Karut Marut Dana Bencana
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 10 October 2018 13:00
Penulis
Bencana gempa di Lombok dan gempa/tsunami Palu-Sigi-Donggala menyisakan pertanyaan, seberapa jauh kesiapan penanganan masa tanggap darurat serta mekanisme pencairan dana rehabilitasi/konstruksi pasca tanggap darurat diimplementasikan.

Setelah gempa Lombok yang menyebabkan kerusakan parah lebih dari 80 ribu rumah penduduk dan infrastruktur daerah ditambah lagi gempa/tsunami Palu-Sigi-Donggala pada (28/09), jelas menambah lagi kebutuhan dana cadangan darurat untuk perbaikan segala kerusakan--moril dan materiil—di kedua daerah terdampak bencana.

Menjadi wajar kemudian akibat luasnya wilayah bencana, muncul suara-suara protes dan kekecewaan dari warga terdampak akibat penanganan masa tanggap darurat yang dipandang lamban.

Memang, jika dibandingkan dengan bencana gempa/tsunami Aceh pada 2004 yang langsung berstatus bencana nasional ditambah bantuan internasional yang masif ke segala pelosok wilayah bencana, menjadikan penanganan masa tanggap darurat Aceh dirasakan amat membantu para korban. Apalagi, pasca masa tanggap darurat Aceh dipenuhi oleh berbagai bantuan pembangunan perumahan pengungsi dari negara-negara donor seperti Turki, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa dan lain-lain. Jalan raya trans Banda Aceh – Meulaboh bahkan dibangun oleh Bantuan AS (aceh.tribunnews.com,17/10/2010).

Realitas di Lombok, dari 80 ribuan rumah rusak parah (52 ribu rumah rusak parah di Lombok Barat), baru dicairkan dana untuk 6 ribuan hunian tetap (@Rp50 juta) bagi warga terdampak bencana. Sementara untuk jatah hidup (jadup) selama 3 bulan konon masih belum jelas. Itu baru satu daerah bencana, belum lagi nanti kebutuhan anggaran untuk wilayah bencana Palu sekitarnya. Untuk Lombok, karut marut lambannya pemberian anggaran rehabilitasi/rekonstruksi akhirnya diramaikan oleh surat kabar lokal. Menurut kabar, sampai saat ini baru sekitar 70-an rumah yang akan segera dibangun di 6 kabupaten Lombok, suatu jumlah yang sangat jauh dari kebutuhan pengungsi.

Mengapa sampai muncul masalah keterlambatan pemberian dana rehabilitasi/rekonstruksi dan jadup di Lombok? Mengapa tidak segera dilaksanakan pencairan dana penting tersebut dan dibangun saja dulu hunian tetap sementara (huntara) agar pengungsi tidak tinggal di tenda-tenda? Apakah diperlukan evaluasi dan penyempurnaan dari sistem penanggulangan bencana dan pencairan segera anggaran bencana mengingat Indonesia negara yang rawan bencana?  

Menteri Keuangan sendiri menjelaskan bahwa pemerintah tengah memproses permintaan anggaran dari BNPB sebesar Rp6 triliun untuk keseluruhan rehabilitasi dan rekonstruksi di Lombok. Telah diturunkan pula dana pendukung untuk wilayah bencana Lombok untuk keperluan logistik, tenda, obat-obatan, pembuatan sumur tanggap darurat, dapur umum, dan sarana sekolah yang diberikan ke masing-masing kementerian/instansi terkait.   

Menjadi pertanyaan besar, dengan luasnya wilayah bencana mengapa tidak meminta bantuan internasional untuk mempercepat tahap rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya daerah bencana Lombok untuk mengurangi penderitaan korban bencana? Juga bantuan internasional masif di Palu sekitarnya? Atau Jangan-jangan, gara-gara sidang IMF – WB di Bali yang mengakibatkan pemberian status bencana nasional dikesampingkan? Apakah Inpres No 5/2018 yang diterbitkan akan mampu mempercepat pelaksanaan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Kalau ada survei tentang negara paling sombong dalam penanganan bencana, Indonesia mungkin bisa menjadi juara dunia. Lihat saja, bencana alam di Lombok dan Sulawesi Tengah yang menelan demikian banyak korban jiwa dan harta tak dinyatakan sebagai bencana nasional.

