Ijon Pajak yang Dianggap Tak Manusiawi
berita
Ekonomika

Ilustrasi Foto: Muid/Watyutink.com

22 November 2017 16:00
Penulis
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melarang Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menerapkan sistem ijon meski realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2017 baru mencapai Rp869,6 triliun atau 67.7 persen dari target APBN-P 2017 yang sebesar Rp1.238,6 triliun. Sri Mulyani menganggap praktik ijon tidak adil dan merusak basis dasar (baseline) perhitungan pajak tahun berikutnya.

Istilah ijon dulu hanya dikenal di dunia pertanian. Berasal dari kata ijo yang berarti hijau, atau menjual/membeli buah pada saat belum matang (warnanya masih hijau) . Kini, ijon dipakai dalam pajak. Sistem ijon pajak adalah pemungutan setoran pajak tahun depan yang dilakukan lebih awal untuk mengejar target pajak dan mengamankan penerimaan pajak. Istilah ini mulai dipopulerkan oleh Darmin Nasution menjadi Dirjen Pajak di tahun 2006. Ijon pajak ini juga dilakukan oleh Bambang Brodjonegoro ketika menjadi Menteri Keuangan di tahun 2015. Apakah tidak digunakannya pola ijon ini yang menyebabkan penerimaan pajak di era sekarang terlihat seret, berbeda dengan kinerja Ditjen Pajak sebelumnya?

SIMAK JUGA: Target Pajak Tinggi, Biar Shortfall Asal Naik Pamor

Ditjen Pajak, sesuai arahan Sri Mulyani, akan menggunakan strategi dinamisasi pajak dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi penerimaan pajak, dengan berpatokan pada hasil riset International Monetary Fund (IMF) yang menyebut bahwa potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia bisa mencapai 1,5 persen PDB. Kemenkeu yakin pemungutan pajak melalui insenfikasi akan lebih manusiawi dibanding melaksanakan praktik ijon. Benarkah demikian? Bukankah intensifikasi tersebut berarti melakukan identifikasi terhadap wajib pajak (WP) baik yang lama maupun yang baru, termasuk yang ikut tax amnesty untuk dikejar potensi pajaknya?

Dalam strategi dinamisasi tersebut, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan juga akan melakukan identifikasi dari wajib pajak yang secara rutin dipungut pajaknya melalui basis data yang dimilikinya. Ditjen Pajak akan menelisik berbagai potensi penerimaan yang selama ini mungkin belum dipungut, termasuk data baru dari program tax amnesty pun akan digali lebih lanjut. Lho, bukankah hal itu semakin menegaskan bahwa program tax amnesty kemarin itu memang benar ‘jebakan batman’?

Bukankah strategi dinamisasi pajak tersebut akan membuat masyarakat ragu untuk mengikuti rencana program semisal tax amnesty yakni program SKB PPh buah dari revisi PMK 141/PMK.03/2016?

Tak puaskah pemerintah mengejar rakyat dengan pajak melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hasil rencana revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 yang menyasar ke berbagai objek pajak baru seperti pajak pernikahan, cerai, rujuk, pelayanan kesehatan, dan pendidikan? Kenapa target pajak dibuat tinggi hinggi sulit terealisasi?

SIMAK JUGA: Nikah Dipajak, Cerai Pun Kena Pajak

Bukankah rakyat akan semakin menderita, jika setiap gerak hidupnya dibebani dengan pajak? Tidak adakah sumber lain? Kenapa tidak mengejar para konglomerat Indonesia yang menyimpan hartanya di tax heaven island kemudian harta tersebut ditarik ke Indonesia?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
ketua Umum Forum Tegal Brebes & sekitarnya ( FORTABES )

Terlepas dari apapun bahasa yang dipakai pemerintah untuk pungutan pajak, yang jelas kini pemerintah terihat kalap. Infrastruktur yang begitu masif dibangun mengubah semua pola kebijakan pemerintah, khususnya dalam hal pungutan pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terlihat panik melihat realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2017 baru di kisaran Rp869,6 triliun, atau achievement terhadap APBN-P 2017 di kisaran 67.7 persen setara dengan Rp1.238,6 triliun. Ketidakcapaian penerimaan pajak, saya rasa bukan hanya persoalan sistem ijon-non ijon, intensifikasi-non intensifikasi, melainkan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.

Para pengusaha mengalami ketidakpercayaan terhadap para petugas pajak, karena banyaknya kasus korupsi yang tidak sedikit melibatkan para pegawai pajak. Di samping itu ada juga sifat nakal dari para Wajib Pajak (WP). Mereka enggan keuntungannya diberikan cuma-cuma ke negara. Selain itu, ada faktor kehati-hatian pengusaha untuk menyimpan keuntungan di tengah kelesuan ekonomi. Di sini diperlukan ketegasan pemerintah, tidak tebang pilih serta membangun komitmen untuk tidak korup. Sehingga para WP percaya. Kepercayaan para WP sangat diperlukan guna  menumbuhkan kesadaran sekaligus memenuhi kewajiban sebagai pembayar pajak.

Sri Mulyani harus memiliki strategi yang baik guna memodifikasi ketidakcapaian program pengampunan pajak (tax amnesty) di tengah kebutuhan anggaran negara yang mengalami defisit akibat besarnya belanja negara dan masifnya pembangunan infrastruktur.

Cobalah kita tengok, dana produktif serta utang jangka pendek disedot untuk untuk membiayai infrastruktur. Alhasil terjadilah anomali ekonomi yang membuat kondisi investasi jatuh pada level tingkat kepuasan pasar yang terus berkurang (diminishing marginal utility/DMU), yang kemudian menjalar  ke level tingkat pengembalian yang terus berkurang (diminishing marginal return/DMR).

Hal ini kemudian berakibat banyak perusahaan mengalami kegagalan mencetak laba. Jika laba saja sudah tipis, ditambah kewajiban bank yang harus dipenuhi, sudah dipastikan gagal membayar pajak. Kemudian, jika tak mampu bayar pajak, maka yang akan terjadi adalah krisis fiskal. Semua industri bisa kolaps. Kondisi yang sampai pada level DMR, yang kemudian membuat ketimpangan pada debt equity ratio (DER) pada rasio 5:1, 5 utang, 1 modal sendiri.

Dalam doktrin ilmu ekonomi, value DER idealnya adalah 3:1. Jika yang terjadi rasio DER sudah sampai pada level 5:1, maka dipastikan perusahaan pada kondisi yang tidak sehat, dan bisa berakibat gulung tikar. Pengusaha akan berpindah pola investasinya ke instrumen yang aman yakni deposito. Pengusaha akan beramai-ramai mengambil langkah aman dan nyaman, menikmati bunga deposito. Tidak pusing dengan urusan dan tuntutan buruh. Habis itu perusahaannya tutup.

Dana-dana produktif terkuras ke proyek infrastruktur, yang semestinya untuk menstimulus dan memperkuat daya beli di tengah kelesuan daya beli. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) naik, tapi daya beli menurun. Mustinya PPN naik, daya beli juga ikut naik

Rezim ekonomi Sri Mulyani tanpa kenal lelah terus mengejar setoran pajak dengan berbagai cara. Kejar WP baru melalui tax amnesty, optimalisasi dan dinamisasi dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi penerimaan pajak. Semuanya akan mustahil berjalan secara optimal dan memperoleh hasil yang maksimal selama cara kerja dan sifat korup masih melekat. Metode tersebut hanya angan-angan yang tidak mungkin terealisasi.

Lebih parahnya lagi, rezim Sri Mulyani menggunakan hasil riset International Monetary Fund (IMF) yang menyebut potensi pertambahan Nilai (PPN) Indonesia mencapai 1,5 persen PDB. Cobalah kita menjauhkan diri dari pengaruh IMF. Saya yakin, ada “udang di balik batu” dari data-data riset IMF tersebut.

Kini pemerintah terus memperbanyak utang, baik jangka panjang maupun jangka pendek, untuk membiayai proyek infrastruktur impian Jokowi. Setelah itu, kita akan mengalami derita berkepanjangan akibat utang luar negeri yang mencekik. Apa kita bangga dengan hal itu? Satu sisi kita bisa menikmati infrastruktur, di sisi lain negara sudah tidak memiliki apa-apa. Sementara rakyat harus menanggung beban utang yang tiada habisnya. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
BKP - Sekretaris IKPI Depok

Pertama, yang harus diluruskan adalah istilah "ijon" tersebut. Ijon pajak sebenarnya telah berlaku sejak Undang-undang (UU) Reformasi Perpajakan Tahun 1984. Ijon ini tertera pada UU Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Jadi, jika yang dimaksud oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani seperti Ijon yang disampaikan dalam UU PPh Pasal 25 tersebut, tentunya hal tersebut masih berlaku.

Misalnya begini, PPh Pasal 25 itu kan angsuran (masa). Nah, angsuran masa ini berdasarkan penghasilan bersih kena pajak tahun yang lalu di bagi 12 -- saat ini berlaku PP 46, bagi yang berpenghasilan di atas Rp4,8 juta. Itu jumlahnya harus sama setiap bulannya. Padahal penghasilan tahun ini belum tentu sama dengan penghasilan di tahun sebelumnya. Angsuran pajak untuk tahun 2017 (mengacu pada panghasilan tahun 2016), yang tentunya berbeda antara penghasilan di tahun 2016 dengan tahun 2017. Ini juga namanya ijon.

Dalam penghitungan tahun pajak, ukuran penghasilan adalah ukuran satu tahun pajak. Misalnya, saya ini seorang pengusaha. Dalam penghitungan pajak 2017 –belum tahu apakah untung atau rugi, saya tetap harus bayar PPh Pasal 25, karena di tahun 2016 sudah diketahui seberapa besar penghasilan saya dengan hitungan pajak sesuai penghasilan. Nah, tiba-tiba di tahun berjalan, saya mengalami kerugian. Saya tidak bisa bayar PPh Pasal 25. Maka, saya akan kena PPh Pasal 14 UU Ketentuan Umum Perpajakaan (KUP). Dalam UU KUP Pasal 14 tersebut saya akan terkena Surat Tagihan Pajak (STP). Ini pun namanya ijon.

Jadi, Menteri Keuangan harus meluruskan juga istilah “ijon“ yang dimaksud. Jadi bukan masalah ijon yang berlaku pada masa Bambang Brodjonegoro atau menteri sebelumnya.Jadi, harus dipahami dalam konteks ini biar tidak terkesan ngomong sembarangan.

Selanjutnya, tentang basis (base line) pajak, apa yang dimaksud oleh Menteri Keuangan memperluas basis pajak, baik obyek maupun subyek, tersebut? Karena penentuan subyek maupun obyek pajak harus ada standarisasi. Tidak boleh hantam kromo, apa-apa dikenakan pajak. Sehingga seperti yang kita lihat sekarang ini, muncul peraturan pajak baru hasil revisi UU revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang menyasar apapun menjadi obyek pajak, termasuk orang nikah kena pajak, cerai kena pajak, rujuk kena pajak. Bahkan, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang seharusnya diselenggarakan oleh negara se-ringan/semurah mungkin–kalau bisa digratiskan, juga dikenakan pajak. Ini yang saya sebut hantam kromo.

Menteri Keuangan juga mengatakan bahwa basis pajak bisa digenjot dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak berdasarkan dari hasil riset IMF yang menyebut bahwa potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia bisa mencapai 1,5 persen PDB. Saya rasa ini konyol. Karena PPN itu adalah pajak tidak langsung. Kalau penghitungan potensi pajak bertumpu pada pajak tidak langsung, maka nilai keadilan akan hilang.

Ini justru akan sangat meresahkan. Karena setiap orang yang membayar pajak baik konglomerat atau rakyat miskin, basis penghasilannya sama. Misalnya seorang konglomerat yang penghasilannya miliaran rupiah per bulan, membeli sepeda motor dengan jenis dan merk sama, tahun yang sama, dengan orang miskin yang penghasilannya Rp1 juta per bulan. Jika berdasarkan PPN, maka keduanya akan membayar pajak PPN dengan jumlah yang sama. Tentu ini mengusik rasa keadilan. Seharusnya, penghitungan potensi pajak itu basisnya adalah PPh, bukan PPN.

Ada adagium dari Adam Smith yang menyebutkan bahwa pemungutan pajak itu harus berdasarkan equality. Artinya, orang yang bayar pajak adalah apabila orang yang memiliki kemampuan untuk membayarnya. Nah, equality tersebut adanya di PPh, bukan di PPN.

Satu hal lagi yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa pajak itu berkenaan dengan urusan penghasilan yang sekaligus urusan ekonomi. Namun, jika kondisi ekonominya seperti saat ini, daya beli menurun, gini ratio kesenjangan rakyat semakin lebar, jumlah rakyat miskin tetap tinggi, dan minim insentif dari pemerintah, bagaimana kemudian bisa melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak pada wajib pajak? Bagaimana juga para WP ini bisa membayar pajak? (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala KKP Pratama Serpong, Anggota Tim Reformasi Perpajakan

Sebenarnya perlu diluruskan, apa yang dimaksud dengan makna "ijon"? Dalam terminologi perpajakan tidak ada istilah ijon, yang ada adalah kapan paling lambat Wajib Pajak melunasi pajak yang terutang atau utang pajak. Misalnya PPN masa pajak Januari 2017 yang paling lambat dilunasi bulan Februari 2017, kita himbau untuk segera melunasi sejak terutangnya dan tanpa ada paksaan --sukarela. Tentu itu bukan ijon.

Demikian halnya misalnya PPH 21 masa pajak Maret 2017 yang paling lambat dilunasi tanggal 10 bulan April 2017, boleh-boleh saja kita himbau supaya dilunasi di awal bulan atau sejak adanya pajak yang terutang. Demikian halnya jenis pajak lainnya.

Kalau yang namanya ijon, misalnya masa pajak Januari 2018 atau sesudahnya, tetapi diminta untuk melunasi di bulan Desember 2017. Itu yang tidak boleh, atau yang disebut oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kemarin dengan istilah Ijon.

Sehingga, betul apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan bahwa ijon pajak tidak memenuhi rasa keadlian bagi wajib pajak dan tidak manusiawi.

Baik Direktorat Jendral Pajak (DJP) maupun petugas pajak tidak pernah berhenti dan terus menghimbau wajib pajak membayar pajak lebih awal agar melancarkan sistem pembayaran pajak, dan terhindar dari segala risiko jika terjadi keterlambatan. Namun faktanya, wajib pajak lebih tertarik untuk bayar di akhir jatuh tempo, itu adalah hak wajib pajak dan tidak boleh dipaksakan oleh petugas maupun DJP.

Jika petugas pajak memaksakan kepada Wajib Pajak untuk membayar atau melunasi pajak yang terutang atau utang pajak yang belum jatuh tempo, hal itu tentu melebihi kewenangan yang bersangkutan dan bisa saja menjadi pelanggaran disiplin pegawai berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010.

Kenapa pajak tidak menyasar konglomerat? Pajak adalah kebersamaan kita sebagai bangsa –pajak adalah wujud kita bersama dalam bergotong royong membangun bangsa. Tentu, yang punya kewajiban membayar pajak adalah mereka yang berdasarkan Undang-Undang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

Siapapun yang berdasarkan UU mempunyai kewajiban membayar pajak, maka mereka harus membayar pajak. Tidaklah ditujukan hanya kepada konglomerat, tetapi bagi semua yang telah memenuhi ketentuan membayar pajak. Tentu wajar jika yang besar diberi perhatian yang khusus atas kewajiban membayar pajaknya --khawatir ada yang terlewat. Tidak hanya yang di dalam negeri, tetapi juga yang masih di luar negeri. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Saya sampai garuk-garuk kepala jika berbicara tentang kebutuhan dana pemerintah yang begitu besar jumlahnya. Mengapa? Karena ada ambivalensi di sini. Pemerintah memerlukan dana amat sangat besar guna tetap mampu membangun pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Pembangunan infrastruktur yang menjadi signature program Presiden Jokowi memerlukan dana tidak kurang dari Rp401 triliun. Itu untuk tahun 2017 saja. Tahun depan diperlukan dana paling kurang Rp410 triliun untuk membangun 865 km jalan baru, 620 km jalan kereta api baru, berikut delapan bandara baru serta pelabuhan laut Patimban,dan untuk meneruskan penyelesaian jalan tol Becakayu yang sempat mangkrak sejak 1998.

Lalu, penyelesaian proyek MRT, LRT berikut jalan kereta api cepat Jakarta-Bandung serta juga Jakarta-Surabaya. Semua program pembangunan infrastruktur  tersebut memerlukan dana besar termasuk pinjaman luar negeri yang besar, misalnya untuk pelabuhan Patimban.

Nah, di lain pihak, pemerintah memiliki uang negara walau adanya di kantung orang lain. Jumlahnya juga ratusan triliun rupiah. Dikenal dengan Dana BLBI.

Ada pula dana-dana gelap atau setengah gelap yang diparkir di luar negeri, umpamanya: seperti dibaca dalam the Panama Paper ex Mosac Fonseca, dan juga the Paradise paper ex Appleby. Dana yang ditempatkan di Tax Haven Country jelas merupakan objek pajak sehingga pemerintah dapat menindak pelakunya lewat, misalnya pelanggaran terhadap UU Tax Amnesty.

Daripada senantiasa menyebabkan rakyat hidup sulit dihimpit kenaikan pajak, ya tindak saja pelanggaran BLBI, Tax Amnesty, dan lain sebagainya, walau membuat pemilik dana itu kelimpungan.

Ada lagi, tagihan dalam negeri sekitar Rp4 triliun yang bisa diperoleh dari yayasan-yayasan, seperti Super Semar, yang perkara perdatanya telah dimenangkan oleh pemerintah dengan keputusan MA yang sudah inkracht. Begitu banyak uang negara yang dibiarkan berceceran di kantung orang lain tanpa pemerintah berupaya untuk menarik kembali. Eh, kini mau membebani rakyat terus dengan pajak

Bagaimana saya tidak garuk kepala walau kepala saya tidak gatal? (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan