Indonesia Kekuatan Ekonomi Dunia ke 5 Tahun 2030. Bisakah?
berita
Ekonomika

Ilustrasi Foto : Muid / Watyutink

11 September 2017 00:00
Indonesia bakal berada di peringkat 5 dari 32 negara yang diproyeksikan jadi kekuatan ekonomi terbesar dunia tahun 2030. Proyeksi Pricewaterhouse Coopers (PwC) itu ditelisik dari produk domestik bruto (PDB/ GDP) tiap negara sesuai paritas daya beli (purchasing power parity –PPP). Empat negara teratas, Jepang 5,6 triliun dolar AS; India 19,51; Amerika Serikat 23,47; dan China 38 triliun dolar AS. Seoptimistis itukah dunia menilai geliat Indonesia?

Dengan perkiraan PDB 5.424 triliun dolar AS, Indonesia mengungguli Rusia, Jerman, Brasil, Meksiko, Inggris, dan Perancis. Padahal potensi ekonomi dunia yang lebih dikenal malah BRIC (Brasil, Rusia, India, China). Mengapa Rusia dan Brasil bisa tersalip Indonesia?   

Setelah Perancis,  21 negara ber-PDB di bawah 3 triliun dolar AS adalah Turki, Arab Saudi, Korsel, Italia, Iran, Spanyol, Kanada, Mesir, Pakistan, Nigeria, Thailand, Australia, Filipina, Malaysia, Polandia, Argentina, Bangladesh, Vietnam, Afsel, Kolombia, dan Belanda.

Dalam The long view: how will the global economic order change by 2050?, laporan pemeringkatan 32 negara berdasarkan nilai konstan 2016 itu, PwC menemukan selama 13 tahun terakhir beberapa negara ternyata bertahan di daftar teratas. Tapi tak sedikit negara yang tergelincir. Tren itu akan berfluktuasi hingga tahun 2030. Seperti apakah dinamika perekonomian global itu?

Ekonom Inggris Angus Madison dalam Monograph 2007: Contours of the World Economy in 2030 AD, punya temuan 10 peringkat teratas yang sama. Yang menarik malah temuan Proyek Statistik Madison atas 15 ekonomi terbesar dari PDB/PPP sesuai Statistik Sejarah Ekonomi Dunia: 1-2008 AD. Ternyata Indonesia selalu masuk 15 besar sejak era kolonial Hindia Belanda. Tahun 1870 peringkat 11; juga 1880. Tapi 1900 turun ke 12. 1910 kembali 11, juga 1920. 1930 naik 10, 1940 tetap. Begitu merdeka  tahun 1950 anjlok 14. Juga 1960. Tahun 1970 akibat gejolak 1965 tergusur dari 15 besar. Lalu trends membaik tahun 1980 dari 14, 1990 naik ke 13, 2000 ke 12, 2010 jadi 11. Mungkin itu pertanda, bukan mustahil 13 tahun lagi jadi peringkat 5. Realistiskah?

Besaran populasi ternyata ikut menentukan peringkat. Berarti consumption lead growth. Mumpung dikaruniai bonus demografi, mampukah SDM kita mengolah SDA dan semua potensi, termasuk prospek “Ekonomi Syariah”?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(dpy)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Studi Pricewaterhouse Coopers (PwC) menjadi angin segar bagi negara berkembang. Khususnya Indonesia. Diprediksi Indonesia akan menempati urutan kelima ekonomi terbesar dunia pada 2030, dan angkat naik ke urutan empat pada 2050. Lantas bagaimana kita menyikapi studi ini? Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat kita? Apakah sejahtera?

Urutan ekonomi di atas didasari pada Produk Domestik Bruto (PDB), disesuaikan dengan daya beli masyarakat di masing- masing negara/ Purchasing Power Parity (PPP). Contoh klasik ilustrasi PPP; Harga BigMac di Amerika Serikat adalah 5 dolar AS, kurs 1 dolar Rp13.000. Maka harga BigMac ekuivalen Rp65.000. Kalau harganya di Indonesia jadi Rp32.000, maka PPP adalah 2 (Rp65.000 : Rp. 32.500). Jadi nominal PDB kita saat ini 1 triliun dolar AS, maka nilai PDB/PPP setara dengan 2 triliun dolar AS.

Beberapa hal yang perlu dicermati dari studi PwC, antara lain berdasarkan PDB Indonesia telah berada di urutan ke-8 ekonomi besar dunia pada 2016. Bukan hal yang mustahil jika pada 2030 naik ke urutan lima dan empat di 2050. Dengan catatan semua asumsi di model pembangunan PwC terealisasi untuk 34 tahun ke depan. Asumsi ini berdasarkan kondisi 2016, sebagai starting point pertumbuhan ekonomi sejak 2000 (tren historisnya mempunyai peran yang cukup besar untuk proyeksi mendatang).

Ekstrapolasi studi ini mempunyai kelemahan mendasar. Kalau studi ini dilakukan pada akhir 1970-an, maka China tidak akan diperhitungkan menjadi nomor dua atau satu ekonomi dunia pada 2020 (50 tahun proyeksi). Ekonomi China pada waktu itu sangat terpuruk, mata uangnya terdepresiasi sangat tajam. Namun faktanya ekonomi China saat ini menepati urutan pertama. Sebaliknya, Jepang dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dalam periode 1950-1980, dengan metode PwC harusnya Jepang di urutan pertama sekarang. Dengan kata lain apakah prediksi PwC benar? Tergantung dari banyaknya variabel yang tidak terkontrol. Bisa saja terjadi banyak kejutan dalam 34 tahun ke depan.

Kedua, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia. Tidak heran jika Indonesia menepati urutan empat ekonomi dunia pada 2050. Menurut Studi PwC pertumbuhan ekonomi juga beriringan dengan jumlah penduduknya (di luar Pakistan, Nigeria, dan Bangladesh). Karena salah satu parameter PwC adalah (peringkat) jumlah penduduk.

PDB sangat abstrak nilai nominalnya. Menyebut PDB dengan Market Exchange Rate (MER) sepertinya lebih membumi/dapat dimengerti. Berdasarkan MER, saat ini Indonesia urutan ke-16 dunia. Menurut studi PwC berdasarkan PDB (MER) urutannya akan naik menjadi ke-9 dunia pada 2030 dan urutan keempat pada 2050. Ini dapat terjadi bila pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata 6,2 persen per tahun, dengan catatan pertumbuhan ekonomi rill konstan.

Namun peningkatan peringkat ekonomi berdasarkan PDB belum tentunya berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduknya. Sebagai contoh India yang diprediksi menempati urutan ketiga ekonomi dunia pada 2050, namun pendapatan perkapita penduduknya masih di bawa kategori sejahtera. Studi yang dilakukan PwC tidak menampilkan pendapatan perkapita.

Sebagai penutup, studi tersebut bagi saya tidak mempunyai makna yang berarti bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Kecuali hanya sebagai angin segar di tengah kelesuan ekonomi domestik dan global. (ast)

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Sebelum meneruskan pembahasan ini, saya ingin menyampaikan harapan dan doa agar memang Indonesia bakal menjadi kekuatan ekonomi ke-5 dengan GDP 5,5 triliun dolar AS di tahun 2030. Insya Allah akan terjadi.

Tentu GDP itu merupakan semua goods dan services yang dihasilkan oleh sebuah ekonomi negara dalam suatu periode tertentu, misalnya satu tahun.

Kita juga tahu bahwa sejak akhir PD II yang menghasilkan barang dan jasa adalah korporasi, misalnya Coca Cola, Toyota, Samsung, PwC, dan bukan lagi country atau negara/bagian dari negara seperti dulu zaman VOC yang diperdagangkan adalah semuanya komoditas yang dihasilkan dari Nusantara sebelah Timur. (lihat Kotabe & Helsen; Hill).

Korporasi inilah yang akan memproduksi tradable goods akan masuk ke dalam perhitungan GDP Indonesia sebesar 5,5 triliun dolar AS tahun 2030 nanti.

Korporasi mampu menjadi kelas dunia jika memiliki bagian riset dan pengembangan (R&D) yang mampu menghasilkan inovasi di segala lini bisnis supaya bisa menang bersaing, seperti Airbus yang sementara ini bisa menang dari dominasi Boeing (Porter). Korporasi RI mesti segera membangun R&D nya, alias Litbang.

Korporasi RI juga tidak dapat semata-mata menggantungkan penjualan hanya di pasar lokal memanfaatkan konsumen domestik saja, namun harus juga memiliki orientasi outward looking ke pasar mancanegara agar bisa menyerap total GDP yang bernilai besar 5,5 triliun dolar AS.

Industri RI yang semula inward looking akibat dari strategi substitusi impor yang didesain awal pemerintah Soeharto mesti bermetamorfosa menjadi industry export-led seperti Jepang, Korsel, dan kini Tiongkok.

Menjadi export-led seperti Jepang (Sogo Shosha), Korsel (Chaebols), dan kini Tiongkok dengan ekspor Juggernaut mereka. Lalu masalah wealth plus inequality yang dikenal sebagai Pikkety-type dystopia yang disebabkan oleh kecenderungan kebiasaan pasar keuangan yang menyebabkan ledakan inequality.

Iklim politik, sosial, serta budaya mesti kondusif mendukung pengembangan ekonomi menuju lima besar dunia. Tidak dapat menciptakan kegaduhan sosiocultural sektoral yang akan menjadi kekuatan kontradik centripetal yang menegasi kekuatan centrifugal yang ingin segera melesat terbang tinggi.

Bonus demografi adalah keunggulan country specific yang 'diremehkan' guru manajemen Michael Porter. Banyak negara 'kecil' macam Singapore dan Swiss namun ternyata bisa hebat.

SDM yang berkemampuan tinggi lewat pendidikan dan pelatihan sangat menentukan hari depan ekonomi RI.

Tidak jelas Madison meneliti data apa, namun jika kita baca buku Thomas Pikkety tentang Capital in the Twenty First Century, kita tahu bahwa di masa depan bukan hanya masalah perkembangan ekonomi saja, namun juga masalah wealth plus inequality.

Apakah bonus demografi juga mendatangkan malapetaka kesenjangan masyakat di tahun 2030? (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Bila Indonesia bisa mempunyai sebuah “ranking” di dunia kita harus bedakan, itu karena keberhasilan kita (performance) atau memang kita dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita.

Jika kita bicara yang masuk peringkat adalah 4 negara dengan populasi terbesar: China, India, USA, dan Indonesia. Maka, From the 4, only USA has the best quality of life compared to the other three. (Dari keempat negara tersebut, hanya Amerika Serikat yang mempunyai kualitas hidup terbaik dibanding ke tiga negara lainnya).

Kalau size pasti besar lah karena orangnya banyak. Tapi kalau soal quality of life, disparity, welfare, health, education, justice, pollution, Indonesia amat jauh tertinggal.

Kalau soal negara dengan sumber daya alamnya, Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di dunia. Mungkin ranking kita sudah masuk 10 besar. We are a rich country but a poor nation, kita negara kaya tapi menjadi bangsa yang miskin.

Kalau negara kita kaya seharusnya ekonominya juga maju. Tapi ternyata tidak. Negara besar (nomor 1 di dunia in terms of  batas laut) dan kaya tidak menjamin bangsanya juga kaya.                       

Jepang, Swiss, Singapura, Australia, Kanada tidak pernah gembar-gembor soal ekonomi negaranya nomor berapa di dunia. Yang penting kualitas kehidupan masyarakatnya baik sekali.           

Kalau soal ADB, Mc Kinsey Global pernah menyebut bahwa kita kekurangan 3,8 juta orang tenaga terampil tiap tahun untuk memenuhi target pertumbuhan 2030. Kalau saya tidak salah, untuk memenuhi pertambahan penduduk baru, yang masuk kedalam angkatan kerja setiap tahun dibutuhkan pertumbuhan GDP minimal 7 persen. Sekarang saja kita baru 5 persen PDB, artinya tidak cukup lapangan kerja. Itu pertama.

Yang kedua, orang muda banyak tapi yang berkualitas dan memiliki etos kerja sangat sedikit. In my view size is not the most important.

Jadi pertumbuhan GDP yang tinggi dan size ekonomi yang besar tidak menjamin pemerataan pendapatan dan kualitas manusianya. Lebih baik size ekonomi tidak terbesar tapi warga negara sejahtera, daripada size ekonomi besar tapi warga negara tidak happy.

Menurut saya, pemerintah sedang berusaha mengalihkan perhatian isu-isu critical ke ranking-ranking yang menurut saya tidak terlalu crucial. Sementara masyarakat kita mudah sekali dialihkan perhatiannya karena, maaf, memang tidak terlalu pintar.                       

Problemnya, solusi Income disparity tidak bisa instan, butuh waktu. Sementara sepertinya ada yang butuh quick wins, menjelang 2019.  Dari sekarang sampai 2019  saya tidak akan heran melihat pemerintah akan gembar gembor mengenai apa yang sudah dicapai.

Saya sangat setuju jika dikatakan secara substansi, kita bukan negara industri, tapi hanya tukang jahit, atau tukang tiru karena selalu berbasis pada natural resources. Sedang R & D kita tidak jalan. Negara industri biasanya R & D nya kuat sekali. Kita memang bukan dikategori negara industri.

Memang, dibanding Singapura yang 50 persen penduduknya berpendidikan tinggi, kita cuma 12 persen penduduk yang berpendidikan tinggi.               

Susahnya, pendidikan kan butuh satu generasi tanpa disruption, baru kelihatan hasilnya. Tahun 1998 dan 2008 kita mengalami krisis ekonomi. Itu paling tidak kan disruption, anak-anak kita yang sekolah di luar negeri pada pulang karena tak mampu lagi bayar.                       

R & D kita tidak jalan karena baik BUMN maupun swasta ogah menyisihkan keuntungannya untuk riset. Maunya beli jadi dari luar.  Itu lebih karena komisi proyeknya bisa dapat. Jadi kurang lebih, ada bahaya laten korupsi atau rent seeker, yang juga jadi disruption abadi. (pso)

 

 

                       

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Sosial Ekonomi dan Pakar Pertanian

Pertama, sebetulnya PDB itu tidak mengartikan apa-apa. PDB biasanya lebih ditentukan oleh banyaknya penduduk. Teorinya memang dibuat PDB per kapita. Kalau dilihat sekarang, PDB per kapita memang bagus, tapi yang harus dipahami, gini ratio atau ketimpangannya meningkat mengkhawatirkan.

Jika data yang disampaikan watyutink.com dalam sinopsis, memang dari segi pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak jaman penjajahan (East Hindia) selalu dalam ranking 12 atau 10, itu saya  melihatnya bukan dari kaca mata pertumbuhan, tapi penghisapan. Jadi, masa itu memang pertumbuhannya selalu sekitar 10-12, tapi hasilnya semua dibawa ke Netherlands.

Itu yang saya sebut dalam tulisan saya di sebuah harian minggu lalu, sebagai “Pertumbuhan yang Menyengsarakan” (immiserizing growth). Itulah yang kita bicarakan sekarang. Pertumbuhan yang terjadi di Netherlands Indies, tapi untuk para penjajah. Itulah yang saya persoalan terus sampai sekarang.

Padahal yang penting harus dicapai oleh satu bangsa itu adalah produktivitas, dan produktivitas itu bukan produktivitas lahan, tapi produktivitas manusianya, juga kesejahteraan dan ketahanan. Ketiganya ini merupakan fusi dari kualitas manusia dan kelembagaannya. Intinya, “Had/batas” yang dapat dicapai oleh satu bangsa ditentukan oleh kualitas manusia dan kelembagaannya. Kelembagan formal maupun kelembagaan informal. Kualitas manusia ditentukan oleh kualitas pendidikannya dan riset/litbang (R & D).

Kualitas R & D kita puluhan tahun hanya sebagian dari Malaysia. Oleh karenanya kita tidak ada industrialiasi. Kalau negara Industri, dia harus punya Risearch and Development yang kuat. Akibat R & D lemah dan kualitas pendidikan yang tidak kita tingkatkan sekarang, bangsa ini tidak akan bisa maju.

Jika tidak mengutamakan masalah pendidikan dibanding hal lain, maka di masa depan tidak akan terjadi Bonus Demografi”, tapi “Demografic Disaster”, karena kita tidak punya kompetensi atau kemampuan.

Kita juga harus meningkatkan kualitas rule of law. Kualitas kelembagaan yang membawa misi rule of law ditentukan oleh governance, apakah ada rule of law. Sekarang  kita lihat kasus e-ktp yang membelit parpol, pengakuan orang yang memberikan rasuah, dia berikan itu pada tiap fraksi. Dari situ disimpulkan bahwa korupsi itu bukan perorangan, tapi diberikan pada perwakilan partai politik. Tiap fraksi dia kasih. Itu korupsi yang sudah institusional/melembaga, sudah sistemik. Jadi korupsi bukan hanya kebudayaan, tapi sudah menjadi way of life.

Itu sudah lama saya tahu. Pada 2004, saya coba bantu fasilitasi panitia seleksi KPK, dari lembaga yang saya pimpin. Karena saya tahu pasti akan ada fight back  dari para koruptor, maka saya datangi pak Syafii Ma’arif dan alm Hasyim Muzadi, mengajak keduanya menyatakan perang terhadap korupsi dan mendukung pemberantasan korupsi. Saya pandang itu harus jadi gerakan pemberantasan korupsi, dan itu butuh kesepakatan dan fighting spirit bangsa. Kita sekarang lemah pada fighting spirit. Makanya kemarin di  Sea Games kita jatuh ke nomor 5, di bawah Malaysia dan Singapura. Kita tidak punya lagi daya juang.

Sekarang saya cuma mengharapkan pada generasi milenial, yang sudah menggunakan digital economy dan saya lihat mereka semua punya semangat juang dan daya kreatifitas. Merekalah yang nanti akan menghadapi mindset feodal kolonial dari pejabat di birokrasi. Itulah intinya. (pso)

 

 

 

 

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF