Pembangunan jalan tol trans Jawa, ataupun jalan tol di pulau Lainnya sejatinya merupakan salah satu harapan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Pembangunan jalan tol berarti pemerintah memberikan kemudahan mobilitas masyarakat. Masyarakat akan lebih dimudahkan karena adanya jalan tol, baik kemudahan untuk bersilaturahmi ataupun memanfaatkan jalan tol untuk berbisnis. Biaya yang ditimbulkan akibat kemacetan di jalan biasa ataupun ada pungutan liar saat ini sudah mulai hilang dengan adanya pembangunan jalan tol.

Namun ada beberapa poin yang harus kita kritisi dan berikan masukan terkait dengan masifnya pembangunan infrastruktur khususnya di bidang transportasi. Pertama, pembangunan transportasi dahulu difokuskan pada pembangunan tol laut yang menghubungkan pulau-pulau di seluruh Indonesia. Program ini yang awalnya didengung-dengungkan oleh Presiden Jokowi pada masa kampanyenya. Dengan adanya tol laut dengan pembangunan pelabuhan-pelabuhan diperkirakan dapat memangkas biasa logistik secara signifikan. Diharapkan produk dari Sumatera bagian utara dapat dikirimkan melalui jalur laut, begitu juga dengan barang dari Kalimantan ataupun pulau lainnya. Namun, saat ini ternyata program pembangunan infrastruktur transportasi yang menjadi andalan adalah jalan tol darat.

Penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali program-program pembangunan infrastruktur terutama transportasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tol laut yang selama ini menjadi bahan kampanye andalan perlu digalakkan lagi sehingga bukan hanya tercipta jalan tol darat, namun cita-cita mempunyai tol laut dapat diwujudkan.

Selanjutnya, pembangunan jalan tol hendaknya menampung para pelaku UMKM yang terkena imbas negatif adanya jalan tol. Tidak bisa dipungkiri adanya jalan tol membuat para pedagang di sekitar jalan nasional kehilangan kesempatan menjajakan barang dagangannya kepada para pengendara yang melewati jalur nasional. Sebagai contoh, pembukaan jalan tol hingga Brebesa bahkan sampai Semarang membuat para pedagang ataupun produsen telur asin Brebes kehilangan kesempatan menawarkan barang dagangannya. Begitu juga dengan pengerajin batik di Pekalongan akan mempunyai nasib yang sama.

Maka penting bagi pemerintah, baik pengelola jalan tol dan BUMN lainnya untuk bersinergi membuat pola pembangunan jalan tol yang ikut mendorong partisipasi UMKM. Tempat istirahat harus menyediakan sebagian kecil lahannya untuk pelaku UMKM guna berjualan, terutama untuk UMKM yang menjual kekhasan daerah yang dilintasi oleh jalan tol. Selain itu, jika memungkinkan dibangun pusat perbelanjaan oleh-oleh (sentra oleh-oleh) yang mendekat ke pintu tol, dan dibuat petunjuk di setiap rest area yang mengarah ke pintu tol tersebut.

Pada akhirnya jika pemerintah paham dampak positif dan negatif adanya pembangunan jalan tol, niscaya pembangunan jalan tol akan membangun daerah luar Jakarta secara hakiki. (afd)

Kita patut berikan apresiasi pada pemerintah atas lancarnya mudik Lebaran, setidaknya sampai H minus tiga. Tak ada bencana kemacetan di jalan tol. Sekalipun di banyak ruas masih berupa tol fungsional sepanjang 293 km. 

Pertanyaanya, apakah lancarnya arus mudik 100 persen karena adanya tol Trans Jawa? 

Tentu saja pengaruh tersebut ada, namun bukan satu-satunya. Bahkan bukan faktor dominan. Malah, jika ditelaah keberadaan tol Trans Jawa menurut prediksi Kakorlantas Mabes Polri, Mayjend Pol Royke Lumuwa, akan memicu bangkitan lalu lintas dan artinya kemacetan tidak bisa dihindari. Bahkan tingkat kemacetannya bisa lebih parah daripada arus mudik Lebaran sebelumnya, 2017. 

Lalu kenapa arus mudik Lebaran 2018 terlihat lancar jaya? 

Ya, faktor dominannya adalah pemerintah memperpanjang libur Lebaran. Sejak awal perpanjangan libur Lebaran memang didedikasikan untuk memperlancar arus lalu lintas. Alias sebagai instrumen rekayasa lalu lintas, traffic engeenering. Dengan perpanjangan libur Lebaran, pemudik menjadi leluasa untuk mengatur perjalanan mudiknya. Dan efeknya memecah dominasi arus mudik pada tanggal tertentu.

Dengan kata lain, jika libur Lebaran tidak diperpanjang maka, sebagaimana prediksi Kakorlantas Mabes Polri, maka sangat bisa jadi tol Trans Jawa justru menjadi "neraka" kemacetan bagi arus mudik Lebaran. 

Prediksi Kakorlantas adalah rasional, mengingat dominannya jumlah kendaraan pribadi roda empat sebagai sarana mudik Lebaran. Lihat data Kemenhub, mudik Lebaran 2017 jumlah pemudik dengan mobil sebanyak 3.190.000 unit. Dan pada 2018 meningkat menjadi 3.720.000 unit mobil. Dengan peningkatan signifikan penggunaan mobil sebagai sarana mudik, praktis ruas tol tak akan mampu menampung lonjakan ranmor pribadi, terutama di loket-loket pembayaran. Jadi "juru selamat" atas lancarnya arus mudik Lebaran 2018, adalah hasil rekayasa lalu lintas, dengan memperpanjang libur Lebaran. Bukan karena (semata) eksistensi ruas tol Trans Jawa. 

Paralel dengan itu, keberhasilan mudik Lebaran seharusnya bukan tingginya penggunaan kendaraan pribadi, tapi seharusnya pengguna jumlah kendaraan umum. Justru mudik Lebaran 2018 sangat miris, jika dilihat fenomena pengguna sepeda motor, yang meningkat signifikan! Pada 2017, pemudik motor sebanyak 6.390.000, dan pada 2018 meningkat menjadi 8.330.000 unit. Risikonya makin tinggi, dan potensi korban fatal laka lantas akan meningkat. Ingat, 76 persen laka lantas selama mudik Lebaran selalu melibatkan pengguna sepeda motor. (afd)