Infrastruktur Dikebut, Investor Disambut, Kedaulatan Direnggut?
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 18 July 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Visi Indonesia yang disampaikan Presiden Joko Widodo baru-baru ini menempatkan pembangunan infrastruktur di urutan pertama dari lima agenda besar yang akan dijalankan selama pemerintahannya pada periode kedua 2019-2024.

Pembangunan infrastruktur sudah menjadi prioritas pada periode pertama pemerintahan Jokowi dengan kenaikan anggaran yang fantastis nyaris 100 persen. Pada 2015, alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur baru Rp256,1 triliun, maka pada tahun ini jumlahnya membengkak menjadi  Rp415 triliun.

Namun tidak seperti pada periode pertama, ada prioritas lain pada periode kedua kali ini, seperti disampaikan Jokowi, yakni pembangunan sumber daya manusia. “Kita akan memberikan prioritas pembangunan kita pada pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan.”

Agenda besar pembangunan SDM yang juga menjadi prioritas tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit seperti halnya pembangunan infrastruktur. Lalu, bagaimana membagi anggaran dalam APBN agar semuanya bisa didanai? Tidak ada kenaikan anggaran yang signifikan dalam APBN, tetapi program yang didanai justru bertambah.

Kondisi anggaran yang terbatas bak sebuah sarung, ditarik ke kepala, kaki terlihat. Ditarik ke kaki, kepala terlihat. Alokasi yang lebih besar kepada pembangunan infrastruktur akan mengurangi jatah pembangunan SDM. Begitu juga sebaliknya.

Menyadari keterbatasan anggaran dan kemampuan perbankan nasional untuk memberikan pinjaman bagi pembangunan infrastruktur, pemerintah mengeluarkan jurus pembiayaan infrastruktur non-utang. Apakah  hal ini dapat diartikan utang negara yang ada sudah tidak memberikan ruang lagi bagi pemerintah mencari pinjaman baru?

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menciptakan sumber pembiayaan alternatif melalui pencarian investor yang difasilitasi melalui Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) Center dibawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Mengapa harus ada lembaga baru?  Bagaimana dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal, apakah tidak tumpang tindih?

Unit ini dibentuk secara khusus untuk fokus menjalin kerja sama dengan investor yang ingin berinvestasi di Indonesia dalam melakukan pembiayaan kreatif selain utang atau dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaga ini menjadi enabler, yang berfungsi memfasilitasi investor pemilik dana dengan badan usaha yang memiliki proyek. Pembiayaannya bersifat mandiri, non-utang, melalui penyertaan ekuitas atau modal. Apakah dengan begitu pemerintah menjaminkan proyek yang didanai kepada investor? Apakah hal ini tidak mengancam kedaulatan negara?

Pemerintah menyatakan investasi melalui PINA tergolong aman dan menjanjikan imbal hasil yang tinggi dibandingkan dengan bermain di pasar keuangan dengan prediksi rata-rata internal rate of return di atas 13 persen.  Apakah tawaran ini tidak menjadi kanibal bagi surat utang pemerintah?  

Proyek infrastruktur bersifat jangka panjang. Sumber pendanaannya pun harus bersifat jangka panjang agar cocok dengan profil proyek yang didanai. Apakah sasarannya hanya investor asing atau pemerintah akan memanfaatkan juga dana lokal yang ‘nganggur’ seperti BPJS Ketenagakerjaan, dana haji, dana pensiun, dan asuransi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

Skema pembiayaan pembangunan bermacam-macam seperti utang, investasi, dan funding. Pemerintah mencoba beberapa skema seperti yang selama ini dijalankan. Namun yang sering dilupakan seberapa besar manfaatnya dan mana yang lebih efektif untuk Indonesia.

Bermacam-macam skema pendanaan tidak menjadi masalah sepanjang persyaratan dan konsekuensinya di balik skema tersebut dipelajari dengan baik. Utang luar negeri, misalnya, di dalamnya ada commitment fee, technical assistant yang jika dihitung jatuhnya lebih mahal dari suku bunga komersial, walaupun judulnya soft loan.

Skema pembiayaan tersebut harus sesuai dengan  jenis proyek yang didanai. Jika investornya China maka yang akan dibangun lebih banyak infrastruktur. Yang harus dievaluasi adalah seperti apa infrastruktur yang didanai dan apakah ada agenda dibalik pendanaan tersebut.

China mulai membangun fondasi kekuatan ekonomi dunia seperti halnya dulu AS sebelum dolar AS menjadi mata uang dunia. Di antaranya yang dibangun China adalah jaringan kekuatan ekonomi melalui Belt and Road Initiative. Agar jaringan kekuatan itu terkoneksi maka China harus membangun infrastruktur.

Oleh karena itu infrastruktur yang dibangun apakah hanya untuk meningkatkan jalur perdagangan bagi China atau memberikan kemanfaatan terhadap nilai tambah komoditas Indonesia. Kalau memang Indonesia membutuhkan infrastruktur maka diprioritaskan pada proyek yang bisa mempercepat investasi di sektor manufaktur, bukan sekadar konektivitas dengan membangun jalan tol.

Konektivitas antardaerah memang penting sepanjang daerah yang tersambung menghasilkan barang.  Langkah pertama harus ada produksi dulu sehingga yang dibutuhkan adalah infrastruktur untuk peningkatkan produktivitas di sektor manufaktur.

Skema pembiayaan bisa berbentuk apa saja. Yang perlu dilihat apakah pendanaan tersebut digunakan untuk sektor komersial atau strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti air, energi  yang merupakan sektor vital yang seharusnya tidak melalui skema penyertaan saham atau ekuitas. Tidak bisa disamaratakan.

Sejak Orde Baru kita sudah tergantung kepada pendanaan dari luar negeri. Yang harus menjadi catatan kalau meminjam utang dari luar negeri untuk menambah kapasitas dalam negeri dan kapasitas fiskal. Tetapi yang terjadi rasio pajak Indonesia hingga saat ini stagnan di 10 persen. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Universitas Bina Nusantara

Dengan tingkat bunga 6,75  persen maka ada selisih margin 6,25 maka tawaran internal rate of return 13 persen menarik bagi investor dengan perhitungan risk premium 6,25 persen, di atas standard risk premium 4-6 persen.

Namun dalam situasi saat ini investor menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Sekalipun ada pertemuan antara Joko Widodo – Prabowo Subianto, masalah tidak selesai di situ saja. Sekalipun risk premiumnya menarik, investor masih berpikir dua kali, kecuali risk premiumnya sebesar 8 persen.

Kehadiran PINA Center tidak bertabrakan dengan surat utang yang dikeluarkan pemerintah karena seperti obligasi dikeluarkan dengan periode tertentu dan dibayarkan oleh pemerintah, sementara pembiayaan melalui penyertaan equity dibayar oleh hasil dari proyek tersebut, bukan pemerintah.

Ada risiko bagi pemilik dana yang menginvestasikan modalnya melalui penyerataan ekuiti jika proyek yang dibiayai macet. Berbeda dengan obligasi, tidak ada risiko proyek macet. Investor bisa menikmati kupon secara periodik, karena ekuivalen dengan utang. Risiko equity juga tidak dibagikannya deviden oleh pemegang saham. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)