Harga Ayam Anjlok, Kartel Berulah?
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 04 July 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Beredar pesan di grup media sosial tentang pembagian ayam secara gratis. Awalnya tidak percaya bakal ada pembagian ayam gratis. Namun setelah hal itu benar-benar dilakukan oleh sejumlah peternak di Yogyakarta, Solo, dan Semarang barulah ia menjadi heboh dan viral.

Jumlah ayam yang dibagikan secara cuma-cuma kepada masyakat jumlahnya tidak ratusan,  tetapi ribuan. Dalam satu kali ‘operasi pasar’, ayam dibagikan mencapai 5.000 ekor, cukup untuk memenuhi protein ribuan orang.

Pembagian ayam secara gratis merupakan puncak dari kekesalan dan protes keras peternak rakyat atas anjloknya harga ayam, mencapai titik terendah senilai Rp7.000 per kg. Harga ini jauh di bawah harga produksi  yang menyebabkan peternak bangkrut.

Adakah kebijakan yang keliru dari kejatuhan harga ayam ini? Apakah merosotnya harga sumber protein ini disebabkan oleh kartel yang melakukan predatory pricing, satu strategi pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah untuk mematikan pelaku usaha lain atau untuk menghalangi masuknya pesaing ke pasar?

Komisi Pengawas Persaingan  Usaha (KPPU)  mencium aroma tidak sedap atas  anjloknya harga ayam di tingkat peternak.  Pasalnya, meski harga di tingkat peternak merosot tajam, harga di pasar bertahan sebesar 30-34 ribu per kg.

Lembaga anti persaingan tidak sehat itu mulai menyelidiki kejanggalan pada tingginya disparitas harga ayam hidup (live bird) di tingkat peternak, dibandingkan ayam karkas di tingkat pedagang.  Dugaannya adalah ada pengaturan harga (kartel) oleh pihak tertentu yang melibatkan broker yang berhadapan langsung dengan peternak.

KPPU mengungkapkan tingginya disparitas harga terjadi karena adanya hambatana pada rantai distribusi yang terlalu panjang di sektor perunggasan. Terjadi oligopsoni. Di sisi ouput, peternak tidak punya banyak pilihan untuk menjual ayamnya, sementara di sisi input pasokan bibit ayam (day old chicken/DOC), pakan, dan vitamin juga terbatas.

Kementerian Perdagangan sudah diajak rapat oleh KPPU mengenai anjloknya harga ayam di tingkat peternak yang dinilai ada yang aneh. Namun pejabat Kemedag mendapatkan laporan dari peternak mendiri maupun perusahaan peternak yang menyatakan kejadian tersebut akibat kelebihan pasokan.

KPPU tentu akan menjalankan tugasnya menjaga agar persaingan usaha di Tanah Air berjalan secara sehat, dijalankan secara benar, tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Jika ada kartel, lembaga tersebut akan menanganinya hingga tuntas.

Apapun yang ada dibalik gonjang-ganjingnya harga ayam, peternak jangan sampai dirugikan dan konsumen dapat menikmati harga yang terjangkau. Bagaimana hal ini bisa diwujudkan?  Apa yang bisa dilakukan pemerintah  untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana dengan rantai distribusi, apakah ada ketidakefisienan di dalamnya?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Universitas Diponegoro

Permasalahan jatuhnya harga ayam di tingkat peternak rakyat apakah memang disebabkan adanya kartel. Perlu dlihat terjadi pada segmen pasar mana? Ribut-ribut mengenai hal ini hanya terjadi di Jakarta. Apakah ia menjadi isu di tempat lain?

Walaupun masalah ini diangkat dalam satu pembahasan di stasiun televisi swasta, tetapi jika hanya menjadi satu isu di satu daerah, tidak di tempat lain maka apakah hal ini bisa dianggap melanggar UU No 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat? Apakah memang terjadi gejolak dimana-mana atau terjadi predatory price. Kalau kasusnya hanya lokal maka tidak bisa disebut kartel.

Selain itu, apakah bisnis ayam bisa dikartelisasi secara nasional karena peternak jumlahnya cukup banyak.  Hal ini perlu diteliti dengan lebih baik. Di Semarang tidak ada gejolak harga ayam.  Mungkin hal ini terjadi di Jakarta saja karena penguasaan oleh distributor-distributor tertentu. Hal ini belum menjadi isu nasional. Jika hanya terjadi di tingkat lokal maka tidak bisa dikatakan melanggar UU.

Kartel memang bisa menyebabkan harga jatuh tetapi apakah memang kasusnya kartel atau hanya terjadi pada lokasi tertentu saja atau karena supplier yang terlalu banyak.  Pada dasarnya panen ayam bisa diatur pada usia berapa.

Ketika terjadi  fenomena harga ayam yang jatuh bisa jadi karena produksi dilakukan secara bersamaan. Oleh karena itu yang perlu diedukasi adalah peternak, bagaimana organisasi peternak bisa mengatur pasokan ayam. Ini dari sisi penawaran karena dari sisi permintaan tetap, tidak berubah kecuali untuk waktu-waktu tertentu. Di sini ada mekanisme pasar dan aspek kelembagaan pasar yang mengganggu di tingkat lokal.  

Tata niaga ayam ini tidak perlu diatur. Biarlah mekanisme pasar biasa saja bekerja. Justru yang perlu diedukasi  adalah peternak. Peran pemerintah mengedukasi peternak lewat pendampingan melalui dinas peternakan. Hanya ini saja, tidak boleh intervensi apapun. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Jatuhnya harga ayam di tingkat peternak, pertama, bisa jadi karena ekses suplai, terjadi kelebihan penawaran sehingga harganya jatuh, atau terjadi penurunan permintaan di masyarakat.  Pada saat lebaran terjadi pembelian ayam dalam jumlah banyak,  namun setelah lebaran permintaan turun sementara suplai banyak sehingga harga jatuh.

Kedua, kemungkinan ada permainan yang didesain untuk merugikan kompetitor. Tetapi tidak bisa disebutkan hal ini terjadi karena kartel. Harus ada penelitian lebih lanjut untuk membuktikannya. Jadi kemungkinannya harga jatuh karena pasokan berlebih atau permintaan turun.

Apapun kemungkinannya, peternak ayam tidak boleh dirugikan. Perlu ada semacam aturan mengenai penetapan harga yang efektif sehingga tidak merugikan produsen dan konsumen.  Pada saat suplai berlebih perlu diatur agar tidak menyebabkan jatuhnya harga.

Demikian juga pada saat harga ayam sedang mahal di tingkat konsumen karena permintaan yang meningkat  namun pasokannya kurang, maka perlu dicarikan solusi, diatur melalui regulasi untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan ketidakseimbangan di pasar.

Jika pengaturannya seperti  tata niaga beras yang dilakukan oleh Bulog melalui harga atas dan harga bawah, tidak bisa sempurna. Ada beberapa  komoditas yang dirasakan kurang ideal jika dilakukan penetapan harga atas dan harga bawah.

Untuk ayam ini mekanismenya seperti apa yang terbaik, harus dibicarakan oleh semua pemangku kepentingan mulai dari peternak, masyarakat, konsumen, dan produsen agar aspirasinya bisa masuk  sehingga kebijakan yang dibuat mewakili kepentingan semua pihak. Kebijakan yang dilahirkan tidak mewakili satu pihak saja.

Perusahaan besar dan kecil bisa bermitra, dimana produksi yang dihasilkan oleh peternak kecil bisa disuplai ke produsen besar untuk kemudian disalurkan ke sejumlah tempat atau langsung ke pasar tradisional. Perlu ada kemitraan antara pemodal besar dan pemodal kecil. Dua-duanya bisa saling menguntungkan.

Jika ada dugaan kartel bisa diselidiki lebih lanjut oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), apa ciri-cirinya, gejalanya, karena hal ini bisa diketahui dan diidentifikasi. Lembaga ini yang berwenang untuk meneliti.

Tingginya disparitas antara harga di tingkat petani dan di pasar mengharuskan adanya efisiensi dalam tata niaga dan distribusi, supaya perbedaan harganya tidak terlalu jauh. Selain itu, jika ada kenaikan harga di tingkat konsumen, maka peternak harus ikut menikmati. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir