Investasi FDI Melambat, Mau Menyalahkan Siapa?
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 17 July 2019 17:30
Penulis
Watyutink.com - Menyebutkan narasi ihwal kinerja investasi luar negeri yang masuk ke Indonesia, sama halnya dengan membeberkan kegagalan otoritas perindustrian, keuangan dan moneter dalam menyediakan proposal menarik kepada para investor asing khususnya FDI tentang betapa menguntungkannya berinvestasi di Indonesia.

Ditilik dari data investasi (FDI) yang masuk sampai akhir 2018, terindikasi bahwa banyak investor yang semula menandatangani kesepakatan untuk berinvestasi di Indonesia, namun pada belakangan hari membatalkan niat berinvestasi. Salah satu sebab yang ketika itu masih belum bisa dikonfirmasi adalah, masih menunggu situasi sosial politik dalam negeri yang kondusif pasca Pilpres.

Sungguhpun demikian, alasan menunggu Pilpres tidak sepenuhnya dapat dipahami. Kinerja investasi pada periode akhir 2018 dibandingkan dangan capaian investasi pada 2017, jelas menurun drastis. Jika pada 2017 data investasi tumbuh 8,5 persen, namun pada akhir 2018 investasi anjlok menjadi hanya Rp721,3 triliun atau hanya tumbuh 4,1 persen. (https://ekonomi.bisnis.com/kinerja-investasi-2018-melambat).

Realisasi investasi yang tercatatpun didukung oleh investasi PMDN sebesar Rp328,6 triliun atau tumbuh 25,3 persen dan PMA sebesar Rp392,7 triliun atau -8,8 persen. Angka ini juga lebih rendah dibandingkan dengan 2016 yang mencapai Rp396,6 triliun atau tumbuh 8,4 persen.

Penurunan kinerja investasi itu, even sudah dibantu oleh momen “Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund atau IMF) dan Bank Dunia di Nusa Dua, Bali, pada 8-14 Oktober 2018.

Kepala BKPM Thomas Lembong pada Januari 2019 lalu menyebutkan bahwa penurunan kinerja investasi sampai akhir 2018 lalu disebabkan oleh “kurang nendang”nya paket insentif yang disediakan bagi para investor, kurangnya eksekusi implementasi investasi, juga akibat transisi penerapan OSS dan beberapa hambatan eksternal. Tak disebutkan dengan jelas oleh Lembong tentang apa yang dimaksud dengan “kurang nendang” tersebut.

Jadi, setelah kepala BKPM sendiri menyatakan sebab dari kegagalan menarik investor asing pada akhir 2018, maka apakah fair jika kemudian sepenuhnya menyalah kondisi internasional yang terimbas oleh trade war Amerika Serikat dan China? Sampai seberapa jauh sih, pengaruh gegeran perang dagang dua bandar ekonomi dunia itu bagi iklim bisnis internasional? Ataukah hanya karena kita tidak pandai dan sergep dalam menyiapkan paket-paket insentif bagi investor? Juga, menyediakan iklim investasi yang amat mendukung investor seperti di negara-negara tetangga?

Investasi sektor FDI yang bertujuan menciptakan produk yang siap diekspor dan dapat memproduksi barang-barang kebutuhan bahan baku industri yang selama ini harus di impor, menjadi tantangan keras yang harus dilakoni pemerintahan Jokowi. Harus sekuatnya dikoreksi, kecenderungan investasi yang masuk hanya dari investasi portofolio (60 persen). Disamping rentan capital outflow, portofolio investment hanya akan menekan rupiah dan membuat repot otoritas keuangan dan moneter.

Tetapi apakah kerja raksasa menghidupkan kembali gairah industri strategis yang mumpuni melalui investasi FDI akan dengan mudah dapat dilaksanakan? Sebetulnya apa saja penjelasan yang dapat diberikan tentang sulitnya menarik investasi asing? Benarkah kita tidak menyiapkan insentif-insentif menarik bagi investor asing? Kemudian, siapkah dunia industri Indonesia berikut tenaga kerjanya?

Apa komentar Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yang pertama jika dilihat dari domestik sebenarnya ada yang perlu dipikirkan yakni demand side. Ada dua hal, yaitu ekspor yang merupakan demand side dari negara lain, dan juga demand side dari dalam negeri sendiri. Di dalam negeri, daya beli masyarakat sebenarnya belum meningkat signifikan. Padahal, sektor informal juga berkontribusi terhadap penciptaan pendapatan bagi masyarakat, contohnya menjadi selebgram sendiri kadang bisa mendapatkan honor di atas UMR. Jadi regulasi yang ada juga sebenarnya harus melihat demand side dari sisi informal harus menjadi pemikiran, dalam regulasi juga harus dimasukkan.

Contoh lain, sekarang pemerintah ingin ada satu juta rumah tersedia dalam satu tahun. Itu berarti bicara demand side, tetapi regulasinya jika bukan pegawai tetap tidak bisa mendapatkan kredit. Ada lag antara demand side yang ingin digenjot dengan regulasi dari sisi supply side. Hal ini yang perlu banyak diperbaiki dari sektor keuangan maupun dari sektor riil.

Di OJK ada regulasi bahwa sekarang butuh dana untuk infrastruktur tetapi dari sisi perbankan wajib dapat dana ritel yang banyak dibandingkan dana jangka panjang, disitu ada lag. Oleh karenanya ada beberapa hal yang dikaitkan antara demand side dengan supply side.

Demand side juga harus melihat sekarang pendapatan harus diangkat. Sementara insentif lebih banyak diberikan pada perusahaan-perusahaan menengah besar. Tetapi bagaimana dengan UKM. UKM hanya dapat KUR dari supply side. Tetapi apakah ada yang membeli produk-produk UKM. Karenanya, harus mulai dipikirkan bahwa insentif mulai dibuat dengan supply chain. Hal mana UKM dan perusahaan besar sama-sama mendapatkan insentif. Kalau usaha kecil jika bekerjasama dengan usaha besar maka KUR nya diberikan. Jadi KUR jangan diberikan ke semua orang tapi hanya pada mereka yang mau berkolaborasi.

Hal di atas pertama, bisa meningkatkan daya saing dalam negeri, kedua, sama-sama untung dari usaha kecil dan besar. Usaha kecil bisa mendapatkan KUR dengan bunga lebih kecil, misalnya. Banyak regulasi yang perlu dikolaborasi dengan usaha besar. Sekarang nyatanya yang punya daya saing adalah usaha besar.

Regulasi juga perlu diperhatikan. Saat ini importir lebih cenderung kena PPN dibandingkan jika kita beli melalui e-commerce. E-commerce yang di bawah 100 dolar AS tidak kena PPN. Oleh karena itu sekarang e-commerce lebih banyak masuk barang impor (70 persen) dibandingkan produk dalam negeri. Artinya, regulasinya juga ambigu, kita ingin mencipkan deman side dalam negeri tetapi lebih banyak memakai impor dibanding produk dalam negeri.

Importir akhirnya berpikiran buat apa melakukan impor barang dan dagang, karena ternyata  orang lebih banyak melakukan e-commerce.

Jadi, banyak sekali lag antara regulasi yang dikeluarkan.

Kemudian, sekarang terlihat BI lebih agresif dalam membuat kebijakan. Tetapi sebenarnya perbankan itu lebih banyak follow the business. Jika dari bisnis yang ada tidak ada regulasinya, tetapi lebih banyak BI keluarkan aturan, maka aturan BI tak akan jalan. Contoh sekarang ada relaksasi di bidang GWM (giro wajib minimum) supaya likuiditas lebih meningkat. Tetapi di sektor riil tidak bisa jalan. Maka akhirnya tidak terjadi LDR atau penyaluran kredit yang lebih banyak.

Apalagi likuiditas, misalnya bank disuruh mendanai lebih banyak, tetapi pemerintah sekarang menerbitkan cukup banyak obligasi dengan pajak lebih rendah (akan menjadi 5 persen). Maka dana bisa berpindah dari perbankan ke pemerintah.   

So, harus ada sinkronisasi kebijakan di pemerintah ataupun di sektor riil atau perbankan agar supaya tidak saling mematikan. Hal ini menjadi penting sekali.

Regulasi yang baru, dalam PP 45 ada tiga hal yang agaknya bagus dari sisi jangka menengah panjang. Tetapi, jangka pendeknya siapa yang bisa menikmati. Pertama, industri pionir atau industri besar. Kedua, program magang, Ketiga, research and development (R/D). Sebenarnya bagus bagi jangka panjang. Tetapi dalam jangka pendek siapa yang harus terlibat, misalnya dalam hal magang. Magang harus melibatkan SMK dan Kementrian Pendidikan. Apakah hal itu juga sudah dipersiapkan. Karena kalau tidak maka perusahaan-perusahaan itu hanya akan sekadar melakukan magang. Tetapi target nasional dikhawatirkan tidak akan tercapai. Itu juga hal penting.

Untuk R/D, sekarang banyak universitas (PT) punya hasil riset tapi tidak ada yang meau mengimplementasikan di level industri. Itu yang mungkin menjadi penting. Jadi sekarang tidak harus R/D di Industri karena bisa saja Impornya akan lebih tinggi lagi, karena hitech tidak mungkin ada di dalam negeri. Jika diindustrikan hasil riset (PT) dan diberikan insentif maka hal itu menjadi menarik karena ada kolaborasi antara PT dengan industri dalam mengelola hasil riset dan bisa menghasilkan lebih baik.

Lain hal, investasi juga bisa dilihat dari sisi pasar modal. Perbankan walaupun sukubunganya sudah relatif turun, tapi pasar modal harus digerakkan. Jadi jika sekarang 40 persen dapat insentif pajak 5 persen maka mungkin ke depan harus mulai bicara 25 persen saja harus mulai bisa diberi insentif pajak. Jadi orang akan berlomba-lomba dengan cara IPO. Hal ini mungkin bisa menarik Karena investasinya bisa lebih murah dari sisi dana walaupun The Fed akan menurunkan bunga, begitu pula BI juga mungkin akan menurunkan bunga, tetapi relatif beban costnya masih akan sangat tinggi.

Mungkin ke depan pasar modal relatif akan bisa dijadikan alternatif mendapatkan investasi yang cukup besar. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Executive Director INDEF

Indef telah melakukan penelitan-penelitian termasuk dampak perang dagang. Perhitungan indef terhadap dampak perang dagang terhadap pertumbuhan ekonomi RI masih positif tetapi nilainya kecil. Dampak ke dalam negeri tercatat sebesar 0,01 persen, jadi masih relatif kecil. Sementara itu Vietnam yang mengalami pertumbuhan paling besar yakni 0,52 persen dan selanjutnya 0,11 persen.

Secara sektor yang besar dampaknya terhadap Indonesia adalah ke food product, lalu wiring appareal, karena ada investasi yang masuk ke dalam negeri.

Terhadap ekspor RI, terdampak lumayan besar yakni terjadi penurunan sebesar -0,24 persen. Gejalanya sudah mulai membesar, sementara di Vietnam terjadi penambahan angka ekspor sebesar 2,58 persen. Hal ini tentu cukup menantang kenapa Vietnam bisa melakukan itu.

Memang sejak 10 tahun lalu FDI Vietnam telah mengambil porsi yang besar dalam nilai tambah. Produk made in Vietnam telah mereka lakukan sejak lama dan semua investasi asing masuk besar sekali ke Vietnam. Kemudian terhadap sektor ekspor yang akan berkembang terlihat mulai positif termasuk pakaian jadi, kerajinan kulit dan lain-lain, namun juga ada yang minus seperti sebagian wood product, paper product, mineral, metal dan sebagainya. Itulah beberapa sektor yang terdampak perang dagang.

Ihwal investasi sebagai tujuan, ternyata meskipun perang dagang terjadi, tercatat ada investasi masuk sebesar 1,02 persen. Indonesia masih mempunyai peluang yang cukup besar. Namun memang yang paling menikmati adalah Vietnam sebesar 8,05 persen dan Thailand sebesar 2,73 persen. Artinya, pertambahan PDB kita sebesar 0,01 persen diperkirakan terjadi melalui jalur investasi. Investasi yang paling ada pada sektor pakaian jadi, kulit dan beberapa lainnya. Namun juga ada yang paling yakni sektor mesin dan lain-lain.

Negara lain yang terdampak negatif investasi seperti China dan Amerika Serikat. Jadi kuncinya mengapa diperlukan dukungan investasi karena di masa perang dagang saat ini Indonesia masih punya peluang untuk mengantisipasi ekspor yang terdampak cukup besar.

Namun sayangnya pertumbuhan investasi terutama FDI ke dalam negeri dari tahun ke tahun semakin menurun. Misalnya di 2016 pertumbuhan FDI 17,3 persen dan akhirnya sampai ke angka 5,3 persen. Agar kembali seperti dulu maka investasi harus dikejar untuk tumbuh di atas 10 persen.

Masalah dan tantangan yang dihadapi, Pertama, efisiensi investasi di Indonesia  rendah. ICOR RI 2018 adalah 6,30. Itu artinya biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan output menjadi jauh lebih besar. Bila dibandingkan misalnya pada 2013 dan 2012 di angka 4,5 dan 4,3. Dibandingkan negara-negara lain ICOR RI jauh lebih tinggi. Biaya investasi kita semakin mahal. Contohnya Malaysia punya ICOR 4,6, Filipina 3,7, bahkan Vietnam masih 5,2. Jadi, soal efisiensi investasi ini yang masih persoalan berat dalam negeri.

Tantangan Kedua, ternyata investasi RI dominan ke sektor tersier. Sektor jasa dan sebagainya yang multiplier effect nya terhadap struktur perekonomian kita rendah. Pertumbuhan investasi besar, tetapi penciptaan lapangan kerja ternyata tidak sebesar investasi yang ada. Tantangan ini yang cukup besar dalam investasi.

Ketiga, adalah soal kemudahan dalam berusaha. Masih stagnan karena Indonesia masih berada pada peringkat ke 73.

Permasalahan hukum dalam kontrak, enforcing contracts masih menjadi masalah karena soal hukum dan sebagainya. Kedua, starting business. Seperti halnya disampaikan Presiden Jokowi dalam visi nya bahwa ada masalah dalam proses perizinan. Data Bank Dunia, prosedur di Indonesia ada 10 tahapan dengan waktu 19,6 hari dengan cost lebih kurang 6,1 persen dari income per capita.

Hal inilah yang masih menimbulkan pertanyaan. Padahal sudah ada OSS dan lain-lain tetapi ternyata kemudahan berusaha di Indonesia masih relatif stagnan bahkan jauh lebih buruk.

Singapura punya prosedur investasi atau berusaha hanya 2 tahap dan satu setengah hari selesai. Vietnam saja mulai meringkas menjadi 8 prosedur dengan waktu sekitar 17 hari.

Daya saing kita juga masih menjadi isu besar. Pertama, soal inovasi yang rendah dan kedua business sophistication. Jadi ada masalah dalama bisnis kita. Faktor penghambat utama adalah korupsi dan juga birokrasi yang tidak efisien. Dua hal itu yang masih menjadi masalah besar.

Untuk wilayah Asia Pasifik, ternyata impor bahan baku ternyata sangat penting dalam rangka mendorong investasi dan ini kaitannya dengan industri substitusi impor dalam negeri. Sementara di wilayah ASEAN lain sukubunga cukup kompetitif dan pertumbuhan nilai tambah juga menjadi hal yang sangat penting.

Masalah inefisiensi birokrasi menurut data-data penelitian masih menjadi masalah yang sangat besar dari FDI Indonesia.

Agenda strategis yang bisa disampaikan ke Kementerian Keuangan adalah Pertama, Optimalisasi insentif fiskal. Indonesia sudah memberikan tax holiday dan tax insentif dan super tax deduction sampai pada PPH badan. Tetapi kalau dilihat pada paying taxes masih menjadi masalah dalam kemudahan dalam doing business. Di situ ada dua hambatan besar, pertama, soal transparansi persyaratan. Pengusaha akan diminta persyaratan yang lebih jelas dan sebagainya, kemudian siapa sasarannya, apakah usaha besar, menengah dan sebagainya. Kemudian masalah mekanisme apakah menggunakan teknologi atau jemput bola. Terakhir soal kelembagaan.

Kedua, pembenahan sistem ketenagakerjaan. Masih menjadi masalah adalah UU Ketenagakerjaan yang dibenci pengusaha namun juga tidak disukai oleh buruh. Juga soal produktivitas, perindustrian, upah buruh hingga jaminan sosial dan kesehatan.

Masalah produktivitas yang coba diatasi melalui pendidikan vokasi dan pelatihan, itu yang masih menjadi masalah karena tidak semua bisa memanfaatkan super tax deduction. Karena memang sangat rumit dan kriterianya membutuhkan Kementerian lain yang harus berwenang. Hal itu masih belum didiskusikan lebih lanjut.

Isu lainnya reformasi birokrasi perizinan. Diketahui bahwa prosedur masih banyak meski sudah ada OSS, karena saling tumpang tindih nya otoritas. Ada otoritas lahan, otoritas kehutanan dan lingkungan, otoritas tenaga kerja, ada otoritas perundangan. Untuk mengatur dalam satu lembaga ternyata tidak mudah. Apalagi sekarang ada pemerintah daerah yang membagi kewenangan misalnya untuk SDA ke level provinsi dan hal-hal teknis lain diserahkan ke pemda.

Juga isu reformasi perpajakan jilid 2 yang sangat penting. Paling tidak ada masalah mekanisme perpajakan yang masih rumit, kemudian data penguatan pajak orang pribadi yang masih belum maksimal. Pemeriksaan pajak, kualitas data pajak perbankan dan lain-lain. Pengusahan atau investor akan melihat empat hal pertama, tahapan yang singkat, kedua, waktu singkat, ketiga, biaya murah dan keempat, pemenuhan dokumen yang sederhana. Reformasi pajak jilid 2 harusnya akan lebih simpel, singkat dan berbiaya murah dan sederhana dalam pemenuhan dokumen.

Hal lain tidak kalah penting adalah  soal isu kepastian lahan. Hal ini menyangkut hal yang sangat strategis. Soal UU tata ruang versus UU lain. Penerapan Perda RTRW dan  DTR yang terlambat. Kesediaan lahan yang belum jelas lokasi dan koordinatnya, hingga harga tanah yang melonjak. Butuh satu policy terpadu tata ruang yang belum utuh antara pemerintah pusat dan daerah.  

Terakhir ada sedikit harapan pada prioritas investasi yang seharusnya pemeritanh gerak cepat pada beberapa peluang komoditas yang bisa dimanfaatkan di masa perang dagang. Pertama, harus diusahakan tidak tergantung pada harga internasional, kedua,bernilai tambah tinggi, ketiga, mendorong penciptaan lapangan kerja dan keempat, ada potensi pasar baru. Sudah ada data yang menunjukkan bahwa komoditi-komoditi dan produk tertentu yang mempunyai peluang dan pasar baru yang mempunyai peluang investasi di tengah perang dagang. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir