Kabut Hitam Kepemilikan Lahan
berita
Ekonomika

Sumber Foto: azizghiffar.co.id  (gie/Watyutink.com)

03 April 2018 13:00
Penulis
Polemik ihwal kepemilikan tanah dan program bagi-bagi sertifikat (BBS) agaknya harus melihat sisi lebih dalam dan luas lagi, ketimbang hanya meributkan program BBS yang belum lama bikin heboh.

Evaluasi selama 32 bulan (2015-Agustus 2017) memang mencatat sertifikasi tanah yang selesai baru 2.889.993 bidang atau rata-rata sekitar 90.300 bidang/bulan (Drajat Wibowo, 2018). Data Kementerian Agraria juga menyebutkan jumlah bidang yang selesai baru 4,23 juta, dan bukan 5 juta bidang atau meleset 15,4 persen.

Ditelisik lebih dalam, kontribusi redistribusi tanah ternyata masih minim. Selama  2015-Agustus 2017 terdapat 245.097 bidang tanah redistribusi yang tersertifikasi atau hanya 8,5 persen dari jumlah sertifikat.

Apa penyebab program sertifikasi tanah rakyat masih minim? Sekilas, reforma agraria terlihat belum serius dilaksanakan, sementara isu pemilikan 74 persen lahan oleh korporasi sudah menjadi bola liar. Apakah dari sekitar 2,8 juta yang sudah disertifikasi terdapat lahan milik korporasi besar?

Program reformasi agraria seharusnya bisa mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan sekaligus ketimpangan aliran manfaat dari tanah. Persoalan pemilikan tanah sebagai alat produksi yang dapat meningkatkan daya produktivitas dan harkat ekonomi petani kecil/ buruh tani selayaknya menjadi agenda utama pemerintahan yang pro rakyat. Namun, data Rasio Gini Lahan (RGL) akhir 2017 oleh Megawati Institute menyebutkan RGL menunjukkan ketimpangan yang membesar. Pada 1973 RGL adalah 0,55; 1983 (0,5), 1993 (0,64), 2003 (0,72), dan 2013 sebesar 0,68.

Adakah angka di atas itu berhubungan dengan temuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 2015 perihal konflik-konflik agraria yang terjadi di dunia ketiga, termasuk Indonesia, disebabkan oleh fenomena perampasan tanah secara luar biasa (massive land grabbing) oleh multinational corporation pasca krisis ekonomi 2008? Laporan “The Economist” pada 2009 mencatat sekitar 37-49 juta hektare yang telah dirampok sejak 2006, dan jumlahnya diprediksi terus meningkat pasca krisis 2008.

Laporan dari Lund University, Swedia (2014), juga memberikan gambaran buruk tentang ekspansi perampasan tanah. Dari total 195 negara yang diakui PBB, 126 di antaranya terlibat transaksi perdagangan tanah. China bertransaksi dengan 33 negara, Inggris 30 negara, dan AS 28 negara. Negara-negara tersebut muncul sebagai pemain utama yang rajin membeli tanah negara-negara di Afrika dan Asia.

Mampukah negara berdaulat bisa melawan kedigdayaan multinational corporation yang ‘merampok tanah’ secara legal tersebut? Apakah karena hal di atas kemudian terdapat sekitar 100 ribu lahan pertanian menyusut tiap tahun di Indonesia, dan lebih dari 800.000 rumah tangga petani memutasi lahan pertaniannya karena alasan ekonomi? Walhasil, dari rangkaian permasalahan tanah tersebut prospek dunia pertanian Indonesia belakangan memang semakin terpuruk.

Apa yang harus dilakukan oleh para pengambil kebijakan nasional terhadap persoalan kepemilikan lahan ini? Adakah keberanian untuk melawan kesewenang-wenangan korporasi besar dalam perkara sensitif seperti masalah tanah?  

Atau agaknya perlu dilakukan rembug nasional tentang reformasi agraria, termasuk di dalamnya muncul kajian-kajian komprehensif tentang berbagai opsi reformasi agraria.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia

Ihwal redistribusi lahan, agak berat dibandingkan dulu di Taiwan dan Korea Selatan. Hingga masuknya Jepang ke Taiwan 1895, sebagaimana halnya masyarakat China, umumnya memiliki hierarki sosial dasarnya adalah kepemilikan tanah, di mana petani bekerja untuk tuan-tuan tanah tersebut.

Di saat akselerasi industrialisasi Jepang berupaya mentransformasi Taiwan menjadi pemasok produk pertanian yang mendasar, pemerintah kolonial Jepang berhasil meningkatkan produksi beras, gula, dan ubi jalar dengan jalan memperluas tanah pertanian dan mengintensifikasi pendayagunaan tenaga kerja dari 73 persen total penduduk yang bekerja di lahan pertanian Taiwan.

Pemerintah kolonial Jepang di awal tahun 1920an melaksanakan upaya modernisasi teknik pertanian dan sekaligus mengenalkan pupuk kimiawi dan irigasi yang membuahkan hasil percepatan dan intensifikasi produksi yang signifikan (peningkatan hasil dan panen ganda beruntun). Untuk mencapainya mereka mengupayakan sektor pertanian yang terorganisasi dan profesional. Termasuk serikat tani, koperasi tani dan jejaring pelatihan teknis.

Para petani tidak diuntungkan 1/5 surplus dari produksi pertanian di ekstorsi dari para petani kecil lewat perpajakan, penyewaan tanah dan perdagangan tidak adil dengan Jepang.

Setelah perang kemenangan orang-orang China komunis terjadi perubahan drastis dikalangan pelarian atau kaum borjuis kontinental bergabung ke Goumindang yang kemudian berkuasa dan mengembangkan perekonomian Taiwan dengan bantuan AS. Mereka meliberalisasi sektor pertanian dan menghapuskan kepemilikan tanah. para tuan tanah tidak termasuk kelompoknya.

Hal ini dilakukan melalui tiga fase:

1. Penurunan sewa tanah dari 50 persen ke taraf 37.5 persen dari hasil panen.

2. Menjual ukuran tanah kecil yang disita dari Jepang.

3. Akhirnya melakukan reformasi agraria di tahun 1953 (program tanah untuk petani yang mengerjakan) dengan batas luas tanah 2,9 hektar, pengambilan tanah dari para pemilik tanah yang luas dan redistribusi surplus tanah pertanian ke para petani kecil.

Pengalaman Taiwan mengilustrasikan bahwa ada sejumlah langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan landasan pertanian keluarga. Agar reformasi pertanian bisa menguntungkan petani akibat produksi yang intensif, dia harus didampingi oleh sebuah kebijakan pertanian yang koheren, disamping adanya modernisasi teknik dan organisasi serta peraturan politik ekonomi (market regulation).

Di akhir pendudukan militar di Korea Selatan, pemerintahan militer AS di Korea (USAMGIK) menginisiasi distribusi tanah yang dimiliki Jepang. Distribusi tanah itu seluas 663,950 acres tanah pertanian kepada para petani yang terlibat dalam pertanian secara penuh maupun sebagian saja.

Banyak yang mengkritik bahwa yang diredistribusi hanya 18 persen saja dan tidak menyangkut tanah-tanah yang dimiliki tuan tanah Korea.

Yang mengritik hanya melihat reformasi agraria ini sebagai solusi atas ancaman komunisme dan kekhawatiran geopolitik.

Sekalipun kekuasaannya bersifat asimetrik dan tentara pendudukan tidak secara otomatis mampu memproduksi hasil yang diinginkan karena butuh dukungan politik kelompok lokal, bisa difahami keterbatasan yang kemudian terwujud.

Program redistribusi pemilikan tanah dari eks korporasi di Indonesia akan sulit kalau kita tidak diduduki AS seperti Taiwan dan Korea Selatan.

Untuk membeli lahan milik pengusaha dalam redistribusi lahan, harus didampingi propaganda publik bahwa keadilan harus diwujudkan tapi dalam tahun politik sulit. Bisa-bisa incumbent dikalahkan vested interest.

Perusahaan AS biasanya tidak melakukan perampasan lahan, berbeda dengan Malaysia karena mungkin budayanya mirip jadi orang desa mudah terlena.

Strategi yang harus dilakukan adalah buat peraturan agraria yang menggigit. Dan seperti di AS surat tanah atau deeds di buat transparan di website. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Dari konsepsi keadilan dan cita-cita pasal 28 UUD 1945, sejak  Indonesia merdeka yang menurut Sukarno welfare state atau negara kesejahteraan, lalu dengan UU No 5 tahun 1960 tentang Landreform, menurut saya cita-cita landreform itu makin jauh, dan tidak dilaksanakan sama sekali. Sejak Orde Baru landreform terhenti. Waktu Sukarno landreform masih jalan, terutama program Barisan Tani Indonesia (BTI). Waktu itu BTI melakukan tiga pekerjaan penting sesuai instruksi Sukarno. Pertama, dia menjamin petani punya tanah. Kedua, menjamin petani dapat membeli sarana produksi dengan harga terjangkau. Ketiga, jika musim panen tiba, maka harga distabilkan oleh BTI. Nah, sekarang BTI sudah tidak ada. Kalau peran HKTI sekarang itu tidak ada perannya. HKTI itu tidak lebih dari perpanjangan tangan Orde Baru untuk menghabisi tanah petani. Saya sering berhadapan dengan HKTI semasa Pak Harto.

Sekitar 3 tahun lalu saya mendapat informasi dan konfirmasi dari Google bahwa ada sekitar 9 juta petani kita tidak lagi mempunyai tanah. Tapi ada beberapa orang pengusaha di Indonesia saat ini mempunya tanah jutaan hektare. Satu di antaranya adalah group Sinar Mas yang kemarin diprotes oleh Komnas HAM karena mereka sampai memiliki tanah sampai 5 juta hektare! Bahkan terakhir tahun lalu ulang tahun militer dilaksanakan di Sinar Mas. Itu menandakan secara politik genggaman kekuasaan negara ini sudah dikuasai oleh Sinar Mas Group.

Kedua, kalau Jokowi bagi-bagi sertifikat, anggaplah dia memberi jaminan tentang kepemilikan tanah rakyat yang selama ini kalau mengurus sertifikat tanah itu susah. Itu oke, baiklah. Tapi kegiatan Jokowi itu kan bukan dalam rangka membagi tanah. Dia hanya mensertifikatkan tanah milik orang.

Program sertifikasi tanah itu sudah lama, sejak Orde Baru juga sudah ada yang dinamakan sertifikat Prona. Tapi program itu kemudian tidak berlanjut. Nah, mungkin yang dimaksud pak Amien Rais kemarin pengibulan itu, sepertinya tidak. Tapi kalau kegiatan Jokowi itu dikatakan membagi tanah kepada petani, itu tidak juga. Itu bukan redistribusi lahan dan tidak ada hubungannya dengan landreform. Hanya memberi kepastian hukum tentang kepemilikan (tanah). Bagi-bagi sertifikat itu sih sudah bagus, dimana presiden sebelumnya tidak ada seperti itu. yang pernah melakukan itu hanya Soeharto dengan berulang kali menyebut Prona tapi tidak juga sukses. Malah di zaman Soeharto lah banyak sertifikat double.

Kalau sekarang memang yang terluas adalah tanah yang dimiliki oleh konglomerat. Sudah lebih luas tanah yang dikuasai oleh konglomerat daripada luas hutan, dan jauh lebih luas daripada yang dimiliki rakyat biasa. Artinya kita anggap perkebunan-perkebunan yang dikuasai itu luasnya 20 ribu hektare ke atas. Karena kalau 20 ribu hektare dikalikan Rp50 juta itu kan sudah Rp1 triliun. Itu sudah masuk kategori konglomerat. Jadi walaupun petani sekarang berjumlah 30 jutaan dan konglomerat hanya ratusan, tapi jika dibandingkan kepemilikan lahannya, lebih luas lahan yang dimiliki oleh konglomerat yang hanya ratusan jumlahnya.

Menyangkut wacana membeli 40 persen tanah milik konglomerat oleh pemerintah, itu harus lebih dulu belajar ke negara lain seperti Filipina masa Cory Aquino dan juga belajar dari Korea Selatan.

Di Korea Selatan, mereka ambil tanah itu dari pemiliknya/ konglomerat, dan dibayar harga tanah seharga NJOP.  Misalnya NJOP per hektar Rp50 juta kalau kelapa sawit sudah berbuah. Lalu diberi ke penduduk 4 hektar per KK. Jadi tanah itu diberikanlah ke petani. Petani kemudian membeli tanah itu dengan kredit. Misalnya kreditnya Rp200 juta. Kalau 4 hektare, petani kelapa sawit bisa berpenghasilan saat panen sekitar Rp12 juta tiap bulan, dengan angsuran Rp4 juta per bulan. Lahan kelapa sawit itu masih bisa juga dipakai petani untuk beternak dan menanam sayur-mayur, pendek kata bisa makmur. Pas dengan konsepsi rakyat Marhaen nya Sukarno.

Program redistribusi lahan itu berhasil di Korea Selatan, Filipina dan terakhir di Malaysia, meski yang mendapat hanya warga Melayu muslim. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Jurnalis Senior

Berisik soal reformasi agraria belakangan ini mengingatkan saya pada kata-kata bijak dari Arab yang sering disebut sebagai hadis, tapi dibantah oleh sejumlah ahli, yaitu “tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China”. Mengapa? Karena  Pemerintah China (RRC) pasca wafatnya Mao Zedong (Januari 1978) telah mengantisipasi masalah tanah tersebut.

Saya bukanlah ahli agraria, tapi  pengalaman sebagai wartawan dan juga mantan Direktur National Development Information Office, sebuah lembaga lobby pemerintah Indonesia non-struktural, sempat membuat sering jalan-jalan ke beberapa negara termasuk beberapa kali ke China pasca Mao. Kebetulan pula, hubungan saya dengan China sudah terjalin semenjak awal 1980an, tatkala hubungan diplomatik RI–RRC masih dibekukan. Bermula dari peranan saya sebagai anggota Komite Organisasi Sidang dan Pameran Pengemasan Asia Pasifik, saya harus mengusahakan agar Delegasi RRC diizinkan masuk ke Indonesia untuk mengikuti acara tersebut. Kepala BAKIN Jenderal Yoga Sugomo yang berwenang atas hal itu mengizinkan asalkan saya bertanggungjawab secara penuh.

Semenjak itu hubungan saya dengan “delegasi-delegasi ” RRC berkelanjutan, termasuk mendampingi utusan RRC yang mempelajari bagaimana Pemerintah Orde Baru menjalankan Trilogi Pembangunan. Mereka banyak mendapat gambaran dari Jenderal Yoga dan Laksamana Sudomo.

Pada dasawarsa 1990an setelah normalisasi hubungan diplomatik kedua negara pada 8 Agustus 1990, saya berkesempatan beberapa kali mengunjungi China, salah satu di antaranya sebagai tamu yang diundang berkunjung ke mana saja. Tentu saja berbagai kesempatan itu saya pergunakan, sehingga saya sampai ke Xinjiang dan melihat pembangunan pertanian di wilayah Jilin di segitiga perbatasan China–Korea–Rusia.

Satu hal yang sangat menarik perhatian adalah China bagaikan raksasa “awut-awutan” yang sedang menggeliat hendak bangun dari tidur lelapnya. Mereka mencoba menerapkan pengalaman Indonesia di awal Orde Baru dengan Trilogi Pembangunanya, yaitu Stabilitas Nasional, Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan. Untuk mengelola stabilitas maka sistem pemerintahan satu partai yaitu komunis dipertahankan. Untuk mengejar pertumbuhan dibuka investasi modal asing terkendali dengan sistem ekonomi pasar bebas tapi juga terkendali, untuk pemerataan maka jaminan sosial yang meliputi terutama pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan dijamin negara.

Mereka menyadari jumlah penduduk yang sangat besar, sekitar 1,2 miliar, menuntut kendali pemerintahan yang kuat tapi juga sekaligus tingkat pertumbuhan ekonomi yang besar. Karena itu skala-skala produksi di berbagai bidang ekonomi harus besar pula, khususnya industri pertanian dan peternakan. Ini hanya bisa dicapai jika kepemilikan tanah tetap dikuasai negara dan tidak dibagi menjadi pecahan-pecahan kecil sebagai hak milik semilyar penduduknya. Apalagi jika kepemilikan itu kelak menjadi harta warisan yang harus dibagi lagi kepada para ahli warisnya. Berdasarkan kebijakan itu, maka industri pertanian dan peternakan bisa digenjot tumbuh secara pesat, dengan melibatkan rakyat sebagai pengelola satuan-satuan produksi, baik lahan pertanian maupun peternakan.

Kepemilikan tanah oleh pemerintah juga untuk mencegah agar bumi dan segala yang terkandung di dalamnya tetap menjadi aset negara yang tidak boleh dijualbelikan, lebih-lebih kepada asing. Sebaliknya kebijakan ini juga memudahkan para investror asing dalam mencari lahan untuk investasinya, sebab pemerintah telah menyiapkan kawasan-kawasan industri dengan kebijakan satu pintu investasi.

Kebijakan pertanahan yang seperti itu terbukti berhasil membuat perekonomi China tumbuh pesat berskala besar, sehingga harga satuan produksinya pun bisa ditekan rendah untuk bersaing secara global, sekaligus mengendalikan kesenjangan ekonomi di antara penduduknya.

Kini kita bisa menyaksikan, sampai dasawarsa 1980an China yang dalam banyak hal masih ketinggalan jauh dari Indonesia, kini sudah jauh menyalipnya, termasuk kesejahteraan rakyatnya.

Bagaimana halnya dengan Indonesia? Silakan membandingkan sendiri. Mungkin ada yang nyinyir, apa kita harus ikut jadi negara komunis? Tentu saja tidak, karena komunisme hanyalah sekedar baju dan alat untuk menjaga stablitas keamanan. Pasti banyak pilihan baju yang lain. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Bagi-bagi sertifikat tanah yang dilakukan oleh presiden sangat bagus untuk meyakinkan rakyat bahwa pemerintah seolah serius dalam mengatasi ketimpangan pemilikan tanah antara petani dan korporasi.

Hal ini sangat penting untuk menutupi ekspansi besar-besaran para raksasa perkebunan dan kehutanan, yang telah membuat berjuta petani tergusur dari kampung halaman sendiri.

Membangun kesan bahwa pemerintah sedang membangun jalur cepat bagi para petani menuju masa depan cerah memang penting mengingat alih profesi menjadi buruh atau pedagang kakilima masih terjadi secara massal. Lihat saja, sampai sekarang wilayah pedesaan adalah sumber buruh murah bagi korporasi di dalam dan luar negeri.

Di mata mereka, para politisi yang kini mendominasi kursi pemerintahan dan legislatif, cuma ahli tebar janji (sekarang plus berbagai kartu dan sertifikat tanah). Bagaimana tidak, meski berbagai kebijakan telah diberlakukan, kemiskinan di kalangan petani tetap merajalela sementara dompet para politisi kian gendut.

Tak kalah menjengkelkan adalah pernyataan para menteri yang saling bertentangan. Sekarang kita menyaksikan membanjirnya  beras dari berbagai negara di tengah musim panen. Ini memang gila karena menteri pertanian sudah berulang kali menyatakan cadangan beras lebih dari cukup sehingga tak perlu impor. Hanya saja, Mentan diam saja ketika Bulog dan menteri perdagangan memutuskan untuk impor puluhan ribu ton beras.

Nasib petani garam sama saja. Mereka sempat senang ketika menteri kelautan berjanji akan stop impor garam. Tapi beberapa pekan lalu keterlibatan menteri kelautan dalam impor garam dicabut oleh presiden. Petani pun cuma bisa gigit jari menghadapi masuknya garam impor.

Maka jangan heran bila petani makin tak berdaya menghadapi ekspansi para tuan tanah bermodal jutaan dolar dari dalam dan luar negeri. Pada akhirnya nanti, mereka cuma menjadi penonton atau kuli di kampung halaman sendiri. Mereka harus menerima 'kebaikan hati' para tuan besar dari kota yang kian digdaya berkat posisinya sebagai juragan parpol dan politisi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional