Jalan Terjal bagi Pertamina dan PLN
berita
Ekonomika
Sumber Foto : SINDOnews.com (gie/watyutink.com) 18 July 2018 18:00
Penulis
Anggaran Pertamina dan PLN akhirnya diputuskan tidak berubah dalam APBN –P 2018. Keputusan itu diumumkan oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI) dalam rilis setelah rapat kabinet pada (9/7) lalu. SMI menjelaskan, tambahan subsidi energi tak harus dilakukan lewat APBN-P. Kenaikan subsidi solar dari Rp500 menjadi Rp2.000 per liter akan menggunakan pos anggaran yang tersedia. SMI juga yakin, postur anggaran masih bisa dipertahankan walau asumsi makro dalam APBN 2018 meleset cukup jauh dari kodisi riil saat ini.

Sebagaimana diketahui, gejolak harga BBM dunia dan pelemahan rupiah atas mata uang dolar AS telah menyebabkan kondisi keuangan dua BUMN utama Pertamina dan PLN cukup ‘ngos-ngosan’ menutupi biaya operasional. Pertamina yang diantaranya harus mengimpor BBM dari luar negeri untuk menutupi sekitar 60 persen kebutuhan BBM negeri harus merogoh kocek lebih dalam karena harga BBM dunia telah mencapai 67,44 dolar AS per barel (WTI) dan 72,03 dolar AS per barel (Brent). Sementara PLN yang juga menggunakan BBM dalam operasi kelistrikan mengalami hal yang sama. 

Oleh karena itu tak heran pada Maret lalu Menteri Darmin Nasution mengharapkan adanya penambahan subsidi bagi Pertamina sebesar Rp10 triliun lewat APBN-P agar tidak ‘kolaps’.

 ‘Doa’ Menteri Darmin rupanya dikabulkan pemerintah RI yang kemarin (17/7) mengumumkan akan menaikkan sekitar 73 persen atau Rp69 triliun anggaran subisidi energi menjadi Rp163,5 triliun dari semula Rp94,5 triliun. Kenaikan anggaran subsidi energi tersebut akan diambil dari alokasi belanja non kementerian dan lembaga. Sebelumnya anggaran subsidi energi adalah sebesar total Rp94,52 triliun, yang terdiri dari subsidi listrik Rp47,66 triliun, subsidi bahan bakar tertentu Rp9,3 triliun dan subsidi LPG 3 Kg Rp37,55 triliun.

Pertanyaannya, mampukah subsidi sebesar itu menutupi biaya operasional Pertamina dan PLN? Mengingat kecenderungan harga BBM dunia yang semakin tinggi ke depan dan penguatan mata uang dolar AS yang masih mengancam seiring semakin memanasnya ‘trade war’ yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap China dan negara-negara lain.  

Bagi Pertamina, yang tengah dirundung keribetan akibat harga BBM dunia dan kewajiban menyalurkan BBM penugasan/pengadaan BBM jenis premium ke seluruh pelosok tanah air, jelas membutuhkan sokongan biaya teramat besar untuk operasi tersebut. Sementara pemerintah tidak merubah anggaran subsidi APBN-P 2018. Menaikkan harga kembali juga tidak mungkin dilakukan mengingat telah dilaksanakannya kenaikan BBM non subsidi (Pertamax) pada (01/07/18) lalu. 

BUMN PLN juga ‘setali tiga uang’. Selain memenuhi kewajiban investasi pembangunan 35.000 MW pembangkit listrik, PLN juga punya utang jangka panjang sebesar Rp299,364 triliun utang pajak, utang pemerintah dan kepada lembaga keuangan pemerintah non bank dan bank, obligasi/sukuk/pembiayaan dan lainnya. Belum lagi, akibat adanya pelemahan rupiah berdampak pada adanya tambahan biaya Rp1,3 triliun dari setiap Rp100 per dolar AS kenaikan mata uang dolar AS, yang menyebabkan PLN merugi sejak (01/18). Lagipula kemarin SMI juga menegaskan tidak akan menaikkan tarif listrik hingga akhir 2019 demi menjaga daya beli masyarakat. Namun, dengan adanya tambahan subsidi PLN juga dibebani target meningkatkan rasio elektrifikasi.

Dengan adanya tambahan subsidi, akan ‘aman’kah posisi keuangan dua BUMN tersebut dalam operasinya ke depan? Bagaimana bila ternyata harga BBM dunia dan pelemahan rupiah berlanjut?   

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Ahli ekonomi energi dan perencanaan fiskal-keuangan negara.

Bagi Pertamina mungkin pemberian subsidi itu secara relatif mengurangi beban daripada tidak ada sama sekali sokongan subsidi pemerintah. Bagi pemerintah, itulah yang bisa diupayakan sambil menjaga ruang fiskal yang masih bisa digunakan untuk memberikan bantuan kepada BUMN. Karena kebutuhan anggaran kiranya saat ini sedang lebih diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang dikejar tenggat waktu.

Secara posisi keuangan Pertamina, tentunya subsidi yang diberikan secara margin belum layak untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan biaya operasional Pertamina yang mempunya aneka kewajiban. Dari kewajiban BBM satu harga untuk seluruh Indonesia, BBM penugasan, penyaluran (kembali) premium, subsidi LPG 3 kg dan subsidi minyak tanah. Itu semua jelas memerlukan anggaran yang memadai, dan secara margin mestinya dapat diperhitungkan kelayakannya.

Idealnya memang saya kira Pertamina inginnya mekanisme diterapkan secara fair. Artinya ketika APBN tidak dirubah, maka subsidi hendaknya diberikan. Atau ketika harga BBM tidak boleh naik, maka ada kebijakan lain yang membantu beban anggaran Pertamina dalam menyiasati adanya gejolak harga minyak dunia yang sekarang menyentuh 70an dolar AS per barel. Kalau tidak ada sokongan anggaran atau subsidi yang ditambah, maka kejadiannya akan sama seperti tahun lalu dimana defisit Rp20 triliun rupiah, dan saya kira pada tahun ini juga angka defisit juga akan berkisar Rp20 triliun. (cmk)

Saya sudah pernah mengingatkan pemerintah dulu, agar berhati-hati dengan pengambilan kebijakan subsidi. Waktu itu saya lihat sepertinya agak terlena ketika harga minyak mentah dunia masih rendah di kisaran 30 dolar AS per barel (2014). Ketika harga rendah memang kebijakan subsidi bisa dimainkan. Tapi jika kemudian harga minyak mentah berbalik naik maka akan menjadi beban jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang benar. (pso)   

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Beberapa bulan terakhir, harga minyak dunia jauh dari kondisi apa yang terjadi di tahun 2017. Jika pada tahun 2017 harga minyak dunia menyentuh level terendah hingga menyentuh harga 35 dolar AS per barel, saat ini harga minyak dunia sempat menyentuh level 80 dolar AS per barel. Kondisi harga minyak yang sangat rendah tersebut membuat asumsi harga ICP di APBN 2018 sebesar 48 dolar AS per barel. Dan perbedaan dengan harga saat ini terlampau jauh.

Ada dua sisi dampak kenaikan harga minyak dunia. Sisi positifnya, kenaikan harga minyak membuat pendapatan Indonesia dari sisi sektor migas akan meningkat. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minyak pada semester 1 sudah mencapai 98,6 persen dari target APBN 2018. Penerimaan tersebut diprediksi akan menembus lebih dari nilai yang ditargetkan dari awal. Penerimaan PNBP sektor minyak juga tumbuh sebesar 47,9 persen pada semester 1 2018. Begitu juga dengan penerimaan pajak dari sektor migas yang semester 1 2018 sudah mencapai 78,8 persen dari APBN 2018. Kenaikan PNBP dan Pajak dari migas akan mendorong penerimaan negara secara signifikan.

Di sisi lain, kenaikan harga minyak membuat beban subsidi energi membengkak. Diprediksi ada penambahan subsidi sampai akhir tahun ini yang mencapai Rp69 triliun atau 73 persen dari APBN 2018. Selama semester 1 2018, realisasi subsidi energi sudah 63 persen dari APBN 2018 dan pemerintah berencana akan menyalurkan subsidi energi sebesar Rp104 triliun pada semester 2 2018 ini.

Kenaikan subsidi energi ini akan memberikan angin segar bagi Pertamina dan PLN sebagai BUMN penyedia energi di Indonesia. Pertamina sebagaimana diketahui mendapatkan tugas berat untuk menambah penyaluran BBM bersubsidi di Jawa Madura Bali (Jamali), dan pemerintah bersikukuh tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi ini. Dengan anggaran subsidi energi yang tidak ditambah, Pertamina pasti akan kesulitan menjaga kondisi keuangannya. Adanya kenaikan subsidi energi ini akan membuat Pertamina lebih leluasa untuk melakukan penyaluran BBM bersubsidi termasuk menjalankan program satu harga BBM bersubsidi pemerintah. Subsidi listrik juga akan ditambah meskipun tidak sebesar subsidi BBM bersubsidi.

Daya beli masyarakat yang terus menurun menjadi alasan di balik pemerintah menaikkan anggaran subsidi energi. Pertumbuhan konsumsi masyarakat yang stagnan akan dicoba diakselerasi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2018. Kontribusi konsumsi masyarakat yang besar terhadap pembentukan PDB membuat pertumbuhan konsumsi masyarakat akan tetap dijaga meskipun harus dibayar mahal dengan anggaran subsidi yang tidak sedikit.

Keputusan menambah anggaran subsidi membuat pemerintah harus mengurangi pos belanja lainnya. Yang dilakukan adalah alokasi ulang belanja kementerian/lembaga. Pengurangan ini akan memperlambat pertumbuhan belanja pemerintah. Dengan porsi belanja pemerintah terhadap pembentukan PDB yang relatif rendah, dampaknya diharapkan tidak akan besar.

Pengorbanan belanja pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat akan efektif dalam jangka pendek. Namun realokasi ini juga harus dibarengi oleh perbaikan fundamental ekonomi seperti memperkuat rupiah dengan memperkuat pasar uang. Ketergantungan minyak mentah dari impor juga harus dikurangi dengan meningkatkan lifting minyak. Selain itu, stabilitas harga menjadi penting untuk menjaga inflasi agar tidak menekan daya beli masyarakat.

Penguatan fundamental ekonomi di atas akan memperkuat perekonomian dalam jangka panjang. Apabila harga minyak naik, namun dolar dan inflasi terkendali, tidak akan berpengaruh signifikan.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Center of Development Studies (CDS), Tenaga Ahli DPR-RI Koordinator Cluster Industri dan Pembangunan (Komisi IV, V, VI dan VII), Dosen STIKOM Jakarta

Jelang masa pembahasan dan pengesahan RUU krusial di sektor energi (RUU Migas dan RUU BUMN), dinamika kebijakan terhadap 2 BUMN terbesar dan terpopuler di tanah air, yaitu Pertamina dan PLN, menyeruak ke permukaan. Dua RUU penting yaitu RUU Migas dan RUU BUMN dalam pembahasan di DPR terjadi perkembangan yang cukup progresif. RUU Migas tinggal menyelesaikan persoalan definisi BUK (Badan Usaha Khusus) yang menggantikan posisi SKK Migas. Defenisi BUK tersebut menunggu hasil pembahasan RUU BUMN yang juga memasuki tahap-tahap krusial. 

Dinamika persoalan itu dapat dicerna secara sederhana oleh publik. Tidak diangkatnya Dirut Pertamina yang baru (selama 3 bulan masih status Plt),  ditekannya Dirut PLN lewat berbagai isu korupsi, rencana penjualan Blok Migas Mahakam 39 persen ke INPEX, hingga keputusan tentang APBN-P 2018 yang tidak menambah anggaran Pertamina dan PLN yang sedang menghadapi tantangan global kenaikan Harga Minyak Dunia dan pelemahan kurs rupiah. 

Persoalan bertambah runyam setelah Menteri ESDM Ignatius Jonan mengeluarkan Permen ESDM No. 23/2018 yang memberi kelonggaran kepada Kontraktor Eksisting untuk tetap bercokol menguasai Sumber Daya Migas ditanah air. Permen ini jelas-jelas mentargetkan Blok-bkok Migas yang hampir habis masa kontraknya, khususnya Blok Rokan yang habis kontrak tahun 2021 nanti. Blok Rokan ini punya cadangan yang sangat besar, serta produksi Minyak yang melimpah, 220.000 BOCD (jauh lebih besar dibanding Blok Migas Mahakam). Padahal sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said telah mengeluarkan Permen ESDM no. 15/2015 yang memprioritaskan pengelolaan Migas kepada BUMN dalam hal ini Pertamina.

Sebelumnya, Pertamina juga telah tertekan dengan keluarnya Permen ESDM no.21/2018 yang mengatur Harga BBM jenis khusus oleh pemerintah. BBM Khusus (Pertalite, Pertamax, dan lain-lain)  yang sebelumnya menjadi kewenangan Pertamina menentukan harga, kini diambil alih pemerintah. Beralasan memang, pemerintah ingin masuk dalam pengelolaan sumber daya yang menguasai hajat hidup masyarakat banyak. Namun kewenangan yang terlalu berlebihan dapat menyulitkan upaya Pertamina yang tengah berkembang menjadi BUMN berkelas dunia. Padahal Pertamina tengah membangun BBM alternatif yaitu Pertalite yang diyakini mampu bersaing ditengah melonjaknya harga minyak dunia. 

Tekanan terhadap Pertamina tak berhenti disitu. Seperti sudah dirancang melalui skenario besar, tanggal 29 Juni 2018, Menteri BUMN mengeluarkan surat edaran kepada Direksi Pertamina tentang persetujuan prinsip share down aset-aset Pertamina. Seperti sudah diujung tanduk, Pertamina “dipaksa” melepas sahamnya dengan alasan penyehatan keuangan dan penyelematan BUMN. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Reformasi, aksi demonstrasi menentang kebijakan pemerintah ini, dilakukan sendiri oleh karyawan-karyawati Pertamina. 

Isu politik pun menyeruak ke permukaan. Publik mulai menuduh munculnya oknum pejabat pemerintah yang memanfaatkan situasi jelang tahun politik Pemilu 2019. Modus operandinya masih sama, menjadikan BUMN sebagai ATM untuk kepentingan kekuasaan. Hanya ada dua pilihan bagi Pertamina maupun PLN, mengikuti arus politik kebijakan yang mengkerdilkan diri sendiri, atau menggalang kekuatan masyarakat untuk bertahan dalam idealisme mempertahankan sumber daya alam Negara. Keduanya memiliki resiko besar, pilihan yang berat disaat sulit. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

FOLLOW US

Perempuan yang Terlibat dalam Terorisme Merupakan Korban             Kelompok Radikal Di Indonesia Telah Bertransformasi             Anggaran Apel Kebangsaan Kurang Proporsional             Apel Kebangsaan: Mestinya Undang Tokoh dari Dua Kubu             Utang Luar Negeri dan Cadangan Devisa             Pengelolaan Utang: Apakah Efektif dan Efisien?             Korupsi Politik Makin Menjadi-jadi             Awal Reformasi, PPP Gigih Dukung Pembentukan UU KPK             Kinerja Memang Naik,Tapi Bukan Akselerasi             Harus Menunggu Laporan Keuangan Resmi BUMN