Ironi, Kemiskinan Menurun Tapi Terjadi Kelaparan Kronis
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 07 November 2019 08:30
Penulis
Watyutink.com - Data mengejutkan dirilis oleh hasil riset ADB (Asian Development Bank) pada Oktober 2019. Disebutkan, pada kurun waktu 2016-2018 sebanyak 22 juta orang di Indonesia telah menderita kelaparan kronis.

Dalam riset yang bekerjasama dengan International Food Policy Research Institute (IFPRI) bertajuk 'Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Development During 2020-2045' menyebutkan bahwa sebenarnya Sektor pertanian telah berkembang cukup signifikan di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir.
Pertumbuhan yang kuat telah mendorong transformasi struktural dan membentuk kembali ekonomi agraria, dengan peran dominan sekarang dimainkan oleh industri dan jasa (cnbc,06/11/2019).

Sayangnya, riset tersebut juga mencatat bahwa sejumlah besar penduduk masih terlibat dalam pertanian tradisional dan terperangkap dalam kegiatan yang dibayar rendah serta kurang produktif. Akibatnya, banyak warga terjebak dalam lingkaran kemiskinan selama beberapa generasi. Akses mendapatkan makanan kemudian menjadi masalah di Indonesia dan terjadi kecenderungan stunting pada anak-anak.

Hal itulah yang memang mengemuka selama beberapa tahun terakhir, ihwal ketahanan nasional di bidang pangan dengan gagalnya upaya diversifikasi pangan. Padahal alam Indonesia amat kaya raya dengan bahan pangan yang selama ini tidak tersentuh atau gagal dikembangkan. Padi atau beras masih menjadi bahan pangan pokok, ditambah kecenderungan menjadikan makanan berbahan pangan gandum yang diimpor menjadi produk mie instan sebagai bahan pangan pengganti beras.

Bagaimana menjelaskan hasil riset ADB tersebut dengan rilis BPS pada Maret lalu bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan di Indonesia menjadi di bawah 10 persen? Seharusnya, tidaklah terjadi musibah kelaparan atau stunting bila saja memang angka kemiskinan berhasil diturunkan. Atau, riset ADB masih harus didalami dengan fakta-fakta pembanding di lapangan?

Badan pangan dan pertanian PBB FAO (Food and Agriculture Organization) menyatakan bahwa sampai dengan 2018 sebanyak 113 juta orang di 53 negara di dunia menderita kelaparan akut. Meski menurun dibandingkan 2017 di mana 124 juta orang menderita kelaparan akut. Peperangan dan konflik menjadi penyebab utama diiringi dengan kondisi perekonomian yang tak menentu ditingkahi bencana kekeringan dan banjir.

Negara-negara di Afrika menjadi penyumbang terbanyak penduduk kelaparan dunia dengan 72 juta orang, sementara 80 persen dari populasi yang menderita kelaparan memang bergantung pada sektor pertanian.

Jika hasil riset ADB benar, maka apakah itu berarti membenarkan sinyalemen selama ini bahwa terjadi ketimpangan berat pada distribusi kekayaan dan tidak meratanya kepemilikan aset di perdesaan. Kepemilihan lahan yang konon hanya dimiliki oleh segelintir orang kaya yang menguasai sampai 70 persen lebih lahan di Indonesia, serta harta kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia yang sama dengan harta kekayaan 100 juta penduduk paling miskin di negeri ini sebagaimana disinyalir oleh riset Oxfan dan INFID (2017).

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Dengan temuan ADB yang bekerjasama dengan IFRI bahwa antara tahun 2016-2018 terdapat 22 juta dari sekitar 25 juta (9 persen penduduk miskin) yang menderita kelaparan kronis, maka menurut hemat saya:

Pertama, sebenarnya hal itu tidak mengherankan karena Garis Kemiskinan yang hanya sekitar 0,9 dolar AS/hari atau Rp400.000/bulan, adalah garis kemiskinan ekstrim yang tidak memenuhi kecukupan gizi untuk hidup tidak kelaparan. 

Padahal World Bank menetapkan garis kemiskinan 2 dolar AS/ hari atau sekitar Rp840.000/bulan yang dengan angka itu akan relatif cukup untuk hidup dengan kecukupan gizi.

Kedua, karena dengan pencabutan berbagai subsidi (karena tekanan Rezim WTO untuk menegakkan perdagangan bebas), maka bagi rakyat kebanyakan seperti BBM, lstrik, pupuk dan seterusnya disertai pelemahan kurs rupiah yang membuat bahan-bahan kebutuhan pokok makin mahal, maka bagi rakyat miskin dengan berbagai kebutuhan untuk menyekolahkan anak-anak, transportasi, dan lain-lain, umumnya lebih baik bagi mereka untuk mengurangi makan, kalau perlu hanya 2 bahkan 1 kali makan per hari. 

Lebih jauh mereka mengurangi pemenuhan Gizi (protein dari telur, daging, ikan) dan asal ada "ganjal" ("nasi aking" dengan sekadar ikan asin misalnya). Hal Itu publik bisa menontonnya pada pukul 18.00 setiap hari dengan gambaran kehidupan mereka dalam acara Bedah Rumah di GTV.

Ketiga, Rezim Perdagangan Bebas termasuk diberlakukannnya AFTA plus Tiongkok dengan salah satu konsekuensinya adalah banjirnya Tenaga Kerja Asing termasuk tenaga kasar, maka terjadi substitusi tenaga kerja kasar lokal. Kemudian diperparah pula oleh Industri sejak era reformasi yang makin padat modal dan teknologi yang makin meminggirkan rakyat miskin dari pekerjaan formal.

Oleh karena itu temuan ADB dan IFPRI tersebut harus menjadi pelajaran sangat penting untuk mengoreksi strategi pembangunan yang harus makin "people driven", dimana UMKM dan Pertanian dalam arti luas menjadi pilar dalam memacu kembali industrialisasi dari  Kabinet Indonesia Maju 5 tahun ke depan dan Pemerintahan-pemerintahan selanjutnya. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA)/Pemerhati Kebijakan Publik

Dalam UUD 1945 Pasal 27 dinyatakan bahwa hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, karena pangan merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia. Sebagai kebutuhan dasar dan merupakan hak asasi manusia maka pangan memiliki arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa seperti yang disiratkan dalam UU No, 7/1996. Indonesia berdasarkan hasil penelitian FAO mampu menurunkan angka kelaparan hingga 50 persen dari 19,7 persen di tahun 1990-1992 menjadi 7,9 persen di tahun 2014-2016. 

Namun dalam 3 tahun ini krisis makanan menjadi sebuah tantangan pembangunan ekonomi eksternal dan internal Indonesia di tengah persoalan adanya daya saing lemah, adanya ketimpangan pendapatan dan wilayah, serta tingkat ketergantungan yang ada. 

Krisis pangan yang terjadi di Indonesia ada beberapa asumsi penyebabnya, antara lain:

Fakta pertama; diasumsikan karena adanya ketergantungan impor. Saat ini Indonesia termasuk pengimpor beras terbesar dengan jumlah 2,5 juta ton beras per tahun (3 persen), 2 juta ton gula (54 persen), 1,2 juta ton kedelai (70 persen), dan daging sapi (20 persen). 

Fakta kedua; adanya konsep modernisasi desa yang menyebabkan jumlah petani semakin menurun, banyak lahan pertanian yang alih fungsi menjadi hunian (KPR). 

Berdasarkan data The Global Competitiveness Report bahwa Indonesia hanya memiliki lahan pertanian per kapita seluas 900 m2/orang, masih kalah jauh dengan Thailand (5.230 m2/orang) dan India (1.290 m2/orang). 

Fakta ketiga; sebesar 97 persen petani Indonesia masih tergantung pada harga tengkulak dikarenakan harga dari Bulog tidak menyentuh ke tengah masyarakat petani. Hal ini yang menyebabkan pendapatan petani di Indonesia menjadi sangat kecil, dimana hanya sebesar 63 persen (< 1 juta/ bulan) dan hanya 11 persen saja yang berpendapatan Rp3 juta/bulan. 

Fakta keempat; kurangnya minat SDM dari generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian, karena adanya paradigma berpikir bahwa menjadi petani pasti miskin. Selain itu konsep pendidikan kejuruan dalam bidang pertanian tidak adanya penguatan dan jaminan dukungan paska lulus ketika memilih bekerja di sektor non formal.

Dari fakta-fakta yang ada tersebut, maka potensi jumlah petani di Indonesia pada tahun 2025 hanya berkisar 6 juta orang, seperti dinyatakan dalam penelitian LIPI. 

Indonesia memiliki sejarah kegagalan pembangunan, bahkan mungkin saja konsep yang dianggap gagal waktu itu masih berjalan sampai saat ini terutama dalam konsep pembangunan pertanian.

Kegagalan tersebut dikarenakan;

1. Tidak mempunyai tujuan pembangunan yang jelas dengan cara membangun yang ditentukan. Masing-masing menafsirkan menurut faham sendiri-sendiri. 

2. Tidak cukup modal, skill, industri berat dan dasar. 

3. Tidak memperhatikan landasan mental dan moral untuk pembangunan. 

4. Tidak mempunyai perencanaan yang sempurna, terkoordinasi, dan tidak ada jaminan dan pengawasan pelaksanaan, serta tidak ada penilaian terhadap hasil pembangunan. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Humas dan Kerjasama Universitas Widya Mataram di Yogyakarta, Ketua Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) Wilayah DIY

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan tingkat kesuburan tanah, belum memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang dibuktikan dengan adanya tingkat kemiskinan dan berakibat terhadap gizi buruk di Indonesia. Mengapa hal ini dapat terjadi? Menurut hemat saya bahwa negara yang memiliki sumberdaya yang melimpah belum menangani dengan optimal terhadap industri pertanian di Indonesai baik dari sisi pengelolaan sumberdaya, proses dan pemanfaatan sumberdaya pertanian tersebut.

Pertanyaan berikutnya adalah mengapa bisa demikian? Hal ini disebabkan selain adanya ketimpangan kepemilikan lahan yang menyebabkan industri pertanian belum optimal adalah karena:

Pertama, faktor sumberdaya manusia (SDM) bidang pertanian di Indonesaia rata-rata berusia lanjut dengan kapasitas pemahaman terhadap pengelolaan masih lemah karena tidak didukung oleh ilmu pengetahuan yang cukup.

Kedua, daya dukung proses produksi belum tercukupi karena rata-rata petani di Indonesia dalam menggarap lahan masih menggunakan cara-cara tradisional sehingga biaya menjadi tinggi dan hasil kurang optimal.

Ketiga, faktor-faktor tersebut disebabkan karena minimnya perguruan tinggi yang mempunyai program studi yang beroerientasi terhadap industri pertanian baik program studi yang terkait dengan pengolahan lahan pertanian, manajemen pemeliharan tanaman, tehnik pengelolaan pasca panen dan tehnik produksi untuk produk jadi serta manajemen tata niaga hasil pertanian.

Oleh karena itu hemat saya untuk menjadikan sektor pertanian menjadi sektor unggulan di Indonesai idealnya dibuat startegi jangka panjang industri pertanian, namun untuk dapat melakukan hal tersebut dibutuhkan beberapa hal yaitu:

Pertama, pemimpin yang kompeten, kredibel dan peduli terhadap kemajuan pertanian pada khususnya dan kemajuan masyarakat perdesaan yang ada diseluruh pelosok tanah air Indonesia.

Kedua, program pembangunan diarahkan kepada program pembangunan pertanian yang benar dengan upaya membangun industri pertanian dengan itikad pemimpin baik dalam membangun pertanian.

Ketiga, melakukan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang sejalan dengan prinsip good governance.

Keempat, pengembangan modal sosial berbasis kearifan local yang disesuaikan dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0 dalam bidanga pertanian.

Kelima, industri pertaniah idealnya melakukan aliansi stretegis dengan menerapkan strategi Penthahelik yang merupakan strategi kolaborasi antara, Academic, Business, Government, Costumer and Media (ABGCM).

Penerapan startegi akan optimal apabila masing-masing mempunyai peran yang berimbang dibidangnya masing-masing sehingga dapat berkolaborasi dengan baik dan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Perguruan tinggi mempunyai peran dalam mencetak SDM dan melakukan riset untuk menjawab kebutuhan industri bidang pertanian, dan berorientasi untuk memenuhi kebutuhan industri pertanian yang telah disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang ada dalam roadmap pengembangan industri yang dibuat oleh government dan selalu menggandeng media untuk sosialisasi dan desiminasi hasil riset tersebut sehingga tersampaikan kepada para petani atau Industri bidang pertanian. Strategi ini akan bermanfaat karena hasil kolaborasi tersebut dapat menjawab permasalahan dalam industri pertanian mulai dari indutsri hulu hingga industri yang ada dihilir. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Hubungan Internasional President University/ Direktur Eksekutif Berdikari Center

Laporan Asian Development Bank (ADB), Oktober 2019, menulis bahwa pada kurun waktu 2016-2018 ada 22 juta rakyat Indonesia menderita kelaparan kronis. Mereka bukan sekadar hidup dalam kemiskinan, tetapi tidak bisa makan secara layak seningga mengalami kelaparan kronis. Laporan ini seudah semestinya menjadi wake-up call bagi kita semua – terutama pemimpin, kaum intelektual dan birokrat – untuk lebih serius dalam merumuskan kebijakan publik dan pembangunan yang baik.

Kelaparan, dan juga kemiskinan absolut, tidak boleh lagi ditempatkan sebagai bagian dari dimensi sosial (social dimensions) dari pembangunan, tetapi harus menjadi objek dasar atau hal yang harus dihapuskan oleh pembangunan itu sendiri. Memang, pembangunan nasional tentu saja memiliki banyak sektor, yang semuanya penting, dan soal kelaparan kronis dan kemiskinan absolut harus menjadi perhatian serius.

Laporan ini, dan data yang ditemukan, merupakan pukulan kedua dalam hal kebijakan sosial bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo, kalau layak disebut demikian, setelah sebelumnya mengemuka masalah terkait buruknya manajemen BPJS. Justru dalam sistem ekonomi pasar yang semakin terbuka dan sistem globalisasi yang semakin menguat, negara – dan pemerintah yang menjalankan fungsi negara – harus tetap teguh menjaga perlindungan sosial terhadap rakyatnya agar tidak menderita kelaparan dan kemiskinan, perlindungan kesehatan, dan pendidikan yang baik. Ini tiga hal yang tidak dapat ditawar. Kegagalan pemerintah dalam menyediakan pelayanan pada tiga hal ini harus diambil sebagai kegagalan serius.    

Pemerintah Presiden Jokowi dikenal lebih sadar dan lebih peduli terhadap laporan-laporan dan indeks-indeks kinerja oleh lembaga-lembaga internasional ketimbang pemerintahan-pemerintahan di Indonesia sebelumnya. Memang seharusnya demikian, bukan hanya mengambil yang baik dan menolak yang kita dinilai kurang, dan karenanya, laporan ini akan mendapatkan respon yang serius dari pemerintah. Respon dalam dalam bentuk kebijakan yang relevan dan tindakan yang tepat, bukan respon dalam bentuk wacana, lebih-lebih karena isu dan masalah yang dilaporkan tentang hal yang sangat mendasar: kelaparan.

Strategi pembangunan yang disusun, pembangunan yang telah dilaksanakan, dan program-program kebijakan lain yang terkait muaranya tak lain, seperti ditegaskan sendiri oleh pemerintah, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan daya saing SDM Indonesia. Kedua tujuan ini mencakup, dan sekaligus melampaui, sekadar tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan. Keduanya juga pondasi penting untuk mengejar apa yang dalam Visi Nawacita – yang ditegaskan dalam Visi Indonesia – sebagai Indonesia Maju.

Ketika pembangunan dan program-program pemerintah yang terkait ternyata belum menunjukkan keberhasilan mencapai dua perbaikan kondisi sosial-ekonomi rakyat Indonesia, setidaknya tercermin dari laporan ADB, maka  ada hal-hal yang harus diperbaiki. Pemerintah memang masih harus bekerja keras dalam bidang pengentasan kemiskinan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, dan ini pasti akan dilakukan karena kerja keras masih menjadi janji dari kabinet yang sekarang.

Kesalahan barangkali terdapat pada koordinasi yang tidak bagus antar-departemen, baik dalam hal koordinasi data-data, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Di balik banyak keberhasilan yang dicapai, soal ini masih menjadi kekurangan serius dari pemerintahan sekarang. Yang kedua, koordinasi masih kurang berjalan – atau nyaris tidak terjadi – antara kementerian/lembaga pemerintah nasional dengan dinas-dinas di pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Tampaknya, kita – birokrasi dan bahkan kalangan akademik – semakin melihat ini sebagai kewajaran, konsekuensi dari otonomi daerah dan desentralisasi. Padahal, ini hal yang serius yang menghambat pelayanan birokrasi dan pemerintah kepada rakyat terus memburuk.

Pemerintah, pusat dan daerah, mempunyai banyak uang – setidaknya tercermin dari terus berlangsungnya pemborosan anggaran belanja seperti terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya – tetapi di sisi lain kita melihat sebagian rakyat Indonesia (jumlahnya masih jutaan) dalam kelaparan kronis. Ini hal yang tidak bisa dibiarkan terus berulang terjadi. Ya, memang ini ironis, dan saatnya telah tiba untuk tidak lagi menerima ironi semacam ini sebagai kewajaran dalam kebijakan publik kita. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

FOLLOW US

Figur Menjadi Penting untuk Melaksanakan Dua Peran BUMN             Restrukturisasi, Reorganisasi untuk Efisiensi dan Efektivitas BUMN             Kembalikan Proses Pemilihan Pejabat BUMN kepada Spirit Reformasi             Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah