, kedelai, padi dan sebagainya, tantangannya adalah bagaimana penggunaan air bisa lebih efisien. Juga jangan sampai teknologi penggunaan air yang efisien ini tidak dikembangkan.

Meskipun sekarang sudah dibangun banyak waduk tetapi tetapi manajemen pengelolaannya juga diperhatikan. Di desa ada perkumpulan petani pemakai air dan sebagainya, tentunya mereka harus mempunyai manajemen yang baik supaya air secara efisien tidak terbuang dan seterusnya.

Terakhir yang lebih penting pemanfaatannya adalah teknologi hidroponik. Teknologi itu harus dikembangkan agar masyarakat yang mampu menggunakan teknologi hidroponik semakin banyak dan teknologi itu harusnya semakin murah. Dengan teknologi hidroponik, maka keterbatasan lahan tidak lagi menjadi kendala. Hal ini yang menarik. Paling tidak dengan pengembangan teknologi hidroponik yang lebih maju dan masif maka persoalan semakin terbatasnya lahan-lahan tradisional bisa diatasi.

Penggunaan teknologi android untuk pengembangan hasil pertanian sampai saat ini masih pada level marketing. Belum menyentuh pada produksi. Kalau bicara teknologi maka seperti tadi ihwal bibit/varietas unggul, pemanfaatan air, sarana pengairan atau waduk dan teknologi hidroponik.

Penggunaan teknologi android belum sampai tahap produksi. Yang kami lihat sekarang baru pada sisi marketingnya. Ketika tiba musim panen, mereka mencoba untuk ikut memasarkan hasil panen supaya informasinya bisa terjangkau kepada pembeli. Sementara ini antara pembeli dengan produsen atau petani terdapat gap di tengahnya, yakni pedagang. Pedagang ini yang sering memainkan harga sehingga terjadi kelangkaan. Misalnya di desa A panen bawang tetapi desa B belum tahu, maka penggunaan android untuk aplikasi-aplikasi misalnya “regopantes” mereka mencoba untuk memangkas informasi middle man tersebut sehingga langsung bisa diketahui oleh produsen maupun konsumen.   

Dari Kementerian Perdagangan juga ada informasi mengenai harga-harganya saja tetapi tidak memberi tahu dimana lokasi pembeliannya.

Aplikasi marketing hasil pertanian saat ini sudah dapat menyediakan lokasi pembelian produk hasil pertanian yang dibutuhkan dan langsung bisa bertransaksi.

Jadi masih pada level marketing. Jika masuk level produksi akan melibatkan banyak pihak dan tidak sekadar aplikator. Sebetulnya mereka mencontoh produk aplikasi tokopedia misalnya. Dimana ada transaksi jual beli yang diperantarai oleh tokopedia. Model-modelnya masih seperti itu dengan tujuan efisiensi biaya. Dengan adanya online marketing para middle man tidak lagi bisa mendapatkan margin keuntungan berlipat-lipat.

Persoalan perbedaan data antar Kementerian dan lembaga untuk data perberasan nasional, sebetulnya ilmu itu jika metodologinya beda maka hasilnyapun akan berbeda. Jika menginginkan hasil yang sama maka metodologinya juga harus sama. Pada tingkat metodologi akan diuji, mana yang paling sahih.

Bagi kami tentunya hal itu harus akurat dan obyektif. Sebetulnya pengujian hasil metodologi adalah di tingkat realitas lapangan. Selama ini yang membuat ruwet adalah bahwa data perberasan bersumber dari masing-masing Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Bulog.

Ketika ke 3 institusi menyebutkan data, tapi di lapangan terjadi gap yaitu adanya impor, lalu disebutkan ada ketidaksesuaian data. Maksud saya, boleh saja data berbeda, tetapi semuanya akan diuji oleh realitas di lapangan. Realitas lapangan itu tidak bisa dibohongi. Ketika di pasar disebut beras berlimpah, maka harus dicek ke pasar apakah betul berlebih. Angka-angka pada data akan diuji benar tidaknya di lapangan.

Saat ini data dari BPS dengan Kementan itu selisihnya 14 juta ton. Kami katakan kalau ingin diketahui mana yang benar, maka harus dilakukan peninjauan lapangan.

Di lapangan sebetulnya mudah, cuma masalahnya ini sudah masuk ranah politik. Ada penyebutan info bahwa data perberasan nasional sebetulnya sudah tidak valid sejak 1997, jadi sebetulnya selama ini kita hidup penuh kepura-puraan. Hal itu artinya sudah masuk ranah politik. Kesimpulan saya, seharusnya kita hapuskan saja kesalahan data masa lalu, lalu kembalikan ke titik nol. Berapa sebetulnya kemampuan produksi beras kita secara nasional. Jangan sampai berbicara tanpa data valid.

Harapannya, momentum ini bisa digunakan sebagai awal perbaikan menyeluruh. Sehingga bisa disusun langkah-langkah yang benar untuk program swasembada pangan. Tidak hanya pada data beras, tapi juga data garam nasional. Itu menyedihkan. Juga data daging ayam, daging sapi. Jadi Indonesia selama ini kacau balau nya di data. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua             Rasisme Terhadap OAP dan Masa Depan Papua dalam Bingkai NKRI             Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan