Jalur Licin Kredit Properti, Target Backlog Terancam Tak Tercapai
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 08 September 2018 17:00
Penulis
BPS mencatat, pada tahun 2015, angka kebutuhan rumah atau backlog mencapai 11,4 juta unit. Untuk menekan angka backlog tersebut, pemerintah Jokowi-JK meluncurkan Program Sejuta Rumah. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah menargetkan kebutuhan 2,2 juta unit rumah hingga 2019 nanti, dapat dapat dikurangi. mampukah target tersebut tercapai?

Mengingat selama sejak RPJMN ini dijalankan, target program sejuta rumah tak pernah tercapai. Tahun 2015, pembangunan Program Sejuta Rumah hanya mencapai 669.770. Tahun 2016 pun realisasinya hanya 805.169 unit. Dan, 2017 hanya mencapai 904.758 unit. Sampai Agustus 2018 ini pembangunan baru terlaksana sebanyak 582.638 unit rumah atau baru mencapai 58 persen.

Demi tercapainya target backlog tersebut, BI mengeluarkan kebijakan pelonggaran terhadap peraturan loan to value (LTV) atau financing to value (FTV) untuk kredit pemilikan rumah (KPR), yang di dalamnya termasuk mengizinkan DP rumah pertama sebesar 0 persen bagi KPR. Namun ternyata, banyak bank yang masih ‘takut’ untuk merespon kebijakan tersebut. Loh, kenapa?

Apakah karena perlambatan pertumbuhan kredit selama lima tahun terakhir ini yang membuat bank-bank hati-hati merespon kebijakan BI ini? Sejak 2016 kredit perbankan selalu tumbuh di bawah 10 persen. Melemahnya nilai tukar rupiah, membuat BI menaikan suku bunga acuan sebesar 125 bps menjadi 5,5 persen, yang ikut memperparah kondisi tersebut.

Hingga pertengahan 2018, para bankir masih harus bekerja keras menuntaskan restrukturisasi kredit macetnya, terutama kredit modal kerja di segmen komersial. Konsolidasi korporasi beberapa tahun terakhir masih tertatih-tatih karena kenaikan harga komoditas batu bara dan sawit. Mayoritas kredit bermasalah (non performing loan/NPL) perbankan masih disumbang dari segmen kredit komersial.

Sementara, penurunan daya beli di sektor konsumsi rumah tangga yang terjadi sejak awal tahun 2017, masih tak kunjung sembuh hingga hari ini. Meskipun faktanya dana pihak ketiga (DPK) di perbankan naik lebih tinggi daripada pertumbuhan pengeluaran masyarakat untuk gaya hidup. Meski para pengamat menyebut hal ini terjadi karena shifting ke sektor Leisure economy, namun tetap saja berpengaruh terhadap kredit konsumsi.

Namun, karena kredit konsumsi di perbankan didominasi oleh kredit di sektor properti, maka pertumbuhannya relatif lebih tinggi daripada jenis kredit lainnya. Ada harapan bagi perbankan untuk terus mengembangkan kredit properti. KPR yang menjadi penyumbang kredit konsumsi terbesar setelah Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) sepertinya tetap akan menjadi jalur yang ditempuh perbankan untuk mendorong kredit konsumsinya.

Tingginya permintaan rumah yang terus naik, mencapai setengah juta unit setiap tahunnya, membuat perbankan masih tetap berupaya mendorong peningkatan volume KPR. Lantas, kenapa bank-bank juga masih belum berani menyambut seruan BI atas kebijakan perumahan DP 0 persen? Akankah KPR menjadi ‘jalur licin’ perbankan di akhir tahun 2018 ini hingga 2019 nanti, sehingga bank-bank cenderung berhati-hati memberi DP 0 persen untuk KPR? Lalu, akan sia-sia kah kebijakan DP 0 persen ini?

Jika bank-bank tak kunjung melaksanakan DP 0 persen, bukan tidak mungkin target backlog pemerintah 2019 tak tercapai, dan harapan rakyat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah sendiri semakin pupus.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Akademisi dan Praktisi Ekonomi Syariah

Kondisi saat ini, dalam keadaan yang berada di gerbang turbulensi ekonomi, tahun ini dan tahun 2019, terutama untuk sektor perbankan.

Dalam hal ini, permasalahan yang akan dihadapi perbankan selama 2018 hingga 2019 nanti akan diwarnai oleh 2 hal: pertama, kelebihan likuiditas. Kondisi ekonomi dan kondisi yang dialami perbankan, banyak dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri. Seperti kita tahu bahwa 2018 dan 2019 adalah tahun-tahun politik. Dimana, di tahun 2019 nanti akan dilaksanakan pemilihan umum legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres). Sehingga para nasabah  dan pelaku ekonomi akan menundas investasi bisnis mereka. Menunggu kondisi ekonomi yang dinamikanya biasanya dipengaruhi oleh kebijakan otoritas fiskal maupun moneter, mengantisipasi jika nantinya terjadi pergantian kepemimpinan nasional. sehingga saat ini, nasabah dan para pelaku ekonomi cenderung wait and see.

Kedua, kecenderungan naiknya non-performing loan (NPL) dan cost of fund akibat naiknya suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk mengantisipasi dan menahan laju dolar AS terhadap rupiah, agar tidak semakin tertekan. Selain itu, kecenderungan naiknya NPL ini juga disebabkan oleh faktor eksternal dari kebijakan bank sentral Amerika yang menaikkan bunga The Fed dan bunga surat berharga AS. Akibatnya, perbankan akan lebih hati-hati mengucurkan kredit dan menahan ekspansi kreditnya

Di sisi lain, pelemahan daya beli di sektor konsumsi rumah tangga yang terjadi sejak 2017 juga belum sehat betul. Ditambah lagi kondisi saat ini, dimana kurs rupiah begitu anjlok oleh tekanan dolar AS, serta ketakutan masyarakat akan terjadinya krisis yang telah terjadi di beberapa negara, seperti Turki, Argentina, maupun Venezuela, juga mengancam Indonesia. Sehingga masyarakat akan cenderung untuk menyimpan uangnya, dan mengurangi daya belinya.

Memang, kebijakan pelonggaran terhadap peraturan loan to value (LTV) atau financing to value (FTV) untuk kredit pemilikan rumah (KPR), yang di dalamnya termasuk mengizinkan DP rumah pertama sebesar 0 persen bagi KPR, dianggap oleh bank-bank keluar secara tiba-tiba, di tengah pertumbuhan kredit perbankan yang cenderung mengalami perlambatan.

Hingga pertengahan 2018, para bankir masih harus bekerja keras menuntaskan restrukturisasi kredit macetnya, terutama kredit modal kerja di segmen komersial. Sehingga dalam pengucuran kredit, terutama dalam pelaksanaan kebijakan BI mengenai DP 0 persen untuk KPR belum bisa dilaksanakan untuk saat ini. mungkin di tahun-tahun mendatang baru bisa dilaksanakan. Program kredit yang dikeluarkan oleh bank-bank sifatnya hanya as business as usual saja.  (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Kebijakan Bank Indonesia (BI) tentang pelonggaran terhadap peraturan loan to value (LTV) atau financing to value (FTV) untuk kredit pemilikan rumah (KPR), yang di dalamnya termasuk mengizinkan DP rumah pertama sebesar 0 persen bagi KPR tersebut keluar sebelum terjadi permasalahan krisis ekonomi saat yang saat ini terjadi.

Nah, untuk saat ini, apakah bisa diduga kebijakan yang dikeluarkan oleh BI tersebut, telah terjadi perubahan kebijakan yang memungkinkan kebijakan yang dikeluarkan pada 29 Juni tersebut, sebagai upaya mengurangi pengeluaran rupiah akibat dari keadaan ekonomi saat ini?

Tidak diresponnya kebijakan DP 0 persen untuk KPR oleh bank-bank, apakah juga bisa dikaitkan dengan perkembangan bahwa demi mengurangi pengeluaran rupiah, yang kemudian membuat bank-bank belum menjalankan atau menunda menjalankan kebijakan BI ini?

Dugaan saya, kenapa kebijakan BI tersebut belum direspon oleh bank-bank karena kondisi tersebut.

Saya sendiri tidak ada datanya. Tapi, logika saya berjalan, bahwa pada 29 Juni 2018, saat kebijakan pelonggaran terhadap peraturan LTV untuk KPR tersebut dikeluarkan adalah waktunya sebelum meledaknya krisis yang terjadi saat ini. Sehingga bank-bank merasa perlu untuk ikut serta mengurangi arus uang yang keluar, yang kemudian bank-bank menunda pelaksanaan kebijakan BI terkait DP 0 persen untuk KPR ini.

Kenapa begitu? Karena bank-bank saat ini tengah menghadapi persoalan bagaimana mengendalikan arus uang, guna menghindari terjadinya krisis. Mengingat peredaran uang sekarang ini perlu dikendalikan, untuk mengatasi runway intuition. Apakah kebijakan bank-bank yang menunda kebijakan BI tersebut bisa kita lihat juga dalam konteks itu?

Selain itu, tingginya non perfoming loan (NPL) yang terjadi saat ini juga menjadi pertimbangan dari bank-bank, sehingga bank-bank bersikap hati-hati dalam menyikapi kebijakan DP 0 persen atas KPR dari BI tersebut.

Andaikata NPL naik di satu pihak, di lain pihak ada kecemasan bahwa sekarang arus uang harus dikendalikan supaya tidak ada tekanan pada inflasi dan sebagainya. Karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang menderita akibat terjadinya penguatan kurs dolar AS atas rupiah. Maka BI pun mengambil jalan untuk menunda dulu pelaksanaan kebijakan DP 0 persen tersebut.

Terlepas dari cost of fund, bahwa pelemahan kurs rupiah yang terjadi saat ini berpengaruh pada inflasi, maka tentu langkah kebijakan management adalah untuk mengurangi arus uang yang tidak segera menghasilkan. Sementara, kebijakan DP 0 persen untuk KPR tersebut kan tidak menghasilkan bagi bank-bank. Sehingga, para bankir tentu akan berpikir bahwa kebijakan ini akan ditunda dulu. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF