Hutan Habis, Penerimaan Negara Tetap Terkikis
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 29 January 2019 11:00
Penulis
Watyutink.com - Pemerintah dikritik karena terus menambah jumlah utang yang pada Desember 2018 mencapai Rp418,30 triliun, naik dibandingkan sebesar Rp22,33 triliun dari November di posisi Rp4.395,97 triliun, sementara potensi penerimaan negara dari sumber daya alam dibiarkan menguap.

Komisi Pemberantasan Korupsi  telah menghitung adanya potensi kerugian dari sumber daya alam, terutama dari sektor kehutanan akibat selisih penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang lebih rendah dari nilai yang seharusnya. Dari perhitungan secara moderat potensi kerugian tersebut  diperkirakan mencapai Rp62,8 triliun selama periode 2003-2014.

Pemerintah mengancam tidak akan segan mencabut izin perusahaan, termasuk eksportir yang terbukti terlibat dalam illegal logging, termasuk jika ditemukan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)  dan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang tidak menjalankan tugasnya sesuai ketentuan akan dibekukan.

KPK melalui tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Sumber Daya Alam telah memantau industri kayu Papua sejak akhir 2017. Hal ini berkaitan juga dengan  tangkapan atas penyelundupan kayu illegal sebanyak 384 kontainer yang baru-baru diungkap oleh Ditjen Penegakan Hukum  Kementeriain Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Ditjen Gakkum KLHK bersama TNI AL, Bareskrim Polri, dan Polda Jawa Timur pada pertengahan Januari lalu mengungkapkan penangkapan pengiriman kayu ilegal di Surabaya, Jawa Timur. Dalam penangkapan tersebut ditemukan ribuan batang kayu olahan jenis merbau senilai Rp104 miliar.

Penangkapan ini tidak hanya dilakukan satu kali. Selain di Surabaya, penangkapan juga dilakukan di Makassar. Bersama KPK, Ditjen Gakkum KLHK melakukan audit kesesuaian rencana penebangan kayu oleh perusahaan dengan jumlah kayu yang sebenarnya dikirim.

Dari hasil pemeriksaan terbukti  adanya kelebihan jumlah kayu. Modusnya memalsukan manifes pengiriman. Pelakunya adalah perusahaan sedang. Perusahaan besar biasanya tidak berani melakukan penebangan liar, tetapi tidak akan luput dari audit juga.

Selain kepada perusahaan penebangan, pemerintah juga didesak untuk melakukan audit dan pemeriksaan terhadap lembaga yang melakukan verifikasi legalitas kayu perusahaan. Karena dari dua perusahaan penerima kayu yang telah ditetapkan sebagai tersangka , mereka memiliki sertifikat legalitas. Secara administrasi perusahaan tersebut dinyatakan hanya menerima kayu legal, sehingga dicurigai ada lembaga verifikasi yang nakal sehingga perlu diperiksa juga.

Selama kurun waktu 3,5 tahun terakhir, KLHK telah menindak 575 kasus pidana hingga masuk ke proses persidangan, menggugat perdata 18 perusahaan, dan 10 di antaranya sudah memiliki kekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung. Total gugatan mencapai Rp18,33 triliun. Di luar itu, ada pemberian sanksi mulai dari teguran ringan hingga pencabutan izin.

Pemerintah berusaha menekan angka penyelundupan kayu ilegal, namun masih juga terjadi. Apakah ada kelemahan sistem sehingga kejadian yang sama terulang kembali? Apakah data base yang dimiliki cukup valid untuk mendeteksi kecurangan perusahaan?

Jika jelas-jelas potensi penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam, terutama dari sektor kehutanan cukup tinggi, mengapa seolah tidak ada upaya dan kebijakan yang serius untuk meningkatkannya? Bukankah PNBP ini dapat mengurangi defisit anggaran, bahkan pemerintah tidak perlu berutang jika cukup penerimaan negara dari sektor ini?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Peraturan mengenai setoran atas pendapatan negara bukan pajak sudah ada. Ada sanksi terhadap perusahaan yang melakukan penyimpangan dengan tidak membayar pajak. Mereka akan dikenakan denda jika tidak menyetorkan pajak.

Dalam masalah illegal logging, yang terjadi adalah penjualan kayu dari masyarakat ke perusahaan. Para penebang pohon melemparkan hasil  penebangan tersebut ke perusahaan. Apakah penampung ini dikenakan hukuman atau tidak, seharusnya terkena sanksi juga.

Jika terjadi hal seperti ini dikembalikan kepada aturan yang ada. Kalau termasuk perbuatan melakukan illegal logging mestinya dikenakan denda. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kementerian terkait seharusnya tidak melakukan audit tertentu saja, tetapi juga semua pemegang izin hak pengusahaan hutan alam (HPH) dan hutan tanaman industri (HTI)  yang mendapatkan sertifikat legalitas yang diberikan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)  dan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL).

Pemerintah seharusnya sudah melakukan audit dari sisi keuangan, apakah wajar atau tidak. Dari audit ini saja sudah dapat diketahui, tidak hanya untuk kasus illegal logging di Papua dan Papua Barat, tetapi seluruh Indonesia.

Pemerintah seharusnya mengetahui berapa pendapatan yang diperoleh dari sektor perkayuan dalam 1 tahun berdasarkan izin yang diberikan.  Namun Indonesia bermasalah dengan data base. Kalau data basenya bagus maka bisa dideteksi kebocoran. Single identity perpajakan sudah harus dijalankan, sehingga apapun yang terjadi bisa dideteksi. Jangan sampai sudah terjadi baru dicari. Meskinya semua itu sudah bisa diantisipasi sehingga orang tidak coba-coba. Mereka sudah tahu targetnya sekian sehingga kalau ada apa-apa sebelumnya sudah diberikan peringatan dini (early warning).

Kelemahan pemerintah adalah pada law enforcement dan data base mengenai pemegang izin HPH dan HTI yang mestinya dilihat setiap tahun.  Diperlukan data base per sektor, sub sektor, hingga usahanya apa saja untuk melihat tingkat kepatuhan pajaknya. Tidak terbatas pada hutan saja. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kehutanan yang lebih rendah dari nilai seharusnya sehingga diperkirakan merugikan negara hingga Rp62,8 triliun menjadi masalah yang cukup krusial. Penerimaan negara yang pada tahun 2018 melebihi  target, lebih banyak karena faktor keberuntungan, ditopang oleh harga komoditas dan minyak yang sedang naik, tetapi PNBP dari sektor sumber daya alam mestinya masih bisa dioptimalkan.

PNBP dari sektor kehutanan cukup strategis untuk meningkatan rasio penerimaan negara apalagi di tengah beban utang pemerintah yang besar, sudah menembus 30 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah merasa yakin bahwa utang tersebut secara rasio masih aman, tetapi perlu optimalisasi lagi dari sisi penerimaan negara, salah satunya membenahi potensi kebocoran dalam penerimaan dari  sektor sumber daya alam, antara lain kehutanan.

Kita perlu melihat kecenderungan yang ada dari PNBP dalam 5 tahun terakhir. Jika cenderung menurun maka pemerintah dinilai tidak serius di dalam mendorong peningkatan  penerimaan dari sumber daya alam. Selain itu, pengawasan juga kurang karena berada di Papua yang jauh dari pusat pemerintahan.

Pemerintah perlu didorong untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemberian izin konsesi pemanfaatan lahan  hutan di tengah janji pemerintah untuk melakukan reformasi agraria. Dalam Nawa Cita, reformasi agraria dilakukan untuk mendorong pemerataan pembangunan, salah satunya pemerataan aset yakni tanah. Jangan sampai pemberian konsesi lahan hutan kepada perusahaan tidaik terkontrol, bahkan tidak maksimal dari sisi penerimaan negara, menciderai upaya pemerintah yang tengah gencar membagikan sertifkat kepada rakyat. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Anang Zubaidy, SH., MH

Kepala Pusat Studi Hukum FH UII

Deddy Herlambang

Pengamat Transportasi

FOLLOW US

Holding BUMN Penerbangan             Saatnya Rekonsiliasi             Klaim Prabowo-Sandi Perlu Dibuktikan             Perlu Sikap Kesatria Merespons Kekalahan Pilpres             KPU Jangan Perkeruh Suasana             Gunakan Mekanisme Demokratik             Pemerintah Harus Bebas dari Intervensi Pengusaha             Tunggu, Mas             Yang Tak Siap Menang Cuma Elit Politik, Rakyat Tenang Saja             Ikhtiar Berat Tegakan Integritas Pemilu