Insentif Fiskal (Lagi), Bagaimana Efektivitasnya?
berita
Ekonomika
14 June 2019 18:30
Penulis
Watyutink.com - Tantangan yang demikian besar bagi Indonesia dalam memanfaatkan era bonus demografi, membuat pemerintah mengusulkan adanya ketentuan insentif fiskal untuk investasi sektor industri.

Regulasi (PP) tersebut direncanakan dengan memberikan fasilitas insentif keringanan pajak “super tax deduction” untuk vokasi hingga 200 persen. Fasilitas tersebut diberikan bila industri berkontribusi dalam program penciptaan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan sektor manufaktur.

Selain itu, fasilitas super tax deduction juga akan diberlakukan untuk investasi riset dan pengembangan (R&D) yang dilakukan industri. Simulasi pemberian insentif pajak diberikan, jika industri misalnya membangun pusat inovasi (R&D) dengan nilai investasi sebesar Rp1 miliar, maka akan diberikan pengurangan terhadap penghasilan kena pajak Rp3 miliar selama lima tahun kepada perusahaan tersebut.

Sementara bila terdapat investasi bidang vokasi oleh industri yang bekerjasama dengan SMK misalnya, maka kegiatan permagangan dan penyediaan alat industri yang menghabiskan biaya Rp1 miliar, akan diberikan pengurangan penghasilan kena pajak sebesar Rp2 miliar kepada perusahaan penyelenggara kerjasama.

Apakah skema-skema pemberian insentif perpajakan tersebut akan efektif mendorong percepatan optimalisasi mutu tenaga kerja terampil industri? Juga, bagi akselerasi percepatan peningkatan daya saing industri nasional menghadapi era teknologi 4.0? Apa saja kiranya yang masih harus dijadikan catatan?

Sebagai catatan, pemberian insentif fiskal bagi industri bukan hanya sekali ini, tetapi telah diberikan bermacam-macam insentif fiskal sebelumnya bagi peningkatan daya saing industri dan kemudahan bagi investor. Namun, tetap saja perkembangan ekspor dunia industri masih kurang  menggembirakan.

Di sisi lain, persoalan daya saing industri nasional khususnya kesiapan tenaga terampil bidang industri menghadapi era teknologi maju, menjadi agenda tersendiri yang secara khusus dianggarkan dalam APBN yang baru.

Apalagi, agar dapat bertransformasi ke era industri digital, membutuhkan “reskilling” bagi SDM industri agar mampu berkompetisi. Upaya tersebut disebutkan merupakan strategi menangkap peluang bonus demografi yang  akan dialami Indonesia hingga 15 tahun ke depan.

Pemerintah sendiri telah menyebutkan bahwa aset paling penting adalah sumber daya manusia. Maka dari itu, prioritas kini tidak hanya investasi fisik tetapi juga investasi SDM dengan terobosan kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, agar mampu bersaing di dunia Internasional.

Untuk itu dalam APBN 2019 telah ditetapkan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp487,9 triliun. Jumlah yang meningkat 38,1 persen dibanding realisasi anggaran pendidikan pada 2014.

Dapatkah niatan mulia tersebut akan terealisasi dengan rentang waktu yang amat sempit pada periode bonus demografi hingga 2045 mendatang? Sementara dunia industri sendiri tengah mengalami deindustrialisasi dengan indikasi belum optimalnya nilai ekspor berdaya saing tinggi yang dihasilkan? Siapkah dunia industri menjawab tantangan insentif fiskal yang diberikan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia

Memang insentif fiskal sudah diberikan beberapa kali oleh pemerintahan periode ini. Mulai dari tax holiday, tax allowance, termasuk juga ketentuan deregulasi dan debirokratisasi ekonomi yang sudah cukup banyak diberikan. Tetapi faktanya adalah, investasi khususnya investasi asing justru menurun. Pada 2018, investasi bukan hanya terjadi perlambatan tetapi penurunan. Pertumbuhannya sudah negatif.

Kalau kita lihat dari relokasi investasi yang dilakukan oleh negara-negara seperti China, Jepang dan Korea, mereka malah lebih memilih berinvestasi ke negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Malaysia. Indonesia malah tidak menjadi pilihan.

Artinya, persoalan perpajakan tidak sepenuhnya menjadi faktor utama di dalam pilihan melakukan investasi oleh asing, tetapi banyak faktor lain. Memang, tuntutan untuk kita terus memberikan insentif pajak terus disuarakan oleh banyak pihak. Terutama untuk PPh Badan kita memang termasuk yang paling tinggi. Tetapi dari sisi tax allowance dan tax holiday, sebenarnya insentif yang sudah pernah kita berikan itu jauh lebih menarik daripada yang ditawarkan oleh negara-negara tetangga.

Artinya lagi, kalau kita melihat kondisi belakangan, bisa saja kita mempertanyakan efektivitas dari pemberian insentif fiskal yang direncanakan ke depan ini.

Seharusnya, pemerintah lebih melihat ke faktor lain di luar pajak. Atau, kalau hanya sekadar memberi insentif fiskal dalam bentuk pajak misalnya, tanpa adanya perubahan di faktor lain, maka kita tidak sepenuhnya bisa berharap bahwasanya kebijakan ini akan secara signifikan memacu pertumbuhan investasi kita khususnya FDI. Karena ternyata faktor-faktor lain justru lebih dominan.

Faktor-faktor klasik seperti persoalan perzinan walaupun sudah ada OSS (Online
Single Submission
) dan paket deregulasi, tapi kenyatannya kebijakan seperti OSS justru masih menjadi “hambatan”. Karena rupanya banyak hal di dalam OSS yang karena dilakukan secara sangat cepat, padahal sistem itu mengintegrasikan perizinan dari berbagai lembaga pusat dan daerah dan sebagainya, sehingga persiapannya sepertinya tidak cukup siap. Baik dari sisi peraturan perundangannya maupun secara teknis operasional. Karena hal itu mengubah dari offline menjadi online dan itu tidak mudah.

Dari diskusi kami dengan para pelaku di lapangan yang melakukan proses perizinan, banyak sekali hambatan-hambatan atau kelemahan OSS yang seharusnya sudah menjadi bahan untuk perbaikan ke depan.

Faktor lain yang lebih krusial adalah masalah inkonsistensi kebijakan. Contoh, pemerintah menawarkan pembangunan fasilitas-fasilitas di berbagai kawasan industri yang sedang dibangun. Ketika investor sudah masuk, ternyata pemerintah tidak cepat memenuhi apa yang sudah dijanjikan. Hal itu bagi dunia usaha sangat merugikan. Menimbulkan kekecewaan yang berdampak pada minat investasi. Kita semua dianggap tidak konsisten dengan kebijakan yang sudah diambil.

Contoh lain adalah masalah pembangunan smelter. Awalnya pembangunan smelter karena tidak diizinkan ekspor bahan mentah sebelum membangun smelter. Lalu kemudian tiba-tiba ada ketentuan baru yang membolehkan ekspor. Bagi investor yang sudah mengeluarkan biaya teramat mahal bagi pembangunan smelter, tentu itu sangat mengecewakan. Sementara mereka yang tidak membangun smelter tiba-tiba diperbolehkan mengekspor.

Kondisi seperti itu tentu amat tidak baik dimata investor. Belum lagi kebijakan-kebijakan lain. Termasuk yang berbuah pada batalnya pembangunan pabrik Samsung di Indonesia. Hal itu karena inkonsistensi kebijakan pemerintah.

Jadi masalahnya adalah pada pertama, inkonsistensi kebijakan. Kedua, tidak terkoordinasinya dengan baik pusat dan daerah. Ketiga, persoalan pembebasan lahan yang sangat sulit. Keempat, persoalan perburuhan dan pengupahan. Kelima, masalah bahan baku. Jadi ternyata kompleks sekali masalah dan hambatannya.

Masalah fiskal atau perpajakan itu hanyalah salah satu faktor dari sekian banyak faktor. Kalau pemerintah hanya fokus pada pemberian insentif fiskal atau pajak, tanpa adanya pembenahan sektor lain yang juga krusial, maka akan sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan lompatan investasi dari luar.

faktor SDM kita juga menjadi salah satu faktor kelemahan. Masalah mutu tenaga terampil, perburuhan, pengupahan adalah masalah yang juga harus diselesaikan.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Humas dan Kerjasama Universitas Widya Mataram di Yogyakarta, Ketua Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) Wilayah DIY

Saat ini pada sektor manufaktur sedang terjadi lompatan besar. Lompatan yang terjadi tidak hanya dalam hal proses produksi saja melainkan di seluruh mata rantai kegiatan dalam rangka mencapai kualitas dan efisiensi serta efektivitas proses produksi.

Untuk menghadapi itu maka industri di Indonesia idealnya perlu menyiapkan sumberdaya yang handal dan berkualitas untuk dapat memenuhi lompatan besar (revolusi industri 4.0) tersebut.

Modal besar yang di miliki Indonesia dengan bonus demografi yaitu pasar yang besar dan jumlah sumber daya manusia yang produktif dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan industri dalam era lompatan besar ini.

Dengan situasi dan kondisi saat ini yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah sumber daya manusia (SDM) terampil untuk industri di Indonesia sudah siap untuk menghadapi lompatan besar tersebut?

Menurut hemat kami kesiapan SDM terampil di Indonesia harus dilihat dari kesiapan SDM dalam proses produksi (pemanufakturan) atau kesiapan SDM dalam bidang penjualan (bisnis digital). Karena saat ini yang berkembang di Indonesia dalam merespon revolusi industri baru dari sisi penjualan, sehingga banyak anak muda yang menjadi pelaku bisnis online tanpa melihat asal negara pembuat produk.

Jika SDM ini dilihat dari kesiapan sisi proses produksi (pemanufakturan yang memenuhi kriteria dalam revolusi industri) maka dapat dikatakan belum dapat mencukupi dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Era lompatan besar (revolusi industri dalam pemanufakturan) membutuhkan investasi yang serius, karena SDM tidak dapat belajar mandiri untuk mampu menjalankan proses pemanufakturan tersebut. Sementara jika untuk memenuhi kemampuan SDM dari sisi kemampuan menjual saja (bisnis digital), kualitas dan kuantitasnya lebih cepat terpenuhi. Hal ini disebabkan generasi muda sudah terbiasa dengan tehnologi infomasi sehingga lebih mudah untuk dikembangkan dan dapat belajar mandiri tanpa investasi yang besar.

Untuk dapat memenuhi kuantitas dan kualitas SDM dari sisi kemampuan pemanufakturan, diperlukan strategi. Namun tergantung industri apa yang akan dikembangkan oleh Indonesia untuk dijadikan industri unggulan, misalnya apakah: produk unggulan pertanian, perternakan, perikanan, pertambangan atau industri yang lain yang mampu memenuhi keunggulan komparatif dan kompetitif.

Ambil sebuah contoh karena Indonesia terkenal sebagai negara yang berbasis pertanian, maka dapat dikembangkan industri yang berasal dari produk pertanian dan dapat dikembangkan dari hulu hingga hilir.

Untuk menyiapkan investasi SDM sebagai pelaku industri bidang pertanian dapat dilakukan dengan startegi penthahelix yaitu strategi kolaborasi atau sinergi antara perguruan tinggi/SMK (akademik), sektor industri pertanian (pelaku bisnis), departemen pertanian (pemerintah), masyarakat (komunitas atau konsumen), dan jangan lupa menggandeng media.

Industri yang berbasis pertanian dapat dilaksanakan dari hulu sampai hilir. Jika SDM dipersiapkan dengan baik maka akan menghasilkan produk yang dapat memenuhi keunggulan komparatif karena bahan baku mudah dan murah, sementara keunggulan bersaing dapat dicapai dengan penyiapan kualitas SDM dan proses pemanufakturannya. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Secara umum, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi memerlukan dua komponen penting, yaitu: modal (capital) dan sumber daya manusia (labor). Ketersediaan kedua faktor tersebut juga perlu didukung oleh adanya transformasi teknologi yang berangkat dari kegiatan litbang.

Upaya menjamin ketersediaan capital, labor dan technology dalam negeri tersebutlah yang kini menjadi tantangan tidak hanya bagi Indonesia, namun juga banyak negara lain. Apalagi pada era perlambatan ekonomi global dewasa ini. Tidak mengherankan jika banyak negara kini berupaya mendorong daya saing di tingkat global dalam rangka memenuhi kebutuhan ketiga komponen tersebut secara berkualitas. Salah satunya melalui sistem pajak.

Tren menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, mayoritas negara di dunia berlomba-lomba mereformasi sistem pajaknya demi meningkatkan daya saing dan menggerakkan ekonomi domestik. Hal ini bisa dilihat dari: tren penurunan tarif PPh Badan, pemberian insentif pajak, merubah dan memodifikasi aspek pajak internasionalnya, dan sebagainya. 
Khusus untuk pemberian insentif pajak, studi yang dilakukan Cotrut dan Munyandi (2018) menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen dari 203 negara di dunia memberikan insentif pajak bagi menarik investasi dalam negeri. 

Secara umum, model insentif yang dilakukan adalah melalui tax holiday dan tax allowance. Lebih lanjut lagi, sekitar 25 persen dari 203 negara tersebut ternyata juga turut memberikan insentif bagi kegiatan litbang.

Memang benar bahwa insentif pajak memiliki pro dan kontra. Pihak yang pro mengatakan bahwa insentif dianggap lebih selektif dibandingkan dengan misalkan penurunan tarif sehingga penerimaan pajak tetap stabil. Insentif juga bisa mendorong perluasan basis pajak dan mendorong aktivitas ekonomi di sektor-sektor yang lebih targeted. Walau demikian, pihak yang kontra umumnya menyatakan bahwa insentif bersifat diskriminatif (kurang memperhatikan existing taxpayer), kurang berhasil menarik investasi dan sebagainya. 

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, insentif berbasis biaya sering dianggap lebih ideal karena menyasar kegiatan-kegiatan yang diinginkan oleh pemerintah serta efisien (Roosengard, 2017). 
Bagi Indonesia, perlu dipahami bahwa pemberian insentif pajak adalah jenis daya tarik sistem pajak yang paling rasional saat ini. Mengapa? Penurunan tarif dan perubahan sistem pajak internasional jelas membutuhkan perubahan UU PPh. Padahal, intensitas kompetisi pajak meningkat dan perlu diresponse secara cepat.

Insentif juga tidak akan mengganggu kestabilan penerimaan pajak Indonesia yang banyak berasal dari PPh Badan. Sebagai ilustrasi, sekitar 35 persen dari penerimaan PPh non-migas di Indonesia di 2018 berasal dari PPh Badan.
Khusus untuk skema super deduction atas kegiatan vokasi dan litbang, menurut saya itu sesuatu yang baik. Terutama guna mendukung kegiatan litbang di Indonesia serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan demikian, bonus demografi bisa dimanfaatkan secara optimal serta upaya mengatasi middle income trap. Sebagai catatan, negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia sudah sejak lama memberikan insentif bagi kegiatan litbang. 

Sedangkan, untuk masalah SDM, negara-negara di Uni Eropa juga sudah memberikan fasilitas untuk kegiatan VET (vocational, education, and training) hingga pemberian suatu rezim pajak khusus bagi ekspatriat yang berkeahlian tinggi (high skill).

Tambahan lainnya, mendorong daya saing melalui sistem pajak pada dasarnya juga bisa dilakukan melalui pembenahan administrasi pajak. Beberapa hal sebenarnya sudah mulai dilakukan oleh pemerintah seperti penggunaan teknologi informasi yang lebih luas, adanya restitusi PPN yang dipercepat, dan sebagainya. 

Saya yakin, dengan pembenahan kebijakan pajak dan administrasi pajak yang tepat, daya saing Indonesia juga bisa meningkat. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi