IMF-WB Annual Meeting 2018 di Bali dan Pemborosan Anggaran
berita
Ekonomika
Sumber Foto: SINDONews.com (gie/Watyutink.com 09 May 2018 19:00
Penulis
Bombastis! Itu kata yang pas jika kita melihat biaya penyelenggaraan International Monetary Fund and World Bank (IMF-WB) Annual Meeting 2018 di Nusa Dua, Bali pada 8-14 Oktober 2018. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut, perkiraan biaya yang dikeluarkan mencapai Rp6,1 triliun.

Rincian biaya sebesar itu antara lain Rp4,9 triliun untuk biaya konstruksi pendukung penyelenggaraan IMF-WB, termasuk pembangunan underpass Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, Patung Garuda Wisnu Kencana, dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Suwung. Dan Rp1,1 triliun untuk biaya operasional penyelenggaraan. 

Bappenas tidak menjelaskan apakah biaya sebesar itu sepenuhnya ditanggung pemerintah atau pihak lain. Namun, informasi di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan pernah mengadakan dua kali lelang. Pertama, lelang berkode 20120011, tertanggal 17 Maret 2018 bernama “Professional Congress Organizer Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank Group Tahun 2018 di Indonesia”, mencantumkan pagu paket senilai Rp633.929.919.000 dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paket Rp523.359.734.480. Lelang ini dimenangkan PT Pactoconvex Niagatama dengan harga penawaran Rp519.978.485.400 dan harga terkoreksi Rp505.440.390.400. Sumber dana diambil dari APBN 2017.

Kedua, lelang berkode 22973011, tertanggal 26 Maret 2018 bernama “Dukungan Konektivitas serta Infrastruktur TIK Pertemuan Tahunan IMF-WB TA 2018”, dengan nilai pagu paket Rp43.549.779.000 dan HPS paket Rp41.096.825.000. Proyek ini dimenangkan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dengan harga penawaran Rp41.089.675.550. Sumber dana proyek diambilkan dari APBN 2018.

IMF-WB yang rencananya akan diikuti 15.000 peserta, terdiri dari para Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara, swasta, investor, non government organizations (NGOs), akademisi, dan media. Bappenas memerkirakan ada dampak langsung pengeluaran peserta selama penyelenggaraan sebesar Rp943,5 miliar. Rinciannya akomodasi Rp569,9 miliar, makanan dan minuman Rp190,5 miliar, transportasi Rp36,1 miliar, hiburan Rp57 miliar, souvenir Rp90,2 miliar. Dengan demikian, menurut Bappenas total dampak langsung penyelenggaraan IMF-WB Annual Meeting 2018 mencapai Rp6,9 triliun.

Jika kita lihat postur APBN 2017 yang mengalami defisit sebesar 2,57 persen atau senilai Rp345,8 triliun, perlukah (baca: urgent) anggaran negara sebesar itu ‘dibuang-buang’ hanya untuk acara IMF-WB? Jika perlu, apa pengaruhnya buat perekonomian Indonesia?

Bukankah pada 2017 pemerintah telah memangkas anggaran belanja Kementerian dan Lembaga Negara sebesar Rp16 triliun demi efisiensi dan penghematan? Lantas, kenapa hanya untuk acara yang berlangsung seminggu tersebut pemerintah sampai berani mengeluarkan anggaran mencapai Rp6,1 triliun?

Wajar jika publik bertanya-tanya tentang pentingnya pengelenggaraan acara IMF-WB mengingat besarnya biaya yang dikeluarkan. Apakah IMF-WB akan kembali mengucurkan utang ke Indonesia seperti saat krisis moneter 1998 –telah lunas pada masa SBY sebesar 9,1 miliar dollar AS, dengan mengintervensi kebijakan ekonomi Indonesia ke arah yang lebih liberal lagi? Apalagi saat ini baru saja terjadi pergantian Gubernur Bank Indonesia. Atau, memang ada rencana terselubung lainnya yang tidak kita ketahui di balik penyelenggaraan IMF-WB Annual Meeting 2018 di Bali tersebut?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Jokowi ingin dikenal sebagai tokoh dunia, inilah tampaknya di balik kengototannya menyelenggarakan pertemuan besar IMF-Bank Dunia di Bali. Hal ini menjadi sangat penting untuk meyakinkan masyarakat bahwa dirinya bukan lagi sekadar tokoh nasional. Dia tentu saja berharap popularitasnya akan kian melambung sehingga menang telak dalam Pilpres mendatang.

Jokowi tentu juga berharap agar presiden Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong Un mau menerima tawarannya untuk bertemu di Indonesia. Bila tawaran ini diterima, maka makin berat bagi pesaing Jokowi untuk merebut kursi presiden.

Sementara ini, Jokowi tampaknya masih ingin lebih fokus ke IMF dan Bank Dunia, yang juga merupakan sumber dana berbunga ringan dibandingkan dengan pasar komersial. Memperbaiki hubungan dengan negara-negara barat yang merasa tidak nyaman dengan kemesraan Jokowi-Xi Jinping.

Jokowi telah membawa Indonesia menjadi bagian dari Asia Infrastructure Investment Banking (AIIB), yang dimotori oleh RRC. AIIB sendiri dibangun oleh RRC untuk menjadi pesaing IMF, Bank Dunia, dan lembaga-lembaga keuangan internasional lain sepertu asian development Bank yang dikuasai negara-negara barat.

Bagi RRC, AIIB adalah adalah pusat keuangan yang bisa dipakai untuk membangun persekutuan dengan berbagai negara yang masuk dalam One Belt One Road (OBOR), yang juga dikenal sebagai Jalur Sutra Modern. OBOR adalah konsep dasar dari rencana RRC membangun blok perdagangan untuk menghadapi blok-blok perdagangan yang sudah ada seperti Uni Eropa, dan NAFTA; dan yang sedang berkembang seperti Trans Pacific Partnership (TPP)

Dalam pertemuan dengan Jokowi di Istana Bogor beberapa bulan lalu, AIIB menjanjikan dana sebesar sekitar  5 miliar dollar AS untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam dua tahun mendatang. Dana tersebut antara lain akan dipakai untuk pembangunan sumber energi terbarukan, pariwisata, dan sistem irigasi.

Bisa jadi pertemuan besar IMF-Bank Dunia di Bali akan dimanfaatkan untuk meyakinkan negara-negara barat bahwa hanya satu kaki Indonesia yang berpijak ke RRC. Hal ini menjadi penting karena sebagian besar saham IMF dan Bank Dunia milik Barat. Main dua kaki nih ye..! (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Sejak Indonesia merdeka, sudah beberapa kali pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan internasional antara lain di masa Soekarno, Konferensi Asia-Afrika 1955, lalu di era Soeharto, tuan rumah KTT Non Blok 1992 dan KTT APEC 1994, kemudian di era SBY sebagai tuan rumah KTT APEC 2013. Sekarang di era Jokowi tengah hangat dibahas pertemuan tahunan IMF-WB 2018 di Bali. Ada beberapa hal yang perlu dicermati kita bersama dari penyelenggaraan berbagai perhelatan internasional semacam itu.

Menjadi tuan rumah suatu perhelatan internasional merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi suatu negara karena menunjukkan adanya kepercayaan yang diberikan kepada negara tersebut. Hal ini sangat luas maknanya dan dapat dikaji dari perspektif ekonomi, politik, teknologi, sosial dan budaya. Menjadi tuan rumah harus mampu menjamin kelancaran acara dari awal hingga akhir, untuk kesuksesan acara tersebut mencapai tujuannya.

Namun demikian, terkadang dengan berbagai alasan, tidak sedikit negara yang awalnya bersedia menjadi tuan rumah kemudian membatalkannya. Hal ini tentu menjadi catatan buruk bagi negara tersebut di kemudian hari, setidaknya kepercayaan internasional terhadap negara tersebut sudah berkurang dan dapat berimbas ke berbagai sektor.

Hal yang sering disoroti dalam penyelenggaraan perhelatan internasional adalah biaya. Meski mengeluarkan biaya, namun negara penyelenggara berharap dapat mengkompensasikannya dengan manfaat atau keuntungan yang didapat. Salah satu event internasional yang rutin diselenggarakan adalah Piala Dunia sepakbola, di mana banyak negara berlomba untuk dipilih menjadi tuan rumah. Rusia sebagai negara tuan rumah Piala Dunia 2018 telah menganggarkan biaya sekitar 11,8 miliar dollar AS, dan bank sentral Rusia mengharap perhelatan tersebut akan mendorong GDP Rusia tumbuh 0,2 persen setelah mengalami penurunan dua tahun terakhir.

Untuk mendapat dukungan segenap pihak maka pemerintah Indonesia perlu menyampaikan berapa biaya penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-WB 2018 di Bali, lalu manfaat atau keuntungan apa yang diharapkan dari perhelatan internasional tersebut. Sesungguhnya ini merupakan benefit-cost analysis yang perlu dikomunikasikan secara transparan.

Di era digital, tidak jamannya lagi menutup informasi atau membiarkan informasi tidak valid berkeliaran sebagai hoax yang menjadi rujukan banyak pihak saat membicarakan sesuatu hal. Masyarakat perlu dipasok informasi akurat dan valid terkait penyelenggaraan perhelatan IMF-WB 2018 di Bali.

Dari sisi peraturan penyelenggaraan kegiatan internasional sepertinya pemerintah Indonesia belum memiliki payung hukum terkait hal tersebut. Sampai saat ini, nampaknya jika pemerintah Indonesia mendapat kepercayaan menyelenggarakan berbagai perhelatan internasional maka akan dibentuk panitia-panitia nasional secara adhoc lalu dipersilakan bekerja menurut tata-cara sendiri sehingga terkesan dibiarkan berjalan sendiri dan kurang didukung berbagai pihak terkait. Hal pencarian dana sponsor menjadi area abu-abu bagi panitia penyelenggara perhelatan internasional bahkan sempat menjadi berita hangat saat penyelenggaraan suatu kegiatan olahraga sehingga mendorong Kemenpora membentuk Lembaga Pengelola Dana Usaha Keolahragaan melalui Permenpora Nomor 22 Tahun 2017. Apabila hal ini dapat diadopsi dan disempurnakan dalam sebuah peraturan pemerintah untuk penyelenggaraan kegiatan internasional oleh pemerintah maka urusan pendanaan perhelatan internasional akan lebih akuntabel dan transparan. Di dalam peraturan pemerintah tersebut dapat diatur protokol penyelenggaraan kegiatan internasional dari A ke Z serta berbagai isu terkait sehingga dapat menjadi landasan kerja panitia-panitia kegiatan internasional di masa datang. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Politikus/ mantan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak

Dulu-dulu, pertemuan tahunan World Bank (WB) dan IMF diselenggarakan amat sederhana dan karena diselenggarakan tahunan, maka hanya sekali kali saja membuat –tepatnya mengumumkan-- keputusan penting. Justru yang sering pertemuan tahunan dua lembaga ini adalah sekedar perkenalan para pejabat negara-negara anggotanya (menteri keuangan dan gubernur bank sentral) dengan petinggi petinggi WB-IMF. Pertemuan tahunan ini diisi dengan sekedar sambutan-sambutan tertentu yang umumnya juga singkat dan basa-basi.

Selain itu, biasanya ada dua atau tiga makalah sebagai pengisi waktu sekalian sebagai pembuka (conditioning) agenda tertentu yang akan diluncurkan atau pendalaman topik yang sedang digaungkan WB atau IMF. Misalnya, topik desentralisasi atau privatisasi atau air bersih untuk perkotaan, financial inclusive, dan lain-lain. Kedua lembaga ini sebagai corong negara-negara maju atau Organization of Econ Cooperation Development (OECD) juga ingin selalu menunjukkan eksistensinya. Khususnya terhadap negara-negara berkembang yang menjadi debiturnya. Singkat cerita, pertemuan tahunan (annual meeting) WB-IMF 2018 di Bali tersebut tradisinya sederhana dan basa-basi dan praktis hanya sehari.

Tapi belakangan ini pertemuan-pertemuan IMF-WB berubah menjadi besar-besaran dan penuh glamour. Sepertinya mau menyaingi pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos maupun ajang pertemuan-pertemuan internasional  lainnya, yang meski besar-besaran, sebenarnya juga tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan atau mengikat.

Ada asumsi semakin besar yang hadir semakin bergengsi dan penting. Belakang ini, bahkan dibumbui dengan argumentasi sebagai ajang promosi pariwisata. Ke depannya saya kira akan semakin sulit mencari negara yang bersedia menjadi tuan rumah pertemuan tahunan yang sebenarnya lebih banyak basa-basi, tetapi membebani anggaran tuan rumah. Dengan semakin tidak populernya lembaga-lembaga internasional ini, ke depannya pertemuan tahunan IMF-WB akan kembali simpel.

Kini negara yang masih membutuhkan uluran tangan (berutang) kepada WB kurang dari 30 negara sedangkan IMF hanya turun tangan bila ada negara yg mengalami krisis dan meminta bantuan IMF. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Pemborosan, merupakan kata final yang dapat diberikan kepada pemerintah atas penghelatan akbar IMF-World Bank  Annual Meeting 2018 di Bali. Betapa tidak, selain tidak adanya kejelasan berapa anggaran yang dikeluarkan, baik oleh Bank Sentral maupun pemerintah dan kementerian terkait, anggaran yang disiapkan bisa jadi dapat dibilang berjumlah fantastis.

Press Secretary External and Corporate Relations Bank Dunia, David M. Theis, bahkan mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk penyelenggaraan acara tersebut dan hanya menyiapkan sistemnya saja. Tentu ini sangat kontradiktif dengan pengeluaran yang direncanakan pemerintah hingga triliunan rupiah.

Kontradiksi juga terjadi dengan langkah pemerintah untuk pengetatan fiskal di periode Jokowi ini. Mulai dari pemangkasan subsidi bahan bakar hingga efisiensi anggaran sejumlah kementerian dan lembaga. Namun, tidak ada pengetatan ketika menjamu lembaga donor dunia. Maka wajar jika publik bertanya-tanya, apakah ada agenda lain? Apakah memang pemerintah berencana memohon kepada lembaga donor untuk memberikan pinjaman baru?

Ataukah ini bagian dari pencitraan kepada publik internasional. Pencitraan ini bisa jadi menjadi tidak punya manfaat. Lihat saja bagaimana predikat utang, ease of doing business  (EODB) hingga predikat menteri terbaik dunia yang tidak mampu menjawab pertumbuhan ekonomi stagnan, pelemahan nilai tukar, konsumsi masyarakat yang tertahan, investasi luar Jawa yang mandek hingga performa ekspor tidak membaik hari ini.

Anggaran yang disiapkan tentu bisa dialokasikan kepada pos-pos APBN yang lebih produktif atau menjadi investasi masa depan seperti menggelontorkan subsidi solar untuk para pelaku ekonomi hingga meningkatkan anggaran riset-riset yang komersial.

Semoga saja, prediksi Managing Director IMF, Christine Lagarde benar, bahwa acara ini mampu memberikan pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya sektor pariwisata. Jika tidak, maka pemerintah perlu berbenah dan berkaca pada keputusan yang mengarah pada hasil rugi bandar. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Pada dasarnya, masyarakat luas tidak, atau belum, bisa mendapatkan akses rincian rencana anggaran biaya secara menyeluruh untuk perhelatan akbar International Monetary Fund and World Bank (IMF-WB) Annual Meeting 2018 di Nusa Dua, Bali pada 8-14 Oktober 2018. Padahal, jumlah uang rakyat yang digunakan sangat besar sehingga patut diawasi oleh masyarakat, terlebih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Jumlah rencana penggunaan anggaran yang disebutkan oleh Kementrian Keuangan (Kemenkeu) adalah sekitar Rp810 miliar dengan rincian Rp672 miliar dari Kemenkeu dan Rp137 miliar dari Bank Indonesia, meski beberapa media lainnya menyebutkan angka sekitar Rp840 Triliun dari Kemenkeu, dan Bappenas menyebutkan angka Rp1,1 Triliun untuk biaya operasional. Sementara itu, apabila kita cek ke kementerian lainnya perihal penyelenggaraan pertemuan IMF-WB, misalnya Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan, di laman lelang kementerian mereka ada penggunaan dana untuk acara akbar ini. Contohnya, Kementerian Pariwisata menganggarkan sekitar Rp2,7 Miliar untuk promosi film dan pembelian jasa. Artinya, dari kementerian-kementerian yang ada dalam satu kabinet saat ini masih terdapat kurangnya koordinasi dan sinergi.

Di sisi lain, penggunaan anggaran yang sangat besar oleh pemerintah untuk perhelatan ini dianggap kurang tepat ditengah daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah yang menurun, jumlah utang negara yang meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan reformasi fiskal yang selama ini dijalankan. Selain itu, pertanyaan juga mengemuka apakah pantas menyelenggarakan sebuah acara untuk lembaga yang memiliki citra dan pengalaman buruk seperti IMF. Dengan demikian, pemerintah juga harus memperhatikan aspek-aspek lain di luar ekonomi seperti psikologis masyarakat, tanpa mengabaikan aspek ekonomi, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dari kesemua hal di atas, pertama, penting bagi masyarakat mendorong pemerintah untuk transparan dalam rencana anggaran pertemuan IMF-WB. Kedua, DPR harus meminta penjelasan kepada kementerian-kementerian yang terkait dengan penyelengaraan acara ini. Ketiga, pemerintah harus membentuk keyakinan pengelolaan keuangan negara yang kredibel dan prudent dengan cara melakukan transparansi anggaran pertemuan IMF-WB. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF