Kartu Tani Memang Ideal, Asal Adil Merata
berita
Ekonomika
05 September 2017 00:00
Penulis
Agar penyaluran pupuk bersubsidi ke petani tepat sasaran, pemerintah menerbitkan Kartu Tani. Kartu Tani ini sejenis kartu elektronik (smart card) mirip kartu ATM. Di dalamnya terdapat informasi identitas pemilik kartu, luas lahan, kebutuhan pupuk, bibit, dan komoditas yang dikembangkan.

Kartu Tani ini disalurkan bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Diintegrasikan dengan program Simpedes BRI. Selain untuk pembelian pupuk, kartu tersebut juga bisa untuk pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kartu Tani ini hanya diberikan kepada petani yang telah tergabung dalam kelompok tani (Gapoktan). Didasarkan pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh Gapoktan. Kemudian disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 masih menjadi acuan jumlah petani yang disasar. Sebanyak 25.751.267 orang petani, dan 14.248.864 orang merupakan petani gurem yang hingga saat ini belum di-update lagi. Bahkan jumlah Gapoktan sama sekali belum terdata. Jadi, apakah relevan program Kartu Tani ini didasarkan data base tahun 2013?

Kalau begitu, data RDKK yang dijadikan acuan dalam pembagian Kartu Tani perlu dipertanyakan akurasinya. Lantas, siapa yang akan memverifikasi? Tanpa verifikasi, dipastikan pembagian Kartu Tani tidak akan merata. Rasa diperlakukan tidak adil dari petani yang tidak memperoleh kartu, akan memicu konflik antara petani dan Gapoktan.

Di sisi lain, dalam Pedoman Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, kriteria penerima pupuk bersubsidi terkait status kepemilikan lahan yang dikelola juga belum dibedakan.

Apakah petani/petambak memiliki, mengolah milik sendiri, penyewa, atau hanya buruh pengolah lahan, dalam ketentuan tersebut tidak diatur. Ketidakjelasan ini tentu saja akan menyebabkan penerima subsidi berpotensi tidak tepat sasaran.

Jika sejak awal data dan ketentuan sudah tidak jelas, maka Kartu Tani tersebut rawan diselewengkan. Jangan sampai niat mulia dari pemerintah dikebiri oleh sikap koruptif para pelaksana lapangan!

Kartu Tani tetap harus menjadi terobosan solusi buat petani, bukan menjadi masalah baru. Dan tentu, kita tidak ingin Kartu Tani ini bernasib seperti e-KTP, bukan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Sebenarnya tujuan dari kartu tani yang dikeluarkan pemerintah Jokowi ini mulia. Akan tetapi saya setuju dengan sinopsis yang dibuat oleh watyutink.com. Pemerintah harus melakukan persiapan yang benar-benar matang sejak awal.

Pemerintah wajib mengatasi kelemahan pendataan. Pengumpulan data harus dilakukan step by step, secara valid, dan benar. Begitu pula dalam menentukan kriteria dan luas lahan. Menentukan siapa yang berhak menerima kartu ini juga penting.

Kalau data yang dikumpulkan salah, akan berdampak kepada salah sasarannya kartu tani tadi. Kesalahan penerimaan atau kartu diberikan kepada orang yang seharusnya tidak berhak bisa menggagalkan tujuan program mulia dari pemerintah ini.

Pemerintah perlu melibatkan lembaga independen untuk proses ini. Lembaga independent tersebut nantinya bertugas untuk memberikan pengesahan mulai dari tahap pengumpul data hingga  pendistribusian kartu tani, serta dalam pengaplikasiannya. Ini semua agar tujuan mulia tadi tercapai secara optimal.

Selain permasalahan teknis terkait perencanaan hingga distribusi kartu tani tadi, kita juga perlu menyadari kebiasaan petani dalam menabur pupuk. Kesadaran petani kita sering kali menyimpang tidak sesuai dengan waktu seharusnya dalam menabur pupuk. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Sosial Ekonomi dan Pakar Pertanian

Sensus pertanian dilakukan satu dasawarsa. Jadi kalau data itu yang dipakai, belum dapat memberikan identifikasi tentang penguasaan lahan. Di sisi lain, data yang diberikan oleh para penyuluh seringkali kurang lengkap. Ini berdasarkan pengalaman saya. Memang disana ada carik atau kepala desa, tapi data mereka tetap perlu diverifikasi. Kalau memang program kartu tani itu dari Kementerian Pertanian, maka sebaiknya mereka yang menjadi lembaga yang melakukan verifikasi.

Apa yang dibutuhkan masyarakat, itulah yang menjadi program pemerintah. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pertanian membuat terobosan mekanisasi pertanian yang merupakan hasil karya dari bangsa sendiri.

Pemberian-pemberian subsidi yang terarah dan tepat itu lebih baik. Subsidi pupuk yang diberikan kepada petani itu sudah benar. Kartu Tani itu hanya identifikasi, ini suatu kemajuan. Dengan penggunaan teknologinya sudah tepat, tapi yang diperlukan adalah verifikasi sahih atau tidak data tersebut. Jangan sampai menimbulkan masalah.

Kartu Tani merupakan sarana akses layanan perbankan terintegrasi yang berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi (e-wallet). Keunggulan dari Kartu Tani ini antara lain single entry data, proses validasi berjenjang secara online, transparan, multifungsi. Nah sudah seharusnya pihak bank juga terlibat dalam verifikasi. Apabila Kartu Tani tersalurkan, maka dengan sendirinya subsidi pupuk pun akan terdistribusi secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu, dan tepat harga.

Oleh karena itu semua elemen yang terlibat dalam program ini harus dapat bersinergi dalam mensukseskannya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI

Pemerintah telah mengeluarkan Kartu Tani. Secara konsep
Kartu Tani merupakan sarana akses layanan perbankan terintegrasi yang berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi (e-wallet). Keunggulan dari Kartu Tani ini antara lain single entry data, proses validasi berjenjang secara online, transparan, multifungsi.

Saya menyambut baik sistem Kartu Tani. Proses membangun sistem berbasis teknologi melalui KT diharapkan akan dapat mengurai beberapa persoalan yang selalu melingkar-lingkar tapi masih berlangsung hingga saat ini. Masalah itu diantaranya, pertama, subsidi pupuk dan benih yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran,  tidak tepat jumlah, dan tidak tepat kualitas. Kedua, data pangan yang beragam, menyangkut lahan tanam, kepemilikan lahan yang mendapat subsidi, dan produksi riil yang dihasilkan petani.

Pembangunan sektor pertanian harus berbasis kepada pemberdayaan dan perlindungan petani untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Hal itu telah diatur di Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani, serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI