Inflasi Bayangi Selebrasi Akhir Tahun
berita
Ekonomika
Sumber Foto : harnas.co 15 November 2018 18:30
Penulis
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyampaikan sejumlah analisis dan catatan kritis mengenai kemungkinan  inflasi pada akhir tahun yang disebabkan oleh gejolak harga pangan.

Lembaga ini mencatat setiap menjelang akhir tahun acap kali harga pangan mengalami lonjakan. Dalam delapan tahun terakhir, inflasi pada bulan Desember untuk bahan makanan selalu lebih tinggi dari inflasi umum. Harga bahan pangan biasanya mulai merangkak naik di bulan November, sebelum mencapai puncaknya pada bulan Desember.

Kondisi tersebut membuat capaian inflasi volatile food (barang bergejolak) pada Oktober 2018 sebesar 0,17 persen pada bulan berjalan  tidak cukup menjadi indikasi akan stabilnya harga pangan hingga penghujung tahun. Justru,  volatile food biasanya mengalami deflasi pada bulan Oktober.

Penyebab utama inflasi pangan di akhir tahun umumnya adalah momentum hari raya keagamaan dan libur akhir tahun. Namun, apa pun penyebabnya yang diperlukan masyarakat adalah kepastian akan stabilnya harga-harga.

Oleh karena itu, pengambil kebijakan tidak dapat terus berlindung dengan alasan kedua momen tersebut secara terus-menerus. Harus ada keseriusan dari pemerintah untuk memutus siklus dan mencari solusi agar harga pangan di akhir tahun lebih terkendali. Potensi surplus beras yang menjadi penyumbang bobot terbesar dalam komponen inflasi, sebesar 2,85 juta ton tahun ini harus dipastikan dapat meredam gejolak inflasi pangan.

Namun apakah pemerintah dapat menjamin hal  ini terjadi? Masalahnya, inflasi harga yang diatur Pemerintah (administered price) dan inflasi barang bergejolak kerap menjadi pemicu lonjakan inflasi di Indonesia, tidak hanya harga pangan.

Pemicu melonjaknya inflasi harga barang yang diatur pemerintah biasanya dipicu oleh kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL). Sementara inflasi barang bergejolak kerapkali terjadi ketika permintaan bahan pangan dan makanan jadi mengalami lonjakan menghadapi hari raya Idul Fitri dan akhir tahun, yakni Natal dan Tahun Baru.

Jika melihat faktanya pada tahun ini, inflasi dipicu oleh mulai naiknya inflasi inti dan inflasi barang bergejolak. Depresiasi nilai tukar rupiah mendorong tingkat inflasi inti. Ketika rata-rata nilai tukar rupiah melonjak pada bulan Juli menjadi Rp 14.414 per dolar AS, inflasi inti ikut melonjak ke level 0,41 yang merupakan angka tertinggi sepanjang Januari -  Oktober 2018. Inflasi barang bergejolak terutama terjadi karena lonjakan beberapa komoditas bahan pangan.

Hingga Oktober 2018, inflasi harga yang diatur pemerintah memang bergerak relatif rendah dan stabil, karena pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi dan TDL,  sehingga inflasi harga yang diatur pemerintah bergerak lebih stabil dan lebih rendah dibandingkan dengan 2017.

Namun untuk bahan makanan dan makanan jadi seperti beras, daging, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bumbu dapur yang menjadi  pemicu langganan inflasi barang, bergejolak. Pada  2018, beras menjadi polemik tersendiri karena data pangan yang tidak akurat, sementara harga telur dan daging ayam ras  terus mengalami peningkatan sejak Mei  hingga puncaknya terjadi di bulan Juli 2018 yang disebabkan kurangnya pasokan.

Melihat kecenderungan yang terjadi, bukan tidak mungkin akhir tahun akan diisi dengan berita-berita mengenai inflasi. Tetapi apakah pemerintah sudah mengantisipasi hal ini? Jika sumbernya  ada pada pangan, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah?

Apakah pemerintah harus melakukan impor agar dapat mengendalikan inflasi? Tapi jika ini dilakukan bukankan akan makin memperbesar defisit transaksi berjalan? Di sisi lain, diperkirakan akan terjadi surplus beras, namun apakah ini menjadi jaminan inflasi terjaga?  Bagaimana jika datanya tidak akurat?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF

Jika melihat data yang ada perlu diwaspadai peningkatan inflasi akhir  2018. Berdasarkan pola pergerakan data time series, memasuki November, inflasi barang bergejolak akan meningkat dan kembali menurun di Januari. Hal ini berpotensi besar terulang kembali di akhir 2018 sehingga perlu dilakukan antisipasi agar lonjakannya tidak terlalu tinggi.

Sungguh pun tren jangka panjang inflasi global secara umum menurun, pemerintah tetap mengklaim cukup rendahnya inflasi umum sebagai sebuah keberhasilan pengendalian harga. Sayangnya, dibalik inflasi umum yang hingga Oktober sebesar 3,16 persen (year on year) yang relatif rendah tersebut terdapat komponen inflasi volatile food yang angkanya masih jauh lebih besar, yaitu 4,48 persen.

Lebih tingginya komponen inflasi volatile food ini disebabkan oleh belum cukup stabilnya harga-harga bahan makanan yang mendominasi komponen ini.  Pemerintah perlu lebih fokus pada kebijakan pengendalian inflasi volatile food agar daya beli masyarakat dapat terjaga.

Inflasi yang relatif rendah saat ini terjadi karena laju daya beli yang juga rendah. Inflasi rendah akan dapat merepresentasikan keberhasilan pengendalian harga jika beriringan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat pesat.

Persoalannya, inflasi yang relatif rendah saat ini tidak diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif, sehingga rendahnya inflasi lebih mencerminkan laju daya beli yang juga rendah. Padahal porsi pendapatan terbesar masyarakat dibelanjakan untuk pangan, terutama golongan menengah ke bawah. Jika Pemerintah tidak mampu menjaga stabilitas harga pangan, maka implikasinya akan lintas sektor, permintaan produk non pangan pun akan ikut terkoreksi karena lemahnya daya beli.

Daya beli yang terkoreksi selanjutnya akan menggerogoti pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan mesin pertumbuhan yang paling dominan di Indonesia adalah konsumsi rumah tangga swasta. Pertumbuhan ekonomi yang ‘terperangkap’ di angka 5 persenan meskipun suntikan belanja pemerintah terus ditingkatkan, menandakan daya stimulasi anggaran yang lemah. Efeknya kemudian menjalar mulai dari semakin tertundanya eksekusi investasi karena wait and see, hingga peringkat kemudahan berusaha yang terkoreksi.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengamankan harga pangan agar daya beli tidak stagnan dan sektor-sektor non pangan dapat tumbuh subur bak jamur di musim hujan sehingga upaya akselerasi perekonomian menjadi kenyataan.

Dalam menjaga ketersediaan pangan untuk mencukupi kebutuhan domestik, impor pangan memang tidak dilarang. Namun persoalannya, tingkat ketergantungan impor sejumlah bahan pangan kian mengkhawatirkan. Pada beberapa situasi, impor dilakukan saat atau mendekati panen serta tidak direncanakan dengan baik. Perlu reorientasi kebijakan pangan secara menyeluruh agar ketercukupan pangan tidak bergantung pada impor.

Impor harus diminimalkan, dilakukan secara selektif untuk mengurangi defisit transaksi berjalan di tengah ekspor kita yang tertekan. Dalam situasi ketidakpastian global yang meningkat saat ini, upaya meminimalkan impor guna mengurangi defisit transaksi neraca berjalan harus diupayakan salah satunya dari mengurangi ketergantungan impor pangan dengan kebijakan yang terarah dan terencana dengan baik.

Akibat kebutuhan impor pangan yang cukup tinggi, permintaan valas pun meningkat. Sejak 2007 hingga saat ini, neraca perdagangan hasil pertanian selalu mengalami defisit. Dengan laju ekspor yang lebih rendah dari impor saat ini, peningkatan permintaan valas tersebut turut mengguncang stabilitas kurs rupiah. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

Ketiadaan data pangan yang akurat menjadi kendala pemerintah dalam memitigasi kenaikan harga pangan. Akurasi data diperlukan agar perencanaan pengadaan,  baik penyerapan oleh BULOG atau impor, menjadi terukur. Jangan sampai polemik pro kontra impor vs tidak impor beras terjadi di internal pemerintah, yakni dalam kabinet kerja dan terekspose ke publik. Eksposure tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kurang cakap dalam mengatasi manajemen pangan nasional.

Memang polemik data pangan akhirnya berakhir dengan rilis produksi beras dari BPS yang menunjukkan adanya potensi surplus beras 2,85 juta ton pada tahun ini. Namun surplus tersebut akan tercapai apabila produksi beras November -Desember 2018 sesuai target, yakni masing-masing 1,5 juta ton.

Masalahnya, mencapai target produksi beras pada November – Desember 2018 masing-masing sebesar 1,5 ton berat. Akhir tahun adalah musim tanam raya, bukan panen raya. Selain itu, ancaman banjir akibat musim hujan menjadi salah satu faktor penyumbang gagal panen.

Selain itu, surplus beras bukan jaminan harga beras stabil. Meski di prediksi surplus, ada dua hal yang perlu diperhatikan, pertama aksesibilitas. Pasokan ada, namun tidak tersedia di pasaran. Tren harga tinggi di akhir tahun menjadi moral hazard oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mencari rente dengan penimbunan. Ketegasan satgas pangan diperlukan untuk antisipasi moral hazard yang bisa muncul.

Kedua, pasokan ada, tapi Bulog terkendala melakukan penyerapan gabah di masyarakat. Bulog memiliki ketentuan dalam menyerap beras seperti kadar air dan harga. Tidak semua beras yang ada di masyarakat bisa diserap Bulog. Pemerintah perlu mengupayakan langkah strategis mitigasi kenaikan harga.

Hal-hal yang perlu diusahakan oleh pemerintah untuk memitigasi kenaikan harga pangan yakni dengan memastikan produksi beras November dan Desember sesuai target. Pemerintah perlu memperhatikan daerah-daerah yang akan panen pada bulan tersebut guna memastikan panen berhasil dengan cara pengendalian hama dan mitigasi banjir. Di samping itu, harus dipastikan stok beras gudang Bulog  minimal 1,5 juta ton per bulan.

Pemerintah juga perlu menyusun neraca beras lebih akurat, up to date, dan dinamis. Pemerintah tidak berhenti pada menyediakan data produksi beras. Tapi juga data peredaran beras dengan memantau jumlah beras yang keluar dari penggilingan padi. Yang terakhir ini bisa lebih valid dalam memastikan pasokan beras per bulan dalam rangka penyusunan neraca beras yang lebih baik. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan