Karut Marut Birokrasi dan Layanan Kemudahan Bagi Investor
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 14 September 2019 13:30
Penulis
Watyutink.com - Info Bank Dunia kepada Presiden Jokowi terkait 33 perusahaan China yang hengkang dari negaranya, dan ternyata sebagian besar lebih memilih berinvestasi di negara-negara ASEAN lain ketimbang Indonesia, membuka selubung gelap betapa ruwetnya upaya membangun iklim investasi yang menarik.

Karut marut perizinan dan birokrasi yang tidak kondusif terhadap investor dalam dan luar negeri, memang ditengarai menjadi biang keladi dari lambannya pertumbuhan investasi (FDI). Hengkangnya sebagian industri asing di dalam negeri dan memilih berinvestasi di Vietnam, Kamboja, Malaysia dan bahkan Myanmar pada beberapa tahun belakangan, menggambarkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan terkait kemudahan peizinan dan birokrasi masih menemui banyak sekali kendala.

Salah satu kendala yang cukup mengganggu adalah seperti yang ditemukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang menengarai bahwa persoalan perizinan masih menjadi beban utama dunia usaha di Indonesia.

Betapa tidak, meski telah menerapkan OSS (Online Single Submission) sejak setahun lalu, masalah kemudahan perizinan tetap menjadi batu sandungan yang mengganggu investasi. Bukti investor China yang lebih memilih Negara-negara lain di ASEAN adalah salah satu petunjuk.

Jadi, sia-siakah upaya yang dilakukan selama ini? Padahal, sudah ada 16 paket deregulasi yang diluncurkan, juga, tim buser birokrasi yang pernah menangkap tangan beberapa pelanggaran suap di berbagai instansi. Apa sebetulnya yang masih menjadi missing link dari upaya meningkatkan performa iklim investasi di dalam negeri? Sementara teknologi tinggi sudah digunakan dalam program OSS?

Upaya terobosan cantik dengan penerapan OSS, semestinya bisa memangkas beberapa prosedur birokrasi yang tidak efisien baik di pusat maupun daerah. sebagaimana diketahui selama ini, salah satu penghambat dari kelancaran investor yang hendak berusaha di daerah adalah lambannya birokrasi daerah dalam melayani segala kebutuhan investor. Baik dalam penyediaan lahan maupun kelancaran administrasi dan waktu yang efisien.

Malangnya, di Indonesia untuk satu contoh mengurus izin membangun pabrik saja, diketahui bisa membutuhkan waktu enam bulan hingga satu tahun. Sementara di negara lain hanya membutuhkan enam sampai delapan minggu saja.    

Jadi, apakah menelusuri kasus buruknya pelayanan terhadap investor baru harus dimulai dari membedah satu per satu kualitas pelayanan birokrasi daerah? jangan-jangan, SDM daerah belum cukup paham dengan OSS, atau justru prosedur OSS pusat, bertabrakan dengan prosedur PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dari masing-masing daerah? Sehingga semuanya serba tidak “nge-link”?

Sebab, beberapa daerah memang mempunyai sistem tersendiri seperti kota Surabaya yang mempunyai SSW (Surabaya Single Window) dan DKI Jakarta yang mempunyai JakEVO. Agaknya, masih perlu beberapa tahapan lagi dalam penyempurnaan iklim investasi yang berkaitan dengan penerapan sistem berteknologi tinggi, dengan konsolidasi serius dan terkontrol penuh antara Pusat-Daerah.

Jangan sampai, idiom buruk yang dikenal masyarakat tentang birokrasi di Indonesia :“Kalau masih bisa dibuat susah, buat apa dibikin mudah?” menjadi terbukti, terkait dengan pungli atau suap yang masih mewabah.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR

Menaggapi masalah perizinan investasi, beberapa hal dapat disampaikan berikut ini:

1. Perizinan investasi masih menjadi tantangan besar, sebab di era otonomi daerah, kewenangan perizinan teknis merupakan kewenangan daerah. Sehingga, sangat bergantung terhadap kepentingan dan kapasitas aparatur pemda.

2. Permasalahan lain, adalah sistem OSS masih memiliki kelemahan. Yakni, pada tahap awal investor harus memiliki izin lokasi dan lingkungan. Seharusnya cukup perizinan mendirikan perusahaan. Sebab, yang membuat lama adalah mendapatkan izin lokasi dan  izin lingkungan.

3. Selain itu, terdapat 489 perizinan dan belum semuanya terintegrasi di OSS. Selain itu, OSS juga belum memiliki format bahasa Inggris. OSS juga belum memiliki KBLI yang lengkap.

4. Selain perizinan, insentif investasi dan infrastruktur menjadi faktor yang membuat Indonesia menarik bagi investor global dibandingkan Vietnam, Malaysia, dan Singapore.

5. Indonesia masih mengandalkan insentif pajak (tax holiday dan tax allowance). Insentif pajak juga dikeluarkan oleh Menkeh sehingga motivasinya lebih kuat untuk penerimaan dibandingkan menarik investasi.

6. Seharusnya pemerintah perlu memberikan insentif berupa konsesi lahan dalam waktu jangka panjang. Sebab harga lahan di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan di negara tetengga. Sehingga jenis insentif konsesi lahan akan mengurangi biaya investasi.

7. Infrastruktur di Indonesia juga menjadi hambatan bagi investor. Proyek infrastruktur pemerintah Jokowi di periode pertama tidak dibangun dengan perencanaan yang matang.

8. Sehingga pembangunan infrastruktur yang dibangun tidak memiliki dampak yg signifikan bagi ekonomi malah sebaliknya.

9. Contoh: pembangunan bandara Kertajati yang sekarang kosong. LRT Palembang yang juga kosong sebab dibangun untuk event olahraga.

10. Di sisi lain, pemerintah prioritas membangun jalan tol. Seharusnya fokus infrastruktur yang dibangun adalah pelabuhan, bandara, dan kereta api. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Masalah perizinan di Indonesia yang berbelit dan mesti melewati banyak meja sudah menjadi rahasia umum. Sejak reformasi telah diupayakan berbagai cara untuk memangkas birokrasi perizinan tersebut. Namun demikian masih saja belum membuahkan hasil yang diharapkan, seperti ternyata di September 2019, Presiden Joko Widodo geram karena dari 33 perusahaan yang keluar dari China sebagian besar yaitu 23 perusahaan memilih Vietnam dan 10 lainnya memlih Malaysia, Thailand dan Kamboja. Tidak ada yang memilih Indonesia!  Padahal, sudah digelar OSS (Online Single Submission) ditambah pula berbagai paket deregulasi plus kenaikan peringkat kemudahan menjalankan bisnis dari peringkat 120 di tahun 2014 menjadi peringkat 73 di tahun 2018. Semua itu seakan tidak membuat para investor mengayun langkah merelokasi usahanya ke Indonesia.

Ternyata keluhan para investor tersebut mengenai birokrasi perizinan yang panjang dan berbelit mementahkan semua usaha pemerintah guna menarik investor sebagaimana disebut di atas.

Di mana benang bundetnya? Apakah memang teknologi yang diterapkan tidak mampu mengurai birokrasi perizinan yang sudah menahun sejak Orde Baru?

Sejatinya teknologi dan sistem yang dibangun tidak dapat sendirian menguraikan benang bundet birokrasi perizinan di Indonesia. Sepertinya dengan konteks Indonesia yang berbeda dengan Vietnam, Thailand, Malaysia dan Kamboja, maka perlu ada pendekatan atau strategi berbeda pula.

Prinsip transparansi yang diusung teknologi dan sistem untuk diterapkan pada birokrasi perizinan harus tetap dilaksanakan dan terus dievaluasi untuk disempurnakan sesuai perkembangan jaman. Perlu dilibatkan kepedulian masyarakat untuk bersama mengawasi sistem birokrasi perizinan dengan disain teknologi informasi yang society-friendly bukannya malah mengintimidasi jika ada publik yang ingin menyampaikan kritik atau saran perbaikan terkait perizinan di berbagai sektor pembangunan.

Kampanye dan ekspose cerita sukses perizinan usaha yang terjadi bisa menjadi testimoni ampuh bagi para investor yang sangat percaya akan rekomendasi atau word of mouth komunitasnya. Kemenko perekonomian perlu tim lapangan yang terus berkomunikasi aktif dengan para pelaku usaha di berbagai industri lalu segera menyelesaikan masalah-masalah yang ditemui.

Memang sudah dapat diduga bahwa masalah yang ditemui di lapangan akan banyak berkisar pada regulasi-regulasi yang saling bertentangan, baik antara regulasi pemerintah pusat dan daerah kemudian antar sektor pembangunan. Oleh karena itu bila ada ditemukan hal semacam itu maka perlu segera diberi solusi dengan diungkap prosesnya, sehingga semua pihak terkait dapat mengikuti secara transparan sampai di mana penyelesaian regulasi-regulasi yang bertentangan itu. Sepertinya hal ini masih belum maksimal dilakukan karena biasanya setelah ditemukan adanya regulasi yang bertentangan maka perlu waktu lama untuk mendapat solusinya dengan berbagai alasan. 

Untuk lebih menyakinkan proses pemangkasan birokrasi perizinan selain penerapan teknologi dan sistem, maka perlu penempatan orang-orang yang memang punya komitmen, kemauan dan kompetensi di posisi-posisi strategis perizinan baik di pemerintah pusat dan daerah. Bila ada kemauan untuk memangkas birokrasi perizinan di Indonesia maka tidak ada cerita yang tidak bisa. Namun jika memang ada pihak yang tidak berkehendak atau kurang komitmennya maka ruwetnya birokrasi perizinan di Indonesia akan tidak beranjak dari kemarin atau saat ini. 

Semoga benang bundet birokrasi perizinan tidak lagi menjadi lagu klasik yang diputar ulang pada tahun mendatang oleh pemerintah, siapapun yang berkuasa. Mari berkemauan dan berkomitmen untuk membuat Indonesia lebih baik dari hari ini. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas             Ironi yang Tak Pantas Dibiarkan Berulang             Pemerintah Harus Tunjukan Penggunaan Utang  Secara Produktif