Alasannya juga menggelikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, penetapan status bencana nasional pada kejadian di Lombok tidak relevan mengingat sudah banyaknya bantuan tenaga yang dikerahkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, katanya, pemerintah daerah belum kolaps.

Kenyataannya sampai sekarang ternyata korban gempa Lombok yang terjadi 29 Juli lalu masih terlunta-lunta. Dana bantuan sebesar 50 juta rupiah per rumah yang dijanjikan pemerintah tak kunjung muncul.

Konyolnya lagi, sampai sekarang tak ada satu pun 'orang besar' minta maaf atau menyatakan penyesalan atas penderitaan berkepanjangan para korban bencana Lombok. Sebaliknya, mereka malah berlagak seolah semua program rehabilitasi berjalan sesuai rencana.

Kini pemerintah juga enggan menyatakan tsunami, gempa bumi, dan likuifaksi di Sulawesi tengah sebagai Bencana Nasional meski lebih 2.000 orang diyatakan tewas, dan sekitar lima ribu rumah beserta penghuninya hilang ditelan bumi. Maka jangan heran kalau para korban bencana ini nanti akan mengalami penderitaan berkepanjangan seperti saudara senasib mereka di Lombok.  

Tak kalah memprihatinkan adalah perintah BNPB agar semua relawan asing, termasuk dokter dan tenga medis lainnya, segera meninggalkan semua daerah bencana di Sulawesi Tengah. Alasannya, tenaga lokal sudah cukup memadai. Kengawuran ini pun segera tersebar ke seluruh dunia karena diliput oleh media internasional seperti The Guardian. News.sky.com bahkan menulis bahwa "kebanggaan nasional diprioritaskan meski kebutuhan pada bantuan masih sangat tinggi (https://news.sky.com/story/indonesia-earthquake-national-pride-prioritised-despite-desperate-need-for-aid-11521605). (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

Ihwal anggaran bencana di APBN saya kebetulan kurang begitu mengamati detail, tapi angkanya memang berkisar Rp4 triliun. Dana itu sepertinya adalah dana cadangan ketika terjadi risiko bencana baru dikeluarkan. Terkait bagaimana penanganannya, seharusnya kita sudah cukup banyak belajar dari berbagai macam bencana yang telah terjadi di Tanah Air. Dari tsunami Aceh, Merapi di Yogya, lalu berbagai gempa di Tanah Air. Semestinya penanganannya sudah lebih baik termasuk juga dari sisi anggaran.

Jadi tidak hanya dari aspek bahwa sudah ada kelembagaan BNPT dan lain-lain, tapi juga harus diimbangi dengan kecepatan pemanfaatan anggaran yang seharusnya sudah lebih taktis sifatnya. Kalau memang tidak begitu fleksibel tetap harus ada governance nya karena ini anggaran negara. Jadi semestinya ada fleksibility.

Hal ini biasanya juga tergantung dari alokasi peruntukan anggaran. Jika alokasi dirasa kurang lalu ternyata ada eskalasi yang jauh lebih besar maka harus ada upaya untuk merevisi. Kalau tidak, maka akan terjadi ketidakpastian terutama bagi masyarakat yang terkena bencana.

Misalnya, di Lombok yang infonya sebagian kecil sudah dapat ganti Rp50 juta per rumah dan lain-lain tapi apakah itu juga berlaku bagi yang lain misalnya. Nah, ketika kemudian terdapat ketidakpastian maka yang terjadi dikawatirkan ‘rebutan’, sehingga governance nya diabaikan. Seperti kemarin di Palu bantuan yang belum sampai ke tujuan tapi sudah dijarah di tengah jalan.

Seharusnya hal itu semua bisa dicegah oleh pemerintah termasuk mekanisme pengelolaan anggaran APBN yang sekitar Rp4 triliun itu. kalau ternyata kurang memang harus dicarikan tambahan. Atau dengan cara lain yang dilakukan dengan langkah-langkah untuk bisa mendapatkan anggaran tambahan terutama di segi rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan mengeluarkan biaya besar.

Penanganannya selama ini biasanya bersama masyarakat dari berbagai macam institusi pada saat-saat awal, tapi setelah itu masa recovery nya yang lama. Saya dengar Palu saja butuh 2 tahun untuk bisa recovery. Itu pasti butuh banyak sekali dana dan berbagai macam pembangunan yang baru.

Pada saat sekarang ini yang lebih memungkinkan adalah penggunaan dana-dana darurat yang relatif cepat. Kalau dari penambahan atau perubahan di APBN itu pasti butuh mekanisme untuk dirembug bareng dengan DPR dan itu agak berat.

Tapi sebaiknya hal itu semua jadi pelajaran untuk merancang APBN 2019. Kebetulan saat ini belum diketok palu. Walaupun berbagai macam asumsi makro sudah disetujui, tapi belum ketuk palu. Artinya masih ada kemungkinan dibicarakan bahwa persoalan bencana ini menjadi salah satu concern yang penting perihal anggaran yang harus dipersiapkan. Karena selama ini juga belum dibahas.

Secara kelembagaan memang mulai ada, early warning sytem ada meski kadang macet, tapi kesadaran secara teknis untuk tanggap bencana sudah muncul. Cuma perihal mekanisme dan kesiapan bantalan keuangannya juga harus disiapkan. Termasuk ide-ide asuransi bencana dan mekanisme yang lain yang juga harus dipikirkan agar penanganan bencana lebih efektif.

Persoalan utama warga terdampak bencana saat ini adalah kepastian bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah kesedahan dapat dikendalikan. Kalau tidak ada kepastian, problemnya nanti akan menjadi masalah ihwal rasa percaya (trust) kepada pemerintah. Dapat menjadi tolok ukur pada kepedulian pemerintah terhadap warga negara yang sedang mengalami musibah, apalagi ada janji yang sudah diucapkan bahwa setiap rumah yang rusak berat akan diganti Rp50 juta per rumah.

Saat bencana Merapi dan gempa di Yogya Bantul juga ada hal seperti itu, mekanisme pembagian ganti kerugian kepada warga terdampak. Tinggal bagaimana memberi kepastian kepada para korban. Kadang-kadang setelah secara makro dilihat anggarannya, lalu secara mikro proses tahap pencairannya juga harus diclearkan terutama kepada intansi yang berwenang.

Saya rasa sangat penting untuk membahas hal ini, tidak hanya disounding di forum IMF-WB, tapi juga langkah konkritnya setelah ini apa? Kalau memang kurang, misalnya selama ini dalam masalah perencanaan alokasi anggaran masih kurang, maka harus ditambah.  Sekiranya mekanisme tahun ini tidak bisa ditambah dengan APBN perubahan maka otomatis dijanjikan untuk tahun depan. Tapi tetap harus konkrit berapa besarannya, untuk apa alokasinya dan lain-lain itu sudah harus dimasukkan di APBN 2019.

Yang paling penting saat ini mengingat Indonesia ada di wilayah ring of fire dan rawan bencana ke depan, dibutuhkan satu konsep anggaran yang fokus ke penanganan bencana. Ujung pembicaraan perihal kelembagaan adalah : apakah dana nya ada? Terutama anggaran yang punya sensitivitas tinggi tidak hanya pro poor dan pro growth dan lain-lain, tapi juga pro terhadap kemungkinan risiko bencana.

Sehingga kemudian memang harus ada dalam anggaran, entah itu APBD, APBN. Bagaimana membangun sistem dan mekanisme yang juga tanggap darurat, seperti kemarin ada problem logistik di wilayah bencana. Hal itu harus mulai dipikirkan dengan melibatkan pemda-pemda yang berada di jalur rawan bencana gempa dan lain-lain untuk masalah mitigasi dan proses penanganan bencananya.

Termasuk di dalamnya ketersediaan pangan dan air bersih warga terdampak bencana, karena itu hal yang paling penting dan mendasar pada masa tanggap darurat. Hal itu bisa didetect terutama bagi daerah-daerah yang rawan bencana dengan menyediakan anggaran berlebih untuk tanggap darurat ketika terkena bencana dibanding daerah lain yang tidak pernah atau jarang terkena bencana alam.

Sedapat mungkin sistem dan kelembagaan yang mengurusi bencana itu jangan ditambah lagi, kecuali soal penanganan dan mekanisme pencairan anggaran yang lebih sadar bencana, efekfif-efisien untuk para korban bencana. Bisa juga mengambil pelajaran dari negara-negara yang sudah maju dalam penanganan bencana masa tanggap darurat. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Kalau musibah gempa dan tsunami Aceh 2004 memang penanganannya besar-besaran. Dana-dana internasional banyak berkontribusi, sebagian besar dana bantuan internasional. Pemerintah RI juga ketika itu mengakui bahwa gempa dan tsunami Aceh adalah bencana besar, demikian pula hal nya seluruh dunia.

Beda dengan sekarang, tidak semua terekspose. Baik itu dampak bencana, korban, kondisi masyarakat, keadaan-keadaan yang dihadapi masyarakat, itu tidak terekspose dengan benar oleh pemerintah sendiri. Misalnya di Pulau Sumbawa yang juga terkena gempa kemarin. Sampai hari ini warga di sana masih tidur di tenda-tenda, dan mereka melihat rumah seperti melihat hantu. Walaupun ada yang berani tidur di dalam rumah sebentar, tapi semua pintu pasti terbuka. Tidurnya pun tidak berani di kamar tapi di emperan rumah. Rasa trauma nya mendalam sekali.

Kalau di Lombok, berdasarkan informasi di sana pengungsi masih tidur di tenda-tenda dan orang belum berani menempati rumah-rumah mereka karena rumahnya rusak parah. Di Lombok barat bagian utara hancur dan tidak ada rumah lagi. Sementara bantuan pemerintah tidak datang. Karena mekanisme pencairan dana pun pasti sulit oleh berbagai prosedur yang harus dilalui. Kalau diberikan bantuan Rp50 juta sebagai biaya pembangunan rumah kembali, tidak tahu itu membuat model rumah seperti apa? Paling-paling rumah kayu ala kadarnya beratap seng. Itupun kalau bahan-bahannya tersedia dalam jumlah yang cukup. Hal mana  itu berarti ekonomi daerah harus hidup lebih dulu karena kalau tidak harga seng bisa amat mahal.

Hal-hal di atas yang kiranya kurang mendapatkan tempat untuk publikasi terutama soal informasi dari keadaan sesungguhnya di lapangan. Pemerintah juga sepertinya tidak mau terbuka, padahal itu sama dengan menyimpan bom waktu. Seperti contoh di Palu dimana tiba-tiba ada berita pengungsi yang meninggal karena kelaparan.

Seharusnya jika dalam kondisi bencana maka semestinya minta bantuan semua pihak. Sebaiknya terbuka saja, tidak usah takut karena bencana bukan kesalahan pemerintah tapi kehendak alam. Kelemahan sekecil apapun dalam penanganan bencana dibuka saja agar semua pihak mengerti dan bersama-sama mencari jalan keluar.

Kalau soal anggaran bencana yang kurang misalnya, itu bisa didapat dari mana saja. Di berbagai media internasional dikatakan bagaimana cara membantu Indonesia? Jadi orang di luar negeri juga bingung bagaimana cara membantu Indonesia. Saya curiga jangan-jangan pemerintah tidak memiliki infrastruktur untuk mengakomodir keinginan kelompok-kelompok non government dalam membantu penanganan bencana. Tidak ada sistem sepertinya.

Korban jiwa di Lombok memang 500-600 orang, tapi kerusakannya amat parah. Merata di 5 kabupaten. Bahkan sampai ke Pulau Sumbawa, termasuk Sumbawa Besar dan Sumbawa Barat. Hanya Bima dan Dompu saja yang tidak kena.

Jadi sebetulnya selain informasi ke publik yang tidak clear/transparan, juga tidak adanya infrastruktur yang cukup siap dalam menangani bencana. Publikasi internasional mengatakan peralatan yang digunakan ala kadarnya. Itu disebut begitu. Contohnya dalam mengevakuasi jenazah di dalam reruntuhan, rasanya jika dengan peralatan yang cukup, besar kemungkinan masih banyak yang selamat. Rasanya memang infrastruktur kita tidak dibangun untuk itu. Ada tapi minim sekali.

Kalau di Aceh dulu dengan banyaknya pasukan asing masuk, ada memang kelemahannya, antara lain terkesan pemerintah tidak menguasai keadaan khususnya para asing itu. Tapi sekarang pun pemerintah terkesan tidak bisa mengatasi masalah. Kelihatannya juga ada faktor masalah ketersediaan dana. Tidak ada protokol krisis, misalnya kalau terjadi gempa maka tersedia sekian banyak anggaran yang siap dikucurkan.  

Pengungsi atau korban terdampak bencana sebetulnya hanya butuh tanggung jawab saja dari penyelenggara negara, karena mereka memang butuh bantuan. Sebagai konsekwensi dari kita bernegara dan berbangsa. (pso)

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sosiolog Institute Pertanian Bogor (IPB)

Saya adalah salah seorang yang tidak setuju bahwa bencana di Indonesia (dimanapun), di-declare sebagai bencana nasional. Mengapa, karena dengan status bencana nasional terdapat beberapa asumsi dan resiko.

Asumsi bencana nasional adalah: bila bencana alam (apapun bentuknya) telah membuat pemerintah daerah beserta seluruh unsur pemerintahan termasuk instansi militer dan kepolisian di daerah, dalam keadaan lumpuh. Lumpuh dikarenakan semua personel dan supporting system-nya dalam kondisi collapse.

Dengan asumsi tersebut, pelayanan publik, apalagi pembangunan total tidak berjalan dalam waktu lama. Dengan asumsi seperti itu, maka pemerintah pusat mengambil alih semua fungsi pemerintahan daerah secara total. Artinya, pemda diasumsikan total collapse. Dalam kasua bencana alam dan tsunami yang terjadi di Aceh pada 2004, keadaan tersebut terjadi.

Status bencana di Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional. Konsekuensinya, tak hanya bantuan asing dibolehkan hadir. Tetapi lebih dari itu. Dikarenakan asumsinya semua unit instansi pemerintah daerah dalam kondisi collapse maka asing, seolah "boleh mengambil alih" setiap urusan publik di daerah terkena bencana.

Belajar dari bencana nasional Aceh 2004, dimana intervensi asing dari berbagai lembaga asing yang sangat intensif dan berdurasi lebih dari 1-2 tahun dalam proses rehabilitasi, maka status tersebut cenderung memberikan kesan tidak berdayanya pemerintah. Itu sebabnya, pengalaman tsunami Aceh menjadi sangat berharga. Waktu itu UU 24/2007 belum ada dan karenanya kita belum memiliki satu lembaga khusus untuk mitigasi (dampak buruk) bencana alam.

Saat ini dengan UU 24/2007, tidak mudah bagi Pemerintah untuk mendeclare sebuah bencana alam sehebat apapun, sebagai bencana nasional. Tantangannya kemudian adalah, bila setiap bencana alam hanyalah dianggap sebagai bencana lokal, maka BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) menjadi sangat sentral.

Persoalan  klasik mulai muncul terkait dana standby di unit atau lembaga setinggkat kementerian tersebut. Apa itu? Ketersediaan dana yang standby untuk mengatasi dampak buruk dari bencana alam. Seberapapun dana yang standby pun, rasanya tak akan pernah cukup mengatasi dampak buruk bencana alam. Terlebih lagi seperti kejadian beruntun gempa bumi NTB dan gempa bumi, tsunami plus likuifaksi di Sulteng yang beda waktu kejadiaannya hanya sekitar sebulan.

Keadaan BNPB, saya yakin pasti tak seluruhnya siap. Termasuk dengan dananya. Kejadian bencana alam NTB dan Sulteng terasa bertubi-tubi dalam waktu yang tak lama berlangsung. Bila BNPB, TNI, Polri dan sukarelawan bisa bertahan pun ini sudah sebuah prestasi.

 Apa yang harus dilakukan ke depan?
 1. Audit lingkungan untuk memastikan bahwa lingkungan sebuah kawasan itu aman.
 2. Bagi warga masyarakat, diberlakukan perlindungan berupa (semacam asuransi ketidakpastian) dampak bencana alam. Pendek kata disebut saja asuransi kebencanaan.
 3. Bila kondisi alam, sangat parah terjadi pasca bencana (seperti yang terjadi di Palu dan Aceh dan bakal lama berlangsung untuk pemulihan, maka usulannya adalah membangun kota baru? (ditempat yang berbeda dengan semula). (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Setiap kali bencana menghampiri tanah Indonesia, baik skala kecil seperti banjir dan tanah longsor yang sedikit memakan korban jiwa maupun kerugian material, hingga skala besar yang banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar pula seperti tsunami Aceh, gempa bumi Yogya, gempa bumi Padang, gempa bumi Lombok atau yang terakhir tsunami dan gempa bumi Palu-Donggala, maka isu dana bencana selalu mengemuka di ruang wacana publik. Bahkan terjadi beberapa kasus hukum terkait dana bencana itu yang diproses hingga ke meja hijau. Bagaimana sebaiknya mengelola dana bencana ini?

Pemerintah mengambil pelajaran dalam krisis moneter 1998 kemudian krisis keuangan 2008 dengan mengeluarkan UU No 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) yang menurunkan peraturan dan protokol untuk menghadapi krisis semacam itu di kemudian hari. Mengingat bencana alam dapat disejajarkan dengan krisis keuangan yang menimbulkan kerugian luar biasa bahkan termasuk korban jiwa maka pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menyusun protokol pengelolaan dana bencana secara komprehensif yang transparan dan akuntabel. Hal ini penting agar siapapun yang akan terlibat penanganan bencana alam dapat memiliki persepsi dan acuan standar yang sama sehingga akan mencapai sasaran pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana secara efektif dan efisien.

Terkait dengan bencana alam di Lombok maka pemerintah telah mengeluarkan Inpres No 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kab. Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, & wilayah terdampak di Provinsi NTB. Kemungkinan akan ada Inpres semacam itu lagi untuk penanganan bencana alam Palu-Donggala sebagai payung hukumnya. Nampaknya masih diperlukan tidak sekedar Inpres dalam menangani bencana alam di Indonesia karena perlu payung hukum yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang agar dapat menjangkau lintas wilayah, lembaga, sektor bahkan lintas waktu (baca: masa depan).

Sebenarnya belajar dari pengalaman dan sejarah dalam penanganan bencana alam di Indonesia, penggalangan dana bencana bukanlah isu utama karena hampir dapat dikatakan relatif mudah menghimpun dana bencana alam baik melalui berbagai dompet bencana, sumbangan, donasi maupun berbagai bentuk kegiatan penggalangan dana lainnya yang berskala domestik dan internasional. Seperti saat bencana alam tsunami di Aceh dan wilayah Asia lainnya, seorang Michael Schumacher mendonasi dana sebesar 10 juta dolar AS lalu baru-baru ini diberitakan taipan Hongkong, Li Ka Shing juga berkomitmen mendonasi bencana alam gempa bumi dan tsunami Palu-Donggala sebesar 5 juta dolar AS.  Menjadi isu dan tantangan besarnya adalah bagaimana memanfaatkan dan mengelola dana bencana tersebut secara tepat sasaran, transparan dan akuntabel sehingga kehidupan masyarakat dapat dipulihkan segera. 

Sekali lagi jangan terjebak dengan berbagai label kebencanaan dan kepentingan politik serta kepentingan kelompok atau pihak tertentu bahkan hanya untuk jangka pendek. Namun sudah saatnya menghimpun, mengelola dan memanfaatkan dana bencana secara transparan dan akuntabel diperjelas dengan peraturan turunan dari UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan jika dipandang perlu disesuaikan dengan konteks era milenial saat ini maka DPR dan pemerintah dapat merevisi UU No 24 tahun 2007. Semoga dalam menangani bencana alam di Indonesia kita dapat menarik pelajaran dan memperbaikinya agar menjadi lebih baik. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pemerhati masalah ekonomi dan ketimpangan

Setelah hampir dua minggu gempa bumi dan Tsunami melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, muncul berita-berita yang menyiratkan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah khususnya penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi. Pertanyaannya kini adalah bagaimana sesungguhnya komiten pemerintah terhadap hal ini? Oleh karena penulis bukanlah seorang yang ahli mengenai masalah kebencanaan maka penulis melakukan riset kecil-kecilan mengenai hal ini.

Salah seorang ahli kebencanaan Indonesia menuliskan bahwa sistem penanggulangan bencana pada umumnya terdiri dari tiga subsistem yakni pencegahan terhadap bencana, masa tanggap darurat, dan masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, setiap sub-sistem memiliki manajemen dan kebutuhan dana yang berbeda tergantung besarnya dampak yang ditimbulkan. Misalnya, kebutuhan pembiayaan sub-sistem pencegahan bencana akan lebih difokuskan untuk mengurangi dampak bencana yang ditimbulkan, sementara dalam sub-sistem tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi, pendanaan diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan mendesak. Kerja dari sub-sistem tersebut tidak berjalan parallel, artinya subsistem yang ketiga baru bisa dijalankan kalau sub-sistem yang kedua sudah selesai dikerjakan.

Dalam kasus gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat misalnya, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi baru bisa diijalankan setelah masa tanggap darurat selesai. Dalam hal ini pemerintah telah menerbitkan Inpres no 5/2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB. Inpres tersebut menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi sarana berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas agama, dan fasilitas penunjang perekonomian agar aktivitas bisa berfungsi kembali diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Desember 2018, sementara sarana lainnya akan diselesaikan paling lambat Desember 2019.

Bagaimana dengan kasus Palu dan Donggala?  Dalam kasus Palu-Donggala, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengumumkan masa tanggap darurat di Palu-Donggala diperpanjang hingga tanggal 26 Oktober 2018 yang akan datang. Artinya, segala bentuk bantuan dan penyaluran dana terlebih dahulu akan difokuskan untuk kebutuhan kemanusiaan yang mendasar dan mendesak seperti pembersihan puing bangunan, pemulihan fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang menunjang kegiatan ekonomi. Bagaimana dengan tahapan rekonstruksi dan rehabilitasi? Kementerian Keuangan telah memberikan pernyataan bahwa masa rekonstruksi dan rehabilitasi baru akan dilaksanakan pada tahun 2019 terkecuali ada kebutuhan yang sangat mendesak. Sehingga wajar jika pembangunan berbagai fasilitas dirasakan lambat.

Hal inilah yang barangkali kurang disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga muncul anggapan bahwa pemerintah lambat dalam proses rehabilitas dan rekonstruksi. Yang perlu dipahami adalah bahwa penanganan bencana juga memiliki mekanismenya sendiri.

Miris rasanya bila ada beberapa pihak yang masih meragukan komitmen pemerintah dalam menanggulangi masalah kebencanaan. Bahkan ada yang mempertanyakan mengapa pemerintah tidak menyatakan sebagai bencana nasional dan meminta bantuan asing. Perlu disadari bahwa dalam penentuan suatu kondisi bencana dinyatakan sebagai bencana nasional tentu tidaklah mudah. Hal ini memerlukan pertimbangan yang matang sehingga tidak menimbulkan persoalan baru. Sebagai contoh, tentu kita tidak menginginkan negara lain mengeluarkan travel warning yang pada gilirannya akan memukul sektor pariwisata secara keseluruhan bila suatu keadaan dinyatakan sebagai bencana nasional.

Sebagai penutup, berdasarkan riset kecil-kecilan yang dilakukan penulis inilah, hingga saat ini penulis melihat bahwa pemerintah masih memiliki komitmen yang tinggi untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah baik di Lombok, Palu dan Donggala maupun di daerah lainnya. Jadi rasanya, komitmen tersebut belum perlu dipertanyakan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi