Infrastruktur di Periode Kedua, Upaya Membangun Optimisme
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 25 October 2019 19:00
Penulis
Watyutink.com - Semangat Presiden Jokowi untuk melanjutkan program pembangunan infrastruktur nampaknya tidak kunjung padam. Pada pidato pelantikannya, Jokowi menyatakan, pembangunan infrastruktur akan diprioritaskan untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi. Juga, mempermudah akses kawasan wisata, lapangan keja baru, dan akselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Masalah infrastruktur adalah satu dari lima prioritas program kerja Kabinet Indonesia Maju selain pembangunan SDM, penyederhanaan kendala-kendala regulasi, birokrasi dan transformasi ekonomi.

Pembangunan infrastruktur besar-besaran pada kabinet Indonesia Kerja 2014-2019 telah dilaksanakan dengan anggaran mencapai Rp4.197 triliun dan memang ditargetkan agar tercipta ketersediaan infrastruktur untuk konektivitas semua wilayah.

Hasilnya, pemerintahan Jokowi periode pertama mengklaim berhasil membangun konektivitas infrastruktur yang salah satu indikatornya, adanya jembatan udara perintis kargo yang disebutkan sukses menurunkan disparitas harga lima bahan pokok untuk masyarakat di sejumlah daerah terpencil, tertinggal, dan belum terlayani moda transportasi, dan diklaim turun hingga 57,21 persen. Selain itu dibangun pula jalan tol trans Jawa, bandara, 19 pelabuhan laut, jalan raya, bendungan, LRT, MRT, smelter dan Kawasan Ekonomi Khusus.

Namun, tentu saja dibalik semua klaim keberhasilan, terdapat berbagai kelemahan yang disebutkan banyak pihak berpotensi menimbulkan kerugian negara. Proyek infrastruktur LRT Palembang untuk Asian Games beberapa waktu disebutkan merugi. Pembangunan LRT Palembang mengharuskan pemerintah mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp10 miliar per bulan sementara penerimaan per bulan hanya Rp1 miliar. Subsidi Rp9 miliar per bulan sampai saat ini belum terpecahkan.

Begitu pula, konon terdapat empat BUMN konstruksi yang terbebani utang karena harus membiayai kejar tayang proyek infrastruktur pemerintah (Merdeka.com,02/2019). Bandara Kertajati Sumedang dan tol trans Jawa yang sepi. Di sisi lain kasus korupsi infrastruktur juga kerap membayangi dengan aneka kecelakaan kerja berupa runtuhnya jembatan atau jalan layang yang sedang dibangun.

Belum lagi, program tol laut yang direncanakan untuk mengurangi disparitas harga kawasana barat dan timur Indonesia dengan menggelar armada tol laut, belum menampakkan hasil yang memadai. Keluhan tentang tol laut yang gagal menurunkan harga barang bermunculan di timur Indonesia, di antaranya kawasan Maluku Utara.

Indonesia, memang tertinggal di urutan ke lima dalam penyediaan infrastruktur diantara negara-negara ASEAN. Hanya berada di atas Vietnam dalam ketersediaan sarana publik tersebut. Riset dari We Are Social dan Hootsuite memberikan angka indeks 40,41 dari skor maksimal 100 untuk pembangunan infrastruktur jaringan dan telekomunikasi di Indonesia. Sementara Singapura paling maju di Asia Tenggara dengan indeks 76,43. Selanjutnya Malaysia berada di posisi kedua dengan indeks 53,11.

Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, anggaran infrastruktur dinaikkan sebesar 4,9 persen dari Rp399,7 triliun menjadi Rp419,2 triliun dalam RAPBN tahun 2020.

Agar pembangunan infrastruktur menemukan jalan terbaik dan meminimalisir segala dampak buruk, hal-hal apa yang harus diutamakan? Prioritas infrastruktur apa saja yang layak dikebut dan diselesaikan segera, mengingat banyak juga proyek strategis nasional (PSN) yang terpaksa dibatalkan karena kendala pembiayaan. Termasuk, bisakah diupayakan menekan bahan baku pembangunan infrastruktur yang diimpor dan mendayagunakan potensi nasional untuk bahan baku semen dan besi baja, misalnya.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Perihal infrastruktur, dapat diberikan beberapa pandangan, pertama, infrastruktur memang menjadi alat bagi kekuasaan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Karena hal itu yang menjadi dasar bagi pembangunan infrastruktur. Secara teori dan dasar keyakinan pemerintah sepertinya begitu.

Maka kemudian didoronglah investasi, keuangan, APBN dan sumber daya lain yang dapat dijangkau oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur. Akhirnya memang terkesan memaksakan diri, karena ternyata pembangunan yang digerakkan dengan habis-habisan itu tidak berdasarkan pada ketersediaan sumber daya ekonomi yang cukup.

Ujungnya, sumber daya yang dikerahkan untuk itu sebagian besar diambil dari utang. Karena kondisi Indonesia sekarang harus diakui tidak punya sumber daya finansial yang cukup. Semua pihak juga tahu kondisi itu.

Indonesia mengalami kesulitan keuangan karena semua lini mengalami defisit. Perdagangan sendiri defisit. Kalau perdagangan saja defisit maka pasti akan kesulitan cash flow. Kedua, APBN juga defisit, yang berarti pajak atau penerimaan negara dengan pengeluaran negara menjadi defisit, artinya tidak terpenuhi. Ketiga, neraca transaksi berjalan (CAD) juga mengalami defisit. Itu artinya dana yang masuk dibandingkan keluar dari Indonesia lebih banyak yang keluar. Akhirnya kita tidak mempunyai tabungan nasional, tidak ada sumber daya finansial untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Meskipun sudah diupayakan lewat jalan berutang, tetap saja dana yang keluar akan lebih banyak.

Kondisi besar pasak daripada tiang itu tidak memungkinkan untuk memaksakan pembangunan infrastruktur tersebut.

Maka akhirnya karena APBN, perdagangan dan current account semua defisit, infrastruktur yang dibangun menjadi tidak punya dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya teori dasar tadi bahwa pembangunan infrastruktur diperuntukkan untuk menggerakkan pembangunan ekonomi menjadi tidak tercapai.

Pertumbuhan ekonomi kita juga tetap stagnan bahkan agak menurun pada 2019. Pada 2020 mendatang, akan bertemu antara perekonomian kita yang defisit dengan perlambatan ekonomi dunia yang bisa menyebabkan resesi ekonomi. Untuk ekonomi dalam negeri sendiri akan mengarah ke krisis ekonomi.

Kalau sekadar resesi akan dihadapi oleh semua negara karena konjungtur ekonomi ke bawah. Tetapi bagi Indonesia resesi itu akan bisa menjadi krisis. Hal itu terjadi karena di dalam negeri tidak ada yang bisa melakukan counter cyclical policy atau kebijakan untuk melawan resesi. Maka yang terjadi adalah resesi akan mengalir begitu saja menjadi krisis.

Berdasarkan kondisi tersebut, bagi pemerintah diperkirakan akan tetap menempuh kebijakan pembangunan seperti pada periode kesatu, dan tetap akan mempush sumber-sumber daya keuangan yang diperoleh dari utang. Utang BUMN, swasta ataupun utang APBN. Ketiga-tiganya akan berusaha mengambil sumber-sumber utang.

Kemudian, pemerintah juga mungkin akan mengambil kebijakan untuk memaksa publik menabung dengan model tabungan wajib. Contohnya asuransi BPJS, itu adalah asuransi atau tabungan wajib. Publik dipaksa membayar “tabungan” wajib BPJS. Menurut saya itu paksaan.

Kedua, misalnya dengan tabungan wajib bagi buruh untuk tabungan perumahan. Kemudian, akan banyak lagi bentuk tabungan bagi rakyat untuk “menabung” tapi sifatnya wajib.

Seterusnya, langkah pemerintah mungkin akan lebih keras untuk mengambil pungutan. Misalnya pungutan sertifikasi halal. Semua produk harus halal mulai dari dompet, sepatu, mainan semua harus halal. Bahjan nanti akan “digeber” jika tidak menggunakan produk halal maka akan dipidana. Untuk STNK juga akan mengarah jika pengguna motor atau mobil tidak membayar STNK maka kendaraan akan disita oleh negara. Jadi bentuknya penyitaan aset-aset yang tidak memenuhi kewajiban pajak. Pajak bukan lagi masalah perdata tapi akan menjadi pidana.

Jadi intinya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur ke depan, akan dilakukan upaya pencairan dana lewat utang bagi BUMN, APBN dan swasta, kemudian akan dilakukan kebijakan wajib untuk menabung bagi publik dan terakhir semua pungutan seperti pajak akan didorong ke arah pidana dan bukan lagi soal perdata. BPJS sendiri karena Undang-undang nya wajib, maka bagi siapa yang tidak ikut program tersebut terbuka peluang untuk dipidana.

Pemerintah ke depan diperkirakan kesulitan cashflow, karena resesi dunia berpengaruh. Lagipula sebetulnya di tengah resesi tersebut dana-dana yang selama ini digunakan dimana saja di sektor perbankan dan lain-lain, akan menjadi “rebutan” global termasuk yang ada di Indonesia. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Pembangunan Infrastruktur era Pemerintahan Jokowi I secara umum relatif telah memperbaiki Index Performa Logistik (IPL). Menurut World Bank, IPL Indonesia naik dari no 63 menjadi no.43 pada tahun 2018. Tapi IPL tersebut masih kalah dibandingkan Thailand (32), Vietnam (39) dan Malaysia (41).

Yang jadi masalah adalah di samping adanya time lag dalam dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat, juga beban utang BUMN serta rasio Utang LN Pemerintah tehadap PDB yang hampir 30 persen, yang kalau ditambah utang Korporasi (BUMN dan Swasta) sudah melebihi 60 persen. Ini akan berdampak lebih jauh terhadap stabilitas kurs rupiah, inflasi dan pada gilirannya terhadap kerentanan perekonomian nasional termasuk adanya gejala deindustrialisasi dimana kini sharenya tinggal 19 persen. Padahal waktu pemerintahan Orba sharenya mndekati 30 persen. Belum lagi dampak pngurangan angaran Kementerian-kementerian maupun non Kementrian yang menekan konsumsi masyarakat maupun belanja pemerintah, sehingga pada gilirannya juga menekan potensi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan demikian, untuk periode II pemerintahan Jokowi, meski akan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur karena memang IPL kita tertinggal, tapi harus dilakukan penajaman prioritas termasuk  mnunda rencana pemindahan ibu kota. Hal ini karena disamping menghadapi beratnya tekanan Utang LN yang sudah lampu kuning, juga tekanan terhadap daya beli masyarakat. Sementara bayangan resesi dunia akibat perang dagang AS vs China yang diramalkan masih belum reda sampai 2-3 tahun ke depan.

Pemerintahan Jokowi II benar-benar menghadapi tekanan berat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Di tahun 2019, jarak Jakarta dan Surabaya dapat ditempuh via jalan darat dalam waktu 9-10 jam. Ini jauh berkurang dari waktu sebelumnya yang bisa mencapai 14-15 jam. Pemangkasan waktu tempuh itu berkat jalan tol yang membentang di bagian utara dan tengah pulau Jawa. Pembangunan infrastruktur jalan tol di masa pemerintahan periode pertama Jokowi, suka atau tidak suka telah memberi kenyataan percepatan jarak tempuh yang berpengaruh pada perekonomian. 

Meski demikian memasuki pemerintahan periode kedua Jokowi, pembangunan infrastruktur ternyata diketahui memiliki sejumlah permasalahan. Permasalahan setiap infrastruktur tersebut memang tidak dapat digeneralisasi namun ada pula yang dapat ditarik benang merahnya karena pembangunan infrastruktur sejatinya berbasis ekonomi. Beberapa masalah umum yang sering ditemui dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah pendanaan, pengadaan lahan, regulasi, dan perencanaan. 

Masalah pendanaan menjadi kendala karena meski infrastruktur memerlukan dana besar. Hal inilah yang sering menjadi masalah karena tidak semua infrastruktur menarik secara bisnis bagi swasta. Pada kondisi-kondisi tersebut pemerintah mengerjakan pembangunan infrastruktur atas nama kepentingan rakyat. Namun sekali lagi dana yang dipunyai pemerintah juga terbatas sehingga menjadi penting: penetapan prioritas pembangunan infrastruktur serta upaya kreativitas skema pendanaan yang melibatkan pihak strategis. Skema PINA, KPBU dan Blended Financed harus terus dilakukan di periode kedua Jokowi dengan menitikberatkan pada promosi proyek infrastruktur yang sudah berhasil didanai oleh skema-skema tersebut. Hal ini penting untuk membuktikan kepada pihak strategis agar mau partisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. 

Pengadaan lahan memang menjadi masalah utama di lapangan saat pembangunan infrastruktur. Kiranya berbagai pengalaman masa lalu dapat menjadi pelajaran bagi pemerintahan periode ke dua Jokowi agar dapat mengantisipasi berbagai risiko yang dapat muncul dalam proses pengadaan lahan pembangunan infrastruktur. Terkhusus payung hukum yang komprehensif terkait pengadaan lahan yang melibatkan semua sektor pembangunan dan memberi jawaban terhadap partisipasi masyarakat untuk mendukung pembangunan infrastruktur, misalnya penyerahan tanah adat untuk pembangunan infrastruktur. 

Regulasi masih menjadi PR besar bagi pemerintahan kedua Jokowi dalam pembangunan infrastruktur karena masih sering ditemui masalah di lapangan tekait pembebasan lahan juga hal teknis pembangunan infrastruktur lainnya. UU Nomor 12 Tahun 2012 dan turunannya Perpres Nomor 71 Tahun 2012 perlu juga dicermati pelaksanaannya di lapangan selama ini, apabila terjadi hal-hal yang memang belum diantisipasi dalam regulasi tersebut maka sebaiknya dilakukan penyempurnaan regulasi terkait. 

Masalah perencanaan pembangunan infrastruktur kiranya benar-benar dapat diperbaiki dalam pemerintahan periode kedua Jokowi. Publik masih mencatat bagaimana hiruk pikuk rencana pembangunan infrastruktur energi listrik 35.000 MW yang melibatkan anggota kabinet JKW-JK. Dan sampai sekarang belum lagi terdengar evaluasi pembangunan listrik 35.000 MW tersebut yang telah memakan korban direktur PLN harus berurusan dengan KPK. Belajar dari hal tersebut menjadi penting perencanaan pembangunan infrastruktur yang diusahakan bebas dari intervensi berbagai kepentingan kelompok atau jangka pendek. 

Pada pemerintahan periode pertama Jokowi sudah dilakukan pembangunan infrastruktur secara masif dan memang sudah ada yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun demikian menjelang masuk ke dalam pemerintahan periode kedua Jokowi, perlu diperbaiki berbagai kelemahan yang ada mulai dari perencanaan, pendanaan, regulasi dan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur, terlebih ada proyek besar menanti yaitu: Pembangunan ibu kota baru di Penajam Passer Utara, Kaltim. Di mana ada gula pasti mengundang semut. Semoga rakyat yang mendapatkan gula dari pembangunan infrastruktur di pemerintahan periode kedua Jokowi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekretaris Dewan Pakar PA GMNI

Kabinet Indonesia Maju di Era revolusi industri 4.0 akankah berjalan sesuai Pancasila sebagai the way of life bangsa?

Di periode pertama pemerintahan Jokowi, telah berhasil membangun infrastruktur besar-besaran termasuk infrastruktur energi, transportasi, telekomunikasi dan air, namun tentu saja masih banyak infrastruktur yang harus dibangun dan memerlukan dana cukup besar sehingga pada periode kedua pemerintahan akan menaikkan anggaran untuk infrastruktur pada tahun 2020 menjadi lebih dari Rp419 triliun. 

Namun tentu saja hal ini belum akan mampu meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. 

Oleh karena itu pada periode kedua disamping meneruskan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka diharapkan pemberantasan korupsi dan penertiban aparat pemerintahan dan birokrasi harus ditangani lebih serius lagi serta iklim usaha/sistem ekonomi harus dirubah secara mendasar. sebab bila tidak, maka pembangunan yang cepat tentu akan menimbulkan kebocoran/korupsi yang besar.

Era revolusi industri 4.0 atau Era Disruption penuh ketidakpastian kompleksitas ambiguitas di mana terjadi lompatan besar industri menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk hal ini perlu masyarakat diberikan pemahaman tentang Masyarakat 5.0 dengan alat-alat produksi seperti internet on things, Artificial intelligent, big data dan robotik yang tentunya bertujuan harus mampu menyelesaikan masalah sosial yang kompleks dengan mengintegrasikan sistem dunia maya dan dunia nyata. Juga harus mampu mengembangkan pembangunan ekonomi yang didasari sosial kultural. 

Masalah ini hanya akan bisa di atasi apabila generasi muda sebagai pemilik masa depan bangsa mampu berpikiran kritis analitis dan kreatif, tentu saja dengan guru-gurunya yang mampu mengarahkan anak didik mencari solusi bersama dan memberikan nilai nilai baru dalam kehidupan. 

Pancasila sebagai jalan hidup bangsa adalah suatu sistem yang bertujuan mensejahterakan rakyatnya diawali dengan membangun petani sejahtera dengan landasan strategis Trisakti sesuai dengan ajaran Bung Karno yaitu pembangunan harus terpikul dan dipikul oleh kultur dan natural-nya bangsa. 

Dengan demikian seharusnya lah pemerintahan kabinet Jokowi Indonesia Maju untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui teknologi digital lebih fokus kepada tujuan wisata dunia dan pembangunan kedaulatan pangan, agar menjadi gudang pangan dunia dengan menyiapkan inovator-inovator terutama inovator incorporated yang akan mengimplementasikan di desa dan pinggiran kota, serta menyiapkan data data terpadu,  pemerintahan yang transparant, UMKM dan ekonomi kreatif serta merubah sistem ekonomi konglomerasi dengan pembentukan Undang-undang Anti Trust

Bila kita lihat komposisi kabinet Indonesia maju, maka mungkinkah cita-cita proklamasi sesuai dengan tujuan Pancasila sebagai the way of life dari bangsa Indonesia akan bisa terbangun? Inilah BIG QUESTION?

Kesemuanya hanya  sampai pada keinginan saja (Want to do not know how to make ), hanya omong kosong hanya, lips service bila Undang-undang Pokok Agraria No 56 tahun 1960 tidak berani di IMPLEMENTASIKAN.    
                     
Karena 10 tahun kedepan DUNIA akan sangat membutuhkan buah-buahan dan pangan.

Maka apa yang akan terjadi kita akan Loss atau jadi Winner

Untuk dipikirkan bersama. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF