Ini Tentang Zakat Saham...
berita
Ekonomika

Sumber Foto: dream.co.id

17 November 2017 16:00
Penulis
Zakat saham mungkin terdengar tak lumrah sebagian orang. Zakat dengan saham dan surat-surat berharga (obligasi) ini diinisiasi oleh PT Henan Putihrai Sekuritas (HP Sekuritas) bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Zakat saham dan obligasi ini merupakan bagian dari program Shadaqah dan Zakat Saham Nasabah (Sazadah) yang digagas oleh HP Sekuritas. Program ini diluncurkan bersamaan dengan pembukaan perdagangan saham di gedung Bursa Efek Jakarta, Senin (13/11/2017).

Ini adalah skema baru dalam zakat. Pun penawaran baru dalam bursa saham (exchange) di pasar modal. Proses membayar zakat dengan saham cukup mudah. Namun untuk dapat menggunakan fasilitas tersebut, investor harus terlebih dahulu menjadi nasabah HP Sekuritas. Setelah itu, investor akan mengisi formulir donasi untuk menentukan zakatnya, lewat saham atau dana tunai. HP Sekuritas akan melakukan transaksi sesuai dengan pilihan investor, tanpa dipungut biaya. Apabila zakatnya berupa saham, maka hanya kepemilikan saham saja yang berpindah, dari investor ke Baznas. Nantinya, pihak Baznas akan mengelola dana dari nasabah tersebut, dan disalurkan kepada para penerima zakat. Saham yang dizakatkan harus berasal dari Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan terdaftar di Jakarta Islamic Indeks (JII).

Lantas, bagaimana dengan pemilik saham konvensional? Bukankah dengan memfasilitasi pembayaran zakat dengan saham ini secara tidak langsung merupakan salah satu upaya HP Sekuritas untuk mengembangkan bisnisnya dengan menambah jumlah nasabah dan dana pengelolaan, khususnya di segmen syariah?

Saat ini, investor di pasar modal syariah Indonesia terbilang masih kecil ketimbang pasar modal konvensional. Meski begitu, tren pertumbuhan pasar modal syariah dalam 5 tahun terakhir ini cukup positif. Saat ini pemegang saham syariah mencapai 203.000 investor, naik 100 persen dari realisasi 2015 sekitar 100.000 investor. Jumlah produk reksadana syariah juga bertambah menjadi 172 reksadana, naik 192 persen dari realisasi 2012 sebanyak 58 reksadana.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK (SLIK OJK) tahun 2016, literasi pasar modal baru mencapai 4,4 persen, naik tipis dari 2013 sebesar 3,79 persen. Pada saat yang sama, hasil literasi pasar modal justru paling rendah ketimbang industri keuangan lainnya.

Menjadi pertanyaan, bisakah hadirnya zakat saham mempengaruhi mekanisme pengumpulan zakat ke depan, sekaligus meningkatkan jumlah nasabah dan pemegang saham di pasar modal syariah?

Lebih jauh lagi, apakah berzakat dalam bentuk saham dan obligasi sesuai dengan syariah? Saat berpidato membuka program zakat saham, Ketua Baznas menyatakan bahwa zakat saham mampu mengkoreksi dan membendung ekonomi kapitalisme sekaligus penguat ekonomi nasional. Lho, bukankah saham adalah praktik ekonomi kapitalisme? Bagaimana menjelaskan kontradiksi ini?

Atau jangan-jangan tren baru zakat saham ini hanya sekadar memanfaatkan sentimen agama yang belakangan ini kian membesar?

Atau inovasi zakat saham ini sengaja diambil untuk membendung arus ekonomi yang semakin neoliberal?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat dan Pelaku Ekonomi Syariah, Founder/Pendiri Kita Mart

Hadirnya Zakat Saham yang pada launching juga dihadiri oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan kemudian produk Zakat Saham ini bekerja sama dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),  pastilah produk tersebut sesuai syariah, karena telah dilakukan kajian fikih dan syariah oleh para profesor di bidang ekonomi syariah yang menjadi dewan pengawas syariah di BAZNAS. Untuk produk inovatif ini sah untuk diikuti oleh masyarakat, terutama para pemain saham.

Zakat atau Wakaf saham adalah produk derivatif atau turunan zakat dan wakaf akibat kreativitas yang dikembangkan oleh lembaga zakat maupun pihak ketiga yang menjadi mitra lembaga zakat tersebut dalam mengumpulkan zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf (ZISWAF).

Di satu sisi ini produk ini merupakan kreativitas HP Sekuritas untuk mengembangkan bisnisnya dan menambah jumlah nasabah dan dana kelolaan. Tapi di sisi lain juga membantu lembaga zakat dalam mengumpulkan dana ziswaf dari masyarakat.

Bagi para pemain saham mungkin akan berdampak dalam volatilitas saham di bursa, karena saham yang telah dimiliki oleh lembaga zakat baik dalam bentuk zakat atau wakaf secara hukum syariah tidak boleh diperjualbelikan karena telah menjadi milik Allah Ta’ala bila aqadnya wakaf. Tapi bila akadnya zakat maka harta tersebut menjadi milik ummat.

Lembaga zakat hanya boleh mengambil manfaatnya saja, dan tidak boleh memperjualbelikan sahamnya. Mengingat ini produk baru mungkin para pakar ekonomi syariah punya pandangan yang berbeda.

Saya khawatir zakat atau wakaf saham dan lainnya, khususnya wakaf yang sedang ramai diperbincangkan belakangan ini, nasibnya sama seperti bank syariah, ramai di awal kemudian kempes perlahan-perlahan. Bahkan ada istilah "kutukan 5 persen" untuk bank-bank  syariah di Indonesia. Bank syariah memang terus tumbuh tapi pasarnya mentok, tidak pernah lebih dari 5 persen.

Menurut saya, pertumbuhan produk syariah harus dibarengi dengan sosialisasi yang masif di masyarakat. Diiringi dengan menciptakan produk-produk  syariah yang memiliki value tinggi di mata masyarakat, serta didukung oleh teknologi yang mutakhir.  Dan jangan lupa, harus dibentuk muslim business ecosystem, yang nantinya bisa menjadi sebuah ekosistem masyarakat yang selalu care, baik dalam pelaksanaan maupun pengembangan dari ekonomi syariah. Tanpa itu ekonomi dan produk syariah hanya sekedar slogan dan nama belaka. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Akademisi dan Praktisi Ekonomi Syariah

Saya belum pernah mengetahui kebolehan membayar zakat berupa saham atau obligasi. Namun, bila yang dimaksud adalah saham atau obligasinya dijadikan uang untuk membayar zakat, tentu hal ini sangat lazim. Sama halnya jika yang dimaksud adalah apakah harta tersebut dalam bentuk saham dan obligasi harus dikeluarkan zakatnya, juga sangat lazim.

Sesuai dengan Al Qur’an di surah At Taubah ayat 60, bahwa ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yakni: Fakir (orang yang tidak memiliki harta), Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi), Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat), Mualaf (orang yang baru masuk Islam), Riqab (hamba sahaya atau budak), Gharim (orang yang memiliki banyak hutang), Fisabilillah (pejuang di jalan Allah), Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan). Itu prinsip penyaluran zakat, yakni diberikan kepada yang berhak menerima saja.

Jika kemudian ada inovasi yang dikembangkan dalam hal pengumpulan zakat, yang dengan inovasi tersebut pengumpulan dan pembagian zakat menjadi lebih menarik dan efektif, saya pikir tidak ada salahnya. Apalagi jika kemudian produk inovasi zakat tersebut juga mengikutsertakan pihak Badan Amil Zakat dan Shodaqoh (Baznas) yang telah memiliki kompetensi dalam pengelolaan zakat dan shodaqoh, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga hadir dalam launching-nya.

Namun begitu, saya masih belum berani mengatakan boleh-tidaknya, atau sah-tidak nya, berzakat lewat saham ini. Karena saya belum mengetahui seperti apa skema penerimaan zakat, pengelolaan, dan penyaluran zakat.

Bila yang dimaksud dana zakat dibelikan saham dan obligasi, maka saya makin tidak paham. Bukankah zakat itu diperuntukkan bagi 8 golongan? Kok dibuat beli saham dan obligasi?

Bila yang dimaksud, sebagian dana zakat dengan 4 kategori "fi", yakni: gharimin, riqab, ibnu sabil, dan fi sabilillah, diinvestasikan dulu dalam bentuk saham dan obligasi, lalu digunakan untuk kepentingan 4 golongan "fi" dalam waktu tertentu, maka dengan batasan tertentu masih dapat didiskusikan caranya. Sedangkan, bagi 4 golongan "li", yakni: fakir, miskin, amil, mualaf, tentu hal ini tidak dimungkinkan.

Jika skemanya seperti disebutkan dalam sinopsis watyutink.com, bahwa zakatnya berupa saham dipindah tangankan ke Baznas.  Lalu pihak Baznas jual sahamnya untuk mendapatkan uang. Kemudian uangnya dibagi dalam bentuk zakat ke 8 golongan tadi, saya pikir hal itu sangat riskan. Karena Baznas harus menjaga agar nilai saham tersebut tidak berkurang, atau tidak turun apalagi sampai nilainya jatuh. Dan ini yang paling penting, jangan sampai dengan skema ini Baznas kemudian menahan hak mustahik.

Sepengetahuan saya, DSN MUI juga belum pernah mengeluarkan fatwa untuk zakat saham sebagaimana yang diuraikan dalam sinopsis tersebut.

Namun saya asumsikan produk ini telah melalui prosedur meminta opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah yang ditugaskan DSN MUI di perusahaan HP, yang selanjutnya mendapatkan ijin OJK. Pihak baznas juga tentu telah melakukan serangkaian prosedur untuk memastikan kepatuhan syariah nya.

Jika ditanyakan apakah zakat saham ini disebut sebagai sebagai bisnis atau murni pelayanan? Saya masih belum berani menjawabnya (justifikasi). Karena saya belum mengetahui secara jelas seluk-beluk dari Zakat Saham yang dikembangkan oleh PT Henan Putihrai Sekuritas (HP Sekuritas) ini. Jadi saya tidak berani untuk menjawab/menyampaikan, apakah ini bisnis atau pelayanan. Pihak HP dan Baznas perlu melakukan sosialiasi lebih massif lagi ke masyarakat. Agar masyarakat dapat mengerti mengenai Zakat Saham ini.

Mengenai hal ini, mungkin lebih bijak jika ditanyakan langsung ke pihak HP Sekuritas maupun ke Baznas sebagai bagian dari proses tabayyun. Biar bisa menjelaskan secara detail seperti apa zakat saham tersebut dan bagaimana zakat saham tersebut dikelola, sehingga masyarakat bisa paham tentang zakat saham.

Dalam hal pengembangan bisnis, melakukannya dengan sentuhan sentimen agama adalah tidak melanggar prinsip syariah. Sah dan diperbolehkan. Karena hal tersebut juga dilakukan oleh produsen-produsen lain, seperti perusahaan sarung dan baju muslim. Juga perusahaan-perusahan travel. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF