Jangan Jual Air Rakyat
berita
Ekonomika
Sumber Foto : lintaskebumen.wordpress.com (gie/Watyutink.com) 29 April 2018 15:00
Penulis
Pengusaha industri air minum dalam kemasan (AMDK) tengah gusar. Bisnis air kemasan yang selama ini mengalirkan banyak keuntungan buat mereka terancam tersumbat. DPR RI mengesahkan draft rancangan undang-undang (RUU) tentang Sumber Daya Air (SDA). RUU SDA ini akan dibahas dengan pemerintah, dan ditargetkan sebelum Pemilu 2019 sudah bisa selesai.

Pembahasan RUU SDA adalah respons DPR atas putusan MK terhadap uji materi UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Pada 2015 MK membatalkan seluruh isi UU tersebut karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945, terutama Pasal 33: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Salah satu yang akan diatur dalam RUU SDA adalah aturan perizinan pengelolaan SDA untuk kebutuhan usaha. Pasal 51 ayat 1 menjelaskan, izin penggunaan SDA untuk kebutuhan usaha diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha milik desa dan dapat melibatkan pihak swasta. Pasal 51 ayat 4 mengatur keterlibatan pihak swasta dapat dilakukan melalui bentuk kerja sama dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu investasi pihak swasta.

Di sisi lain, pihak industri AMDK menolak RUU SDA ini. Alasannya, RUU tersebut mengancam nasib perusahaan swasta air minum kemasan. Asosiasi Perusahaan Air Kemasan Indonesia (Aspadin) menyebut, RUU tersebut tidak memberikan keleluasaan pengelolaan air pada perusahaan swasta.

Aspadin menilai sumber daya air tidak bisa dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat, dengan alasan bahwa sumber daya Air untuk AMDK itu berbeda dengan air untuk perpipaan. Lho, selama air berasal dari sumber air dan itu layak konsumsi, kenapa harus dibeda-bedakan? Sebab sebetulnya pemilik asli kekayaan sumber daya air dalam perut bumi Indonesia itu adalah rakyat Indonesia.

Jika RUU ini disahkan menjadi UU, Aspadin mengaku pihak swasta akan sulit menjalankan bisnis AMDK  dan mengancam pelaku bisnis AMDK beserta 40.000 pekerja yang berada dalamnya. Bukankah selama ini pemerintah sudah memberi keluasan kepada pihak swasta untuk menikmati segarnya bisnis air minum kemasan? Kenapa hanya memikirkan 40.000 orang yang bekerja di sana, sementara nasib ratusan ribu petani dan ratusan juta rakyat yang menggantungkan hidupnya pada air tidak dipikirkan?

Jika Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), bangsa ini sudah memberikan keluasan kepada industri AMDK seluas-luasnya. Tahun 2017, volume penjualan AMDK mencapai sekitar sekitar 27 miliar liter, tumbuh di kisaran 7 persen (year on year/yoy) dengan proyeksi tahun 2018 tumbuh 9 persen. Ekspor air minum dan mineral pada periode Januari hingga Oktober 2017 tumbuh 91,11 persen (yoy) dari 7,74 juta dolar AS menjadi 14,79 juta dollar AS. Tahun 2016, volume penjualan AMDK mencapai sekitar 26,4 miliar liter, dengan jumlah 700 unit usaha AMDK dengan 2.000 merk di seluruh Indonesia, yang saat ini mungkin bisa lebih jumlahnya.

Kasus penolakan warga Kabupaten Pandeglang dan Serang terhadap PT Tirta Fresindo Jaya (anak Mayora Grup) yang memproduksi Le Minerale, karena telah menyebabkan sumur-sumur warga menjadi kering seketika, sampai saat ini belum terselesaikan. Akankah kepentingan rakyat yang lebih besar atas SDA ini di kalangan kelompok kecil pengusaha pemilik modal? Atau jangan-jangan menunggu Indonesia mengalami hal yang serupa dengan Afrika Selatan yang sumber daya airnya habis baru tergagap.

Semoga DPR dan pemerintah tidak kendur dalam upaya menjadikan RUU ini jadi UU.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dewan Pakar PA GMNI

Pemanfaatan air dan pengelolaan air adalah dua hal yang berbeda. Pemanfaatan air adalah eksploitasi sumberdaya air untuk pemenuhan konsumsi mahluk hidup dan peradaban. Bukan hanya manusia yang wajib mengkonsumsi air, akan tetapi juga setiap hewan dan tumbuhan. Jadi cara pandang tentang air harus juga mencakup faktor-faktor lain yang mempengaruhi kondisi sumber daya air. Misalnya: hutan, curah hujan, matahari, pori tanah resapan, waste management system, peremajaaan dan penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan saluran primer, renovasi bendungan, waduk dan setu, audit kontrak usaha pemanfaatan sumberdaya air pihak swasta, dan keberpihakan regulasi terhadap kepentingan nasional.

Cara pandang pihak swasta tentang pemanfaatan sumberdaya air harus benar, bahwa sumberdaya air adalah titipan anak cucu. Jangan dari sudut keuntungan bisnis semata. Pelaku usaha wajib memahami bahwa yang paling bertanggung jawab bila terjadi krisis sumberdaya air adalah negara/pemerintah. Sementara pihak swasta dapat hengkang setiap saat dari Indonesia bila krisis terjadi. Sementara pemerintah akan dituntut oleh generasi mendatang.

Perubahan UU Air harus berpedoman kepada kepentingan nasional dan pembangunan berkelanjutan sebagai pijakan pokok. Kepentingan pemanfaatan sumberdaya air oleh BUMN/BUMD dan swasta harus sejalan dan mematuhi prinsip "national interest " dan sustainable development. Jangan semata memaksakan kepentingan memperoleh keuntungan namun mengorbankan kedua hal prinsip diatas tadi, yaitu national interest dan pembangunan berkelanjutan.

Kasus konflik masyarakat dengan pihak swasta atas hak kelola sumberdaya air di wilayah yang beririsan dengan area publik seringkali dilatar-belakangi, pertama: akibat minimnya sosialisasi oleh pihak pemegang hak kelola sumberdaya air dengan masyarakat sekitar. Kedua, Gagalnya mediasi yang seharusnya menjadi tanggungjawab pihak pemda setempat. Ketiga, Diskresi kebijakan yang kurang komunikatif sehingga menimbulkan prasangka adanya "kongkalikong" dalam pemberian izin usaha.

Masyarakat juga berhak mendapat edukasi tentang tata-cara pemanfaatan sumberdaya air. Pemerintah daerah harus menganggarkan secara layak untuk program edukasi publik tentang dampak-dampak kerusakan lingkungan yang menyebabkan krisis sumberdaya air, agar ketegangan dan dampak krisis air dapat diminimalisir. Mengapa regulasi harus tegas dan transparan kepada pihak swasta, terutama di kota-kota besar? Pihak swasta seringkali "mengambil secara ilegal" dengan jalan membangun pompa air didalam gedung untuk memenuhi konsumsinya, tanpa menghiraukan kerusakan struktur tanah dan hancurnya reservoar atau kantung penyimpan air di bawah tanah.

Daur hidrologi Daerah Aliran Sungai (DAS) di kota besar harus diperhatikan sebaik-baiknya. Seringkali pengelolaan di hulu DAS dengan hilir berbeda dan tidak sinkron. Akibatnya, DAS menjadi tidak layak minum dan konsumsi, seperti umumnya sungai-sungai di kota Jakarta dan kota-kota utama di Indonesia. 

Usaha pemanfaatan air jangan sampai menjadi beban bagi generasi mendatang akibat kelalaian para penyelenggara negara hari ini yang melahirkan bencana di kemudian hari. Bencana yang dimaksud adalah bencana lingkungan dan kemanusiaan. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif KAWALI (Kawal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)

KAWALI menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Sumber Daya Air yang dirancang Juli lalu masih memiliki banyak kekurangan dan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 yang berbunyi: " Bumi, air dan kekayaannya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat". Bukan untuk "diprivatisasi" oleh korporasi dan pemilik modal besar dalam pengelolaan sumber daya air dan lainnya.

RUU itu telah ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) dan diberikan beberapa pembatasan dan kami setuju.

Semua elemen yang peduli akan air untuk rakyat harus mengkritik RUU tersebut dan dukung RUU yang ditolak MK beberapa waktu lalu,  karena Hak Asasi Manusia atas air itu justru terkesan dibatasi. Seharusnya semua warga negara di Indonesia memiliki hak asasi manusia untuk mendapatkan air bersih dengan kualitas yang baik dan layak konsumsi.

Selain itu, aspek izin penggunaan air untuk kebutuhan usaha, yang dirasa belum dijelaskan usaha yang dimaksud RUU itu seperti apa? Belum lagi penggunaan air itu baru boleh dilakukan bila pembatasan-pembatasan yang dikeluarkan MK dipenuhi.

Seharusnya, dalam hal ini bisa dilihat aspek-aspek lain terkait volume air yang digunakan dan kegunaannya untuk apa, bukan cuma didasari air yang digunakan memberikan keuntungan pengelola?

Pengelolaan air ke depannya jangan ada diprivatisasi oleh korporasi swata lagi. Jangan diswastanisasi. Tapi dikelola oleh negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Masalahnya, dalam regulasi dan konstitus sangat jelas: Tanah, air dan udara dikuasai oleh negara. Jangan lagi diprivatisasi dan dikelola oleh swata, harus dilaksanakan badan usaha milik negara, seperti BUMN atau BUMD sebagai salah satu contohnya.

Ingatlah, segala kekayaan yang terkandung di Indonesia, baik yang ada di atas maupun yang ada di dalam perut bumi ibu pertiwi, bukan hanya pemberian Yang Maha Kuasa kepada kita saat ini, melainkan juga titipan untuk anak cucu kita kelak. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Industri air minum dalam kemasan di Indonesia mulai marak sejak tahun 1970-an ketika air minum tawar dimasukkan dalam botol beling dan dijual di tempat-tempat eksklusif. Seiring waktu berjalan, maka air minum tawar dikemas dalam berbagai botol dan gelas plastik dan tidak lagi dijual di tempat eksklusif tetapi sudah di pelosok penjuru negeri ini.

Air minum dalam kemasan telah menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap air minum tawar yang praktis dan terjamin mutunya. Hal ini juga membuat industri air minum dalam kemasan menjadi salah satu bisnis paling menarik investor karena menjanjikan keuntungan yang menggiurkan.

Di berbagai lokasi sumber air pegunungan maupun air tanah dataran rendah menjadi bahan baku pabrik air minum tawar yang dikemas dengan berbagai merek dan berbagai kemasan, baik dari plastik maupun beling.

Menurut data Asosiasi Perusahaan Air Minum Kemasan Indonesia (Aspadin) 2016, anggota tercatat Aspadin sebanyak 217 perusahaan dengan sebaran terbanyak di DKI, Banten, dan Jabar (61 perusahaan), Jawa Timur (23 perusahaan), Jawa Tengah (21 perusahaan), dan Sulawesi Selatan (20 perusahaan). Sedangkan merek air minum kemasan yang terdaftar di Aspadin tercatat lebih dari 2000 merek. Jumlah produksi air minum kemasan anggota Aspadin per 2015 tercatat 25 miliar liter dengan kenaikan per tahun rata-rata 10-12 persen. Apabila air minum kemasan ukuran 600 ml dijual eceran Rp4000 maka nilai pasar air minum kemasan tahun 2015 akan mencapai Rp167 trilun. Sungguh suatu nilai yang tidak sedikit bagi kalangan bisnis.

Oleh karena itu dapat dimengerti bila Pasal 51 RUU SDA menjadi perdebatan hangat banyak pihak. Masing-masing pihak memiliki argumen penting untuk diperhatikan dan bahkan sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal ini?

Bila kita sepakat bahwa semua perdebatan mengenai industri air minum kemasan didasarkan pada ayat 3 Pasal 33 UUD 1945, maka kata kunci “dikuasai oleh negara” perlu diamini dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, kata kunci tersebut diikuti dengan frasa “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Rakyat di sini termasuk produsen dan juga konsumen sehingga kepentingan produsen tidak seharusnya dikalahkan juga namun perlu ditata secara proposional.

Salah satu hal yang dapat diusulkan adalah format tata kelola sumber air baku untuk industri air minum kemasan harus sangat ketat memperhatikan aspek lingkungan hidup di samping aspek lingkungan sosial sebagai daya dukung terhadap kelangsungan usaha industri tersebut. Peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya air ini harus jelas tidak tumpang tindih, kemudian perizinan penggunaan sumber air pegunungan dan air dataran rendah harus dilengkapi kajian atau studi ilmiah mengenai daya dukung lingkungan terhadap usaha yang akan dijalankan.

Bisa dipertimbangkan bahwa dalam setiap usaha industri air minum kemasan yang melanggar aturan ketat pengelolaan air minum maka tanpa kompromi dan sudah disepakati bersama akan dicabut izin usahanya, dan aset usaha disita menjadi milik pemerintah. Komitmen para pelaku industri air minum kemasan harus jelas dan terukur dalam berbagai program lingkungan sosial bagi masyarakat sekitar sumber air bahan baku industrinya.

Pengelolaan industri air minum dalam kemasan tidak bisa dilakukan dengan kacamata hitam putih semata. Tidak bijak menyatakan bahwa karena sumber daya air harus dikuasai negara maka swasta tidak diperbolehkan ikut ambil bagian dalam pengelolaannya, terlebih suka atau tidak suka harus diakui bahwa industri air minum kemasan sudah lebih dari empat dekade memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia akan air minum yang praktis dan bermutu. Semoga pengelolaan sumberdaya air di Indonesia menjadi lebih baik dengan RUU SDA yang sekarang dibahas. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Dewan Sumber Daya Air DKI Jakarta

Prinsipnya,  air juga sebagai barang sosial, dimana masyarakat juga memiliki hak untuk pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)  dan tidak dikungkung dalam sebuah badan usaha yang akan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi di dalamnya. Karena itu negara harus hadir dengan menerapkan hak asasi manusia dengan menerapkan prinsip keadilan serta keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.

Pendekatannya negara harus dominan melalui pemerintah untuk membangun air minum perpipaan yang memiliki jangkauan hingga seluruh wilayah, dengan kualitas air yang layak untuk diminum secara langsung.

Kelemahan pemerintah dalam penyediaan air bersih dan layak minum jangan justru menjadi alat untuk pihak swasta bertindak semena-mena memanfaatkan air seluas-luasnya untuk kepentingan swasta yang jelas pendekatannya "business to business".

Kalau pengelolaan tersebut diserahkan ke swasta maka kontrol masyarakat, apalagi pemerintah  akan lemah sekali sehingga masyarakat kelas bawah akan semakin miskin dan hak-haknya akan terampas.

Dewan Sumber Daya Air sendiri sudah bubar sejak tahun 2015 yang lalu di seluruh Indonesia sejak keputusan MK tersebut keluar. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas