Jalur Sutera China, Berkah atau Bencana?
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 28 January 2019 17:00
Penulis
Perekonomian China memang sedang menjadi pusat perhatian dunia. Negara dengan cadangan devisa terbesar se jagad (3,112 triliun dolar AS sampai tengah tahun lalu), dengan gemas sedang terus diincar, terutama oleh Negara Superpower Amerika Serikat (AS). Presiden AS Trump bahkan mengobarkan perang dagang dan memainkan gendang proteksionisme untuk melindungi perekonomian AS, berlawanan dengan “adat”nya sebagai pionir liberalisme ekonomi atau perdagangan bebas seperti digaungkan selama ini.

Cadangan devisa yang demikian besar, membuat China di bawah Xi Jinping memikirkan cara agar momentum pertumbuhan tidak lekas runtuh, dengan mengajukan proposal One Belt One Road (OBOR) atau Belt and Road Initiative (BRI) agar GDP China dapat sustain dalam jangka panjang. Langkah tersebut diharapkan membuat cadangan devisa China lebih produktif.  Juga, untuk mengatasi gejala over produksi industri domestik China. 

Ide jalur sutera baru Jinping lewat konsep OBOR/BRI adalah dengan menawarkan pinjaman senilai miliaran dolar AS ke sejumlah Negara.

Sejak konsep OBOR/BRI diperkenalkan pada 2013, China telah sukses merangkul 65 negara di Asia, Afrika dan Eropa dengan total nilai kerjasama sebanyak 4,4 triliun dolar AS. Indonesia sendiri sebagai Negara berkembang diestimasi akan menerima pinjaman sebesar 69,256 juta dolar AS.

Konsep pinjaman di bawah payung OBOR/BRI diturunkan berupa proyek infrastruktur jalan, jembatan, bandara, pelabuhan laut dan fasilitas penunjang lain yang pembangunannya akan melibatkan perusahaan-perusahaan China.   

Namun, langkah agresif OBOR/BRI China telah mendapatkan kritik tajam lembaga-lembaga pemerhati ekonomi dunia, bahwa pinjaman dari China telah meningkatkan risiko debt trap bagi sejumlah Negara berkembang yang masuk dalam skema OBOR/BRI. Biaya proyek kereta China-Laos sebesar 6,7 miliar dolar AS yang hampir setengah dari PDB Negara-negara Asia Tenggara, juga kasus Negara Djibouti yang menghadapi risiko tinggi tekanan utang ketika utang Djibouti naik 50 persen dari PDB pada 2014 dan menjadi 85 persen pada 2016.

Begitu pula krisis currency yang melanda Zimbabwe dan Angola di Afrika serta apa yang dialami oleh proyek bandara di Srilanka telah memunculkan anggapan bahwa China telah menciptakan masalah utang besar yang sulit diselesaikan oleh negara-negara berkembang. Pun demikian halnya ketika Mahathir Mohammad akhirnya membatalkan sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai pinjaman China di Malaysia.   

Benarkah konsep pinjaman jangka panjang di bawah skema OBOR/BRI China akan menyebabkan risiko debt trap yang parah bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia? Benarkah pinjaman G to G dengan Jepang, akan lebih safe dari segi kualitas infrastruktur dan berbunga lebih rendah ketimbang pinjaman dari China?

Di Indonesia sendiri, terdapat belasan proyek di bawah skema OBOR/BRI China yang direncanakan menelan biaya 201,6 miliar dolar AS atau Rp2,700 triliun. Tiga proyek di Sulawesi Utara, Sumatera Utara dan Kalimantan Utara dicadangkan untuk masuk dalam proyek OBOR/BRI. Termasuk diantaranya proyek Bandara baru Yogyakarta di Kulon Progo yang akan menelan biaya sekitar 700 juta dolar AS (Anita Munafia, 2017).

Dengan jumlah utang luar negeri yang telah mencapai angka Rp5.227 triliun, rasanya tidaklah keliru jika Indonesia harus juga berhati-hati terhadap risiko debt trap. Apalagi China saat ini telah menempati posisi ketiga terbesar negara pemberi pinjaman setelah Singapura dan Jepang, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp252,5 triliun atau 17,47 miliar dolar AS per Oktober 2018.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen FEB Universtitas Gadjah Mada

Pertama, setiap Negara pasti punya keinginan untuk bisa leading dari Negara-negara lain di dunia. Hal itu alamiah dan wajar. Bukan masalah benar atau salah, tapi itu alamiah saja. Kedua, karena hal itu alamiah, maka Indonesia harus bisa menempatkan diri pada posisi yang tepat. Indonesia tidak boleh membiarkan dirinya larut ke dalam skenario Negara manapun. 

Kalau dulu ada Ameriksa Serikat dengan hegemoninya, dan sekarang katakanlah ada China. Indonesia harus bisa tetap berpijak pada kepentingan Indonesia dan independen. Ketika kita harus bekerjasama maka kerjasama itu harus melihat manfaat dan mudharatnya bagi bangsa Indonesia. Begitu pula ketika kita harus menjaga jarak. 

Jadi, selama Indonesia bisa menempatkan diri maka semuanya tidak masalah. Yang berbahaya adalah ketika kita larut dan membiarkan diri kita untuk kemudian tidak bisa independen dalam menentukan arah kita sendiri.
Kekhawatiran yang muncul sekarang adalah kekhawatiran seperti itu, sama ketika dulu ada kekhawatiran bahwa kita seperti ada di bawah bayang-bayang Amerika Serikat (AS). Sekarang muncul kekhawatiran bahwa kita ada di bawah bayang-bayang China.

Memang, ada saatnya ketika kita butuh harus bekerjasama dengan China. Seperti dulu kita juga butuh kerjasama dengan AS. Tapi kemudian disitulah kita harus bisa mencari cara yang terbaik ketika harus berinteraksi dengan mereka. Dan pada satu titik kita harus berani mengatakan: No !, ketika memang apa yang mereka inginkan sudah tidak sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia. 

Sekarang, tentu saja kita tidak bisa menghentikan kerjasama dengan China, seperti dulu juga kita tidak bisa menghentikan kerjasama dengan AS. Tapi sebagai bangsa, sekali lagi, kita harus bisa menempatkan diri pada posisi yang pas ketika harus berinteraksi dengan mereka. Hal itu yang paling penting. 

Sebenarnya jargon bebas aktif adalah istilah yang sangat bagus. Tapi kemudian pada implementasinya kita harus lebih bisa menempatkan dimana posisi bebas dan di mana posisi aktif Indonesia. Bebas aktif sebetulnya lebih pada posisi penengah. Tapi satu hal penting lainnya, bebas, aktif dan independen bagi kepentingan nasional.

Harus diberi garis tegas, mana soal bisnis, mana utang (sesekali), mana kerjasama. Tapi kemudian persoalan utamanya adalah kita harus tetap bisa independen. Tidak kemudian membiarkan diri kita di bawah bayang-bayang Negara lain. 
Apa yang dilakukan Mahathir dengan menghentikan kerjasama dengan China, bagi kita Indonesia sebenarnya bisa. Ada ruang-ruang yang bisa Indonesia lakukan untuk tidak menggantungkan diri terhadap utang. 

Pertama, dengan mengurangi belanja-belanja yang tidak perlu. Yang oleh sebab itu kita menjadi berutang.  Kedua, sebenarnya ada ruang-ruang lain yang sebenarnya bisa diambil pemerintah untuk bisa membiayai hal-hal yang mereka kerjakan itu tanpa utang. 

Tetapi, tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa 100 persen tidak boleh utang. Hutang pada titik tertentu memang diperlukan. Yang jadi masalah adalah kita membiarkan diri kita larut dan utang bertambah terus, dan kemudian hal itu menjadi satu-satunya andalan kita. Hingga kemudian membuat diri kita terjebak pada posisi yang tidak independen terhadap Negara lain. 

Satu lagi yang harus diperhatikan bahwa utang kita ternyata semakin mahal. Kalau dulu kritik kita kepada orde baru karena utangnya kepada Paris Club, World Bank, IGGI, memang waktu itu mempunyai implikasi ke soal independensi Indonesia. 

Sekarang situasinya sebenarnya lebih baik, sejak zaman SBY kita lebih ke utang domestik, yaitu dengan menerbitkan surat utang atau obligasi. Nilai plusnya, hal itu mengurangi ketergantungan kita terhadap pemberi utang. Negatifnya biasanya surat utang harganya mahal dengan sukubunga yang tinggi. 

Sebenarnya yang jadi masalah dengan China sebenarnya bukan semata-mata pada utang itu. Tetapi banyak utang kepada China yang berkaitan dengan infrastruktur. Jadi berbeda, ada utang secara keseluruhan dan ada utang khusus. Jadi mereka datang ke Indonesia menawarkan utang dalam bentuk pembangunan infrastruktur tetapi disertai berbagai syarat yang sebenarnya bisa merugikan kita. Hal itu juga dilakukan China kepada Negara-negara lain yang pengalamannya menunjukkan, sesudah Bandara dibangun misalnya, kemudian Negara tersebut terjebak utang dan pada ujung nya diambil oleh China. 

Utang tersebut konteksnya agak berbeda sedikit dengan utang kita yang ada di APBN. Utang yang ada di APBN bentuknya adalah, kita mengambil uang dan masuk ke APBN, lalu uangnya digunakan untuk membayar utang. Kalau utang dengan China bukan seperti itu. Utang di APBN bentuknya kebanyakan bukan utang kepada Negara lain, tapi utang dari menjual surat utang. 

Utang ke China konteksnya adalah utang B to B. Infrastruktur dibangun dengan uang dari China, lalu kemudian dalam perjalanannya kalau kita tidak bisa membayar utangnya, maka infrastruktur akan diambil alih. Itu yang berbeda dan utang jenis seperti itu agak berbahaya. (pso)  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Secara filosofis konsep One Belt One Road (OBOR/BRI) sebenarnya ingin membuat jalur maritim baru. Kalau dulu China punya jalur sutera, tetapi sekarang ingin membuat jalur lewat laut atau Maritime Silk Road (MSR).

Salah satu tujuannya adalah ingin merevitalisasi perekonomian China yang sekarang memang sedang terus menurun dibanding beberapa tahun terakhir. China butuh sumber-sumber ekonomi baru yang salah satunya lewat jalur MSR atau OBOR. 

Buat Indonesia, seharusnya bisa bermanfaat karena sebagaimana jalur sutera ratusan tahun lalu, hal itu bermanfaat bukan saja bagi China tapi juga bagi pengguna jalur sutera tersebut disepanjang rutenya. Seharusnya juga kita bisa manfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan menggunakan jalur itu. Juga bisa meningkatkan ekspor dan pada gilirannya hal itu akan dapat menekan current account devisit (CAD). 

Tetapi yang harus kita waspadai adalah OBOR sekarang China melakukannya dengan terlalu agresif. Kalau dulu jalur sutera terbentuk secara natural dan pesertanya dari lintas Negara. Melakukannya juga secara natural. Sehingga terbentuklah jalur sutera tersebut. 

Bedanya sekarang, memang sangat didominasi oleh China. Jangankan Amerika, Jepang pun sebenarnya tidak setuju dengan agresifnya China sekarang. Saya pun melihatnya cukup agresif seperti tahun lalu saya diundang ke Dalian dan juga beberapa sentra produksi China. Waktu itu dalam rangka North East Asia Think Tank Working Group Forum. Mereka mengatakan secara eksplisit atau implisit bahwa China akan mengejar target-target jalur sutera tersebut. 

Bahkan di salah satu dokumen China yang kita protes, menunjukkan dan ingin menarik-narik Indonesia ke pertarungan trade war dengan Amerika. 

Salah satu alasan China adalah Amerika dengan Trump yang sekarang over proteksionist, maka penting bagi Asean untuk bersatu dan setuju dengan inisiasi One Belt One Road. Waktu kami menolak karena kita nilai terlalu agresif. Kita ajukan bahwa posisi Asean netral dan kita tidak mau ditarik ke putaran konflik China melawan Amerika. 

Indiapun sekaran sudah menolak karena bertentangan dengan kepentingan nasional India. OBOR sebenarnya berpotensi bagi perekonomian Indonesia tetapi jangan sampai kemudian dominasi China menjadi terlalu besar.

Dalam kaitan utang dengan China sebenarnya utang dalam kerangka G to G selalu saja punya masalah. Oleh karenanya Indonesia setelah 2016 fokus dengan lebih ke market dengan penerbitan obligasi. Meskipun tentunya bunganya lebih tinggi. Namun tentunya manejemen surat utang harus sangat baik dan untuk mencegah kemungkinan default. 

Jika default dengan Negara lain kita masih bisa melakukan nego ulang. Tetapi berbeda dengan market yang bisa jadi berakibat investment grade kita turun. Tetapi keunggulannya adalah kita tidak terlalu dikendalikan oleh agenda-agenda Negara lain. 

Kalau pinjaman G to G maka akan tergantung pada Negara yang memberikan dana atau kreditor. 

Utang dengan China sebenarnya jauh lebih tinggi rate-nya ketimbang utang dengan Jepang. Kalau dihitung-hitung sebenarnya buat apa berutang dengan China. Lebih baik menerbitkan obligasi yang memang berbunga lebih tinggi tetapi tidak terlalu dikendalikan. Kalau mau mencari utang berbunga rendah kenapa tidak dengan Jepang? 

Memang saya lihat salah satu tujuan lain dari pemerintah adalah diversifikasi Negara pengutang. Tetapi Indonesia juga harus berhati-hati karena China dibanding Jepang secara manajemen masih jauh kalah secara kualitas dibanding Jepang.   

Hasil proyek infastruktur China juga sepertinya tidak dibuat dengan perhitungan matang. Contohnya dalam proyek HST (high speed train), Jepang mengkajinya dalam 3 tahun, tetapi China hanya butuh 3 bulan. Itupun sampai sekarang tidak jelas bagaimana perkembangan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Padahal China menjanjikan pada 2019 proyek itu selesai, semenara Jepang tidak berani. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang