Hitung Ulang APBN Akibat Ulah Rupiah
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 14 September 2018 17:00
Penulis
Fluktuasi nilai tukar rupiah yang sangat dinamis menyulitkan pemerintah dalam menetapkan asumsi makro ekonomi dalam APBN 2018. Meski Bank Indonesia berusaha keras mengendalikan nilai tukar rupiah, namun kekuatan pasar yang lebih menentukan.

Rupiah melemah cukup dalam, bahkan sempat menyentuh Rp15.000 per dolar AS. Pelemahan ini  membuat pemerintah harus menghitung ulang pendapatan, belanja, dan pembiayaan  dalam nota keuangan APBN 2018.

Sejumlah pihak menyatakan pemerintah sudah harus mengubah asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN 2018. Pemerintah wajib menaikkan asumsi nilai tukar rupiah ke kisaran Rp14.700-Rp14.900 per dolar AS. Namun ada juga yang menyatakan asumsi APBN saat ini masih cukup baik.

Meskipun rupiah mengalami tekanan yang cukup besar hingga tahun depan, mata uang tersebut masih berpeluang mendekati nilai fundamentalnya. Di samping itu, pemerintah masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki   defisit transaksi berjalan. Jika berhasil maka akan sangat mempengaruhi nilai tukar mata uang Garuda tersebut. Nilai fundamental rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp 14.400 secara rata-rata.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui realisasi APBN 2018 meleset dari target yang ditetapkan pada awal tahun sehingga berdampak pada asumsi makro yang semakin tidak realistis, salah satunya adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Realisasi sampai semester I 2018 sebesar Rp 13.855 per dolar AS, jauh melebihi asumsi yang ditetapkan pada awal penyusunan APBN sebesar Rp 13.400 per dolar AS.

Perubahan asumsi nilai tukar rupiah tentu memiliki dampak luas pada perhitungan pendapatan, belanja,  dan pembiayaan dalam APBN 2018. Sejauh mana dampak ini pada masing-masing pos tersebut? apakah perubahan ini menguntungkan bagi pemerintah atau sebaliknya?  Bagaimana dengan dampak perubahan asumsi tersebut terhadap perhitungan APBN secara keseluruhan?

Penghitungan nilai tukar rupiah merupakan domain BI, namun tetap diperlukan penghitungan ulang atas konsekuensi dari pergerakan nilai tukar dalam postur penerimaan dan belanja negara.

Untuk RAPBN 2019, Sri Mulyani menawarkan pembahasan lebih lanjut soal asumsi nilai tukar dalam RAPBN 2019, dari yang diusulkan pemerintah sebesar Rp 14.400 per dolar AS, menyusul  masih berlanjutnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Besar kemungkinan asumsi nilai tukar rupiah akan diubah dari yang telah ditetapkan. Pemerintah menegaskan pembahasan tersebut untuk mendapatkan angka yang kredibel sebagai cerminan dinamika yang terjadi agar ada kepercayaan dalam APBN.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rata-rata nilai tukar rupiah sejak awal tahun hingga minggu pertama September 2018 mencapai Rp 13.977 per dolar AS.  Pergerakan nilai tukar rupiah yang sangat dinamis ini dipengaruhi oleh kondisi global timbulnya perang dagang AS dan China, normalisasi kebijakan moneter AS, dan  berkurangnya modal yang masuk ke emerging market. Kondisi tersebut bakal terus berlangsung hingga tahun depan, sehingga pemerintah bersama DPR perlu membahas lagi besaran asumsi kurs.

Dengan memperhitungkan faktor internal dan eksternal , apakah asumsi nilai tukar rupiah tersebut bisa lebih realistis?  Risiko fiskal apa yang dihadapi jika kemudian terjadi perubahan kurs rupiah yang berbeda dari asumsi yang telah ditetapkan dalam APBN? Bagaiman dampaknya terhadap asumsi makro yang lain?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Anggota Pokja Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)

Dalam Nota Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari APBN selalu dijelaskan tentang asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi acuan perhitungan umum angka anggaran. Perubahan angka asumsi akan langsung mengubah postur anggaran pada sisi belanja, pendapatan, dan pembiayaan. Nota Keuangan juga mengemukakan tentang risiko fiskal akibat perbedaan antara realisasi dan asumsi itu.

Salah satu asumsi dasar adalah tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Bahkan, dalam wacana publik, Sri Mulyani berulangkali mengatakan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan memberikan dampak positif pada APBN. Untuk RAPBN 2019, dijelaskan bahwa setiap pelemahan Rp100 per dolar AS dapat memberikan tambahan pendapatan neto sebesar Rp900 miliar hingga Rp1,5 triliun.

Jika dicermati dokumen Nota Keuangan, perhitungan dimaksud adalah pelemahan dari asumsi APBN secara rata-rata sepanjang tahun anggaran. Bukan kurs 1 Januari dibandingkan 31 Desember, misalnya. Pada APBN 2018, asumsi nilai tukar adalah Rp13.400. Realisasinya masih akan dinamis dan diperhitungkan secara rata-rata hingga akhir tahun. Ketika RAPBN 2019 diajukan kepada DPR, pemerintah telah memiliki realisasi satu semester 2018 dan membuat outlook realisasi kurs hingga akhir tahun, yakni sebesar Rp13.973, artinya akan ada selisih Rp573.

Nota keuangan menjelaskan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memiliki dampak pada semua sisi APBN, baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan anggaran negara. Perubahan tersebut terjadi terutama pada anggaran yang menggunakan mata uang dolar AS sebagai komponen penghitungan.

Pada sisi pendapatan negara, fluktuasi nilai tukar rupiah antara lain akan memengaruhi penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional seperti PPh pasal 22 impor, PPN dan PPnBM impor, bea masuk, dan bea keluar. Selain itu, perubahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak pada penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas.

Pada sisi belanja negara, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berpengaruh terhadap pembayaran bunga utang, subsidi energi, DAU, serta DBH migas akibat perubahan PNBP SDA migas.

Sementara itu, pada sisi pembiayaan, fluktuasi nilai tukar rupiah akan berdampak pada pinjaman luar negeri, baik pinjaman program maupun pinjaman proyek, penerusan pinjaman, dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri.

Dalam perhitungan Nota Keuangan APBN 2018, setiap pelemahan Rp100 per 1 dolar AS akan mengakibatkan pendapatan negara bertambah sekitar Rp3,4 – Rp3,9 triliun. Baik dari kenaikan penerimaan perpajakan maupun karena PNBP SDA migas. Sedangkan belanja negara akan bertambah sekitar Rp2,2 – Rp3,4 triliun.

Sebenarnya analisis sensitivitas satu variabel seperti kurs ini berkaitan pula dengan asumsi ekonomi makro lainnya. Sebagai contoh asumsi pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi perpajakan yang sebagiannya akan dihitung terkait kurs. Begitu pula dengan harga migas dan lifting-nya.

Oleh karena itu, dalam RAPBN 2018, sensitivitas perubahan nilai tukar mengalami perubahan perhitungannya. Jika pengaruh netonya dalam APBN 2018 adalah kelebihan Rp 1,5 hingga Rp 1,6 triliun tiap selisih melemah Rp100 dari asumsi, maka pada RAPBN 2019 menjadi hanya Rp900 miliar hingga Rp1,5 triliun.

Sebagaimana disebut di atas, pemerintah telah memiliki realisasi satu semester 2018 dan secara resmi membuat outlook kurs hingga akhir tahun, yakni sebesar Rp13.973. Dengan selisih melemah Rp573 itu, secara perhitungan sensitivitas akan ada tambahan bersih (neto) sekitar Rp8,60 hingga Rp9,17 triliun. Dalam perkembangan terkini, tampaknya realisasi kurs rata-rata setahun akan di kisaran Rp14.100, atau selisihnya adalah Rp700 dari asumsi. Tambahan netonya bagi APBN dapat mencapai Rp11 triliun.

Hanya saja musti diingat dua hal. Pertama, perhitungan baru dari sisi deviasi kurs, belum asumsi yang lain. Jika dilihat dari harga minyak, akan bersifat menambah. Sedangkan dari pertumbuhan ekonomi dan lifting akan mengurangi. Sejauh ini, keseluruhan deviasi asumsi ekonomi makro tampaknya memang akan lebih menambah surplus dan kelebihan pembiayaan. Kedua, dampak ekonomi pelemahan rupiah bagi perekonomian secara keseluruhan. Yang pada giliran berikut akan amat mempengaruhi realisasi APBN 2019.

Bagaimanapun suatu perencanaan anggaran yang baik adalah yang realisasinya sesuai atau amat mendekati asumsi dan target. Kebijakan yang didasari asumsi yang tak realistis berdampak pada banyak aspek, yang pada umumnya dampak buruk, meski seandainya pendapatan bertambah. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

Dengan perkembangan situasi nilai tukar rupiah saat ini, nilai kurs rupiah terhadap dolar AS memang belum realistis. Implikasinya, dari sisi nilai tukar, asumsi makro RAPBN 2019 akan kurang menjadi acuan bagi para pelaku ekonomi.

Pada titik inilah urgensi menetapkan asumsi nilai tukar rupiah yang lebih mendekati realitas sangat diperlukan. Jangan sampai pelaku ekonomi dan pasar keuangan beranggapan bahwa pemerintah kurang adaptif dan sensitif terhadap perkembangan terkini sektor keuangan.

Untuk menghindari persepsi tersebut, dan menjadikan APBN lebih kredibel maka sebaiknya asumsi nilai tukar menyesuaikan dengan kondisi terkini, dengan tetap mendorong BI dan Pemerintah melakukan upaya-upaya penguatan nilai tukar rupiah.

Jika depresiasi terlalu besar, maka akan menghambat kelancaran realisasi belanja APBN. Tidak hanya itu, pada kondisi nilai tukar yang terlalu melemah, maka potensi penerimaan pajak juga dapat merosot karena daya beli masyarakat dan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menurun.

Setoran BUMN dalam bentuk deviden pun dapat turun. Depresiasi yang besar di sini sebenarnya masih relatif, namun setidaknya jika mencapai 25 persen dalam setahun maka APBN akan banyak mengalami persoalan.

Perubahan kurs rupiah yang berbeda dari asumsi yang telah ditetapkan dalam APBN berdampak pada asumsi makro yang lain. Asumsi makro yang juga perlu diperhatikan adalah inflasi.

Beberapa kebijakan terbaru yang berkaitan dengan upaya menekan defisit transaksi berjalan kemungkinan akan mendorong inflasi, jika upaya substitusi dengan produk dalam negeri mengalami kesulitan. Persoalannya, inflasi yang naik akan mendorong kenaikan suku bunga yang akan menghambat dunia usaha. Ujungnya target pertumbuhan ekonomi bisa tidak tercapai. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

FOLLOW US

Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi             Kasus Century Tanggung Jawab KSSK              Komnas Perempuan: BN Korban Pelecehan Seksual yang Dikriminalkan