Jangankan Hidup, Mati Saja Dikejar Pajak
berita
Ekonomika

Sumber: metro.co.uk

05 March 2018 10:00
Penulis
Di negeri ini, orang mati masih dibebani pajak. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, Kementerian Keuangan mewajibkan perusahaan jasa keuangan untuk melaporkan rekening Wajib Pajak (WP) yang sudah meninggal dan meninggalkan warisan untuk dilaporkan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak demi kepentingan perpajakan. Ketentuan ini tercantum di dalam Pasal 7 ayat 3 PMK tersebut.

Dalam PMK terbaru ini, yang wajib dilaporkan adalah saldo rekening, termasuk data keuangan milik subyek pajak luar negeri (WNA) di Indonesia yang sudah meninggal dunia, dan rekening tersebut belum dibagi kepada ahli waris yang sah, yang disebut dengan warisan yang belum dibagi. Lalu, kewajiban perpajakan atas penghasilan dari warisan yang belum dibagi tersebut dapat diwakili oleh salah satu ahli waris, pelaksana wasiat, atau pengurus warisan tersebut.

Warisan yang belum dibagi merupakan subyek pajak yang harus didaftarkan sebagai WP tersendiri, menggantikan pewaris yang sudah meninggal dunia. Karena, warisan yang belum dibagi dapat menimbulkan penghasilan yang juga merupakan objek pajak. Sebagai contoh adalah rekening di bank yang mendapatkan penghasilan berupa bunga yang atas pajaknya sudah dipotong PPh Pasal 23 oleh Bank, atau properti yang disewakan dan sudah dipotong PPh Final Pasal 4 (2) oleh penyewa.

Jika warisan tersebut telah dibagikan, maka kewajiban perpajakan beralih kepada ahli waris yang sah. Sesuai UU PPh, penghasilan berupa warisan yang diterima ahli waris bukan merupakan objek Pajak Penghasilan. Ditjen Pajak tidak akan mengenakan pajak atas warisan, melainkan hanya penghasilan yang berasal dari harta warisan.

Ditjen Pajak menyebutkan pelaksanaan aturan tersebut sesuai UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Data rekening dan warisan dari orang yang telah meninggal dunia tersebut nantinya akan mempertukarkan dengan negara lain (jika WNA akan disampaikan kepada otoritas pajak negara asal WNA), demi pelaksanaan kerja sama perpajakan internasional. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Common Reporting Standard (CRS) yang merupakan standar dalam pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEOI). Adapun pelaporan data rekening pribadi yang diserahkan harus memiliki saldo minimal Rp1 miliar dan paling lambat diserahkan 30 April 2018.

Bukankah jika orang (pribadi) yang sudah meninggal dunia otomatis statusnya sebagai WP juga gugur, kenapa masih dikorek juga hartanya untuk mendapatkan potensi pajak?

Padahal, Per Februari 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, penduduk bekerja di Indonesia tercatat sebanyak 124,54 juta orang, yang saat ini telah terdaftar menjadi WP hanya sekitar 36 juta orang atau sekitar 30 persennya saja. Kenapa tidak memaksimalkan 70 persen tersebut sebagai WP baru? Kenapa Menteri Keuangan dan Ditjen Pajak terkesan hanya mengejar dari yang sudah terdaftar sebagai WP, yang bahkan sebagiannya telah ikut Tax Amnesty?
Apakah  program ekstensifikasi yang digembar-gemborkan beberapa waktu lalu tidak berjalan optimal --jika tidak mau disebut omong kosong?

Kreatif dalam meningkatkan pendapatan negara lewat penerimaan pajak, itu bagus. Tetapi, tidak lantas “membabi-buta’ hingga harta orang yang sudah meninggal harus dikorek-korek. Apa tidak ada kreativitas lain?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Pada dasarnya, kebijakan terkait pajak terhadap penghasilan yang berasal dari harta warisan telah ada sejak 1983 melalui UU Pajak Penghasilan (PPh). Pasal 4 ayat 1 dalam beleid tersebut menganut prinsip untuk pemajakan atas penghasilan dalam arti luas, yakni pajak akan dikenakan kepada tiap pertambahan kemampuan ekonomis yang didapat atau diperoleh Wajib Pajak. Namun, menurut Pasal 4 ayat 3 huruf b, salah satu yang dikecualikan dari objek pajak adalah warisan. Kemudian, peraturan perundang-undangan terkait hal ini terus berkembang sampai hari ini. Artinya, kebijakan terkait hal ini bukanlah barang baru dalam peraturan perundang-undangan terkait pajak di Indonesia. Meski kebijakan seperti ini bukan barang baru, tetap saja polemik mencuat ke permukaan.

Permasalahan pertama dari gaduh yang belakangan terjadi terkait pajak atas warisan adalah soal sosialisasi dari Kementerian Keuangan yang baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Sosialisasi atas kebijakan pajak memang tidak pernah mudah karena aturan perpajakan sangat kompleks. Kompleksitas tersebut harus mampu dikomunikasikan dengan baik kepada publik sehingga publik mudah mencerna maksud dan tujuan dari kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan harus terus belajar menyampaikan kebijakan perpajakannya kepada masyarakat dengan konten yang sangat mudah dicerna dari berbagai kalangan.

Kedua, kebijakan ini tidak lepas dari tingginya target penerimaan pajak sebesar di APBN 2018 sebesar Rp1.618,1 triliun. Khusus untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP), target penerimaan dipatok sebesar Rp1.385,9 triliun yang artinya ada kenaikan Rp144, 1 triliun dari target penerimaan pajak tahun 2017. Target yang sangat tinggi tersebut memaksa DJP mencari berbagai alternatif penerimaan pajak.

Salah satu pilihan kebijakan DJP yang harus dikritisi adalah tentang database perpajakan. Dalam hal ini, potensi dari pajak atas penghasilan yang berasal dari harta warisan seharusnya tidak sebesar apabila DJP mengakselerasi perbaikan database perpajakan nasional. Percepatan perbaikan database tersebut akan berdampak pada naiknya rasio perpajakan yang saat ini masih sangat rendah di angka 10,8 persen dari PDB. Padahal, sebagai negara berpendapatan menengah-bawah, rata-rata rasionya mencapai 17 persen. Alih-alih mengejar pajak atas penghasilan yang berasal dari harta warisan, lebih baik DJP memperkuat dan memperluas database perpajakan.

Implikasi dari memperluas database perpajakan adalah, salah satunya, dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP). Kepatuhan WP merupakan masalah besar dalam perpajakan Indonesia karena hanya berada pada kisaran angka 70 persen. Angka ini harus terus didorong sehingga para pelanggar dan pengemplang pajak tidak dapat bebas berkeliaran menghindari kejaran petugas pajak. Apabila persoalan besar ini dapat diatasi oleh Kementerian Keuangan, penerimaan pajak dapat berkembang dan berkelanjutan tanpa harus gaduh soal-soal lama dan kecil lainnya. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Anekdot mengenai "Di dunia ini ada dua hal yang tidak bisa Anda hindari, yaitu pajak dan kematian" perlu direvisi kembali karena kali ini ada satu hal lagi yang Anda tidak bisa hindari yaitu pajak setelah kematian. Dalam hal ini, pajak penghasilan yang berasal dsri harta warisan. Kini pemerintah seakan-akan mengejar para ahli waris agar harta warisan yang meninggal untuk segera dibagi-bagi agar tidak menjadi objek pajak.

Upaya melihat adanya potensi pajak dari harta yang sudah meninggal dan mempertukarkan informasinya dengan negara lain rupanya menjadi konsekuensi tidak etis dari pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEoI). Pemerintah tidak diberikan pilihan selain mematuhi pelaksanaan kesepakatan tersebut beserta risiko dibaliknya.

Jika memang fokusnya adalah meningkatkan penerimaan, mengapa tidak cari cara yang berkesinambungan bagi perekonomian? Lebih baik kita pikirkan bersama bagaimana meningkatkan performa industri manufaktur yang terbukti menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar.

Hingga tahun lalu tercatat sektor manufaktur berkontribusi terhadap penerimaan negara hingga Rp1,151 Triliun atau 31,8 perse, lebih besar dari perdagangan (19,3 persen) dan keuangan (14 persen) sekalipun. Kontribusi penerimaan yang masih besar ini terjadi di tengah deindustrialisasi pasca reformasi yang terus menghantui sektor manufaktur kita. Tahun lalu kontribusinya terhadap PDB turun dan sudah menyentuh angka 20,2 persen. Bayangkan jika kontribusi sektor ini terhadap PDB meningkat (industrialisasi) kembali, efek pengganda dari sektor ini akan secara signifikan bekerja menaikan penerimaan negara.

Hasrat dan kreativitas dalam menarik pajak pasca tidak efektifnya program ekstensifikasi perlu dipikir kembali. Institusi bijak tahu cara menarik pajak. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Auditor Pajak, Analis Kebijakan Publik

Dunia perpajakan dipenuhi gonjang ganjing, kadang juga pergunjingan, kita lalu terguncang. Baru-baru ini santer terdengar kontroversi memajaki orang yang sudah meninggal. Pangkalnya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.03/2018 tentang perubahan kedua PMK No. 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan. Lantas benarkah aturan ini berlebihan dan mencerminkan bahwa Pemerintah kalap dan kehabisan akal sehingga ingin memajaki isi rekening orang yang sudah meninggal?

Untuk memahami ini, mari mundur sedikit menilik UU No 9/2017 (pengesahan Perppu No. 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan), sebagai bagian prasyarat dan komitmen Indonesia dalam keikutsertaan inisiatif global tentang Automatic Exchange of Information (AEoI). Salah satu hal penting yang diatur UU ini adalah kewajiban Lembaga Jasa Keuangan (LJK) melaporkan informasi keuangan nasabah ke Dirjen Pajak, termasuk yang disimpan di LJK dalam negeri. Untuk orang pribadi saldonya paling sedikit Rp1 miliar, dan pertukaran antarnegara ambang batasnya 250 ribu dolar AS.

Mengapa harus ada UU ini? Karena sekian lama sistem perpajakan kita tumpul dan mandul, disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap data keuangan. Padahal logika pemungutan pajak adalah profiling, yakni mengetahui “siapa melakukan apa” dan “siapa memiliki apa”. Buktinya? Simak saja data amnesti pajak. Hampir 80 persen harta deklarasi atau sekitar Rp3700 triliun berasal dari dalam negeri, dan 60 persen di antaranya adalah aset keuangan. Dengan kata lain, pekerjaan rumah kita adalah membangun sistem perpajakan yang memiliki akses luas (transparan) sekaligus menghasilkan tambahan penerimaan yang signifikan (akuntabel). Dalam negara demokratis, di hadapan otoritas pajak tidak ada kerahasiaan (secrecy), karena ini hanya akan menciderai rasa keadilan publik. Namun konstitusi memberi jaminan perlindungan data pribadi (privacy) dari penyalahgunaan.

Lalu apa hubungannya dengan orang yang sudah meninggal? Nah, mari kita tilik UU PPh. Di sana diatur tentang siapa subyek pajak, antara lain ‘warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak’. Kenapa warisan yang belum terbagi harus menjadi subjek pajak? Warisan ini pada dasarnya akan menjadi milik ahli waris, namun ketika belum dibagi maka ia belum menjadi milik ahli waris. Lantas muncul problem: bagaimana ‘warisan’ ini melaksanakan kewajiban perpajakan? Persis di sini kuncinya: demi dapat menjalankan kewajiban maka ‘warisan yang belum terbagi’ menjadi subjek pajak. Kewajiban baru timbul ketika warisan tersebut mendatangkan penghasilan yang merupakan objek pajak.

Secara administratif warisan ini akan menggunakan NPWP pewaris (yang meninggal), hingga warisan dibagi nanti akan berpindah menjadi milik ahli waris masing-masing. Pelaksanaan kewajiban praktis tetap dijalankan ahli waris karena tak mungkin pewaris yang sudah di dunia lain diwajibkan membayar dan melapor pajak. Untuk lebih mudahnya, simak ilustrasi berikut.

Tuan Gerandong (NPWP  09.123.456.7-891.000) meninggal dunia dan meninggalkan deposito di Bank Ghaib sebesar Rp100 miliar. Deposito ini belum dicairkan dan merupakan warisan yang kelak akan dibagi untuk lima anak Tuan Gerandong. Saat ini warisan tersebut belum dibagi sehingga atas deposito ini masih diadministrasikan dalam NPWP Tuan Gerandong (almarhum) dan dijalankan salah satu ahli waris. Karena deposito ini menghasilkan bunga 5 persen per tahun, maka ada pendapatan bunga Rp5 miliar dan telah dikenai PPh final 20 persen atau Rp1 miliar. Ahli waris melaporkan pelaksanaan kewajiban pajak ‘Warisan Tuan Gerandong yang belum dibagi’ dengan melaporkan di SPT ‘Warisan Tuan Gerandong’ nilai harta dan besarnya pajak yang telah dipotong bank. Tidak ada pajak lagi dalam laporan ini. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Auditor Pajak, Analis Kebijakan Publik

Dengan kebijakan administrasi seperti ini, Ditjen Pajak dapat merunut asal usul perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris. Kualitas profiling terjaga. Kantor Pajak cukup mencocokkan data yang dilaporkan wajib pajak dalam SPT (deposito Rp100 miliar) dengan deposito laporan LJK (Rp100 miliar). Klop! Lagi-lagi, tidak ada pajak baru. Arwah Tuan Gerandong pun tenang di alam baka. Lalu bagaimana jika deposito itu sudah dibagi ke ahli waris?

UU PPh kita mengatur di Pasal 4 ayat (3), bahwa warisan bukan merupakan objek pajak. Ini berlaku sejak 1984 sampai detik ini. Dengan demikian ketika tiap-tiap anak Tuan Gerandong menerima pembagian warisan Rp20 miliar/orang. Harta tersebut bukan objek pajak. Mereka cukup melaporkan di dalam SPT telah mendapatkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (Rp20 miliar) dan mencantumkan di daftar harta deposito/uang sebesar Rp20 miliar. Lagi-lagi klop, tidak ada pajak tambahan!

Jadi penambahan klausul di Pasal 7 ayat (3) PMK-19/2018 justru untuk menutup lubang kekurangan dan menciptakan keadilan, supaya siapapun yang memperoleh penghasilan membayar pajak, termasuk jika warisan yang belum terbagi menghasilkan tambahan penghasilan yang merupakan objek pajak dan belum dipajaki. Misalnya, warisan berupa perkebunan sawit yang menghasilkan TBS (tanda buah segar), yang berpotensi menjadi keuntungan ketika dijual dan merupakan objek pajak. Aturan ini menciptakan rasa keadilan: yang memiliki tambahan kemampuan ekonomis harus membayar pajak! Yang lebih mampu, membayar pajak lebih tinggi!

Akhirnya, saya ingin berbagi tips sederhana menghadapi era keterbukaan ini. Pastikan profil kita sudah sesuai, antara akumulasi penghasilan yang kita terima, jumlah harta di dalam SPT, dan jumlah harta menurut laporan LJK. Apabila ini sudah dipenuhi, maka kita termasuk Wajib Pajak Patuh dan tidak perlu risau. Bagi yang belum sesuai, segera manfaatkan waktu yang tersisa untuk membetulkan SPT dan membayar kekurangan pajak apabila ada. Kita mungkin akan dihimbau untuk membayar.

Waktu terus berjalan, mari berbenah agar tidak ketinggalan kereta reformasi. Kita berkejaran dengan waktu dan jangan menyesal jika terlambat. Prinsipnya: pastikan semua yang kita miliki bersumber dari penghasilan yang sudah dibayar pajaknya, lalu laporkan semua apa adanya. Jika benar, tak perlu gusar. Hanya mereka yang salah yang patut gelisah. Karena kebijakan ini justru menciptakan keadilan, karena yang tidak pernah terjamah dan tak membayar pajak besar kemungkinan terendus persembunyiannya.

Satu-satunya cara berpartisipasi adalah berlomba menjadi wajib pajak patuh, yakni masuk kategori risiko rendah. Kelak, melalui Compliance Risk Management (CRM), semua data dan informasi akan diolah dan menghasilkan klasifikasi risiko. Yang berisiko tinggi akan diperiksa bahkan disidik, yang berisiko rendah dapat tidur nyenyak dan mendapat penghargaan. Karenanya, mari ambil bagian dalam barisan perubahan, agar melalui pajak bangsa ini lebih adil, maju, dan sejahtera. Dengan taat pajak, kita pun berhak mengontrol kekuasaan, antara lain melalui tuntutan belanja APBN yang lebih kredibel dan menyejahterakan rakyat.

Akhirnya, pajak adalah urusan manusia yang hidup, bukan mereka yang telah tiada. Lantaran warisan, tak ada beban pajak (baru) buat mereka, juga buat kita. Biarlah cukup kita kenang jasa dan kebaikan mereka yang telah tiada, dan semoga warisan mereka memperkaya dan menyejahterakan generasi penerus di dunia. Panjang usia dan sehat bahagia buat kita semua! (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Berbagai upaya telah dilakukan, tapi perolehan pajak selalu di bawah target. Akibatnya utang pemerintah melangit. Duit pemerintah juga makin cekak karena dicekik cicilan utang yang mencapai 30 persen dari APBN tahun ini. Maka, bila tetap bergaya 'besar pasak dari tiang', keberlangsungan berbagai proyek pembangunan infrastruktur bisa stop di tengah jalan.

Tampaknya pemerintah sudah gak bernyali lagi untuk mengumbar janji akan menarik miliaran dollar uang orang Indonesia yang diparkir di luar negeri. Mungkin takut dicemooh seperti tax amnesty, yang pernah digembar-gemborkan akan memaksa orang-orang kaya untuk menarik dana yang diparkir di luar negeri. Alhasil, tax amnesty malah dijadikan alat untuk memburu pajak di dalam negeri.

Sekarang pemerintah bahkan mau memburu pajak orang orang yang sudah masuk liang lahat. Hal ini tampaknya terkait dengan dana berlimpah di perbankan milik mereka yang sudah meninggal dunia. Sejauh ini, dana tersebut tak diusik oleh petugas pajak karena sudah dianggap mati bersama pemiknya meski yang diperoleh dari hasil kejahatan, dan terkait dengan pengemplangan pajak.

Masalahnya, apakah pemerintah benar benar serius. Jangan jangan seperti tax amnesty yang tiba tiba belok arah? Yang diburu bukan dana milik para almarhum koruptor dan pengemplang pajak kelas paus tapi milik mereka yang lemah secara politik. Sebaliknya, dana milik milik para almarhum pengemplang yang telah diwariskan kepada anak-cucu, yang kini menjadi juragan Parpol dan politisi papan atas tetap aman.

Masih segar di ingatan kita bagaimana Panama Papers mengungkapkan ratusan miliarder Indonesia, termasuk anggota kabinet dan DPR, berinvestasi di sorga pengemplang pajak. Sampai sekarang mereka aman-aman saja. Bahkan arus dana ke luar tak kunjung reda sehingga rupiah tetap loyo bahkan cenderung makin tak berdaya. OMG! (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)