Industrialisasi Tanpa Pabrik, Mungkinkah?
berita
Ekonomika
Sumber Foto : market-demon.com (gie/watyutink.com) 28 August 2018 19:30
Penulis
Defisit transaksi berjalan menjadi momok bagi perekonomian nasional. Setiap Badan Pusat Statistik mengumumkan defisit transaksi berjalan atau defisit neraca perdagangan, dalam nilai yang sedikit maupun banyak, timbul sentimen negatif di pasar uang maupun pasar ekuiti.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rupiah terjerembab begitu mendengar Indonesia mengalami defisit. Pasar pun bertanya-tanya ada apa dengan ekonomi Indonesia. Bukankah indikator makro ekonomi baik-baik saja? Apa yang salah dengan kebijakan pemerintah? Bukankah pemerintah sudah mengeluarkan paket kebijakan yang sudah sedemikian banyak?

Tentu masih banyak pertanyaan yang ada dalam benak para pelaku pasar. Sampai akhirnya muncul jawaban beragam dari pemerintah maupun pihak lain terkait dengan defisit transaksi berjalan. Satu benang merah dari banyak jawaban adalah bahwa Indonesia belum mampu meningkatkan ekspor lebih tinggi dari impor sehingga terjadi defisit.

Sebagian kalangan menilai meningkatkan ekspor harus lebih diutamakan karena dapat menjamin keberlanjutan (sustainability) ekspor sehingga bisa meraih surplus dalam perdagangan. Pembatasan impor bisa juga dilakukan tetapi ia menjadi pilihan jangka pendek .

Sayangnya, mesin ekspor masih lemah. Indonesia kurang memiliki industri berorientasi ekspor. Yang terjadi justru deindustrialisasi dimana peran industri terhadap pembentukan produk domestik bruto turun menjadi sekitar 20 persen dari sebelumnya sekitar 30 persen.

Belakangan Presiden Joko Widodo membuat pernyataan yang kurang mendukung ditingkatkannya industrialisasi di Indonesia. Dalam acara Young On Top National Conference 2018 dengan para pebisnis start-up muda, Jokowi mengatakan menjadi pengusaha sukses dengan memiliki banyak aset tetap seperti pabrik dan kantor tidak perlu lagi saat ini.

Apakah Indonesia tidak memerlukan pabrik lagi yang bisa menjadi mesin ekspor? Apakah Indonesia tidak perlu membuka lapangan kerja baru? Bukankah kemiskinan masih banyak di Indonesia sehingga perlu lapangan pekerjaan? Bukankah sektor formal seperti bekerja di pabrik masih lebih baik dari sektor informal?

Memiliki pabrik dan kantor yang memberikan gengsi tersendiri dan menilainya sebagai sesuatu yang sangat prestisius, menurut Jokowi, adalah masa lalu seiring perkembangan teknologi digital yang begitu cepat atau biasa disebut sebagai revolusi industri 4.0.

Dia mencontohkan saat memulai bisnis dan mempunyai sembilan pabrik sudah merasa gagah. Namun kini tidak perlu lagi memiliki pabrik besar-besar. Usaha yang tepat di era digitalisasi, menurutnya, adalah ide dengan brand value yang tinggi, sehingga aset seperti pabrik tidak diperlukan lagi.

Dia mencontohkan kisah sukses para pendiri startup unicorn di Indonesia, seperti Bukalapak, Go-Jek Indonesia, Tokopedia, dan Traveloka yang berhasil mengkolaborasikan ide dengan teknologi.

Pebisnis start-up muda diminta untuk mengejar pertumbuhan tinggi walau hanya dengan berjualan kopi. Dimulai dari satu tempat, membangun merek, lalu membuka cabang dimana-mana. Intinya pada ide dan gagasan.

Dengan pernyataan presiden tersebut apakah Indonesia tidak memerlukan industrialisasi? Bagaimana dengan persaingan Indonesia di tingkat global? Bagaimana Indonesia mempersiapkan tenaga kerja di era industry 4.0?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yang perlu kita kejar adalah bagaimana kita bisa memperbaiki industri. Kita sedang mengalami deindustrialisasi. Kalau dulu kontribusinya terhadap GDP hampir 30 persen, sekarang tinggal 20 persen. Industri ini penting sekali untuk menopang dari sisi perdagangan internasional.

Ekspor kita selama ini terkendala dari sisi produksi, karena industri yang mandek. Dengan ekspor yang berkinerja tidak baik menyebabkan tekanan terhadap rupiah. Ada currency deficit, sehingga rupiah kita menjadi sangat rentan.

Turki dan Argentina mengalami krisis karena currency deficit, current account , dan naiknya utang pemerintah atau utang luar negeri. Tren ini sebenarnya dialami juga oleh Indonesia. Jadi kita harus berhati-hati, supaya potensi krisis di depan bisa kita hindarkan, meskipun jika dilihat dari sisi makro masih baik-baik saja. Kita tetap harus waspada.

Krisis Turki ini bisa jadi pelajaran bagi kita, bagaimana ekonomi yang dikelola tidak prudent, dimana dominasi pemerintah  Turki menjadi sangat otoriter, mengatur  Bank Sentral yang seharusnya independen.

Yang paling penting bagaimana kita bisa memperbesar kuenya. Kalau kuenya semakin besar, pada akhirnya semua akan kebagian. Tinggal cara baginya saja. Apa lebih banyak ke elite atau ke rakyat. Itu tahap selanjutnya. Tapi yang paling utama kuenya diperbesar dulu. Bagaimana kita bisa mengejar pertumbuhan ekonomi.

Dilihat dari indikator Gini koefisien ketimpangan ekonomi semakin rendah.  Angka kemiskinan kita sekarang single digit. Dalam konteks itu seharusnya sudah berkeadilan. Meskipun kemudian ada yang mengkritisi angka itu. Tapi angka itu memberi arahan bahwa sekarang lebih baik. Tinggal bagaimana yang baik ini bisa dilanjutkan.

Dari sisi kesejahteraan, kita lihat pengangguran berkurang, angka kemiskinan juga berkurang. Tapi PR ke depannya bagaimana ini berkesinambungan. Bagaimana kue ekonomi ini diperbesar, yaitu dengan cara menggenjot ekonomi. Menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan membangun industri. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia

Produktivitas tenaga kerja Indonesia di tingkat global masih tertinggal. Jika menggunakan indeks baru sebesar  24,3, berada  di tengah-tengah indeks global, di bawah Thailand, Malaysia dan Singapura, tetapi di atas Filipina, dan Vietnam. Produktivitas tenaga kerja Indonesia tidak buruk tetapi belum berada pada level yang dapat dibanggakan di kancah internasional.

Yang jadi masalah adalah tingkat pertumbuhan produktivitas. Dalam kurun waktu 2010-2015, pertumbuhan produktivitas tenaga kerja Indonesia berada di bawah Filipina, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Laos.

Indonesia sudah cukup tinggi tetapi pertumbuhannya tertatih-tatih, mulai tersalip oleh  banyak negara. Karena itu keahlian tenaga kerja harus ditingkatkan.

Kita harus memikirkan bagaimana memperbanyak pekerja formal dan mengurangi pekerja informal. Bukan berarti tidak menganggap penting pekerja informal. Informal penting karena orang  harus bekerja.  Tetapi kita ingin orang bekerja dengan layak, bekerja dengan adanya jaminan, perlindungan. Ini yang tidak didapat oleh mereka yang bekerja di sektor informal. Belum lagi masalah di pajaknya.

Kita harus memikirkan bagaimana memformalkan yang informal. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan jaminan kerja apakah jaminan masa tua, jaminan keselamatan.

Jika melihat keterampilan tenaga kerja, di sektor pertanian hampir semua termasuk dalam kategori rendah (low skill), di sektor manufaktur yang low skill masih 90 persen, sektor jasa 32 persen. Jika orang banyak bekerja dengan keahlian rendah artinya dia dibayar murah, jaminan tidak mencukupi, dan ujungnya akan mengganggu atau menambah kemiskinan jika tidak ditangani dengan baik. Perbaikan kualitas keterampilan tenaga kerja Indonesia sangat penting apalagi kita menghadapi era industri 4.0.

Masalah SDM di Indonesia adalah usia produktif dengan keahlian menengah tinggi masih terbatas, masih rendahnya partisipasi perempuan (gender gap) di dalam pasar kerja. Idealnya 70-80 persen perempuan berpartisipasi di pasar tenaga kerja. Saat ini baru 50 persen perempuan yang berpartisipasi di lapangan kerja.

Partiipasi perempuan di pasar tenaga kerja masih cukup rendah. Untuk memperbaiki dan meningkatkan produktivitas maka partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja perlu dinaikkan.

Masalah terbesar dari bonus demografi adalah  tingginya pengangguran pada anak muda. Harus didorong agar kalangan muda tidak menganggur ketika mereka selesai sekolah.

Tidak semua orang berbakat di sekolah umum. Tidak semua orang harus bergelar S1. Karena itu pendidikan vokasi harus ditingkatkan, tidak ada cara lain. Di Jerman, seorang lulusan SMP mempunyai pilihan, terus ke pendidikan umum dengan masuk  ke SMA dan melanjutkan ke perguruan tinggi, atau lansung masuk pasar kerja melalui SMK.

Jangan salah, di Jerman banyak yang kaya hanya berbekal pendidikan vokasi. Hal yang sama terjadi juga di Australia. Saya pernah bertemu dengan Menteri Bidang Pembangunan dan Hubungan Internasional. Dia bercerita mengenai seseorang paling kaya yang tinggal dalam lingkungan perumahannya yang elit, yakni seorang dengan pendidikan vokasi dan berprofesi sebagai tukang (plumber) sementara dia adalah lulusan master.

Lapangan kerja harus dibuka untuk anak-anak muda. Pendidikan harus menyiapkan peluang kerja untuk tenaga kerja muda. Anak jangan dipaksa harus masuk sekolah umum dan menjadi sarjana karena dia hanya akan mengikuti kemauan orang tua, bukan karena keinginannya, sehingga ketika lulus susah mencari kerja karena apa yang dia dapat tidak sesuai  dengan bakat riilnya (real talent). (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF