Ironi-ironi Data Penurunan Kemiskinan
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 29 October 2018 18:00
Penulis
Persoalan kemiskinan di Indonesia, hendaknya jangan dilihat semata-mata pada prosentase angka statistik kemiskinan pada satu masa tertentu. Tetapi hendaknya harus dengan perbandingan yang utuh pada efektivitas implementasi, perbandingan dengan periode sebelumnya dan metodologi yang digunakan.

Data statistik memang dapat digunakan sebagai tolok ukur kinerja. Namun, tetap harus melihat lagi pada bilangan nominal angka naik atau turunnya kemiskinan. Terlebih telah masuk pada 4 tahun masa pemerintahan Jokowi-JK saat ini.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2018 lalu merilis penurunan angka kemiskinan menjadi 9,82 persen. Angka tersebut adalah capaian pertama kali angka kemiskinan di bawah 2 digit. Sesuatu yang disebut kinerja kinclong masa pemerintahan saat ini.   

Uniknya—berdasarkan data BPS pula—pada periode 2014-2018 tingkat kemiskinan memang turun sebesar 1,14 persen atau berkurang sebanyak 1,78 juta orang.

Namun sayangnya, jika dibandingkan dengan era sebelumnya (SBY I 2004-2009) penurunan kemiskinan mencapai 1,24 persen atau 3,62 juta orang. Sedang pada periode SBY ke II (2009-2013) angka penurunan kemiskinan malah mencapai 2,79 persen atau sebanyak 4,80 juta orang. Bahkan dibandingkan dengan RPJMN era Jokowi sendiri target penurunan kemiskinan adalah 7,5-8.5 dan bukan 9,82 persen (Awalil, 10/2018).

Mengapa angka penurunan kemiskinan pada era Jokowi-JK sekarang lebih kecil daripada angka penurunan kemiskinan pada 2 periode kepemimpinan SBY? Masalah metodologi atau pada masalah konsistensi program? Padahal sejak 2015 telah digelontorkan anggaran dana desa dan berbagai bantuan sosial? Apa yang sebetulnya menjadi kendala?

Program dana desa memang menjadi andalan era kepemimpinan presiden Jokowi. Sesuai Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, pemberian dana desa dimaksudkan untuk otonomi yang lebih besar kepada desa agar lebih mandiri dan memberikan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antar desa. Desa diharapkan bisa berperan subyek pembangunan.

Untuk itu, pada 2015 telah dicairkan Rp20,76 triliun dana desa dengan prosentase serapan 82 persen. Pada 2016 anggaran naik menjadi Rp46,9 triliun dan 2017 naik lagi menjadi Rp60 triliun. Pada 2018 direncanakan diberikan total Rp120 triliun.  

Kebanyakan penggunaan memang untuk pembangunan infrastruktur di desa seperti jalan desa, jembatan, pasar desa, sumur, embung/penampung air, drainase dan irigasi, PAUD, Polindes, Posyandu, penahan tanah, tambatan perahu, sarana air bersih, dan MCK.

Itukah sebabnya, capaian angka penurunan kemiskinan masih kalau jauh dibanding 2 periode SBY? Lagipula gini ratio di perdesaan juga memburuk dari 0,316 menjadi 0,324 selama 4 tahun terakhir. Begitu pula dengan upah riil buruh tani yang turun. Belum lagi indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan juga meningkat dari 2,26 menjadi 2,37, dan indeks keparahan kemiskinan dari  0,55 ke 0,63 (2014-2018).

Apakah itu semua berhubungan dengan makin mengecilnya kepemilikan lahan petani menjadi hanya 0,8 hektar? Juga, merajalelanya impor pangan yang merambah sampai ke perdesaan? Kalau benar, barangkali diperlukan strategi baru dalam mengatasi ketimpangan dan memburuknya indeks kemiskinan di perdesaan. Ataukah mungkin, setelah infrastruktur, yang dibangun ke depan adalah kualitas kehidupan kalangan miskin di perkotaan dan perdesaan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Pertama, terkait dana desa harus diakui ada peningkatan dana desa yang signifikan sampai Rp60 triliunan. Kemudian kita juga perlu periksa penggunaan dana desa untuk apa saja ? Kalau kita cek, ternyata mayoritas digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa. Memang pembangunan infrastruktur desa itu juga agak bermasalah. Namun kementerian desa tertinggal sepertinya sudah punya layer-layer untuk desa yang tertinggal sampai desa yang paling maju.

Semestinya dibuat mekanisme supaya alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur diperuntukkan bagi desa yang masih tertinggal. Sementara bagi desa yang sudah maju jangan lagi membangun infrastruktur, tapi gunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Prioritas seperti itu yang sepertinya belum ada sehingga patut menjadi evaluasi dari penggunaan dana desa.

Karena, saat ini pencairan dana desa--katakanlah Rp1 triliun yang diberikan kepada desa--tidak dengan presentasi alokasi untuk apa saja. Misalnya sekian persen untuk infrastruktur meskipun di awal tahun ini katanya ada untuk bantuan sosial. Seharusnya ada skala prioritas dengan presentasinya dan itu diukur berdasarkan kriteria desa tertinggal atau desa yang sudah maju.

Kedua, ihwal kenapa infrastruktur sepertinya tidak mampu menggerakkan ekonomi pedesaan. Jadi, dana desa ini adalah dana yang tiba-tiba saja diberikan ke desa. Tentu saja desa berpikir bagaimana memanfaatkan dana tersebut dengan maksimal. Para elite desa khususnya kepala desa melihatnya sebagai dana yang harus bisa cepat dirasakan oleh penduduk desa. Yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kebetulan adalah infrastruktur. Hal itu juga sebagai bukti kinerja perangkat desa kepada warganya. Lalu pertanyaannya, apakah infrastruktur itu adalah sesuatu hal yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat desa tersebut? Artinya, apakah dalam pembuatan anggaran dana desa sudah melalui proses partisipatif di tingkat desa. Sebab, ada juga kepala desa yang membangun infrastruktur tapi sebetulnya itu bukan kebutuhan desa bersangkutan.

Kemudian, apakah infrastruktur itu mampu menghubungkan antara pusat perekonomian masyarakat seperti pasar atau industri dengan rumah mereka. Karena, kalau sekadar menghubungkan antara pusat produksi dengan pusat konsumsi maka itu tidak menggerakkan perekonomian dengan lebih bekelanjutan. Jadi hanya sekadar membangun saja. Hal itu juga perlu diperiksa.

Disinilah peran penting para pendamping desa. Hendaknya ketika penyusunan anggaran sudah dilakukan dengan partisipatif dari semua warga desa. Elite desa juga diharapkan tidak memanipulasi dana desa.

Menurunnya data upah riil buruh tani kami duga karena kenaikan impor yang siginifikan untuk berbagai macam sektor pangan. Misalnya beras, untuk tahun 2018 saja sudah diimpor sebanyak 2 juta ton beras impor. Kedua, gandum ternyata diimpor sampai 12 juta ton. Itu besar sekali dan ini baru pertama kali Indonesia menjadi importir gandum terbesar di dunia. Sebelumnya Mesir yang menjadi importir gandum terbesar di dunia.

Banyak kebijakan-kebijakan impor yang sama sekali tidak pro rakyat sehingga ketika barang-barang impor itu masuk, apalagi disaat masa panen, maka itu merusak harga petani. Seharusnya petani bisa dapat untung ketika masa panen, tapi dengan datangnya barang impor pangan maka keuntungan menjadi melayang.  Contoh riil ketika kemarin awal tahun dibuka keran impor 1 juta ton beras saat menjelang panen.

Selain itu juga ada kesalahan kebijakan dari kementerian pertanian terkait data beras. BPS beberapa hari ini baru merilis ternyata data pertanian kita meleset sangat jauh lebih dari 30 persen. Artinya, kebijakan yang selama ini diambil oleh pemerintah khususnya pertanian perlu dipertanyakan apakah sudah evidence base policy atau kebijakan yang berdasarkan data.

Ke depan, harus dilakukan evaluasi, pertama, pemerintah harus legowo terkait data kementerian pertanian bahwa memang selama ini salah. Data harus diperbaiki sesuai dengan koreksi data yang dilakukan BPS. Kedua, terkait kebijakan impor harus ada impor sesuai kebutuhan. Artinya harus ada rekomendasi teknis dari kementerian terkait misalnya kementerian perdagangan. Karena, sejak awal tahun ini justru kewajiban harus adanya rekomendasi teknis dari kementerian terkait justru dicabut. Akibatnya impor menjadi bebas dilakukan. Pada semester I/2018 kemarin impor meningkat pada beberapa item barang. Harus ada kembali kebijakan yang mewajibkan adanya rekomendasi teknis dari kementerian terkait sehingga ada sinkronisai dari masing-masing instansi teknis untuk impor ataukah belum perlu. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pemerhati masalah ekonomi dan ketimpangan

Tanggapan saya pertama, barangkali kalau dilihat dari sisi data, harus diteliti kapan data itu diambil atau disurvei. Hal itu juga akan mempengaruhi angka kemiskinan. Jadi kita harus pahami dulu dengan mengetahui waktu kapan BPS melakukan survei tersebut.

Barangkali saja pada saat pendataan itu dimulai, bantuan desa belum ada. Itu yang menjadi masalah. Kedua, memang kalau masalah ketimpangan justru di perkotaan sebetulnya yang lebih tinggi dibanding perdesaan. Sebetulnya kalau dari tinjauan Gini rasio, yang diambil datanya seharusnya Gini rasio yang di kota yang biasanya lebih tinggi daripada di desa.

Memang, dilihat dari indeks keparahan kemiskinan di desa memang masih besar dibanding perkotaan. Oleh karenanya tingkat Gini rasio di perdesaan sebetulnya lebih rendah karena berarti hampir semua warga desa memang lebih miskin ketimbang warga perkotaan. Di perkotaan ada orang yang sangat kaya dan ada juga yang sangat miskin sehingga tingkat kesenjangannya lebih besar.   

Saat ini pemerintah mencoba untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat di desa dengan bantuan dana desa dan sebagainya. Sebagaimana yang kemarin ditetapkan oleh DPR. Untuk tahun 2019 itu sudah keluar angkanya. Mudah-mudahan bisa memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat di desa.

Sampai sekarang memang masih menjadi pekerjaan rumah, bagaiman bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Tingkat kemiskinan di desa memang lebih besar daripada di kota dan sudah di identifikasi sebelumnya. Sebabnya karena mata pencaharian warga desa lebih banyak bekerja di sektor informal dan tidak produktif. Juga di sektor pertanian. Hal itu yang menyebabkan tingkat pendapatan mereka masih rendah.

Upah buruh tani memang mencerminkan tingkat kesejahteraan para petani yang semakin lama semakin menurun. Lagipula demand atau permintaan terhadap petani memang semakin menurun. Hal Itu karena produktivitas nya semakin menurun.  

Bisa juga sebetulnya dilihat dari indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Hal ini merupakan indikator kesejahteraan petani. Selama angkanya masih diatas 100 maka sesungguhnya petani mengalami surplus atau pendapatan petani yang lebih besar daripada pengeluarannya.

Sehingga walaupun upah buruh tani menurun namun sesungguhnya nilai kesejahteraan petani diukur dari NTP nya. Kalau masih diatas 100 berarti petani masih surplus.

Sekali lagi mengenai Gini rasio di pedesaan, berdasarkan data BPS tingkat ketimpangan di kota akan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Namun secara keseluruhan tingkat ketimpangan nasional mengalami penurunan dan sudah tergolong tingkat ketimpangan rendah. Karena berdasarkan kesepakatan universal, tingkat ketimpangan di bawah 0,4 adalah rendah.

Walaupun meningkat namun ketimpangan di pedesaan sebetulnya masih tergolong rendah. Akan tetapi pemerintah tetap berupaya untukmeningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan karena Gini rasio yang rendah belum tentu baik, namun bisa juga menunjukkan jumlah penduduk miskin di desa yang masih sangat banyak. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Adalah hal yang umum terjadi di dunia bahwa kecenderungan pengentasan kemiskinan semakin lama semakin sukar, semakin rendah tingkat kemiskinan semakin sukar ditekan.

Tapi belajar dari pengalaman negara-negara yang sukses mengentaskan kemiskinan secara drastis seperti Tiongkok semestinya upaya untuk menekan kemiskinan di Indonesia bisa lebih cepat dan lebih efektif. Syaratnya, tidak hanya fokus pada pemberian cash, seperti bansos, tapi pada penciptaan lapangan pekerjaan. 

Tiongkok sukses mengentaskan kemiskinan karena berhasil membuka lapangan kerja secara masif, khususnya di sektor industri manufaktur, dengan menjadi pusat industri manufaktur dunia.

Di Indonesia, sektor manufaktur yang menjadi penyedia lapangan kerja terbesar setelah pertanian justru tumbuh lambat dan semakin lama semakin sedikit menyerap tenaga kerja. Selama lebih dari satu dekade terjadi deindustrialisasi.

Sementara sektor pertanian yang menjadi penyerap lapangan kerja terbesar juga terus menurun daya saingnya dan semakin tidak menarik bagi masyarakat khususnya kaum muda karena tingkat upah yang rendah.

Selama 2014 - 2017, memang ada pertambahan 10 juta tenaga kerja, tapi yang bertambah adalah tenaga kerja sektor informal, sementara tenaga kerja di sektor formal malah cenderung berkurang. Padahal kualitas pekerjaan di sektor informal lebih rendah dari sisi tingkat dan kestabilan pendapatan.

Mengentaskan kemiskinan dengan mengandalkan pada cash transfers seperti bansos semestinya hanya bersifat sebagai pelengkap saja. Yang terutama adalah memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya miskin, baik diperkotaan maupun pedesaan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan