Jokowi Punya Kesempatan di Periode II
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (kan/watyutink.com) 15 July 2019 16:00
Penulis
Watyutink.com - Pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang bersaing dalam Pilpres 2019 pada akhir pekan lalu membawa harapan dan angin segar bagi perbaikan ekonomi Indonesia. Rekonsiliasi tersebut diharapkan mendinginkan tensi politik dan membangun basis kestabilan bagi pembangunan ekonomi 5 tahun ke depan.

Harus jujur diakui dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun oleh pemerintah Jokowi pada periode pertama, hanya target inflasi yang berhasil dicapai, selebihnya nol besar.

Target pertumbuhan ekonomi 7-8 persen masih menjadi mimpi dan hanya mampu merangkak di kisaran 5 persen.  Angka itu memang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju yang sudah berada pada tingkat pertumbuhan yang matang, namun Indonesia membutuhkan pertumbuhan tinggi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibutuhkan Indonesia agar dapat menyerap tenaga kerja yang melimpah sebagai bonus demografi dan upaya naik ke kelompok negara berpendapatan  menengah atas. Tetapi mengapa tidak mampu dicapai? Apa penyebab kegagalan tersebut? Bagaimana cara mengatasi? Strategi apa yang harus dijalankan?

Selain target pertumbuhan ekonomi 7 persen yang tidak tercapai, harapan membaiknya PDB per kapita, nilai tukar rupiah, pertumbuhan impor dan ekspor, cadangan devisa, keseimbangan primer APBN, surplus/defisit APBN terhadap PDB, penerimaan pajak per PDB, stok utang pemerintah per PDB, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan juga tidak mampu diwujudkan.

Banyak rencana pembangunan yang gagal dicapai karena beberapa faktor diantaranya tim ekonomi yang tidak solid, kebijakan yang kurang memadai, iklim usaha yang tidak kondusif, ketidakpastian regulasi, dan sikap pemerintah yang tidak investor friendly. Namun masih ada kesempatan untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut pada periode kedua pemerintahan. Jokowi tentu tidak ingin hal ini terjadi lagi, bukan?

Apakah kegagalan mencapai target RPJMN pada periode pertama karena kekeliruan dalam menyusun tim ekonomi? Bagaimana membentuk tim ekonomi yang solid dan kepemimpinan seperti apa yang harus dibangun untuk membangkitkan perekonomian?

Tim ekonomi yang solid perlu juga dibarengi dengan kebijakan yang kredibel. Sebaiknya kebijakan seperti apa yang harus disusun agar mampu menarik investasi, memudahkan usaha, meningkatkan kapasitas kelembagan, meningkatkan daya saing dan inovasi, dan membangun pemerataan ekonomi yang lebih adil?

Selain itu, prioritas pembangunan seperti apa yang mesti dikedepankan agar ekonomi lebih terakselerasi? Sektor apa yang perlu didahulukan dan memberikan efek berganda terhadap sektor lain? Sikap pemerintahan seperti apa yang perlu dibangun untuk mendukung implementasi kebijakan?

Target apa yang harus dicapai pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo? Apakah visi yang disampaikan oleh Jokowi mampu menyelesaikan pekerjaan rumah dan menjawab tantangan ke depan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR

Secara ekonomi politik pertemuan Jokowi - Prabowo bersifat informal tetapi bermakna besar sebagai suatu rekonsiliasi politik,  berdampak terhadap ekonomi, kebijakan ekonomi, dan masa depan ekonomi Indonesia.

Secara ekonomi politik proses pemilu yang membelah dua bangsa ini mulai cair ketika Prabowo dengan legowo bertemu rivalnya Jokowi.  Pemimpin harus mempertimbangkan kepentingan nasional. Jika pemimpin pecah, maka kepentingan nasional terancam.

Mungkin banyak yang kecewa karena merasa banyak kekurangan dan cacat dalam pemilu sekarang ini. Tetapi itu hal lain yang bisa dipersoalkan secara terpisah dan diperlakukan sebagai landasan untuk perbaikan pemilu yang akan datang.

Diskusi ekonomi 5 tahun mendatang dan evaluainya 5 tahun yang lalu dengan mengambil momentum pertemuan dua pemimpin ini penting karena Jokowi mempunyai landasan politik yang baik untuk bekerja. Pekerjaan rumah (PR) yang tidak selesai semestinya ditunaikan pada periode kedua ini.

Jadi pertemuan Jokowi Prabowo dilihat dari kepentingan ekonomi maupun politik bersifat positif. Dengan segala kelemahannya demokrasi menjadi lebih matang, sehat dan dampaknya terhadap ekonomi juga akan positif, terutama kepastian dunia usaha. 

Demokrasi adalah konstitutional game, jika permainan sudah selesai maka pelakunya kembali seperti biasa.  Pemimpin yang baik  membawa bangsa ini bersatu, NKRI kuat dan bukan sebaliknya karena pemilu menjadi pecah, bermusuhan, saling merusak. Momentum rekonsiliasi adalah landasan penting.

Tetapi tidak berarti masalah lalu selesai. Banyak pekerjaan rumah belum selesai pada periode pertama. Dari banyak sasaran yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hanya satu yang berhasil dicapai, yakni kebijakan pengendalian inflasi.

Namun masih banyak rencana pembangunan lain gagal dicapai karena banyak faktor diantaranya tim ekonomi yang tidak solid dan tidak berhasil meluncurkan dan menjalankan kebijakan yang memadai.  Kinerja tim ekonomi di masa datang sangat tergantung pada team work dan kepemimpinan ekonomi  yang akan dijalankan.  Jika tim kerja dipilih berdasarkan dagang sapi saja dengan mengabaikan kemampuan, maka kinerja ekonomi ke depan bisa dipastikan sama dengan 4 tahun terakhir ini.

Bagaimana kinerja 4 tahun lalu dan apa agenda ekonomi ke depan?  Pertama, evaluasi dahulu dimana secara makro sasaran pertumbuhan ekonomi selama 4,5 tahun kepemimpinan Jokowi tidak tercapai.

Sasaran pertumbuhan ekonomi 7-8 persen tidak terwujud sehingga ekonomi Indonesia merangkak hanya pada tingkat 5 persen.  Memang relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju yang sudah matang dan tidak bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Tetapi bagi Indonesia pertumbuhan ekonomi tinggi sangat diperlukan untuk menarik golongan muda masuk pasar kerja dan kelompok penganggur dan setengah pengangguran yang ada.

Janji kampanye pertumbuhan 7 persen tidak tercapai karena banyak faktor ekonomi dan politik. Selain itu, PDB per kapita, nilai tukar rupiah, pertumbuhan impor dan ekspor, cadangan devisa, keseimbangan primer APBN, surplus/defisit APBN terhadap PDB, penerimaan pajak per PDB, stok utang pemerintah per PDB, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan.

Janji kampanye periode lalu dan secara resmi ada di dalam RPJMN. Hampir keseluruhan tidak terwujud. Pada periode kedua Jokowi tidak boleh lagi menjalankan kebijakan populis yang tidak targeted. Sasaran dan target inflasi berhasil dicapai dengan baik. Ini perlu dipuji dan perlu dilanjutkan agar ekonomi makro tetap stabil seperti sekarang.

Agenda utama dalam bidang ekonomi adalah memastikan Indonesia tidak tumbuh lemah pada tingkat moderat hanya 5 persen, karena tingkat pertumbuhan sebesar itu tidak cukup untuk menggiring masuk jumlah penganggur penuh dan terselubuhng masuk lapangan kerja yang produktif dan berkualitas.

Mendongkrak tingkat pertumbuhan dari 5 persen ke 6,5 persen atau 7 persen seperti janji kampanye sangat penting dan harus menjadi sasaran utama agar Indonesia lepas dari jebakan middle income. Jika tidak, sulit Indonesia masuk ke dalam jajaran negara ekonomi besar ke 10 lalu ke 5 di dunia beberapa dekade mendatang jika pertumbuhan melempem, terjebak di tingkat 5 persen.

Untuk itu maka kebijakan pemerintah harus memperkuat sektor-sektor utama yang punya pengaruh besar terhadap ekonomi dan sosial, seperti sektor industri, pertanian, pariwisata.  Sektor industri tidak bisa lagi dibiarkan seperti selama 4 tahun terakhir ini tumbuh rendah hanya 4 persen.

Sektor industri ini harus tumbuh lebih tingggi dari pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan mesti seperti 2-3  dekade yang lalu tumbuh hampir dua kali pertumbuhan ekonomi.  Mengapa tingkat pertumbuhan yang lalu tinggi ? Sebabnya tidak lain ada kebijakan reformasi struktural yang berkesinambungan, mengembangkan daya saing, orientasi kekuatan industri kepada ekspor dan pasar internasional, reformasi birokrasi, dan perbaikan seluruh lini penunjang ekonomi.

Kebijakan komprehensif yang pernah dilakukan sebagai the best practice bisa diulangi dengan perubahan—perubahan tetapi dengan  kepemimpinan ekonomi yang kuat. Tidak seperti sekarang, kepemimpinan ekonomi lemah dan bahkan investor melihat mencla-mencle, tidak pasti. Hari ini pengumuman kebijakan ekonomi, besok dibatalkan.

Jika sektor industri dibiarkan apa adanya dan hanya dengan sentuhan kebijakan parsial yang tidak signifikan, maka jangan harap tingkat pertumbuhan ekonomi dan industri akan lebih baik.

Sektor industri yang porsinya paling besar dalam kue PDB, tingkat pertumbuhannya rendah hanya 3-4 persen. Sektor yang penting ini tidak bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi jika pertumbuhan hanya sebesar itu. Sebagai perbandingn dua-tiga dekade yang lalu pertumbuhan sektor industri bisa mencapai 10 persen, dua digit.

Sektor industri dan perdagangan adalah sektor yang agak lumayan kocar-kacir, tidak memperlihatkan adanya sentuhan kebijakan yang memadai. Sektor ini harus menjadi agenda keras dan perhatian utama dari tim ekonomi pada periode kedua.

Jika dikemas dengan kebijakan dan kepemimpinan ekonomi melambai seperti sekarang, maka ekonomi bukan tidak mungkin merosot di bawah 5 persen karena tantangan eksternalnya jauh lebih besar pada tahun-tahun mendatang karena adanya perang dagang.

Hasil dari kinerja melambai tersebut adalah defisit perdagangan produk industri dan produk-produk lain secara keseluruhan. Di masa lalu perdagangan barang hampir tidak pernah defisit karena Indonesia mempunyai sumberdaya alam yang banyak, seperti sawit, kayu, tambang mineral, produk perikanan dan sebagainya. Sekarang defisit di sektor perdagangan menambah tekanan terhadap ekonomi bersamaan dengan defisit jasa.

Sejak beberapa dekade yang lalu neraca perdagangan selalu menunjukkan kinerja surplus karena Indonesia kaya sumberdaya alam. Tinggal dieksploitasi seperti karet, batubara, produk perikanan, sawit dan lain-lain. Sekarang neraca perdagangan pun jebol. Mengapa? Karena kepemimpinan dan tim ekonomi tidak memadai.

Sektor pertanian, perkebunan dan pertambangan sangat penting karena itu merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sektor ini tidak boleh sekadar dikelola sebagai bahan mentah yang rendah nilainya tetapi juga dihilirisasikan dan didorong menjadi komoditas industri sehingga menjadi agro atau resource based industry dengan nilai tambah yang tinggi.

Program hiulirisasi juga tidak berjalan dengan baik karena fokus pada infrastruktur seolah-olah kalau infrastruktur baik, maka sektor-sektor lain otomatis baik. Perlu ada kebijakan membangun resource based industri dimana bahan bakunya melimpah, jangan dijual mentah sebagai karet crumb rubber, minyak sawit mentah, ikan mentah, dan lain-lain..

Sektor parisiwata juga sangat penting untuk menghasilkan devisa, memperkuat neraca jasa dan neraca berjalan. Cadangan devisa Indonesia lemah secara relatif karena beban impor sangat besar dan beban pembayaran sektor jasa maupun pendapatan primer sangat besar.

Hal ini sangat memperlemah rupiah dan akan terus tertekan karena faktor tekanan impor barang dan jasa yang besar tadi. Dua dekade yang lalu, 5 negara  yang  mengalami krisis mempunyai ciri utama yakni kondisi sektor luar negerinya yang lemah, neraca berjalan negatif sehingga dengan mudah menghantam nilai tukarnya (Baht, Ringgit, peso, won dan rupiah).

Setelah dua dekade negara-negara tersebut mencapai kondisi neraca berjalan positif karena belajar dari krisis yang dialaminya. Thailand bahkan positif neraca berjalan sampai 8 persen. Tinggal Indonesia yang tertinggal mengalami defisit besar neraca berjalan karena kebijakan ekonomi, industri dan perdagangannya gagal.

Bahkan defisit neraca berjalan dalam satu tahun (2017-2018) meningkat dua kali lipat dari 16 miliar dolar AS menjadi 31 miliar dolar AS.  Ini terjadi karena tidak ada kebijakan setidaknya mempertahankan defisit yang sudah besar. Yang terjadi adalah kinerja tim ekonomi  yang semakin buruk. Ini adalah agenda 5 tahun ke depan, yakni meningkatkan kinerja sektor luar negeri.

Dengan makin melebarnya defisit transaksi berjalan mustahil rupiah akan menguat. Kalau ada  penguatan hanya sebatass spekulasi naik turun.

Pada dua dekade yang lalu ada 5 negara yang mengalami krisis dahsyat karena sektor luar negerinya rapuh, yakni Thailand, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, dan Filipina. Kelima negara ini mengalami krisis dimana kinerja neraca berjalannya negatif. Sebaliknya, negara sekitarnya yang mempunyai kinerja neraca berjalan positif tidak mengalami krisis, seperti Singapura, Hongkong, Taiwan, Cina.

Sekarang setelah dua dekade berlalu Thailand, Kore Selatan, dan Malaysia berhasil mengatasi sektor luar negerinya, yakni neraca berjalan surplus besar. Indonesia bertambah buruk kondisi neraca berjalannya.  Ini agenda besar yang tidak berhasil diselesaikan di masa lalu, kini menjadi pekerjaan rumah ke depan.

Pada 20 tahun lalu, Thailand adalah sumber krisis dahsyat. Sekarang neraca berjalan negara tersebut positif 8 persen. Kenapa Thailand dan Malaysia bisa surplus, tetapi Indonesia tidak bisa? Jawabannya adalah man behind the gun, plus kepemimpinan.

Jokowi meluncurkan Visi Indonesia. Tidak usah muluk-muluk, perbaiki kinerja 5 tahun lalu yang tidak berhasil dicapai. (Visi Indonesia Jokowi dalam 5 tahun ke depan adalah  meneruskan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya alam, membuka pintu investasi selebar-lebarnya, reformasi birokrasi, dan pengaturan anggaran pada APBN-Red).

Agenda yang penting lainnya adalah kepemimpinan ekonomi ke depan harus lebih kuat dan lebih solid dari yang berjalan sekarang.  Hasil dari kerja tim ekonomi dengan tingkat pertumbuhan 5 persen adalah keniscayaan tanpa usaha kebijakan yang memadai.

Pada periode kedua ini Presiden Jokowi tidak mempunyai interest pemilihan lagi di waktu mendatang. Periode ini adalah periode final.  Karena itu presiden tidak perlu menjalankan kebijakan populis maya tanpa menyentuh langsung permasalahan ekonomi dan tidak perlu ewuh pakewuh memilih tim kabinetnya karena tekanan partai.  Presiden perlu tim yang kuat, matang secara teknokratis dan mampu mengatasi masalah sosial politik yang menghadang. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Indef

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini adalah pertumbuhan ekonomi berkisar 5 persen, relatif sama dengan negara Asia lain seperti Thailand, India, dan Malaysia. Inflasinya relatif sama dengan India, sementara inflasi Thailand dan Malaysia relatif rendah.

Suku bunga Indonesia dan India berkisar 6 persen sementara tingkat suku bunga bank sentral Malaysia dan Thailand di level 3 persen. Defisit transaksi berjalan yang terparah dialami adalah India, kemudian Indonesia, sementara Thailand memiliki surplus transaksi berjalan.

Dengan adanya rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo, maka  yang terpenting selanjutnya adalah memperbaiki perekonomian Indonesia. Oleh karena itu diperlukan prioritas program untuk peningkatan kapasitas ekonomi. Pertama, memperbaiki defisit transaksi berjalan.

Kedua, menggenjot investasi. Data menunjukkan bahwa foreign direct investment (FDI) turun 0,9 persen dari tahun sebelumnya, atau sekitar Rp 107,9 trilliun pada kuartal pertama 2019. Sebanyak 11,6 persen masih dalam posisi wait and see menunggu, investasi akan masuk jika pasca rekonsiliasi regulasi dan kondisi lingkungan bisnis memberi angin segar bagi investor baru untuk menanamkan modalnya ke Indonesia.

Adapun sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam aliran FDI yang masuk ke Indonesia antara lain transportasi, pergudangan, listrik, gas, air dan properti. Sebagian besar investasi berasal dari Singapura dan China.

Jumlah rata rata investasi FDI yang masuk pada periode 2010 - 2019 sebesar Rp76,09 triliun per tahun. Aliran FDI terbesar masuk ke Indonesia sebesar Rp112 triliun pada kuartal empat 2017 dan terkecil sebesar Rp35,4 triliun pada kuartal pertama 2010.

Untuk dapat mendorong investasi pemerintah perlu mempermudah sistem perizinan atas investasi yang akan masuk ke Indonesia. Penerapan sistem perizinan investasi baru (OSS) belum efektif karena beberapa sektor belum tersedia di OSS, format Bahasa Inggris belum tersedia, tidak ada integrasi OSS antarlembaga pemerintah.

Pemerintah juga perlu membuat website investasi yang mudah digunakan (user friendly) sehingga investor dengan mudah memperoleh semua informasi terkait dengan investasi yang akan dilakukan. Sebagai contoh,  website china investment sangat lengkap informasinya dan mudah dipahami. Melalui website ini, bisa dihindarkan ‘transaksi di luar prosedur formal’. Oleh karena itu dalam website harus ada transparansi semua informasi terkait investasi.

Strategi jemput bola akan mendongkrak investasi diawali dengan budaya quick response terhadap  pertanyaan calon investor, misalnya, merespons dengan cepat pertanyaan investor melalui email atau kontak langsung.

Membiasakan budaya melayani atau memberikan the best service quality. Investor jangan dipingpong ketika mereka menghadapi masalah. Pelayanan satu pintu harus benar-benar dilakukan oleh BKPM.

Misalnya, jika investor mengalami masalah tenaga kerja maka BKPM harus melakukan koordinasi dengan kementerian tenaga kerja agar bisa memberikan solusi atas masalah yang dihadapi investor. Seharusnya, investor tahu beres dengan BKPM, investor tidak usah berhubungan dengan kementerian teknis tapi BKPM lah yang menjadi jembatan sekaligus bisa memberikan solusi bagi investor.

Pemerintah juga perlu melaksanakan program reindustrialisasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa  deindustrialisasi antara lain terjadi karena ketidaklancaran pasokan bahan baku. Lebih dari 80 persen bahan baku produk Indonesia berasal dari impor. 

Masih ada regulasi yang menghambat investasi yakni regulasi kemudahan memberi perijinan, regulasi tenaga kerja yang rigid mengakibatkan pabrik mengadopsi sistem outsourcing

Jika ingin melakukan reindustrialisasi maka harus mengeliminasi penyebab terjadinya deindustrialisasi. Perlu langkah koheren untuk melakukan reindustrialisasi. Industri gula, misalnya, harus direvitalisasi, mengingat Indonesia sudah menjadi negara importir gula sejak  1967 sampai sekarang.

Kementerian Perindustrian menyediakan Rp 154 miliar untuk revitalisasi. Tapi dana itu seharusnya bukan hanya untuk pembelian mesin baru pabrik gula. Butuh langkah komprehensif untuk revitalisasi industri gula.

Namun revitalisasi industri berbasis tebu perlu dibarengi tiga langkah berikut ini. Pertama, peningkatan kapasitas pabrik gula membutuhkan pasokan tebu. Petani perlu didorong untuk melakukan alih fungsi lahan ke lahan tebu. Tentunya hal ini harus disertai dengan insentif yang menarik, misalnya, harga beli tebu yang menarik atau minimal sepadan dengan biaya produksi tebu, dan penyediaan kredit pra musim sebelum petani bisa memanen tebunya.

Kedua, melengkapi pabrik gula dengan teknologi tinggi sehingga produktivitas gula lebih tinggi. Rata-rata kapasitas pabrik gula sekitar 6000 TCD sampai 15.000 TCD, bisa ditingkatkan sampai dengan 60.000 TCD.

Teknologi tinggi juga diharapkan agar pabrik bisa melakukan diversifikasi produk. Pengembangan industri berbasis tebu (sugar cane industry) seharusnya didorong, sehingga industri gula bukan hanya memproduksi gula Kristal putih dan gula rafinasi. Tetapi pabrik juga bisa menciptakan berbagai produk derivative lainnya seperti molasses diolah menjadi bioethanol dan biodiesel, bagasnya diproduksi menjadi wood plastic composite (WPC).

Ketiga, implementasi kerja sama (partnership) antara pabrik gula dan petani harus ditingkatkan sehingga asupan tebu dari petani baik volume dan kualitasnya  tetap terjaga. Kerja sama bisa dilakukan dengan pelatihan bagi petani bagaimana bercocok tanam yang baik agar produktivitas tebu meningkat, kemudahan akses kredit,  kepastian untuk menampung hasil panen tebunya dan memberlakukan sistem bagi hasil atas penjualan tebu petani ke pabrik gula.

Dengan tiga langkah tersebut, swasembaga gula bukanlah mimpi yang mustahil untuk diwujudkan. Indonesia pernah menjadi produsen gula utama di dunia, dibutuhkan komitmen serius dari para pemangku kepentingan. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti di Institute For Development and Economics and Finance (INDEF)

Rekonsiliasi antara dua calon presiden yang berkontestasi di Pilpres lalu merupakan salah satu peristiwa penting dalam perjalanan pemerintahan yang akan datang. Rekonsiliasi ini diharapkan dapat meredakan ketegangan politik sehingga stabilitas domestik bisa terjaga.

Stabilitas domestik ini penting sebagai fondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi, jangan sampai proses rekonsiliasi ini hanya semata-mata bagi-bagi kekuasaan dan pada akhirnya tidak ada pihak yang mengkritisi kebijakan dan kondisi ekonomi nasional.

Adanya kritik terhadap kebijakan dan kondisi ekonomi nasional merupakan hal yang sangat penting terlebih untuk 5 tahun ke depan. Hal ini mengingat 5 tahun ke depan adalah fondasi bagi Indonesia jika ingin keluar dari perangkap negara pendapatan menengah.

Kenapa 5 tahun ke depan adalah fondasi penting? Karena pada tahun-tahun inilah Indonesia mulai memasuki window of opportunity yaitu bonus demografi. Indonesia harus memanfaatkan bonus ini untuk keluar dari pendapatan menengah. Jika tidak, maka Indonesia akan menjadi negara tua sebelum kaya.

Untuk mencapai GNI per capita 12.055 dolar AS yang merupakan batas negara pendapatan tinggi, maka Indonesia setidaknya harus tumbuh lebih dari 7,5 persen per tahun. Namun sayangnya dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen. Pemerintah selalu menyalahkan kondisi luar negeri padahal negara lain-lain masih bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi seperti Vietnam yang bisa tumbuh lebih dari 6 persen.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar keluar dari negara pendapatan menengah, maka setidaknya pemerintah perlu berfokus kepada tiga aspek yaitu inovasi dan daya saing, penguatan ekonomi dalam negeri melalui reindustrialisasi, dan terakhir pemerataan ekonomi.

Aspek pertama adalah inovasi dan daya saing. Kunci utama suatu negara bisa keluar dari pendapatan negara menengah adalah melalui pengembangan skills, pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

Namun sayangnya jika kita merujuk kepada sejumlah indikator yang berkaitan dengan aspek-aspek tersebut, Indonesia masih tertinggal. Misalnya, peringkat Global Innovation Index dimana Indonesia berada pada peringkat 85, lalu porsi anggaran belanja RnD terhadap PDB yang hanya 0,08 persen, dan struktur tenaga kerja Indonesia yang masih didominasi oleh tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan menengah ke bawah (lebih dari 80 pesen).

Aspek kedua adalah penguatan ekonomi dalam negeri melalui reindustrialisasi. Keberhasilan berbagai negara keluar dari perangkap negara pendapatan menengah tidak terlepas dari kontribusi sektor industri sebagai leading sector dan menjadi prime mover pertumbuhan ekonomi. Sayangnya Indonesia masih sulit untuk mencapai reindustrialisasi. Target pertumbuhan industri yang direncanakan dalam RPJMN 2015-2019 pun semakin jauh dari realisasi.

Untuk mencapai penguatan industri dalam negeri Indonesia perlu lebih banyak menarik investasi dalam bentuk FDI. Hal ini mengingat porsi FDI terhadap PDB Indonesia adalah salah satu yang paling rendah di kawasan Asia Tenggara dimana Indonesia hanya 2,17 persen sedangkan Vietnam sudah 6,3 persen. Selain itu, sejak 2012, tren pertumbuhan investasi menurun, baik investasi domestik dan investasi asing (FDI).

Aspek penting lain yang perlu diperhatikan terkait investasi adalah kinerja investasi itu sendiri.  Salah satu yang indikator kinerja investasi adalah nilai dari Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan investasi yang masuk dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Artinya, berapa investasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu persen pertumbuhan ekonomi. Semakin kecil investasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu persen pertumbuhan ekonomi maka dapat dikatakan penggunaan investasi efisien.

Sayangnya ICOR Indonesia masih sangat tinggi. Jika merujuk kepada hasil perhitungan yang dilakukan INDEF, nilai ICOR Indonesia untuk 2016-2018 masih berada di angka lebih dari 6. Sangat jauh dari nilai ICOR tahun 2008 yang berada di angka 3,7.

Jika dibandingkan negara-negara lain pun ICOR Indonesia masih sangat tinggi. ICOR di negara-negara seperti Malaysia dan Filipina hanya 4,6 dan 3,7. Jadi tantangan pemerintah yang akan datang adalah bagaimana bisa menurunkan nilai ICOR agar terjadi efisiensi penggunaan investasi yang masuk dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Dalam hal ini, ada beberapa hal yang dapat difokuskan untuk 5 tahun yang akan datang. Pertama adalah terkait biaya ekonomi tinggi dari regulasi. Beberapa indikator yang bisa kita lihat adalah Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia yang belum terlalu baik, meski peringkatnya mengalami perbaikan dari tahun ke tahun

Hal yang menjadi pertanyaan adalah mengapa peringkat EODB terus membaik tetapi tren pertumbuhan investasi menurun sejak 2012, baik investasi domestik dan investasi asing (FDI)? Salah satunya jawabannya adalah beberapa sumber permasalahan dari investasi belum diselesaikan antara lain korupsi, akses pembiayaan, instabilitas kebijakan, tarif pajak, regulasi pajak, tenaga kerja kurang berpendidikan, keterbatasan regulasi tenaga kerja, dan kapasitas terbatas untuk berinovasi.

Aspek terakhir dalam rangka membangun pondasi untuk keluar dari perangkap negara pendapatan menengah adalah pemerataan ekonomi. Beberapa negara yang keluar dari perangkap ini seperti negara-negara Asia Timur sudah menunjukkan bahwa pemerataan ekonomi penting sebagai modal untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah

Dalam hal ini, penggunaan dana desa untuk 5 tahun ke depan harus benar-benar dimanfaatkan agar desa menjadi tulang punggung kesejahteraan untuk semua. Dalam pemanfaatan dana desa ini perlu difokuskan pada sejumlah strategi mulai dari peningkatan produktivitas dan skala usaha, pengembangan kelembagaan dan SDM pedesaan, perbaikan supply chain dan value chain pedesaan, pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi sumber daya, pengembangan pembiayaan pedesaan, dan penguatan pelaku-pelaku usaha di desa. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol